DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2017

Nomor: 222/PMK.07/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (7) huruf a dan ayat (17) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, baik bagian daerah provinsi maupun bagian daerah kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program Jamman kesehatan nasional, dan ketentuan lebih Ianjut mengenai penggunaan Dana Bagi· Hasil Cukai Hasil Tembakau tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa untuk mengatur lebih lanjut penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan serta evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755)"; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTE RI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka www.jdih.kemenkeu.go.id presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2.Dana Bagi Hasil Cukai · Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
3.Jaminan Kesehatan adalah Jamman berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
4.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Kepala Daerah adalah gubernur bagi provms1 atau bupati bagi kabupaten atau wali kota bagi kota.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. www.jdih.kemenkeu.go.id
9.Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT akibat tidak terserap dan/atau penggunaan DBH CHT yang tidak sesuai dengan ketentuan peratu:-an perundang-undangan.

BAB II

PENGGUNAAN DBH CHT

Pasal 2

DBH CHT digunakan program/kegiatan: untuk

a.peningkatan kualitas bahan baku;
b.pembinaan industri;
c.pembinaan lingkungan sosial; mendanai
d.sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
e.pemberantasan barang kena cukai ilegal.

(2)Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DBH CHT yang diterima setiap Daerah.
(3)Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari APBD.

Pasal 3

(1)Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasa� 2 ayat (1) dengan memperhat�kan karakteristik Dae ah penerima DBH CHT. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana climaksucl pacla ayat (1), meliputi:
1. a.claerah provinsi penghasil cukai clan penghasil tembakau;
2. b.claerah provinsi penghasil cukai;
3. c.claerah provinsi penghasil tembakau; cl.. claerah kabupaten/kota penghasil cukai clan penghasil tembakau;
4. e.claerah kabupaten/kota penghasil cukai;
5. f.claerah kabupaten/kota penghasil tembakau; clan/atau
6. g.claerah kabupaten/kota nonpenghasil.
(3)Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat yang berisi daftar Daerah berdasarkan karakteristik Daerah penerima DBH CHT kepada gubernur paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diundangkan.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Daerah dapat membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH CHT dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT di wilayahnya.

Pasal 5

(1)Kepala Daerah menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT untuk program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Bupati/wali kota menyampaikan rancangan progra:n/ kegiatan clan penganggaran penggunaan DBH CHT sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) kepacla gubernur sebelum tahun anggaran climulai.
(3)Gubernur clapat memfasilitasi penyusunan rancangan program/kegiatan clan _penganggaran DBH CHT sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) yang clilakukan oleh bu pati/wali kota, clan melakukan koorclinasi clengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jencleral Perimbangan Keuangan.
(4)Rancangan program/kegiatan sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) clicantumkan clalam RPJMD
(5)Besaran penganggaran penggunaan DBH CHT sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) clitetapkan dalam APBD.
(1)Program peningkatan kualitas bahan baku meliputi kegiatan:
1. a.penerapan pembucliclayaan sesuai clengan Good Agricultural Practices tembakau;
2. b.penanganan panen clan pasca panen;
3. c.clukungan sarana clan prasarana usaha tani tembakau; cl. penumbuhan dan penguatan kelembagaan;
4. e.penerapan inovasi teknis; dan/atau
5. f.pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor clan promosi ekspor.
(2)Kegiatan sebagaimana climaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah penenma DBH CHT yang memiliki karakteristik:
1. a.claerah provinsi penghasil cukai clan penghasil tembakau;
2. b.daerah provinsi penghasil tembakau; www.jdih.kemenkeu.go.id
3. c.daerah kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau; dan
4. d.daerah kabupaten/kota-penghasil tembakau.
(3)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) mengacu pada nnc1an kegiatan yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pertanian, perkebunan, dan peternakan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Pasal 7

