Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.04/2018
- Nomor
- 66/PMK.04/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 61
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
4917); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
�
www.jdih.kemenkeu.go.id
Dalam hal Orang yang wajib memiliki NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, izin Tempat Penimbunan Berikat diberlakukan juga sebagai NPPBKC.
Kewajiban memiliki NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan kepada:
dan/atau
t www.jdih.kemenkeu.go.id
d . Orang yang mengimpor barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f Undang-Undang; e . Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol yang jumlah penjualannya paling banyak 30 (tiga puluh) liter per hari; dan
BAB II TATA CARA PEMBERIAN NPPBKC Bagian Kesatu Persyaratan Mendapatkan NPPBKC
BAB II
b . mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC;
atau
( 1 ) Lokasi , bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai Pabrik harus memenuhi ketentuan se bagai berikut:
b . berbatasan langsung clan clapat climasuki clari j alan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri;
cl . memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan/ atau tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong;
b . Pabrik minuman mengandung etil alkohol yaitu paling sedikit 300 (tiga ratus) meter persegi; m1 www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
1 . menggunakan bahan baku hayati dan biomasa lainnya yang diproses secara bioteknologi; 2 . hasil produksinya digunakan untuk keperluan bahan bakar nabati; dan 3 . memiliki izin dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sum ber daya mineral. b . 200 (dua ratus) meter persegi untuk Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam hal lokasi, · bangunan, atau tempat usaha yang dimohonkan akan digunakan sebagai Pabrik hasil tembakau jenis hasil pengolahan tembakau lainnya, yaitu sesuai dengan luas atau kapasitas sebagaimana izin dari instansi yang tugas dan tanggung j awabnya di bidang perindustrian atau penanaman modal.
( 1 ) Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai Tempat Penyimpanan etil alkohol �' harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -
e . memiliki gudang permanen untuk menyimpan etil alkohol;
Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai tempat menimbun barang kena cukai oleh Importir atau Penyalur harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Lokasi, bangunan, digunakan sebagai Pasal 1 0 atau tempat usaha yang akan Tempat Penjualan Eceran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -
Pasal 1 1 ( 1 ) Berhubungan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) huruf a, Pasal 8 ayat ( 1 ) huruf a, Pasal 9 huruf a, dan Pasal 1 0 huruf a yaitu dalam hal lokasi, bangunan, atau tempat usaha memiliki pintu atau lubang semacam itu yang menghubungkannya dengan tempat-tempat lain yang setiap saat dapat dibuka dan/ atau dilalui untuk lalu lintas orang pribadi atau barang kena cukai.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 - Pasal 1 2 Dikecualikan dari ketentuan memiliki jarak lebih dari 1 00 (seratus) meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 1 0 , dalam hal:
Ketentuan terkait lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai Pabrik, Ternpat Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, dan/ atau Tempat Penjualan Eceran, yang berada di Tempat Penimbunan Berikat mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai Tempat Penimbunan Berikat. Bagian Kedua Pemeriksaan Lokasi Pasal 1 4 ( 1 ) Sebelum mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC, Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mengajukan permohonan _pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran.
1 . gambar denah situasi sekitar lokasi, bangunan, atau tempat usaha; dan 2 . gambar denah dalam lokasi, ban.gun.an, atau tempat usaha. Pej abat Bea dan Cukai memberikan tanda terima kepada Orang yang mengajukan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) . Pasal 1 5 ( 1 ) Kepala Kantor Bea dan Cukai menugaskan Pej abat Bea dan. Cukai untuk melaksanakan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 1 4 .
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 - Bagian Ketiga Pemberian NPPBKC Pasal 1 6 ( 1 ) Permohonan untuk memperoleh NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b: · a. diajukan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi, bangunan, atau tempat · usaha yang akan digunakan sebagai Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran; b . diajukan menggunakan dokumen cukai sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan c . paling sedikit harus dilampiri dengan: 1 . berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ; 2 . salinan atau fotokopi surat atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
3 . daftar mesin yang digunakan untuk membuat dan / atau mengemas barang·kena cukai dalam · hal Orang mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik; dan 4 . daftar penyalur yang langsung membeli barang kena cukai dari Pengusaha Pabrik, dalam hal Orang mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik hasil tembakau .
Pasal 1 7 ( 1 ) Data registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disampaikan bersamaan dengan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 6 ayat ( 1 ) .
Pasal 1 8 Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d :
Pasal 1 9 ( 1 ) Pej abat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap permohonan untuk memperoleh NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 6 ayat ( 1 ) .
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen