DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.07/2018

Nomor: 207/PMK.07/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan j angka waktu pembayaran atau penyetoran Paj ak terutang untuk j enis Paj ak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah paling lama:

a.1 (satu) bulan sej ak tanggal dikirimnya SKPD ; dan b . 6 (enam) bulan sej ak diterimanya SPPT. www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id

(2)SPPT, SKPD , SKPDKB , SKPDKBT, STPD , Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah paj ak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam j angka waktu 1 (satu) bulan sej ak tanggal diterbitkan .
(3)Dalam hal Waj ib Paj ak mengajukan keberatan atas SPPT, SKPD , SKPDKB , SKPDKBT, SKPDLB , dan SKPDN, j angka waktu pelunasan Paj ak untuk jumlah Paj ak yang belum dibayar pada saat pengaJuan keberatan sebesar Paj ak yang tidak disetujui, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sej ak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan .
(4)Dalam hal Waj ib Paj ak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SPPT, SKPD , SKPDKB , SKPDKBT, SKPD LB , dan SKPDN, j angka waktu pelunasan Paj ak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sej ak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 7

(1)Paj ak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD , SKPD KB , SKPDKBT, STPD , . Surat Keputusan Pembetulan , Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Waj ib Paj ak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
(2)Pej abat melaksanakan Penagihan dalam hal Utang Paj ak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD , SKPDKB , SKPDKBT, STPD , Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah paj ak yang harus dibayar b ertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal j atuh tempo .

Pasal 8

( 1) Penagihan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) , dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pej abat. www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id

(2)Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak diterbitkan terhadap Waj ib Paj ak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran paj ak.

Pasal 9

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan :

a.secara langsung;
b.melalui p as ; c . melalui surat elektronik; atau d . melalui sarana lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah .

Pasal 10

( 1) Jurusita Paj ak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pej abat apabila :

a.Penanggung Paj ak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
b.Penanggung Paj ak memindahtangankan B arang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan a tau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerj aan yang dilakukannya di Indonesia; c . terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Paj ak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; d . badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau e . terj adi penyitaan atas Barang Penanggung Paj ak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan .

(2)Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat :
1. a.nama Waj ib Paj ak, atau nama Waj ib Paj ak dan Penanggung Paj ak;
2. b.besarnya Utang Paj ak; www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id c . perintah untuk membayar; dan d . saat pelunasan paj ak.
(3)Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
(2)B atas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Kepala D aerah .
(3)Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Paj ak kepada Penanggung Paj ak.
(4)Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (3) , Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal : a . terhadap Penanggung Paj ak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 ; atau b . Penanggung Paj ak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran paj ak. Pasal 1 2 ( 1 ) Surat Paksa berkepala kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap .
(2)Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
1. a.nama Waj ib Paj ak, atau nama Waj ib Paj ak dan Penanggung Paj ak;
2. b.dasar Penagihan; www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id c . besa rnya Utang Paj ak ; dan d . perintah untuk membayar. Pasal 1 3 ( 1 ) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Paj ak dengan pe rnyataan dan penye rahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Paj ak.
(2)Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Paj ak dan dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan .
(3)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
1. a.hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
2. b.nama Jurusita Paj ak;
3. c.nama penenma ; d . tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan e . ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Paj ak. Pasal 1 4 ( 1 ) Surat Paksa terhadap o rang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Paj ak kepada:
4. a.Penanggung Paj ak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan; b . orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerj a di tempat usaha Penanggung Paj ak, apabila Penanggung Paj ak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
5. c.salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Waj ib Paj ak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau d . para ahli waris, apabila Waj ib Paj ak telah meninggal dunia d an harta warisan telah dibagi . www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Paj ak kepada:
1. a.pengurus , kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung j awab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan Badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan; atau b . pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan apabila Jurusita Paj ak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(3)Dalam hal Waj ib Paj ak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau B alai Harta Peninggalan, dan dalam hal Waj ib Paj ak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator . Pasal 1 5 ( 1) D alam hal Penanggung Paj ak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 , menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Paj ak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Paj ak atau pihak -pihak dimaksud tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan .
(2)D alam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan antara lain karena Penanggung Paj ak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 , tidak berada d i tempat, Surat Paksa disampaikan melalui sekurang -kurangnya sekretaris kelurahan atau sekretaris desa setempat dengan membuat berita acara.
(3)D alam hal Penanggung Paj ak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Pej abat yang menerbitkannya, www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain . Pasal 1 6 ( 1 ) Dalam hal terj adi keadaan di luar kekuasaan Pej abat atau sebab lain, dapat diterbitkan Surat Paksa pengganti oleh Pej abat karena j abatan .
(2)Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat ( 1 ) . Pasal 1 7 ( 1 ) Pej abat atas permohonan Penanggung Paj ak dapat melakukan pembetulan atas Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan .
(2)Tindakan pelaksanaan Penagihan dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibetulkan oleh Pej abat.
(3)Ketentuan mengenai pelaksanaan pembetulan atas Surat Teguran dan / atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .
(2)Apabila utang paj ak tidak dilunasi Penanggung Paj ak dalam j angka waktu ayat ( 1 ) , Pej abat se bagaimana menerbitkan Melaksanakan Penyitaan . dimaksud pada Surat Perintah www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 19

(1)Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang milik Penanggung Paj ak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang d ijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :
1. a.B arang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berj angka, tabungan, saldo rekening koran, giro , atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan / atau b . Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu . ( 2) Penyitaan terhadap Penanggung Paj ak orang pribadi dapat dilaksanakan atas Barang milik pribadi yang bersangkutan, Barang milik isteri, dan Barang milik anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perj anj ian pemisahan harta dan penghasilan .
(3)Penyitaan terhadap Penanggung Paj ak Badan dapat dilaksanakan terhadap Barang milik perusahaan, B arang milik pengurus, Barang milik kepala perwakilan, Barang milik kepala cabang, Barang milik penanggung j awab , Barang milik pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan , di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
(4)Urutan B arang bergerak dan / atau Barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Paj ak dengan memperhatikan jumlah Utang Paj ak dan Biaya Penagihan Paj ak, kemudahan penjualan, atau pencairannya.

Pasal 20

( 1 ) B arang bergerak milik Penanggung Paj ak yang dikecualikan dari Penyitaan adalah : www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id

a.pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Paj ak dan keluarga yang menj adi tanggungannya ; b . persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah; c . perlengkapan Penanggung Paj ak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara; d . buku-buku yang bertalian dengan j abatan atau pekerj aan Penanggung Paj ak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan; e . peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Paj ak dan keluarga yang menj adi ta _ nggungannya; atau
f.peralatan dalam keadaan j alan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerj aan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20 . 00 0 . 0 0 0 , 0 0 (dua puluh ju ta rupiah) .

(2)Penambahan j enis Barang bergerak yang dikecualikan dari Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
(3)Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f ditetapkan oleh Kepala D aerah . Pasal 2 1 ( 1 ) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Paj ak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Paj ak, dan dapat dipercaya. ( 2) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Paj ak harus :
1. a.memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Paj ak;
2. b.memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id c . memberitahukan tentang maksud dan tuj uan penyitaan .
(3)Setiap melaksanakan Penyitaan, Jurusita Paj ak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Paj ak, Penanggung Paj ak, dan saksi-saksi.
(4)Dalam hal Penanggung Paj ak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Paj ak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Paj ak da n saksi-saksi.
(5)Berita acara pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
(6)Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Paj ak tidak hadir, sepanj ang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berasal dari Pemerintah D aerah setempat sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.
(7)Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Paj ak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jur usita Paj ak dan saksi- saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah da ri mempunyai kekuatan mengikat.
(8)Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada Barang bergerak dan/ atau Barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat B arang bergerak dan / atau Barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum .
(9)Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung Paj ak dan instansi terkait. ( 1 0) Jurusita Paj ak menj alankan tugas di wilayah kerj a Pej abat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala D aerah . www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 22

(1)Penyitaan te rhadap pe rhiasan emas, pe rmata dan sej enisnya dilaksanakan sebagai berikut:
1. a.membuat rincian tentang j enis, jumlah, dan harga pe rhiasan yang disita dalam suatu daftar yang me rupakan lampi ran Be rita Aca ra Pelaksanaan Sita ; b . membuat Be rita Acara Pelaksanaan Sita.
(2)Penyitaan te rhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang dilampiri dengan daftar rincian jumlah uang tunai yang disita.
(3)Penyitaan te rhadap kekayaan Penanggung Paj ak yang disimpan di bank be rupa deposito berj angka, tabungan, saldo rekening koran, gi ro , atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
(4)Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sej enisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sesuai pe ratu ran pe rundang undangan .
(5)Penyitaan te rhadap piutang dilaksanakan dengan :
1. a.melakukan inventarisasi dan membuat rmcian tentang j enis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu dafta r yang merupakan lampi ran Be rita Aca ra Pelaksanaan Sita; b . membuat Be rita Acara Pelaksanaan Sita ; dan c . membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Paj ak kepada Pej abat, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Paj ak dan pihak yang berkewaj iban membaya rutang.
(6)Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Paj ak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai Barang yang disita dipe rkirakan cukup untuk melunasi Utang Paj ak dan Biaya Penagihan Paj ak. www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 23

Terhadap B arang yang telah disita oleh Kej aksaan atau Kepolisian se bagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Paj ak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Paj ak.

Pasal 24

D alam hal Penanggung Paj ak adalah B adan, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung j awab , pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan . Pasal 2 5 ( 1 ) Dalam hal terdapat Obj ek Sita yang sama dalam rangka pemenuhan kewaj iban perpaj akan pusat dan daerah, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan hak mendahulu.

(2)Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpaj akan .

Pasal 26

Pej abat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Obj ek Sita di luar wilayah daerah Pej abat, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan pihak terkait. Pasal 2 7 ( 1 ) B arang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Paj ak, kecuali apabila menurut Jurusita Paj ak Barang dimaksud perlu disimpan di kantor Pej abat atau di tempat lain .

(2)Dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Waj ib Paj ak dan/ atau Penanggung Paj ak: www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.Barang bergerak yang telah clisita clapat clititipkan kepa cla aparat Pemerintah Daerah yang menj adi saksi dalam pelaksanaan sita; b . B arang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menj adi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
(3)Tempat lain yang dapat cligunakan sebagai tempat penitipan Barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Pasal 28

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

a.nilai Barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan paj ak dan utang paj ak; atau b . hasil lelang B arang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan paj ak dan utang paj ak.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan j angka waktu pembayaran atau penyetoran Paj ak terutang untuk j enis Paj ak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah paling lama:

a.1 (satu) bulan sej ak tanggal dikirimnya SKPD ; dan b . 6 (enam) bulan sej ak diterimanya SPPT. www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id

(2)SPPT, SKPD , SKPDKB , SKPDKBT, STPD , Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah paj ak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam j angka waktu 1 (satu) bulan sej ak tanggal diterbitkan .
(3)Dalam hal Waj ib Paj ak mengajukan keberatan atas SPPT, SKPD , SKPDKB , SKPDKBT, SKPDLB , dan SKPDN, j angka waktu pelunasan Paj ak untuk jumlah Paj ak yang belum dibayar pada saat pengaJuan keberatan sebesar Paj ak yang tidak disetujui, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sej ak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan .
(4)Dalam hal Waj ib Paj ak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SPPT, SKPD , SKPDKB , SKPDKBT, SKPD LB , dan SKPDN, j angka waktu pelunasan Paj ak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sej ak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 7

(1)Paj ak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD , SKPD KB , SKPDKBT, STPD , . Surat Keputusan Pembetulan , Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Waj ib Paj ak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
(2)Pej abat melaksanakan Penagihan dalam hal Utang Paj ak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD , SKPDKB , SKPDKBT, STPD , Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah paj ak yang harus dibayar b ertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal j atuh tempo .

Pasal 8

( 1) Penagihan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) , dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pej abat. www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id

(2)Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak diterbitkan terhadap Waj ib Paj ak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran paj ak.

Pasal 9

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan :

a.secara langsung;
b.melalui p as ; c . melalui surat elektronik; atau d . melalui sarana lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah .

Pasal 10

( 1) Jurusita Paj ak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pej abat apabila :

a.Penanggung Paj ak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
b.Penanggung Paj ak memindahtangankan B arang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan a tau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerj aan yang dilakukannya di Indonesia; c . terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Paj ak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; d . badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau e . terj adi penyitaan atas Barang Penanggung Paj ak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan .

(2)Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat :
1. a.nama Waj ib Paj ak, atau nama Waj ib Paj ak dan Penanggung Paj ak;
2. b.besarnya Utang Paj ak; www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id c . perintah untuk membayar; dan d . saat pelunasan paj ak.
(3)Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
(2)B atas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Kepala D aerah .
(3)Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Paj ak kepada Penanggung Paj ak.
(4)Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (3) , Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal : a . terhadap Penanggung Paj ak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 ; atau b . Penanggung Paj ak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran paj ak. Pasal 1 2 ( 1 ) Surat Paksa berkepala kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap .
(2)Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
1. a.nama Waj ib Paj ak, atau nama Waj ib Paj ak dan Penanggung Paj ak;
2. b.dasar Penagihan; www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id c . besa rnya Utang Paj ak ; dan d . perintah untuk membayar. Pasal 1 3 ( 1 ) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Paj ak dengan pe rnyataan dan penye rahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Paj ak.
(2)Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Paj ak dan dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan .
(3)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
1. a.hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
2. b.nama Jurusita Paj ak;
3. c.nama penenma ; d . tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan e . ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Paj ak. Pasal 1 4 ( 1 ) Surat Paksa terhadap o rang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Paj ak kepada:
4. a.Penanggung Paj ak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan; b . orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerj a di tempat usaha Penanggung Paj ak, apabila Penanggung Paj ak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
5. c.salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Waj ib Paj ak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau d . para ahli waris, apabila Waj ib Paj ak telah meninggal dunia d an harta warisan telah dibagi . www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Paj ak kepada:
1. a.pengurus , kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung j awab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan Badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan; atau b . pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan apabila Jurusita Paj ak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(3)Dalam hal Waj ib Paj ak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau B alai Harta Peninggalan, dan dalam hal Waj ib Paj ak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator . Pasal 1 5 ( 1) D alam hal Penanggung Paj ak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 , menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Paj ak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Paj ak atau pihak -pihak dimaksud tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan .
(2)D alam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan antara lain karena Penanggung Paj ak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 , tidak berada d i tempat, Surat Paksa disampaikan melalui sekurang -kurangnya sekretaris kelurahan atau sekretaris desa setempat dengan membuat berita acara.
(3)D alam hal Penanggung Paj ak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Pej abat yang menerbitkannya, www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain . Pasal 1 6 ( 1 ) Dalam hal terj adi keadaan di luar kekuasaan Pej abat atau sebab lain, dapat diterbitkan Surat Paksa pengganti oleh Pej abat karena j abatan .
(2)Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat ( 1 ) . Pasal 1 7 ( 1 ) Pej abat atas permohonan Penanggung Paj ak dapat melakukan pembetulan atas Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan .
(2)Tindakan pelaksanaan Penagihan dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibetulkan oleh Pej abat.
(3)Ketentuan mengenai pelaksanaan pembetulan atas Surat Teguran dan / atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .
(2)Apabila utang paj ak tidak dilunasi Penanggung Paj ak dalam j angka waktu ayat ( 1 ) , Pej abat se bagaimana menerbitkan Melaksanakan Penyitaan . dimaksud pada Surat Perintah www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 19

(1)Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang milik Penanggung Paj ak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang d ijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :
1. a.B arang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berj angka, tabungan, saldo rekening koran, giro , atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan / atau b . Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu . ( 2) Penyitaan terhadap Penanggung Paj ak orang pribadi dapat dilaksanakan atas Barang milik pribadi yang bersangkutan, Barang milik isteri, dan Barang milik anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perj anj ian pemisahan harta dan penghasilan .
(3)Penyitaan terhadap Penanggung Paj ak Badan dapat dilaksanakan terhadap Barang milik perusahaan, B arang milik pengurus, Barang milik kepala perwakilan, Barang milik kepala cabang, Barang milik penanggung j awab , Barang milik pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan , di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
(4)Urutan B arang bergerak dan / atau Barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Paj ak dengan memperhatikan jumlah Utang Paj ak dan Biaya Penagihan Paj ak, kemudahan penjualan, atau pencairannya.

Pasal 20

( 1 ) B arang bergerak milik Penanggung Paj ak yang dikecualikan dari Penyitaan adalah : www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id

a.pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Paj ak dan keluarga yang menj adi tanggungannya ; b . persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah; c . perlengkapan Penanggung Paj ak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara; d . buku-buku yang bertalian dengan j abatan atau pekerj aan Penanggung Paj ak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan; e . peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Paj ak dan keluarga yang menj adi ta _ nggungannya; atau
f.peralatan dalam keadaan j alan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerj aan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20 . 00 0 . 0 0 0 , 0 0 (dua puluh ju ta rupiah) .

(2)Penambahan j enis Barang bergerak yang dikecualikan dari Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
(3)Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f ditetapkan oleh Kepala D aerah . Pasal 2 1 ( 1 ) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Paj ak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Paj ak, dan dapat dipercaya. ( 2) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Paj ak harus :
1. a.memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Paj ak;
2. b.memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id c . memberitahukan tentang maksud dan tuj uan penyitaan .
(3)Setiap melaksanakan Penyitaan, Jurusita Paj ak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Paj ak, Penanggung Paj ak, dan saksi-saksi.
(4)Dalam hal Penanggung Paj ak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Paj ak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Paj ak da n saksi-saksi.
(5)Berita acara pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
(6)Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Paj ak tidak hadir, sepanj ang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berasal dari Pemerintah D aerah setempat sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.
(7)Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Paj ak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jur usita Paj ak dan saksi- saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah da ri mempunyai kekuatan mengikat.
(8)Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada Barang bergerak dan/ atau Barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat B arang bergerak dan / atau Barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum .
(9)Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung Paj ak dan instansi terkait. ( 1 0) Jurusita Paj ak menj alankan tugas di wilayah kerj a Pej abat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala D aerah . www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 22

(1)Penyitaan te rhadap pe rhiasan emas, pe rmata dan sej enisnya dilaksanakan sebagai berikut:
1. a.membuat rincian tentang j enis, jumlah, dan harga pe rhiasan yang disita dalam suatu daftar yang me rupakan lampi ran Be rita Aca ra Pelaksanaan Sita ; b . membuat Be rita Acara Pelaksanaan Sita.
(2)Penyitaan te rhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang dilampiri dengan daftar rincian jumlah uang tunai yang disita.
(3)Penyitaan te rhadap kekayaan Penanggung Paj ak yang disimpan di bank be rupa deposito berj angka, tabungan, saldo rekening koran, gi ro , atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
(4)Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sej enisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sesuai pe ratu ran pe rundang undangan .
(5)Penyitaan te rhadap piutang dilaksanakan dengan :
1. a.melakukan inventarisasi dan membuat rmcian tentang j enis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu dafta r yang merupakan lampi ran Be rita Aca ra Pelaksanaan Sita; b . membuat Be rita Acara Pelaksanaan Sita ; dan c . membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Paj ak kepada Pej abat, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Paj ak dan pihak yang berkewaj iban membaya rutang.
(6)Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Paj ak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai Barang yang disita dipe rkirakan cukup untuk melunasi Utang Paj ak dan Biaya Penagihan Paj ak. www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 23

Pasal 24

(2)Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpaj akan .

Pasal 26

(2)Dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Waj ib Paj ak dan/ atau Penanggung Paj ak: www.jdih.kemenkeu.go.idwww.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.Barang bergerak yang telah clisita clapat clititipkan kepa cla aparat Pemerintah Daerah yang menj adi saksi dalam pelaksanaan sita; b . B arang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menj adi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
(3)Tempat lain yang dapat cligunakan sebagai tempat penitipan Barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Pasal 28

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

a.nilai Barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan paj ak dan utang paj ak; atau b . hasil lelang B arang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan paj ak dan utang paj ak.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.07/2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 26

Pasal 28

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 26

Pasal 28

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2023