(1)Program pembinaan industri meliputi kegiatan:
1. a.pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok;
2. b.fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil dan menengah;
3. c.pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
4. d.pemetaan industri hasil tembakau;
5. e.fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau;
6. f.pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau skala kecil;
7. g.pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan Good Manufacturing Practices bagi industri hasil tembakau;
8. h.pengembangan dan fasilitasi untuk pabrik yang berorientasi ekspor; dan/atau
9. i.penyediaan tempat uji kompetensi bagi industri hasil tembakau kecil. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesm pelinting rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pa n:g sedikit mencakup data sebagai berikut:
1. a.jumlah mesin pelinting rokok di setiap pabrik atau tempat lainnya;
2. b.identitas mesin pelinting rokok meliputi me:-ek, tipe, kapasitas, asal negara pembuat;
3. c.identitas kepemilikan mesm pelinting rokok meliputi lokasi keberadaan dan asal mesin; dan
4. d.perpindahan kepemilikan mesin pelinting rokok.
(3)Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimar:a dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu Daerah.
(4)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud paca ayat (3), paling sedikit meliputi:
1. a.nama perusahaan;
2. b.lokasi/alamat kantor dan pabrik (nomor telepon, jalan/desa, daerah kabupaten/kota, dan provinsi);
3. c.nomor 1zm usaha industri atau tanda daftar industri;
4. d.kapasitas terpasang (sigaret kretek mesm, sigaret kretek tangan, sigaret putih mesin dan lain-lain.1;
5. e.realisasi produksi selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga k�rja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;
7. g.nomor pokok pengusaha barang kena cukai;
8. h.realisasi pembelian pita cukai;
9. i.wilayah pemasaran (dalam negeri dan/atau luar negeri); J. jumlah, merek, tipe, kapasitas mesm pelinting rokok, dan sertifikat · registrasi mesm pelinting rokok;
10. k.jumlah alat linting; www.jdih.kemenkeu.go.id
  1. 1.asal daerah bahan baku dan bahan baku penolong (dalam negeri/luar negeri) dan jumlah yang dibutuhkan; dan
11. m.hasil pengujian tar dan nikotin dafi laboratorium penguji yang terakreditasi.
(5)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah penenma DBH CHT yang memiliki karakteristik:
1. a.daerah provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau;
2. b.daerah provinsi penghasil cukai;
3. c.daerah kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau; dan
4. d.daerah kabupaten/kota penghasil cukai.

Pasal 8

(1)Program pembinaan lingkungan sosial meliputi kegiatan di bidang:
1. a.kesehatan;
2. b.ketenagakerjaan;
3. c.infrastruktur;
4. d.pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
5. e.lingkungan hidup.
(2)Kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional yang meliputi:
1. a.kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif;
2. b.penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
3. c.pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada Fasilitas Kesehatan yang www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
1. d.pembayaran 1uran Jaminan penduduk yang didaftarkan Kesehatan bagi oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
2. a.pengadaan;
3. b.pembangunan baru;
4. c.penambahan ruangan;
5. d.rehabilitasi bangunan;
6. e.pemeliharaan bangunan/peralatan;
7. f.kalibrasi/sertifikasi; dan/atau
8. g.pembelian suku cadang.
(4)Sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi:
(5)
1. a.bangunan/gedung/ruang;
2. b.alat kesehatan;
3. c.obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;
4. d.sarana transportasi rujukan; clan/atau
5. e.peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/ rehabilitatif. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
6. a.diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang membidangi urusan kesehatan, yang mengatur www.jdih.kemenkeu.go.id mengenai penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat;
7. b.dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud huruf a telah terpenuhi, dapat digunakan untuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan; dan
8. c.dalam hal provms1 tidak memiliki fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
(6)Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa keikutsertaan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif dalam pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.
(7)Kegiatan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat;
2. b.penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana kelembagaan pelatihan;
3. c.pelatihan dan/atau fasilitasi sertifikasi bagi tenaga instruktur pada balai latihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
4. d.pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
(8)Sarana/prasarana kelembagaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelatihan keterampilan, meliputi:
1. a.bangunan/gedung/ruang; ·
2. b.peralatan/mesin untuk pelatihan keterampilan; dan/atau
3. c.bahan habis pakai. www.jdih.kemenkeu.go.id
(9)Kegiatan di bidang infrastruktur sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pernbangunan/ rehabilitasi/ perneliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, dan sarana/prasarana pendukung pariwisata;
2. b.penyediaan/pemeliharaan saluran air lirnbah, sanitasi, dan air bersih;
3. c.penyediaan/ pemeliharaan saluran irigasi; dan/ atau
4. d.pembangunan ernbung dan sarana surnberdaya air.
(10)Kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.penguatan ekonorni rnasyarakat rnelalui kegiatan padat karya yang dapat rnengentaskan kemiskinan, mengurang1 pengangguran, dan rnendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
2. b.bantuan sarana produksi, bibit/benih perkebunan, dan ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat;
3. c.fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat; dan/atau
4. d.bantuan modal usaha bagi usaha rnikro, kecil, dan · menengah.
(11)Kegiatan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri;
2. b.penerapan sistem mana_Jernen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri;
3. c.pelatihan dan/atau sertifikasi bagi tenaga teknis di bidang lingkungan yang diselenggarakan o�eh instansi/lembaga resm1 yang diakui o�eh pernerintah; dan/atau
4. d.bantuan peralatan pengolahan limbah kepc.da masyarakat. www.jdih.kemenkeu.go.id
(12)Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mengolah limbah industri, meliputi:
1. a.bangunan/gedung/ruang;
2. b.peralatan/mesin; dan/atau
3. c.bahan habis pakai.
(13)Kegiatan pada program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 9

