DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2019

Nomor: 20
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2020 direncanakan seesar Rp2.233.196.701.660.000,00 yang diperoleh dari sumber: a. penerimaan perpajakan; b. PNBP; dan c. Penerimaan Hibah. Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp2.540.422.500.559.000,00 yang terdiri atas: a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; b. anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pembiayaan anggaran sebesar Rp307.225.798.899.000,00.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pemerintah/lembaga asing penerima untuk tujuan kemanusiaan dan tujuan lainnya. (21 Pemerintah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan bencana alam yang pelaksanaannya dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2O2O dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2O2O.

Pasal 21

(1)Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar Rp508.084.504.311.000,00 (lima ratus delapan triliun delapan puluh empat miliar lima ratus empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah). (21 Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebesar 2Ooh (dua puluh persen) dari total anggaran Belanja Negara sebesar Rp2.54O.422.5OO.559.000,00 (dua kuadriliun lima ratus empat puluh triliun empat ratus dua puluh dua miliar lima ratus juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
(3)Anggaran
(3)Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)termasuk dana abadi investasi Pemerintah di bidang pendidikan sebesar Rp29.000.0OO.O00.000,00 (dua puluh sembilan triliun rupiah) untuk:
1. a.pengembanganpendidikannasional;
2. b.penelitian;
3. c.kebudayaan; dan
4. d.perguruan tinggi. (41 Hasil kelolaan dari dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh kementerian negara f lembaga terkait sesuai peruntukannya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Pendidikan dan penggunaan hasil kelolaan dana abadi diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22

(1)Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2O2O, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam Tahun Anggaran 2O2O terdapat defisit anggaran sebesar Rp3O7.225.798.899.000,00 (tiga ratus tujuh triliun dua ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran. (21 Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebesar Rp3O7.225.798.899.000,00 (tiga ratus tujuh triliun dua ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
1. a.pembiayaan utang sebesar Rp351.853.256.250.000,00 (tiga ratus lima puluh satu triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. b.pembiayaan investasi sebesar negatif Rp74.229.874.2O7.000,00 (tujuh puluh empat triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh ribu rupiah);
3. c.pemberian PRESIOEN REPIJBLIK INDONESIA
4. c.pemberian pinjaman sebesar RpS.192.999.856.000,00 (lima triliun seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
5. d.kewajiban penjaminan sebesar negatif Rp590.583.0O0.000,O0 (lima ratus sembilan puluh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah); dan
6. e.pembiayaan lainnya sebesar Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah).
(3)Ketentuan mengenai alokasi Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi Pembiayaan Anggaran yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 23

(1)Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman T\rnai, penerbitan SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas BLU sebagai tambahan pembiayaan.
(2)Kewajiban yang timbul dari penggunaan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas BLU sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran negara.
(3)Penggunaan dana SAL, Pinjaman T\rnai, penerbitan SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas BLU sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2O2O. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai perkiraan defisit melampaui target serta penggunaan dana SAL, Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas BLU sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 24

(1)Pemerintah dapat menggunakan program kementerian negaraflembaga yang bersumber dari Rupiah Murni dalam alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan/atau BMN untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN. (21 Rincian program kementerian negara/lembaga dan/atau BMN yang digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah pengesahan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2O2O dan penetapan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2O2O.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan program kementerian negaraf lembaga dan/atau BMN sebagai dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 25

(1)Pemerintah dapat menggunakan sisa dana penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian negaraf lembaga yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2OI9 untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatanlproyek tersebut pada Tahun Anggaran 2O2O.
(2)Penggunaan sisa dana penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian negaraflembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2O2O dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2O2O.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sisa dana penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatanlproyek kementerian negaraflembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 26

(1)Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Ralryat diberikan kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.
(2)Persetujuan Dewan Perwakilan Ralryat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari lx24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Ralryat.
(3)Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2O2O dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2O2O. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 27

(1)Dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target dan/atau adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya danlatau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2O2O, maka dapat dilakukan:
1. a.penggunaan dana SAL;
2. b.penarikan pinjaman tunai;
3. c.penambahan penerbitan SBN;
4. d.pemanfaatan saldo kas BLU; dan/atau
5. e.penyesuaian Belanja Negara.
(2)Pemerintah. . .
(2)Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali SBN untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.
(3)Dalam hal terdapat instrumen pembiayaan dari utang yang lebih menguntungkan dan/atau ketidaktersediaan salah satu instrumen pembiayaan dari utang, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal. (41 Dalam hal diperlukan realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat melakukan realokasi dari pembayaran bunga utang luar negeri ke pembayaran bunga utang dalam negeri atau sebaliknya.
(5)Untuk menurunkan biaya penerbitan SBN dan/atau memastikan ketersediaan pembiayaan melalui utang, Pemerintah dapat menerima jaminan penerbitan utang dari lembaga yang dapat menjalankan fungsi penjaminan, danfatau menerima fasilitas dalam bentuk dukungan pembiayaan.
(6)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2O2O dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2O2O.

Pasal 28

(1)Dalam rangka memenuhi pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2O2O, Pemerintah dapat melakukan penerbitan SBN pada triwulan keempat tahun 2OI9. (21 Penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2O2O dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2O2O.

Pasal 29

(1)Dalam rangka pembayaran gaji dan DAU bulan Januari 2O2O yang dananya harus disediakan pada akhir Tahun Anggaran 2019, Pemerintah dapat melakukan pinjaman SAL dan/atau menggunakan dana dari hasil penerbitan SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pada akhir Tahun 2019. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pinjaman SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan SAL.

Pasal 30

(1)Dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri, penarikan rupiah murni pendamping untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri dalam DIPA Tahun Anggaran 2O2O, dapat dilanjutkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.
(2)Pengajuan usulan lanjutan penarikan rupiah murni pendamping untuk pembayaran uang muka kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk revisi anggaran paling lambat tanggal 31 Januari 2021.

Pasal 31

(1)Investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional yang akan dilakukan dan/atau telah tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai investasi permanen, ditetapkan untuk dijadikan investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional tersebut.
(2)Pemerintah dapat melakukan pembayaran investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasionall badan usaha internasional melebihi pagu yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2O2O yang diakibatkan oleh selisih kurs, yang selanjutnya dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2O2O dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2O2O.
(3)Pelaksanaan.
(3)Pelaksanaan investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Peraturan turunan (7)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.07/2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 221/PMK.07/2019

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.05/2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Peraturan turunan (7)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.07/2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 221/PMK.07/2019

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.05/2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2020