Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88/PMK.05/2018
- Nomor
- 88/PMK.05/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 30
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.0 5 / 20 1 4 tentang Dana Perhi tungan Fihak Ketiga se bagaimana telah be berapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 / PMK. 0 5 / 20 1 6 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK. 0 5 / 20 1 4 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga; b . bahwa untuk menyederhanakan regulasi dan untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan www.jdih.kemenkeu.go.id M engingat penyetoran dan pembayaran dana perhitungan fihak ketiga, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai dana perhitungan fihak ketiga;
1 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 02 Tahun 20 1 5 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 324 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792);
MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang selanjutnya disebut Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pemotongan gaji/ penghasilan tetap bulanan pej abat negara, pegawai negeri sipil pusat/ pegawai negeri sipil daerah, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) , anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) , pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , atau pegawai pemerintah non pegawai negeri clan sejumlah dana yang disetorkan oleh pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
www.jdih.kemenkeu.go.id
4 . Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK Rampung yang selanjutnya disebut SKP-PFK Rampung adalah dokumen yang menj adi dasar pembayaran Dana PFK berdasarkan perhitungan selisih kurang/ lebih pembayaran Dana PFK selama 1 (satu) tahun anggaran pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat audited. 5 . Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pej abat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
8 . Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon II pada Direktorat J enderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan ke bij akan dan standarisasi teknis di bi dang pengelolaan kas negara. 9 . Direktorat Sistem Perbendaharaan adalah unit eselon II pada Direktorat J enderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan ke bij akan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan sistem perbendaharaan . www.jdih.kemenkeu.go.id 1 0. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara. 1 1 . Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pej abat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN . 1 2 . Bendahara Umum D aerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pej abat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUD . 1 3 . Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/ lembaga. 1 4 . Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pej abat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung j awab penggunaan anggaran . 1 5 . Pej abat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pej abat yang melaksanakan kewenangan PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 1 6. Pej abat Penandatangan SPM yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pej abat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk melakukan penguj ian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran . 1 7 . Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah gubernur, bupati, atau walikota, clan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah . 1 8. Pej abat Negara adalah p1mpman dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945 dan Pej abat Negara yang ditentukan oleh Undang-undang. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 9. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan atas be ban APBN / Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah (APED) . 20 . Pegawai Negeri Sipil Pusat yang selanjutnya disebut PNS Pus at adalah calon PNS dan PNS yang gaJmya dibebankan pada APB N . 2 1 . Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS D aerah adalah calon PNS dan PNS yang gaj inya dibebankan pada APED . 22 . Satuan Kerj a yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini kementerian negara/ lembaga atau unit organ1sas1 Pemda yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/ lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung j awab penggunaan anggaran . 23 . Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanj utnya disingkat S KPD adalah perangkat daerah pada Pemda selaku PA / pengguna barang. 24 . S atker Badan Layanan Umum yang selanj utnya disebut S atker BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau j asa yang dij ual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas . BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
( 1 ) Dana PFK merupakan sejumlah dana yang dihimpun dari:
b . iuran jaminan kesehatan Pemda; c . iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD; www.jdih.kemenkeu.go.id d . iuran jaminan kesehatan PPNPN; e . 1uran Jamman kesehatan PT Taspen (Persero);
b . Tabungan hari tua pej abat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, PNS Daerah, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III PEMOTONGAN DAN PENYETORAN GAJI/ PENGHASILAN TETAP BULANAN UNTUK DANA PFK Bagian Kesatu Pemotongan Gaji/ Penghasilan Tetap Bulanan untuk Dana PFK
BAB III
( 1 ) Juran wajib pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf a merupakan sejumlah dana yang dipotong dari gaji:
untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
t www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 -
( 1 ) Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota D PRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf c merupakan sejumlah dana yang dipotong dari penghasilan tetap bulanan pimpinan dan anggota D PRD untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan .
( 1 ) Iuran jaminan kesehatan PPNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a merupakan sejumlah dana yang dipotong dari penghasilan tetap bulanan PPNPN pusat, PPNPN daerah, dan PPNPN Satker BLU pusat untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan .
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
( 1 ) Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero) se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf e merupakan sejumlah dana yang dipotong dari penghasilan tetap bulanan pensiunan pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, dan PNS Daerah untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan.
( 1 ) Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf f merupakan sejumlah dana yang dipotong dari penghasilan tetap bulanan pensiunan prajurit TNI , anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan, dan PNS Polri untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan .
( 1 ) Iuran beras Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf g merupakan sejumlah dana yang dipotong dari gaji PNS Pusat, anggota Polri, PNS Polri, prajurit TNI , dan PNS Kementerian Pertahanan yang dibayarkan kepada Perum Bulog.
( 1 ) Iuran j aminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf h dapat dibayarkan melalui pemotongan dari gaji:
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 -
Bagian Kedua Penyetoran Pemotongan Gaji/ Penghasilan Tetap Bulanan untuk Dana PFK Pasal 1 0 ( 1 ) Iuran wajib pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf a, disetorkan ke kas negara melalui potongan SPM gaji.
Pasal 1 1 Iuran jaminan kesehatan Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf b, disetorkan ke kas negara oleh BUD melalui bank/ pos persepsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik. Pasal 1 2 Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) , disetorkan ke kas negara oleh BUD melalui bank/ pos persepsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik. Pasal 1 3 ( 1 ) Iuran jaminan kesehatan PPNPN untuk PPNPN pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) yang penghasilannya dibayarkan melalui SPM Pembayaran f www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 - Langsung (LS) , disetorkan ke kas negara melalui potongan SPM .
Pasal 1 4 Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) , disetorkan ke kas negara oleh PT Taspen (Persero) melalui bank/ pos perseps1 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengena1 sistem penenmaan negara secara elektronik. Pasal 1 5 Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) , disetorkan ke kas negara oleh PT Asabri (Persero) melalui bank/ pas persepsi www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 - sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik. Pasal 1 6 Iuran beras Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 ) , di.setorkan ke kas negara melalui potongan SPM gaj i. Pasal 1 7 ( 1 ) Iuran j aminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1 ) huruf a, disetorkan ke kas negara melalui potongan SPM gaji.
Pasal 1 8 Penyetoran atas iuran waj ib pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 ayat (2) , iuran j aminan kesehatan Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 , iuran jaminan kesehatan p1mpman dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2, iuran jaminan kesehatan PP:>J"PN untuk PPNPN daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat (3) , dan Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2), dilakukan dengan ketentuan: 1 . tabungan hari tua dan iuran dana pensiun disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan; dan 2 . iuran jaminan kesehatan disetorkan ke kas negara pc.ling lambat tanggal 1 0 (sepuluh) bulan berkenaan . Pasal 1 9 Penyetoran atas iuran jaminan kesehatan PPNPN untuk PPNPN Satker BLU pusat dan iuran j aminan kesehatan PP:>J"PN f www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 - S atker BLU pusat selaku pemberi kerj a ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat (4) dilakukan paling lam bat tanggal 1 0 (sepuluh) bulan berkenaan .
Penyetoran atas iuran jaminan kesehatan pens1unan pada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan iuran Jamman kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero) se bagaimana dimaksud dalam Pas al 1 5 dilakukan paling lambat tanggal 1 0 (sepuluh) bulan berkenaan . BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN DANA PFK Bagian Kesatu Pihak Ketiga yang Menerima Pembayaran Dana PFK
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)