(1)Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai meliputi kegiatan:
1. a.penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan
2. b.pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
(2)Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan media komunikasi sebagai berikut:
1. a.forum tatap muka;
2. b.media elektronik seperti radio dan televisi;
3. c.media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster dan stiker;
4. d.media dalam jaringan; dan
5. e.reklame seperti baliho, spanduk, dan videotron. f www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jelas, mudah dibaca, dan dominan.
(4)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(5)Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat atau Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

Pasal 10

(1)Program pemberantasan barang kena cukai ilegal meliputi kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau:
1. a.dilekati pita cukai palsu;
2. b.tidak dilekati pita cukai;
3. c.dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
4. d.dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan
5. e.dilekati pita cukai bekas, di peredaran atau tempat penjualan eceran.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana dimaksud da-am Pasal 3 ayat (2) paling sedikit 2 (dua) kali dalao 1 (satu) tahun anggaran.
(3)Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat r www.jdih.kemenkeu.go.id Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN DBH CHT

Pasal 11

(1)Kepala Daerah menyusun laporan realisasi penggunaan DBH CHT untuk program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Bupati/wali kota menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dengan ketentuan:
1. a.laporan semester pertama paling lambat mmggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
2. b.laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (7) huruf a dan ayat (17) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, baik bagian daerah provinsi maupun bagian daerah kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program Jamman kesehatan nasional, dan ketentuan lebih Ianjut mengenai penggunaan Dana Bagi· Hasil Cukai Hasil Tembakau tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa untuk mengatur lebih lanjut penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan serta evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755)"; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTE RI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka www.jdih.kemenkeu.go.id presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2.Dana Bagi Hasil Cukai · Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
3.Jaminan Kesehatan adalah Jamman berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
4.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Kepala Daerah adalah gubernur bagi provms1 atau bupati bagi kabupaten atau wali kota bagi kota.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. www.jdih.kemenkeu.go.id
9.Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT akibat tidak terserap dan/atau penggunaan DBH CHT yang tidak sesuai dengan ketentuan peratu:-an perundang-undangan.

BAB II

PENGGUNAAN DBH CHT

Pasal 2

DBH CHT digunakan program/kegiatan: untuk

a.peningkatan kualitas bahan baku;
b.pembinaan industri;
c.pembinaan lingkungan sosial; mendanai
d.sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
e.pemberantasan barang kena cukai ilegal.

(2)Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DBH CHT yang diterima setiap Daerah.
(3)Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari APBD.

Pasal 3

(1)Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasa� 2 ayat (1) dengan memperhat�kan karakteristik Dae ah penerima DBH CHT. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana climaksucl pacla ayat (1), meliputi:
1. a.claerah provinsi penghasil cukai clan penghasil tembakau;
2. b.claerah provinsi penghasil cukai;
3. c.claerah provinsi penghasil tembakau; cl.. claerah kabupaten/kota penghasil cukai clan penghasil tembakau;
4. e.claerah kabupaten/kota penghasil cukai;
5. f.claerah kabupaten/kota penghasil tembakau; clan/atau
6. g.claerah kabupaten/kota nonpenghasil.
(3)Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat yang berisi daftar Daerah berdasarkan karakteristik Daerah penerima DBH CHT kepada gubernur paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diundangkan.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Kepala Daerah menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT untuk program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Bupati/wali kota menyampaikan rancangan progra:n/ kegiatan clan penganggaran penggunaan DBH CHT sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) kepacla gubernur sebelum tahun anggaran climulai.
(3)Gubernur clapat memfasilitasi penyusunan rancangan program/kegiatan clan _penganggaran DBH CHT sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) yang clilakukan oleh bu pati/wali kota, clan melakukan koorclinasi clengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jencleral Perimbangan Keuangan.
(4)Rancangan program/kegiatan sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) clicantumkan clalam RPJMD
(5)Besaran penganggaran penggunaan DBH CHT sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) clitetapkan dalam APBD.
(1)Program peningkatan kualitas bahan baku meliputi kegiatan:
1. a.penerapan pembucliclayaan sesuai clengan Good Agricultural Practices tembakau;
2. b.penanganan panen clan pasca panen;
3. c.clukungan sarana clan prasarana usaha tani tembakau; cl. penumbuhan dan penguatan kelembagaan;
4. e.penerapan inovasi teknis; dan/atau
5. f.pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor clan promosi ekspor.
(2)Kegiatan sebagaimana climaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah penenma DBH CHT yang memiliki karakteristik:
1. a.claerah provinsi penghasil cukai clan penghasil tembakau;
2. b.daerah provinsi penghasil tembakau; www.jdih.kemenkeu.go.id
3. c.daerah kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau; dan
4. d.daerah kabupaten/kota-penghasil tembakau.
(3)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) mengacu pada nnc1an kegiatan yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pertanian, perkebunan, dan peternakan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Pasal 7

(1)Program pembinaan industri meliputi kegiatan:
1. a.pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok;
2. b.fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil dan menengah;
3. c.pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
4. d.pemetaan industri hasil tembakau;
5. e.fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau;
6. f.pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau skala kecil;
7. g.pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan Good Manufacturing Practices bagi industri hasil tembakau;
8. h.pengembangan dan fasilitasi untuk pabrik yang berorientasi ekspor; dan/atau
9. i.penyediaan tempat uji kompetensi bagi industri hasil tembakau kecil. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesm pelinting rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pa n:g sedikit mencakup data sebagai berikut:
1. a.jumlah mesin pelinting rokok di setiap pabrik atau tempat lainnya;
2. b.identitas mesin pelinting rokok meliputi me:-ek, tipe, kapasitas, asal negara pembuat;
3. c.identitas kepemilikan mesm pelinting rokok meliputi lokasi keberadaan dan asal mesin; dan
4. d.perpindahan kepemilikan mesin pelinting rokok.
(3)Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimar:a dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu Daerah.
(4)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud paca ayat (3), paling sedikit meliputi:
1. a.nama perusahaan;
2. b.lokasi/alamat kantor dan pabrik (nomor telepon, jalan/desa, daerah kabupaten/kota, dan provinsi);
3. c.nomor 1zm usaha industri atau tanda daftar industri;
4. d.kapasitas terpasang (sigaret kretek mesm, sigaret kretek tangan, sigaret putih mesin dan lain-lain.1;
5. e.realisasi produksi selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga k�rja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;
7. g.nomor pokok pengusaha barang kena cukai;
8. h.realisasi pembelian pita cukai;
9. i.wilayah pemasaran (dalam negeri dan/atau luar negeri); J. jumlah, merek, tipe, kapasitas mesm pelinting rokok, dan sertifikat · registrasi mesm pelinting rokok;
10. k.jumlah alat linting; www.jdih.kemenkeu.go.id
  1. 1.asal daerah bahan baku dan bahan baku penolong (dalam negeri/luar negeri) dan jumlah yang dibutuhkan; dan
11. m.hasil pengujian tar dan nikotin dafi laboratorium penguji yang terakreditasi.
(5)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah penenma DBH CHT yang memiliki karakteristik:
1. a.daerah provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau;
2. b.daerah provinsi penghasil cukai;
3. c.daerah kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau; dan
4. d.daerah kabupaten/kota penghasil cukai.

