Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.04/2008
- Nomor
- 202/PMK.04/2008
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 26
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol;
4917);
Menimbang MENTERI KEUANGAN, TATA CARA PEMBERIAN,PEMBEKUAN,DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAJ UNTUK PENGUSAHA PABRIK,PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN, IMPORTIR, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL TENTANG MENTER! KEUANGAN · SAL.IN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 202/PMK. 04 I 2008 363
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
BABI KETENTUANUMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAJ UNTUK PENGUSAHA PABRIK, PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN, IMPORTIR, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALANECERANETILALKOHOL. Menetapkan MEMUTUSKAN: MENTERIKEUANGAN· 364
'11. Importir EA yang selanjutnya disebut importir adalah orang yang memasukkan barang kena cukai berupa EA ke dalam daerah pabean.
MENTERI KEUANGAN 365 ~i ii l! p 1! i! I!,, J! r I' d 1: Ii ,! H p ,! I
clan
BAB II PEMBERIANNPPBKC
I I . I I ! I ! I I I I '. i I i I !
BAB II
MENTER! KEUANGAN ..R~PUBLIK INDONESIA ! i I I .. I I I 366
· 7. memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan bak atau tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk menainpung EA yang selesai dibuat;
bahan baku atau bahan penolong;
dan tangki atau wadah lainnya untuk menampung EA yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum (spiritus bakar);
· 13. memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea dan cukai dalam melakukan peketjaan atau pengawasan; dan .
MENTERI KEUANGAN ..REPUBLIK INDONESlA -· 367
MENTER! KEUANGAN 368
MENTERIKEUANGAN .. 369
Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, atau pengusaha TPE harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
· (8) Berita Acara Pemeriksaan dan gambar denah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memuat secara rind:
MENTERIKEUANGAN· REPUBLlK INDONESJA 370
£. kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
izin usaha· perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan; izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan; izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas clan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja; Nomor Pokok Wajib Pajak; Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
d. e. £. i !· g. h. MENTERIKEUANGAN· 371
MENTERIKEUANGAN ..REPUBLII< INDONESIA 372
Dalam hal nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, atau TPE yang diajukan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak.
MENTERI KEUANGAN . .R~PUBLIK INDONESIA 373
BAB III Dalam rangka penyusunan database Dfrektorat Jenderal Bea dan Cukai, pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, atau pengusaha TPE yang mendapatkan NPPBKC harus mengisi formulir isian registrasi cukai.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen