Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.05/2015
- Nomor
- 212/PMK.05/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peratui·an Menteri Keuai1gan Nomor 222/PMK.05/2014 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga; www.jdih.kemenkeu.go.id
3 . Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan. Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977; 4 . Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 198 2 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
8 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 05/20 14 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga; www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSK.AN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 222/PMK. 05/20 14 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 05/20 14 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga diubah sebagai berikut:
·Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
3 . Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK Rampung yang selanjutnya disebut SKP-PFK Rampung adalah dokumen yang menjadi dasar pembayaran Dana PFK rampung dan berlaku sebagai dokumen pelaksanaan · anggaran. 4 . Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan www.jdih.kemenkeu.go.id oleh pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
8 . Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 9 . Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
1 1. Pejabat Penandatangan SPM yang. selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan www.jdih.kemenkeu.go.id pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
13 . Pejabat Negara adalah p1mpman dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19 45 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-Undang. 14 . Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat yang selanjutnya disebut PPNPN Pusat adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan atas beban APBN.
18 . Iuran Wajib Pegawai adalah iuran dari gaji pokok dan tunjangan kduarga PNS Pusat/ P N S Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) /Kepolisian Republik Indonesia (Polri) , dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri untuk 1uran pens1un, 1uran tabungan hari tua, dan iuran jaminan kesehatan. 19 . Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemda yang melaksanakan kegiatan Kernenterian r l www.jdih.kemenkeu.go.id Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
3 . Ketentuan Pasal 1 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1 SSBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) , Pasal 9, dan Pasal 10 ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 4 . Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
( 1) Dana PFK yang dibayarkan kepada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
dan www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Menteri Keuangan selaku BUN adalah PA bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 .
( 1) Pembayaran Dana PFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan 2 (dua) kali setiap bulan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id (6)
SKP-PFK Rampung ayat (4) dibuat sebagaimana dimaksud pada sesum format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Dalam hal terdapat selisih kurang/lebih pembayaran berdasarkan SKP-PFK Rampung, kekurangan/kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan pada pembayaran Dana PFK berikutnya.
Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Pada tanggal 1 Desernber 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1810 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.05/2015 TENTANG PERUBAHAN. ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 222/PMK.05/20 14 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA FORMAT SURAT SETORAN BUKAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIT JEN PERBENDAHARAAN KPPN ..............( 1 ) ........ . . I I I I SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Nomor ................(2) ........... Tan al ............ 3 ........... Lembar ke-1 Untuk WAJIB SETOR/ BENDAHARA PENERIMA KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: .. . .. ... . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . ... .. . .. . .. . . .. (4) .................................... A. B. C. D. 1 . NPWP Wajib Setor/Bendahara
