(1)Program pembinaan lingkungan sosial meliputi kegiatan di bidang:
a.kesehatan;
b.ketenagakerjaan;
c.infrastruktur;
d.pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
e.lingkungan hidup.
(2)Kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional yang meliputi:
a.kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif;
b.penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
c.pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada Fasilitas Kesehatan yang www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
d.pembayaran 1uran Jaminan penduduk yang didaftarkan Kesehatan bagi oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a.pengadaan;
b.pembangunan baru;
c.penambahan ruangan;
d.rehabilitasi bangunan;
e.pemeliharaan bangunan/peralatan;
f.kalibrasi/sertifikasi; dan/atau
g.pembelian suku cadang.
(4)Sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi:
(5)
a.bangunan/gedung/ruang;
b.alat kesehatan;
c.obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;
d.sarana transportasi rujukan; clan/atau
e.peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/ rehabilitatif.
Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang membidangi urusan kesehatan, yang mengatur www.jdih.kemenkeu.go.id mengenai penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat;
b.dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud huruf a telah terpenuhi, dapat digunakan untuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan; dan
c.dalam hal provms1 tidak memiliki fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
(6)Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa keikutsertaan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif dalam pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.
(7)Kegiatan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat;
b.penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana kelembagaan pelatihan;
c.pelatihan dan/atau fasilitasi sertifikasi bagi tenaga instruktur pada balai latihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
d.pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
(8)Sarana/prasarana kelembagaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelatihan keterampilan, meliputi:
a.bangunan/gedung/ruang; ·
b.peralatan/mesin untuk pelatihan keterampilan;
dan/atau
c.bahan habis pakai.
www.jdih.kemenkeu.go.id
(9)Kegiatan di bidang infrastruktur sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a.pernbangunan/ rehabilitasi/ perneliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, dan sarana/prasarana pendukung pariwisata;
b.penyediaan/pemeliharaan saluran air lirnbah, sanitasi, dan air bersih;
c.penyediaan/ pemeliharaan saluran irigasi; dan/ atau
d.pembangunan ernbung dan sarana surnberdaya air.
(10)Kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a.penguatan ekonorni rnasyarakat rnelalui kegiatan padat karya yang dapat rnengentaskan kemiskinan, mengurang1 pengangguran, dan rnendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
b.bantuan sarana produksi, bibit/benih perkebunan, dan ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat;
c.fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat;
dan/atau
d.bantuan modal usaha bagi usaha rnikro, kecil, dan · menengah.
(11)Kegiatan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a.penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri;
b.penerapan sistem mana_Jernen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri;
c.pelatihan dan/atau sertifikasi bagi tenaga teknis di bidang lingkungan yang diselenggarakan o�eh instansi/lembaga resm1 yang diakui o�eh pernerintah; dan/atau
d.bantuan peralatan pengolahan limbah kepc.da masyarakat.
www.jdih.kemenkeu.go.id
(12)Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mengolah limbah industri, meliputi:
a.bangunan/gedung/ruang;
b.peralatan/mesin; dan/atau
c.bahan habis pakai.
(13)Kegiatan pada program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
Bagian Keenam Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai