Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2014
- Nomor
- 222/PMK.05/2014
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 26
menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/222~PMK.05~2014Per.HTM 1 of 9 12/21/2015 12:53 PM
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/222~PMK.05~2014Per.HTM 2 of 9 12/21/2015 12:53 PM
dan
Dana PFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dana yang dibebankan pada bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu. BAB II PEMOTONGAN DAN PENYETORAN GAJI/PENGHASILAN TETAP BULANAN UNTUK DANA PFK Bagian Kesatu PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/222~PMK.05~2014Per.HTM 3 of 9 12/21/2015 12:53 PM Pemotongan Gaji/Penghasilan Tetap Bulanan untuk Dana PFK
BAB II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/222~PMK.05~2014Per.HTM 4 of 9 12/21/2015 12:53 PM
Bagian Kedua Penyetoran Pemotongan Gaji/Penghasilan Tetap Bulanan untuk Dana PFK
Iuran Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, disetorkan ke kas negara melalui bank/pos persepsi menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Kode Billing yang berlaku pada sistem penerimaan negara secara elektronik.
(1), disetorkan ke kas negara melalui bank/pos persepsi menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Kode Billing yang berlaku pada sistem penerimaan negara secara elektronik
Membuka PDF…