. . · · · · · · · · . . . ... . . . . . .(7)............................................... / 9 / 9 / 9 / Bendahara Umum Negara (8) � Transaksi Khusus (9) / 4 / 4 / o/ 7/ s/ o/ . . . .. . . . . .. . (10) @TI] @TI] / 0 / 0 / 0 / 0 / (1 1 ) I 0 I 0 I 0 I 0 I I 0 I 0 I 0 I 0 I ( 1 2) / 0 / 1 / s / 1 / Jakarta Pusat (13) DJ I I I I I ......... : ..... ( 1 4) I I Rp.......................( 1 5) (..............................( 1 6) ......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) .. . . . . . .. .... .. . . . ·········· :······ ( 1 7) .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . PERHATIAN Untuk Keperluan: . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . . (1 8) ......................... . Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir ....................................................................... . SSBP pada halaman belakang lembar ini. .............( 1 9).........., ..............(20) ........... . . .................. (21 ) .... . . ... . . . .... . . . .. . .. .. . . . . . .. . NIP ... . . .. . ... .... . .. . . (22)........................ . Diterima Oleh : BANK PERSEPSl/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal ...............(23) ............ . Tanda Tangan ..... ........ .. (24)......... Nama Terang ..............(25).......... . . www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) No I Uraian Isian Catatan -Diisi dengan huruf kapital atau diketik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 & 20 21 & 22 23 24 & 25 -Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setoran satu Akun Penerimaan Diisi dengan Kade KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima Setoran Diisi dengan nomor SSBP dengan metode penomoran Nomor/Kode Satker/ Bulan/Tahun (9999/999999/99/9999) Diis� dengan Tanggal SSBP dibuat (diisi oleh petugas Bank/Pas persepsi) Diisi Kade Rekening Kas Negara KPPN bersangkutan (diisi oleh petugas Bank/ Pas Persepsi) Diisi NPWP Wajib Setor atau Bendahara Satker Diisi dengan Nama/Jabatan Wajib Setor/Wajib Bayar Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor/Wajib Bayar Kode Kementerian/Lembaga diisi dengan angka 999 dan uraian Bendahara Umum Negara Kode Unit Organisasi Eselon I diisi dengan angka 99 dan Uraian Transaksi Khusus. Kade Satuan Kerja diisi dengan angka 440780 dan Uraian Kade Fungsi/Subfungsi/ Program diisi dengan angka 00.00.0000 Kade Kegiatan/Output diisi dengan angka 0000.0000 Kade Lokasi diisi dengan angka 0151 Diisi Kade kewenangan (2) digit disertai dengan uraian kode kewenangan Diisi dengan Kade Akun Penerimaan (6) enam digit disertai dengan Uraian Penerimaan Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf Diisi keperluan pembayaran Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP Diisi sesuai nama Wajib Setor, NIP, dan stempel Satker Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi atau Kantor Pas dan Giro Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Penerima di Bank Persepsi atau Kantor Pas dan Giro serta Cap MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.05/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 222/PMK.05/20 14 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA FORMAT SKP-PFK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- ... (1) ..... TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNQAN FIHAK KETIGA KEPADA PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO) , BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA SAMPAI DENGAN TANGGAL ... (2) ... BULAN ... (3) ... TAHUN ... (4) ... Menimbang Mengingat DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
· c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga kepada PT Taspen (Persero) , PT Asabri (Persero) , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum PNS, dan Perum Bulog berdasarkan realisasi penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Sampai Dengan Tanggal .. (2).,Bulan .. (3) .. Tahun .. (4) .. ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.0 5/ 2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .. (5) .. /PMK.0 5/201 5; www.jdih.kemenkeu.go.id Memperhatikan Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA Daftar Realisasi Penerimaan PFK sampai dengan tanggal .. (2) .. bulan .. (3) .. tahun .. (4) .. ; MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA KEPADA PT TASPEN (PERSERO) , PT ASABRI (PERSERO) , BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA SAMPAI DENGAN TANGGAL .. (2) .. BULAN .. (3) .. TAHUN .. (4) ... Realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal .. (2) .. periode bulan .. (3) .. tahun .. (4) .. adalah sebesar Rp .... (6) dengan rincian penerimaan bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:
Rp ...... (8) ..... . Rp ...... (9) ...... Tetap Rp .. .... (10 ..... Rp ..... (11) ..... Realisasi pembayaran dana PFK periode bulan ... (12) ... adalah sebesar Rp .... (13) dengan rincian pembayaran bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:
Rp ..... (1 5) ..... Rp ..... (16) ..... Tetap Rp . .... (17) ..... Rp .. ... (18) ..... Pembayaran .. (19) .. dana PFK untuk bulan .. (20) .. adalah sebesar Rp... (21) dengan nnc1an bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:
Rp ..... (24) .... . Rp ..... (25) ... .. Rp .... ,(26) ..... Rincian atas realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal .. (27) .. periode bulan .. (28) .. sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan rincian atas pembayaran dana PFK periode bulan .. (29).. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan rincian pembayaran pertama/kedua*) dana PFK periode bulan .. (30) .. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini. Keputusan Direktur Jenderal ini selanjutnya menjadi dasar bagi: www.jdih.kemenkeu.go.id KEENAM -) 7 -
Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
Ditetapkan di Jalmrta pada tanggal a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA, www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- (1).................. TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA KEPADA PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BPJS KESEHATAN, PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA SAMPAl DENGAN TANGGAL .(2) . . BULAN . . . (3) TAHUN ... (4) RINCIAN REALISASI PENERIMAAN DAN KEPUTUSAN PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA SAMPAI DENGAN TANGGAL . . . (2) BULAN . . . (3) TAHUN . . . (4) No Uraian 1 2
5. Penerimaan Dana PFK berclasarkan Pembayaran Pembayaran realisasi ... (32) . . Dana Uraian Dana PFK penerimaan Bulan (lalu) PFK Bulan s/cl tgl (ini) ... (31) Bulan (ini)
Taspen (Persero) Diisi dengan pembayaran clana PFK 5 atau 1 5 bulan berkenaan PT. Asabri (Persero) Diisi dengan pembayaran clana PFK 5 atau 1 5 bulan berkenaan BPJS Kesehatan Diisi clengan pembayaran dana PFK 5 atau 1 5 bulan berkenaan Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS (Persero) Diisi clengan pembayaran dana PFK 5 atau 1 5 bulan berkenaan pada Perum Bulog Diisi clengan tanggal 5 atau 1 5 Diisi clengan penerimaan bulan berkenaan Diisi dengan pembayaran bulan sebelumnya www.jdih.kemenkeu.go.id NO URAIAN ISIAN 30 Diisi dengan pembayaran bulan berkenaan 31 Diisi dengan tanggal 5 atau 1 5 32 Diisi dengan "pertama" tanggal 1 5 Salin.an sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u . b. Plh. Kepala Bagian T.U . Kementerian WARDJIANTO NIP 196803241989121001 untuk tanggal 5, clan diisi "kedua" untuk MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.05/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 222/PMK.05/20 14 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA BERITA ACARA NOMOR BA- ....../PB..../... (1) ..... NOMOR BA- ......... (2) ............. . TENTANG PERHITUNGAN SELISIH LEBIH/KURANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) RAMPUNG TAHUN .... (3) .... Pada hari ini ... (4) ...... tanggal .. (5) .. bulan ...(6) ... tahun ... (7) .... bertempat di .. (8) ... . telah dilaksanakan perhitungan bersama Selisih Pembayaran Penyaluran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rampung Tahun Anggaran .. (3) .. antara Direktur .. (9) ... -Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktur PT Taspen, Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Direktur PT Asabri, Kepala/Ketua Sekretariat Tetap Bapertarum PNS, dan Direktur Perum Bulog yang berhasil menyepakati selisih pembayaran penyaluran dana PFK Rampung Tahun Anggaran ... (3) .....sebesar Rp... (10) ... dan merupakan selisih ... (11) ..... dengan ketentuan sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Uraian lebih rinci atas jumlah selisih lebih/kurang pembayaran dana PFK Rampung Tahun Anggaran .. (3) ... sebesar Rp ... (18) ... tersebut di atas dilampirkan dalam Berita Acara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat secara bersama dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Asli Berita Acara ini berikut kelengkapannya dibuat sebanyak .. (20) .., masing masing menjadi milik pihak-pihak yang menandatangani Berita Acara ini, dan satu untuk ditempatkan sebagai dokumen resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pengelola penerimaan dan penyaluran Dana PFK. Direktur Keuangan & Investasi BPJS Kesehatan ........ ... (22) ....... Direktur Keuangan PT Taspen (Persero) ........ ... (23) ....... Direktur Utama Pelaksana Settap Bapertarum PNS ........ ... (24) ...... . Dibuat di Jakarta pada tanggal ...... (21) ...... Direktur .. (25) .... - Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ... (26) ..... .. Direktur Investasi & Keuangan PT Asabri ........ ... (27) ..... Direktur Keuangan Perum Bulog ........ ... (28) ..... www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PERHITUNGAN SELISIH LEBIH/KURANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) RAMPUNG NO 1 2 3 4,5,6,7 d an 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 URAIAN ISIAN D iisi de ngan nomor Berita Acara dari Kementerian Keu angan D iisi d engan nomor Berita Acara dari pihak ketiga (stakeholders) Diisi dengan tahun anggaran berkenaan D iisi dengan hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat pelaksanaan kegiatan p erhitungan selisih lebih / kurang pembayaran dana PFK Diisi dengan Direktur yang ditunjuk sebagai KPA Pembayaran dana PFK Diisi jumlah nominal angka dan huruf selisih pembayaran penyaluran dana PFK Rampung Diisi dengan "lebih" atau "kurang" Diisi total jumlah nominal ar1gka dan huruf realisasi penerimaan setoran dana PFK Diisi uraian akun penerimaan Diisi jumlah nominal angka dan huruf realisasi penenmaan setoran dana PFK masing-masing akun Diisi total jumlah nominal angka dan huruf realisasi pembayaran pengembalian penerimaan dana PFK Diisi uraian akun pembayaran Diisi jumlah nominal angka dan huruf realisasi pembayaran pengembalian penerimaan dana PFK masing-masing akun Diisi total jumlah nominal angka dan huruf selisih pembayaran clana PFK Diisi jumlah nominal angka dan huruf selisih lebih/ kurang pembayaran dana PFK masing-masing akun Diisi clengan jumlah berita acara yang dibuat Diisi clengan tanggal pelaksanaan kegiatan perhitu ngan s e lisih lebih / kurang pembayaran dana PFK Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat Direktur Keuangan clan Investasi BPJS Kesehatan Diisi clengan nama dan tanclatangan pejabat Direktur Keuangan PT Taspen (Persero) Diisi dengan nama clan tarn;latangan pejabat Direktur Utama Pelalrnana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS Diisi dengan Direktur yang ditunjuk sebagai KPA Pembayaran dana PFK Diisi clengan nama clan tandatangan pejabat yang ditunjuk sebagai KPA Pembayaran dana PFK Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat Direktur Investasi clan Keuangan PT Asabri (Persero) Diisi clengan nama dan tandatangan pejabat Direktur Kei.rnngan Perum Bulog MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK . 05/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 222/PMK. 05/20 14 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA FORMAT SKP- PFK RAMPUNG KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR . . . . . . . . ( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TENTANG PERHITUN GAN S ELISIH LEBIH/ KURANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA Menimbang Mengingat Memperhatikan Menetapkan PERTAMA KE D UA RAMPUNG TAHUN ANGGARAN . . . (2) . . . . . . . DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
b . bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Selisih Lebih/ Kurang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rampung Tahun Anggaran . . . (2) . . . . Nomor BA . . . (3) . . tanggal . . . (4) . . . dan Nomor BA . . . (3) . . . tanggaL . . (4) . . . sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 2 2 / PMK. 05 / 2 0 1 4 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . (5) . . / PMK. 0 5 / 2 0 1 5, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perhitungan Selisih Lebih/ Kurang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga Rampung Tahun Anggaran . . . . (2) . . . . . ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 2 2 / PMK. 0 5 / 2 0 1 4 tentang D ana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . (5) . . / PMK. 05 / 2 0 1 5 ; 1 . Laporan Arus Kas pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Audited Tahun . . . (2) . . . ; 2 . Berita Acara Perhitungan Selisih Lebih / Kurang Pembayaran Penyaluran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rampung Tahun Anggaran . . . (2) . . . Nomor BA- . . . (3) . . . . . tanggal . . . (4) . . . . . . . . dan Nomor BA . . (3) . . . . tanggal. . (4) . . . ; · MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERHITUNGAN SELISIH LEBIH / KURANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA RAMPUNG TAHUN ANGGARAN . . (2) . . . Realisasi penerimaan dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun Anggaran . . (2) . . sebesar Rp . . . (6) . . . . . . . . . Realisasi pembayaran dana PFK Tahun Anggaran . . (2) . . sebesar Rp . . . (7) . . . www.jdih.kemenkeu.go.id KETIGA KEEMPAT KELI MA KEENAM Kekurangan pembayaran dana PFK Tahun Anggaran . . (2) . . . sebesar Rp . . . (8) . . . . dengan rincian sebagai berikut: 1 . Pembayaran dana PFK . . . . (9) . . . sebe sar Rp . . . . . . ( 1 0) . . . ; 2 . Pembayaran dana PFK . . . . (9) . . . sebe sar Rp . . . . . . ( 1 0) . . . ; 3 . Dst. Kelebihan pembayaran dana PFK Tahun Anggaran . . . (2) . . . sebesar Rp . . . . . ( 1 1 ) . . . .. dengan rincian sebagai berikut: 1 . Kelebihan pembayaran dana PFK . . . (9) . . . . sebesar Rp . . . . . . ( 1 2 ) . . . ; 2 . Kelebihan pembayaran dana PFK . . . (9) . . . . sebesar Rp . . . . . . ( 1 2 ) . . . ; 3 . Dst. Kelebihan pembayaran dana PFK . . . . . (9) . . . . . diperhitungkan dengan kekurangan pembayaran dana PFK . . . . (9) . . . . sebesar Rp . . . (7) . . . Jumlah yang masih harus dibayarkan sebe sar Rp . . . . (7) . . . akan dibayarkan kepada . . . . (9) . . . . setelah memperhitungkan kelebihan pembayaran dana PFK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA. Memerintahkan kepada Pej abat Pembuat Komitmen untuk melakukan pembayaran kepada: · 1 . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . . . sebe sar Rp . . (7) . . . dengan rincian :
b . Dst.
Keputusan Direktur Jenderal i m mulai berlaku pada tanggal ditetapkan . Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1 . Menteri Keuangan; 2 . Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; 3 . Direktur Jenderal Perbendaharaan ; 4 . Direktur Badan Penyelenggara Jaminan So sial (BPJS) Kesehatan; 5 . Direktur Keuangan PT : . (9) . . . d i . . ( 1 3) . . . ; 6 . Kepala/ Ketua . . . (9) . . . . d i . . ( 1 3) .. . ;
8 . Kepala KPPN Jakarta II . Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... (1 5) ... a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA, www.jdih.kemenkeu.go.id Plh. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA RAMPUNG Uraian Isian Diisi dengan nomor Surat Keputu san Pembayaran D ana PFK Rampung Diisi dengan tahun anggaran berkenaan Diisi dengan nomor Berita Acara dari pihak Kernen terian Keuangan / pihak ketiga (stakeholders) D iisi de ngan tanggal Berita Ac ara pelaks anaan kegiatan perhitungan selisih lebih / kurang pembayaran dana PFK D iisi dengan Nomor PMK Perub ahan D ari PMK Nomor 2 2 2 / PM K . 0 5 / 2 0 1 4 tentang D ana Perhitu ngan Fihak Ke tiga Diisi dengan jumlah nominal angka dan huruf realisasi penenmaan dana PFK selama tahun berkenaan Diisi dengan jumlah nominal dan angka dan huruf realisasi pembayaran dana PFK selama tahun berkenaan Diisi jumlah total kekurangan pembayaran dana PFK dalam angka dan huruf Diisi dengan nama pihak ketiga (stakeholders} Diisi dengan kekurangan pembayaran dana PFK dalam angka dan huruf per pihak ketiga (stakeholders} Diisi jumlah total kelebihan pembayaran dana PFK dalam angka dan huruf Diisi dengan kelebihan pembayaran dana PFK dalam angka dan huruf per pihak ketiga (stakeholders} Diisi dengan lokasi kota pihak ketiga (stakeholders} Diisi dengan Direktur yang ditunjuk sebagai KPA Pembayaran dana PFK Diisi dengan tanggal penerbitan SKP-PFK Rampung MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Salin.an sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum __ _ u.b. ,,_1,P.EP� Kepala Bagian . U . Kerrt � rian I � � i www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)