DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pembebasan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan. Diatur mengenai ketentuan umum, Objek dan Subjek PKB dan BBNKB, Pemberian Insentif Pembebasan PKB dan BBNKB, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pu.sat dan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi Pajak dan Retribusi;
c.bahwa berdasarkan Pasal 1 7 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, Pemerintah Daerah memberikan insentif untuk mempercepat program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk transportasi jalan dalam bentuk insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
d.bahwa berdasarkan angka 6 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.7 /8299/SJ tanggal 18 November 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/ atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintahan Daerah, diminta untuk memberikan insentif fiskal dalam bentuk pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk orang, barang, angkutan umum orang dan angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
e.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021, Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan pajak yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai; Mengingat · 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun :2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Norn.or 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2014 ten tang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 11.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.07 /2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 625); 15.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 11); 16.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3); 17.Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 50); 18.Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5); 19.Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 16); 20.Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 26); 21.Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 20);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PENGENAAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ATAS KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Perangkat Daerah Provinsi adalah Unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
7.Badan U saha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan.
9.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
11.Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
12.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
13.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dalam pemberian insentif pembebasan pengenaan PKB dan pembebasan BBNKB KBL Berbasis Baterai.
(2)Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk:
1. a.mendorong penggunaan KBL Berbasis Baterai pada kendaraan dinas pada Perangkat Daerah Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota, lnstansi Pemerintah dan BUMD Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
2. b.mendorong masyarakat dalam penggunaan KBL Berbasis Baterai di Provinsi.

Pasal 3

(1)Jenis KBL Berbasis Baterai yang beroperasi meliputi:
1. a.KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/ atau roda tiga; dan
2. b.KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih.
(2)Jenis KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu padajenis dan fungsi Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil produksi pabrikan Berbasis Baterai.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PKB DAN BBNKB

Pasal 4

(1)Objek PKB KBL Berbasis Baterai adalah kepemilikan dan/atau penguasaan KBL Berbasis Baterai.
(2)Objek BBNKB KBL Berbasis Baterai adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor KBL Berbasis Baterai.

Pasal 5

(1)Subjek PKB KBL Berbasis Baterai yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/ atau menguasai KBL Berbasis Baterai.
(2)Subjek BBNKB KBL Berbasis Baterai yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan KBL Berbasis Baterai.

BAB III

PEMBERIAN INSENTIF PEMBEBASAN PKB DAN BBNKB

Pasal 6

(1)Gubernur memberikan insentif berupa:
1. a.pembebasan pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai; dan
2. b.pembebasan pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai.
(2)Pembebasan pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0% (nol persen).

Pasal 7

(1)Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan secara otomatis dengan cara melakukan penyesuaian pada Sistem Pemungutan Pajak Daerah.
(2)Pelayanan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada seluruh UPTB.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1)Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah dilakukan proses pendaftaran dan/ atau penetapan pembayaran PKB dan BBNKB sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan tetapi belum melakukan pembayaran/ penyetoran, dapat mengikuti ketentuan Peraturan Gubernur ini dengan melakukan penetapan ulang.
(2)Batas waktu pembebasan PKB KBL Berbasis Baterai dan pembebasan BBNKB Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. ii BABV

Pasal 9

Subjek Pajak yang sudah melakukan pembayaran sebelum Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (26)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.07/2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 82 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (26)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.07/2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 82 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020