1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan.
6.Kantor Bersama SAMSAT adalah Kantor Bersama SAMSAT yang berada di Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
8.Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bers31gkutan.
10.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
11.Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah dalam Provinsi Sumatera Selatan.
12.Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang pribadi, badan dan instansi Pemerintah dalam Provinsi Sumatera Selatan.
13.Sanksi Administrasi PKB merupakan denda dan bunga keterlambatan pembayaran PKB yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo.
14.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua yang selanjutnya disingkat BBNKB II adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor kedua dan seterusnya sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
16.Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya untuk Kendaraan Bermotor dalam Provinsi yang selanjutnya disebut objek BBNKB II adalah penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya baik dari dalam maupun dari luar Provinsi Sumatera Selatan.
17.Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya untuk Kendaraan Bermotor dalam Provinsi Sumatera Selatan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya baik dari dalam maupun dari luar Provinsi Sumatera Selatan.
18.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Luar Provinsi Sumatera Selatan adalah Kendaraan Bermotor yang sebelumnya terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT di luar Provinsi Sumatera Selatan.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
21.Hari adalah hari kerja.
BAB II PEMBERIAN KERINGANAN PKB DAN PEMBEBASAN SANKS! ADMINISTRASI PKB SERTA PENGURANGAN ATAS PENGENAAN BBNKB II DAN PEMBEBASAN SANKS! ADMINISTRASI BBNKB II