Pasal 8

(1)Program pembinaan lingkungan sosial meliputi kegiatan di bidang:
1. a.kesehatan;
2. b.ketenagakerjaan;
3. c.infrastruktur;
4. d.pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
5. e.lingkungan hidup.
(2)Kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional yang meliputi:
1. a.kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif;
2. b.penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
3. c.pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada Fasilitas Kesehatan yang www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
1. d.pembayaran 1uran Jaminan penduduk yang didaftarkan Kesehatan bagi oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
2. a.pengadaan;
3. b.pembangunan baru;
4. c.penambahan ruangan;
5. d.rehabilitasi bangunan;
6. e.pemeliharaan bangunan/peralatan;
7. f.kalibrasi/sertifikasi; dan/atau
8. g.pembelian suku cadang.
(4)Sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi:
(5)
1. a.bangunan/gedung/ruang;
2. b.alat kesehatan;
3. c.obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;
4. d.sarana transportasi rujukan; clan/atau
5. e.peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/ rehabilitatif. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
6. a.diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang membidangi urusan kesehatan, yang mengatur www.jdih.kemenkeu.go.id mengenai penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat;
7. b.dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud huruf a telah terpenuhi, dapat digunakan untuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan; dan
8. c.dalam hal provms1 tidak memiliki fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
(6)Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa keikutsertaan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif dalam pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.
(7)Kegiatan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat;
2. b.penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana kelembagaan pelatihan;
3. c.pelatihan dan/atau fasilitasi sertifikasi bagi tenaga instruktur pada balai latihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
4. d.pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
(8)Sarana/prasarana kelembagaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelatihan keterampilan, meliputi:
1. a.bangunan/gedung/ruang; ·
2. b.peralatan/mesin untuk pelatihan keterampilan; dan/atau
3. c.bahan habis pakai. www.jdih.kemenkeu.go.id
(9)Kegiatan di bidang infrastruktur sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pernbangunan/ rehabilitasi/ perneliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, dan sarana/prasarana pendukung pariwisata;
2. b.penyediaan/pemeliharaan saluran air lirnbah, sanitasi, dan air bersih;
3. c.penyediaan/ pemeliharaan saluran irigasi; dan/ atau
4. d.pembangunan ernbung dan sarana surnberdaya air.
(10)Kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.penguatan ekonorni rnasyarakat rnelalui kegiatan padat karya yang dapat rnengentaskan kemiskinan, mengurang1 pengangguran, dan rnendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
2. b.bantuan sarana produksi, bibit/benih perkebunan, dan ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat;
3. c.fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat; dan/atau
4. d.bantuan modal usaha bagi usaha rnikro, kecil, dan · menengah.
(11)Kegiatan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri;
2. b.penerapan sistem mana_Jernen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri;
3. c.pelatihan dan/atau sertifikasi bagi tenaga teknis di bidang lingkungan yang diselenggarakan o�eh instansi/lembaga resm1 yang diakui o�eh pernerintah; dan/atau
4. d.bantuan peralatan pengolahan limbah kepc.da masyarakat. www.jdih.kemenkeu.go.id
(12)Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mengolah limbah industri, meliputi:
1. a.bangunan/gedung/ruang;
2. b.peralatan/mesin; dan/atau
3. c.bahan habis pakai.
(13)Kegiatan pada program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 9

(1)Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai meliputi kegiatan:
1. a.penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan
2. b.pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
(2)Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan media komunikasi sebagai berikut:
1. a.forum tatap muka;
2. b.media elektronik seperti radio dan televisi;
3. c.media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster dan stiker;
4. d.media dalam jaringan; dan
5. e.reklame seperti baliho, spanduk, dan videotron. f www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jelas, mudah dibaca, dan dominan.
(4)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(5)Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat atau Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

Pasal 10

(1)Program pemberantasan barang kena cukai ilegal meliputi kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau:
1. a.dilekati pita cukai palsu;
2. b.tidak dilekati pita cukai;
3. c.dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
4. d.dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan
5. e.dilekati pita cukai bekas, di peredaran atau tempat penjualan eceran.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana dimaksud da-am Pasal 3 ayat (2) paling sedikit 2 (dua) kali dalao 1 (satu) tahun anggaran.
(3)Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat r www.jdih.kemenkeu.go.id Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN DBH CHT

Pasal 11

(1)Kepala Daerah menyusun laporan realisasi penggunaan DBH CHT untuk program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Bupati/wali kota menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dengan ketentuan:
1. a.laporan semester pertama paling lambat mmggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
2. b.laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGGUNAAN DBH CHT

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN DBH CHT

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.07/2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGGUNAAN DBH CHT

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN DBH CHT

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.07/2020