Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.04/2015
- Nomor
- 32/PMK.04/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
Pcraturan Mcntcri Kcuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tcntang Tata Cara Pembcrian, Pcmbekuan; dan Pcncabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pcngusaha Tcmpat Pcnyimpanan, Importir, dan Pcngusaha Tcmpat Penjualan Eceran Etil Alkohol;
MEMUTUSKAN: PERATUI�AN MENTEI�I KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOI� 202/PMK.04/2008 TENTANG TATA CAI�A PEMBf�RL'\.N, PEMBl�KUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BAI�NG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABJ:<IK, PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN, IMPOI�TII�, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENcJUALAN ECEI�N ETIL ALKOHOL. f r www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha B?-rang Kena Cuka:i untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan ..Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol diubah sebagai berikut:
( 1) Sebelum mengajukan permohonan memiliki . · NPPBKC, ' . pengusaha pabrik, pengusaha tempat peny1mpanan, importir, atau pengusaha TPE terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada' k�mtor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaah lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
·
industri; , . <. ,
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
1 0. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya .untuk menampung EA yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum (spiritus bakar); ·.· 1 1. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pe�arangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk m�nampung produk sampingan;
. ·
ki · dari jalan umum, kecuali yang lokasiny;a dalam. · kawasan industri;
. �· www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
· · · ·
·
dari jalan kawasan
· · · ·· . ·
· · · www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
(3a)Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) huruf a angka 4, bagi pabrik yang menghasilkan EA dari bahan baku hayati dan biomasa lainnya yang diproses secara bioteknologi yang telah memiliki 1zm dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidahg energi dan sumber daya mineral. (3b)Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) huruf b angka 5 bagi tempat penyimpanan yang digunakan untuk tujuan transit dalam rangka ekspor, tujuan pabrik, atau tujuan tempat penyimpanan lainnya.
... f ., www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
( 1) Pengusaha Pabrik yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:
tugas dan tugas dan tugas dan
\f www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
'l
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
·
dan
Pabrik yang menghasilkan EA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3a) dilarang · mengeluarkan hasil produksinya selain untuk kepentingan terkait bahan bakar nabati.
Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) dilarang:
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN Agar sctiap orang mcngctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mentcri ini dengan pencmpatannya dalam Berita Negara Rcp_ublik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 2 Maret 2015 Ditetapkan di cJakarta pada tangg� 2 Maret 201� MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 337 Salinan sesuai de.�-"--.a"'J KEPALA BIRO U J ACHMAD SAEF ,.. "v-----_j NIP 1956110519 www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…