Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.07/2018
- Nomor
- 207/PMK.07/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 62
menetapkan j angka waktu pembayaran atau penyetoran Paj ak terutang untuk j enis Paj ak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah paling lama:
www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Penagihan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) , dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pej abat. www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id
Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan :
c . melalui surat elektronik; atau d . melalui sarana lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah .
( 1) Jurusita Paj ak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pej abat apabila :
c . terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Paj ak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; d . badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau e . terj adi penyitaan atas Barang Penanggung Paj ak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan .
www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id c . perintah untuk membayar; dan d . saat pelunasan paj ak.
Bagian Ketiga Surat Paksa Pasal 1 1 ( 1 ) Surat Paksa diterbitkan atas Utang Paj ak yang tidak dilunasi oleh Penanggung Paj ak setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sej ak tanggal disampaikannya Surat Teguran .
a . terhadap Penanggung Paj ak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 ; atau b . Penanggung Paj ak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran paj ak. Pasal 1 2 ( 1 ) Surat Paksa berkepala kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap .
www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id c . besa rnya Utang Paj ak ; dan d . perintah untuk membayar. Pasal 1 3 ( 1 ) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Paj ak dengan pe rnyataan dan penye rahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Paj ak.
d . tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan e . ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Paj ak. Pasal 1 4 ( 1 ) Surat Paksa terhadap o rang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Paj ak kepada:
b . orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerj a di tempat usaha Penanggung Paj ak, apabila Penanggung Paj ak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id
Pasal 1 5 ( 1) D alam hal Penanggung Paj ak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 , menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Paj ak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Paj ak atau pihak -pihak dimaksud tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan .
Pasal 1 6 ( 1 ) Dalam hal terj adi keadaan di luar kekuasaan Pej abat atau sebab lain, dapat diterbitkan Surat Paksa pengganti oleh Pej abat karena j abatan .
Pasal 1 7 ( 1 ) Pej abat atas permohonan Penanggung Paj ak dapat melakukan pembetulan atas Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan .
Bagian Keempat Sita Pasal 1 8 ( 1 ) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) j am setelah Surat Paksa diberitahukan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 .
dimaksud pada Surat Perintah www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id
( 2) Penyitaan terhadap Penanggung Paj ak orang pribadi dapat dilaksanakan atas Barang milik pribadi yang bersangkutan, Barang milik isteri, dan Barang milik anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perj anj ian pemisahan harta dan penghasilan .
( 1 ) B arang bergerak milik Penanggung Paj ak yang dikecualikan dari Penyitaan adalah : www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id
b . persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah; c . perlengkapan Penanggung Paj ak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara; d . buku-buku yang bertalian dengan j abatan atau pekerj aan Penanggung Paj ak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan; e . peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Paj ak dan keluarga yang menj adi ta _ nggungannya; atau
Pasal 2 1 ( 1 ) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Paj ak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Paj ak, dan dapat dipercaya. ( 2) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Paj ak harus :
( 1 0) Jurusita Paj ak menj alankan tugas di wilayah kerj a Pej abat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala D aerah . www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id
b . membuat Be rita Acara Pelaksanaan Sita.
b . membuat Be rita Acara Pelaksanaan Sita ; dan c . membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Paj ak kepada Pej abat, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Paj ak dan pihak yang berkewaj iban membaya rutang.
www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id
Terhadap B arang yang telah disita oleh Kej aksaan atau Kepolisian se bagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Paj ak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Paj ak.
D alam hal Penanggung Paj ak adalah B adan, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung j awab , pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan . Pasal 2 5 ( 1 ) Dalam hal terdapat Obj ek Sita yang sama dalam rangka pemenuhan kewaj iban perpaj akan pusat dan daerah, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan hak mendahulu.
Pej abat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Obj ek Sita di luar wilayah daerah Pej abat, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan pihak terkait. Pasal 2 7 ( 1 ) B arang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Paj ak, kecuali apabila menurut Jurusita Paj ak Barang dimaksud perlu disimpan di kantor Pej abat atau di tempat lain .
www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id
b . B arang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menj adi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)