DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.04/2008

Nomor: 202/PMK.04/2008
Tahun: 2008
Ditetapkan: 9 Desember 2008
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir,dan pengusaha tempat penjualan eceran, diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol;

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
3.Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; Menimbang MENTERI KEUANGAN, TATA CARA PEMBERIAN,PEMBEKUAN,DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAJ UNTUK PENGUSAHA PABRIK,PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN, IMPORTIR, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL TENTANG MENTER! KEUANGAN · SAL.IN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 202/PMK. 04 I 2008 363
5.Pabrik EA yang selanjutnya disebut pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, clan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan dan/ atau untuk ·mengemas etil alkohol dalam kemasan untuk penjualan eceran. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1.Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2.Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena. Cukai bagi pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, dan pengusaha tempat penjualan eceran etil · alkohol yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, dan pengusaha tempat penjualan eceran etil alkohol.
3.Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
4.Etil alkohol yang selanjutnya disingkat EA adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C2H50H, yang diperoleh baik secara peragian dan/ atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAJ UNTUK PENGUSAHA PABRIK, PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN, IMPORTIR, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALANECERANETILALKOHOL. Menetapkan MEMUTUSKAN: MENTERIKEUANGAN· 364

6.Proses produksi terpadu adalah suatu rangkaian proses produksi mulai dari pembuatan EA sebagai bahan baku sampai dengan pembuatan barang hasil akhir yang bukan barang kena cukai yang dilakukan dalam pabrik EA.
7.Pengusaha pabrik EA yang selanjutnya disebut pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik barang kena cukai berupa EA.
8.Tempat penyimpanan EA adalah tempat, bangunan, dan/ atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untukmenyimpan barang kena cukai berupa EA yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
9.Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.
10.Tempat usaha importir EA yang selanjutnya disebut tempat usaha importir adalah tempat, bangunan, halamari., dan/ atau lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/ atau untuk menimbun barang kena cukai berupa EA asal impor yang sudah dilunasi cukainya. '11. Importir EA yang selanjutnya disebut importir adalah orang yang memasukkan barang kena cukai berupa EA ke dalam daerah pabean.
12.Tempat penjualan eceran EA yang selanjutnya disebut TPE adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai berupa EA kepada konsumen akhir.
13.Pengusaha TPE EA yang selanjutnya disebut pengusaha TPE adalah orang yang mengusahakan TPE.
14.Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
15.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
16.Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai. MENTERI KEUANGAN 365 ~i ii l! p 1! i! I!,, J! r I' d 1: Ii ,! H p ,! I

(1)Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik, pengusaha tempat . penyimpanan, importir, atau pengusaha TPE terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
(2)Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:
1. a.salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri, kecuali untuk pengusaha TPE;
2. b.gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha;
3. c.salinan/ fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); clan
4. d.salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
(3)Lokasi, bangunan, atau tempat usaha harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk pabrik:
  1. 1.tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin;

Pasal 3

(1)Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat. penyimpanan, importir, atau pengusaha TPE, wajib memiliki NPPBKC.
(2)Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.orang yang mengimpor EA yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Cukai; a tau · b. pengusaha TPE yang jumlah penjualannya paling banyak 30 (tiga puluh) liter setiap hari. I I . I I ! I ! I I I I '. i I i I !

BAB II

PEMBERIANNPPBKC

Pasal 2

MENTER! KEUANGAN ..R~PUBLIK INDONESIA ! i I I .. I I I 366

2.tidak · berhubungan langsung dengan rumah tinggal;
3.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri;
4.memiliki luas bangunan paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi;
5.memiliki ruang laboratorium dan peralatannya;
6.memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang dipakai untuk membuat EA; · 7. memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan bak atau tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk menainpung EA yang selesai dibuat;
8.memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki ata~· wadah lainnya untuk menyimpan . bahan baku atau bahan penolong;
9.memiliki bangunan, ruangan, tetnpat, ·pekarangan, dan t~gki atau wadah lainnya untuk menyimpan hasil akhir yang bukan barang kena cukai dalam hal pabrik dengan proses produks.iterpadu;
10.memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, . dan tangki atau wadah lainnya untuk menampung EA yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum (spiritus bakar);
11.memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarartgan, dan tangki atau wadah Iainnya untuk menampung produk sampingan;
12.memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai; · 13. memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea dan cukai dalam melakukan peketjaan atau pengawasan; dan .
14.memiliki pagar dan/ atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling·rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat. MENTERI KEUANGAN ..REPUBLIK INDONESlA -· 367

b.untuk tempat penyimpanan:
1. 1.tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-ternpat lain yang bukan bagian tempat penyimpanan yang dimintakan izin;
2. 2.dilarang berhubungan langsung dengan rumah tinggal;
3. 3.. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri;
4. 4.memiliki tempat penimbunan permanen berupa tangki dengan kapasitas keseluruhan paling sedikit -200.000 (dua ratus ribu) liter EA dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa pompa, alat ukur volume dan suhu, dan tabel volume yang disahkan oleh dinas metrologi;
5. 5.memiliki luas Iokasi paling sediki~5.000 (Hrna ribu) · meter persegi;
6. 6.memiliki pa_gar . dan/ atau dinding keliling dari tembok, .dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemi_sahyang jelas, kecuali diatur lain oleh pemerintah daerah:
7. 7.memiliki ruang laboratorium dan peralatannya;
8. 8.memiliki aset milik sendiri untuk menjalankan usaha tempat penyimpanan yang meliputi gudang dan tangki tempat penimbunan permanen EA yang masih terutang cukai;
9. 9.memiliki bangunan, ruangan, ternpat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menampung EA yang telah dicampur;
10. 10.memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai;
11. 11.memiliki ruangan yang .memadai bagi pejabat bea dan cukai dala1!1 melakukan peketjaan atau pengawasan; dan
12. 12.· memiliki gudang permanen untuk menyimpart EA.
c.untuk tempat usaha importir yang berfungsi sebagai tempat menimbun EA:
1. 1.tidak menggunakan tempat penimbunan EA yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha importir yang dimintakan izin; MENTER! KEUANGAN 368

(6)Setelah dilakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan lokasi,bangunan, atau tempat usaha.

2.memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit;
3.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan perdagangare
4.memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari tempat usaha importir;
5.memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun EA yang diimpor; dan
6.memiliki pagar dan/ atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.

d.untuk TPE:
1. 1.dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari TPE yang dimintakan izin, kecuali yang berada di kawasan industri atau kawasan perdagangan;
2. 2.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan industri atau kawasan perdagangan; dan
3. 3.memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun EA.

(4)Atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksakebenaran:
1. a.data pemohon sebagai penanggung jawab; dan
2. b.data dalam lampiran permohonan.
(5)Atas wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh pejabat bea dan cukai. MENTERIKEUANGAN .. 369
(1)Pengusaha Pabrik yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:
1. a.IMBdari pemerintah daerah setempat;
2. b.izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;
3. c.izin usaha industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;

Pasal 5

Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, atau pengusaha TPE harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

· (8) Berita Acara Pemeriksaan dan gambar denah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memuat secara rind:

a.persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, dan TPE;
b.batas-batas pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, dan TPE;dan
c.luas pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, dan TPE.

(9)BeritaAcara Pemeriksaansebagaimana dimaksud pada ayat
(8)digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemeriksaan.
(7)Atas hasil pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat bea dan cukai membuat BeritaAcara Pemeriksaan yang disertai gambar denah Iokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima. MENTERIKEUANGAN· REPUBLlK INDONESJA 370
(2)Pengusaha tempat penyimpanan yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:
1. a.IMB dari pemerintah daerah setempat;
2. b.izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan,
3. c.izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
4. d.Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. e.Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi; £. kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
6. g.akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan Badan Hukum.
(3)Importir yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:
1. a.izin sebagai importir dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
2. b.Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. c.akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan Badan Hukum; dan
4. d.Nomor Identitas Kepabeanan. izin usaha· perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan; izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan; izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas clan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja; Nomor Pokok Wajib Pajak; Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
5. i.kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan J· akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan Badan Hukum. d. e. £. i !· g. h. MENTERIKEUANGAN· 371

Pasal 6

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilampiri dengan:
1. a.Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7);
2. b.salinan atau fotokopi surat atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. c.surat pernyataan bermeterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, atau TPE yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC.
(4)Pengusaha TPE yang mengajukan permohonan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:
1. a.IMBdari pemerintah daerah setempat;
2. b.izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berda~arkanundang-undang mengenai gangguan;
3. c.izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
4. d.izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;
5. e.Nomor Pokok WajibPajak;
6. f.Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, aJ:>abila pemohon merupakan orang pribadi;
7. g.kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
8. h.akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan Badan Hukum.
(5)Dalam hal pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), pengusaha tempat .penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau pengusaha TPE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan pemilik bangunan, selain harus melampirkan IMB juga harus disertai dengan surat perjanjian sewa-menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima)tahun. MENTERIKEUANGAN ..REPUBLII< INDONESIA 372
(1)NPPBKC untuk pengusaha pabrik atau importir berlaku selama masih menjalankanusaha.
(2)NPPBKC untuk pengusaha tempat penyimpanan atau pengusaha TPE berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya keputusan pemberian NPPBKC dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 9

Dalam hal nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, atau TPE yang diajukan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak.

Pasal 8

(1)Kepala kantor atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)Dalam hal permohonan dikabulkan, kepala kantor atas nama Mente.riKeuanganmenerbitkan keputusan pemberian NPPBKC sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
(3)Dalam hal permohonan ditolak, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(4)Keputusan pemberian NPPBKC· sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikankepada pemohon.

Pasal 7

MENTERI KEUANGAN . .R~PUBLIK INDONESIA 373

(1)NPPBKCdapat dibekukan dalam hal:
1. a.adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang NPPBKC melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai;
2. b.adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan NPPBKCsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(2)Undang-Undang Cukai serta Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan ini tidak lagi dipenuhi, termasuk memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC;atau
1. c.pemegang NPPBKC berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya.

Pasal 12

BAB III Dalam rangka penyusunan database Dfrektorat Jenderal Bea dan Cukai, pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, atau pengusaha TPE yang mendapatkan NPPBKC harus mengisi formulir isian registrasi cukai.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir,dan pengusaha tempat penjualan eceran, diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
3.Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; Menimbang MENTERI KEUANGAN, TATA CARA PEMBERIAN,PEMBEKUAN,DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAJ UNTUK PENGUSAHA PABRIK,PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN, IMPORTIR, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL TENTANG MENTER! KEUANGAN · SAL.IN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 202/PMK. 04 I 2008 363
5.Pabrik EA yang selanjutnya disebut pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, clan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan dan/ atau untuk ·mengemas etil alkohol dalam kemasan untuk penjualan eceran. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1.Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2.Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena. Cukai bagi pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, dan pengusaha tempat penjualan eceran etil · alkohol yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, dan pengusaha tempat penjualan eceran etil alkohol.
3.Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
4.Etil alkohol yang selanjutnya disingkat EA adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C2H50H, yang diperoleh baik secara peragian dan/ atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.

Pasal 1

6.Proses produksi terpadu adalah suatu rangkaian proses produksi mulai dari pembuatan EA sebagai bahan baku sampai dengan pembuatan barang hasil akhir yang bukan barang kena cukai yang dilakukan dalam pabrik EA.
7.Pengusaha pabrik EA yang selanjutnya disebut pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik barang kena cukai berupa EA.
8.Tempat penyimpanan EA adalah tempat, bangunan, dan/ atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untukmenyimpan barang kena cukai berupa EA yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
9.Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.
10.Tempat usaha importir EA yang selanjutnya disebut tempat usaha importir adalah tempat, bangunan, halamari., dan/ atau lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/ atau untuk menimbun barang kena cukai berupa EA asal impor yang sudah dilunasi cukainya. '11. Importir EA yang selanjutnya disebut importir adalah orang yang memasukkan barang kena cukai berupa EA ke dalam daerah pabean.
12.Tempat penjualan eceran EA yang selanjutnya disebut TPE adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai berupa EA kepada konsumen akhir.
13.Pengusaha TPE EA yang selanjutnya disebut pengusaha TPE adalah orang yang mengusahakan TPE.
14.Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
15.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
16.Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai. MENTERI KEUANGAN 365 ~i ii l! p 1! i! I!,, J! r I' d 1: Ii ,! H p ,! I

(1)Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik, pengusaha tempat . penyimpanan, importir, atau pengusaha TPE terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
(2)Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:
1. a.salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri, kecuali untuk pengusaha TPE;
2. b.gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha;
3. c.salinan/ fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); clan
4. d.salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
(3)Lokasi, bangunan, atau tempat usaha harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk pabrik:
  1. 1.tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin;

Pasal 3

(1)Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat. penyimpanan, importir, atau pengusaha TPE, wajib memiliki NPPBKC.
(2)Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.orang yang mengimpor EA yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Cukai; a tau · b. pengusaha TPE yang jumlah penjualannya paling banyak 30 (tiga puluh) liter setiap hari. I I . I I ! I ! I I I I '. i I i I !

BAB II

PEMBERIANNPPBKC

Pasal 2

MENTER! KEUANGAN ..R~PUBLIK INDONESIA ! i I I .. I I I 366

2.tidak · berhubungan langsung dengan rumah tinggal;
3.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri;
4.memiliki luas bangunan paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi;
5.memiliki ruang laboratorium dan peralatannya;
6.memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang dipakai untuk membuat EA; · 7. memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan bak atau tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk menainpung EA yang selesai dibuat;
8.memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki ata~· wadah lainnya untuk menyimpan . bahan baku atau bahan penolong;
9.memiliki bangunan, ruangan, tetnpat, ·pekarangan, dan t~gki atau wadah lainnya untuk menyimpan hasil akhir yang bukan barang kena cukai dalam hal pabrik dengan proses produks.iterpadu;
10.memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, . dan tangki atau wadah lainnya untuk menampung EA yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum (spiritus bakar);
11.memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarartgan, dan tangki atau wadah Iainnya untuk menampung produk sampingan;
12.memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai; · 13. memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea dan cukai dalam melakukan peketjaan atau pengawasan; dan .
14.memiliki pagar dan/ atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling·rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat. MENTERI KEUANGAN ..REPUBLIK INDONESlA -· 367

b.untuk tempat penyimpanan:
1. 1.tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-ternpat lain yang bukan bagian tempat penyimpanan yang dimintakan izin;
2. 2.dilarang berhubungan langsung dengan rumah tinggal;
3. 3.. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri;
4. 4.memiliki tempat penimbunan permanen berupa tangki dengan kapasitas keseluruhan paling sedikit -200.000 (dua ratus ribu) liter EA dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa pompa, alat ukur volume dan suhu, dan tabel volume yang disahkan oleh dinas metrologi;
5. 5.memiliki luas Iokasi paling sediki~5.000 (Hrna ribu) · meter persegi;
6. 6.memiliki pa_gar . dan/ atau dinding keliling dari tembok, .dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemi_sahyang jelas, kecuali diatur lain oleh pemerintah daerah:
7. 7.memiliki ruang laboratorium dan peralatannya;
8. 8.memiliki aset milik sendiri untuk menjalankan usaha tempat penyimpanan yang meliputi gudang dan tangki tempat penimbunan permanen EA yang masih terutang cukai;
9. 9.memiliki bangunan, ruangan, ternpat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menampung EA yang telah dicampur;
10. 10.memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai;
11. 11.memiliki ruangan yang .memadai bagi pejabat bea dan cukai dala1!1 melakukan peketjaan atau pengawasan; dan
12. 12.· memiliki gudang permanen untuk menyimpart EA.
c.untuk tempat usaha importir yang berfungsi sebagai tempat menimbun EA:
1. 1.tidak menggunakan tempat penimbunan EA yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha importir yang dimintakan izin; MENTER! KEUANGAN 368

(6)Setelah dilakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan lokasi,bangunan, atau tempat usaha.

2.memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit;
3.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan perdagangare
4.memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari tempat usaha importir;
5.memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun EA yang diimpor; dan
6.memiliki pagar dan/ atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.

d.untuk TPE:
1. 1.dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari TPE yang dimintakan izin, kecuali yang berada di kawasan industri atau kawasan perdagangan;
2. 2.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan industri atau kawasan perdagangan; dan
3. 3.memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun EA.

(4)Atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksakebenaran:
1. a.data pemohon sebagai penanggung jawab; dan
2. b.data dalam lampiran permohonan.
(5)Atas wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh pejabat bea dan cukai. MENTERIKEUANGAN .. 369
(1)Pengusaha Pabrik yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:
1. a.IMBdari pemerintah daerah setempat;
2. b.izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;
3. c.izin usaha industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;

Pasal 5

Pasal 4

· (8) Berita Acara Pemeriksaan dan gambar denah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memuat secara rind:

a.persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, dan TPE;
b.batas-batas pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, dan TPE;dan
c.luas pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, dan TPE.

(9)BeritaAcara Pemeriksaansebagaimana dimaksud pada ayat
(8)digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemeriksaan.
(7)Atas hasil pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat bea dan cukai membuat BeritaAcara Pemeriksaan yang disertai gambar denah Iokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima. MENTERIKEUANGAN· REPUBLlK INDONESJA 370
(2)Pengusaha tempat penyimpanan yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:
1. a.IMB dari pemerintah daerah setempat;
2. b.izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan,
3. c.izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
4. d.Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. e.Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi; £. kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
6. g.akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan Badan Hukum.
(3)Importir yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:
1. a.izin sebagai importir dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
2. b.Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. c.akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan Badan Hukum; dan
4. d.Nomor Identitas Kepabeanan. izin usaha· perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan; izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan; izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas clan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja; Nomor Pokok Wajib Pajak; Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
5. i.kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan J· akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan Badan Hukum. d. e. £. i !· g. h. MENTERIKEUANGAN· 371

Pasal 6

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilampiri dengan:
1. a.Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7);
2. b.salinan atau fotokopi surat atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. c.surat pernyataan bermeterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, atau TPE yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC.
(4)Pengusaha TPE yang mengajukan permohonan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:
1. a.IMBdari pemerintah daerah setempat;
2. b.izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berda~arkanundang-undang mengenai gangguan;
3. c.izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
4. d.izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;
5. e.Nomor Pokok WajibPajak;
6. f.Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, aJ:>abila pemohon merupakan orang pribadi;
7. g.kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
8. h.akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan Badan Hukum.
(5)Dalam hal pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), pengusaha tempat .penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau pengusaha TPE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan pemilik bangunan, selain harus melampirkan IMB juga harus disertai dengan surat perjanjian sewa-menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima)tahun. MENTERIKEUANGAN ..REPUBLII< INDONESIA 372
(1)NPPBKC untuk pengusaha pabrik atau importir berlaku selama masih menjalankanusaha.
(2)NPPBKC untuk pengusaha tempat penyimpanan atau pengusaha TPE berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya keputusan pemberian NPPBKC dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 9

Pasal 8

(1)Kepala kantor atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)Dalam hal permohonan dikabulkan, kepala kantor atas nama Mente.riKeuanganmenerbitkan keputusan pemberian NPPBKC sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
(3)Dalam hal permohonan ditolak, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(4)Keputusan pemberian NPPBKC· sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikankepada pemohon.

Pasal 7

MENTERI KEUANGAN . .R~PUBLIK INDONESIA 373

(1)NPPBKCdapat dibekukan dalam hal:
1. a.adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang NPPBKC melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai;
2. b.adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan NPPBKCsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(2)Undang-Undang Cukai serta Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan ini tidak lagi dipenuhi, termasuk memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC;atau
1. c.pemegang NPPBKC berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.04/2008

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

PEMBERIANNPPBKC

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.04/2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

PEMBERIANNPPBKC

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.04/2018