DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.07/2020

Nomor: 7/PMK.07/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Januari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: DBH CHT digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan DBH CHT dengan memperhatikan karakteristik Daerah penerima DBH CHT. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penundaan penyaluran DBH CHT kepada Daerah kabupaten/kota/provinsi dalam hal gubernur tidak menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan/atau gubernur tidak menyampaikan surat pernyataan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil . Tembakau;
b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas penggunaan pemantauan dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66D ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan ketentuan Pasal 11 ayat (24) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 perlu

Menetapkan

menetapkan www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 641 0);
5.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.Ol/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.Ol/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.Ol/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU. 1 www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan de sen tralisasi.
2.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau.
3.Jaminan Kesehatan adalah Jamman berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
4.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Kepala Daerah adalah gubernur bagi provinsi atau bupati bagi kabupaten atau wali kota bagi kota.
7.Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHTyang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT akibat tidak terserap dan/ atau penggunaan DBH CHT yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id

(1)DBH CHT digunakan untuk mendanai program:
1. a.peningkatan kualitas bahan baku;
2. b.pembinaan industri;
3. c.pembinaan lingkungan sosial;
4. d.sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/ atau
5. e.pemberantasan barang kena cukai ilegal.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program Jamman kesehatan nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari DBH CHT yang diterima setiap Daerah pada tahun berkenaan ditambah Sisa DBH CHT tahun sebelumnya.
(3)Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggulangi dampak negatif rokok, dampak kebijakan Cukai Hasil Tembakau, dan/ atau dampak kebijakan pertembakauan nasional dengan sasaran prioritas petani tembakau dan/ atau tenaga kerja pabrik rokok.
(4)DBH CHT yang diterima setiap daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan formula dan alokasi kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Bagi Hasil.
(5)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan programjkegiatan yang didanai dari APBD.

BAB II

PENGGUNAAN DBH CHT

Pasal 3

(1)Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan memperhatikan karakteristik Daerah penerima DBH CHT. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau;
2. b.provinsi penghasil cukai;
3. c.provinsi penghasil tembakau;
4. d.kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau;
5. e.kabupatenjkota penghasil cukai;
6. f.kabupatenjkota penghasil tembakau; dan/ atau
7. g.kabupatenjkota nonpenghasil.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Daerah membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH CHT dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT di wilayahnya.

Pasal 5

(1)Program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
1. a.penerapan budidaya tembakau yang baik;
2. b.penanganan panen dan pasca panen;
3. c.dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau;
4. d.penumbuhan dan penguatan kelembagaan pekebun tembakau; e . penerapan inovasi teknis; dan/ a tau
5. f.pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor dan promosi ekspor. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah penerima DBH CHT dengan karakteristik: a . provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau;
1. b.provinsi penghasil tembakau;
2. c.kabupatenjkota penghasil cukai dan penghasil tembakau; dan
3. d.kabupatenjkota penghasil tembakau.
(3)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rincian kegiatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
(1)Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
1. a.pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikatjkode registrasi mesin pelinting rokok;
2. b.fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil dan menengah;
3. c.pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
4. d.pemetaan industri hasil tembakau;
5. e.fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau;
6. f.pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau skala kecil;
7. g.pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan Good Manufacturing Practices bagi industri hasil tembakau; .(www.jdih.kemenkeu.go.id
8. h.pengembangan dan fasilitasi untuk pabrik yang berorientasi ekspor; dan/ atau
  1. 1.penyediaan tempat uji kompetensi bagi industri hasil tembakau kecil.
(2)Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikatjkode registrasi mesm pelinting rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup data sebagai berikut:
1. a.jumlah mesin pelinting rokok di setiap pabrik atau tempat lainnya;
2. b.identitas mesin pelinting rokok meliputi merek, tipe, kapasitas, asal negara pembuat;
3. c.identitas kepemilikan mesm pelinting rokok meliputi lokasi keberadaan dan asal mesin; dan d . perpindahan kepemilikan mesin pelinting rokok.
(3)Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu Daerah.
(4)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit meliputi:
1. a.nama perusahaan;
2. b.lokasi/ alamat kantor dan pabrik (nomor telepon, jalan/ desa, kotajkabupaten, dan provinsi);
3. c.nomor 1zm usaha industri atau tanda daftar industri;
4. d.kapasitas terpasang (sigaret kretek mesm, sigaret kretek tangan, sigaret putih mesin dan lain-lain);
5. e.realisasi produksi selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.jumlah tenaga kerja linting/ giling, tenaga kerja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;
7. g.nomor pokok pengusaha barang kena cukai; .
8. h.realisasi pembelian pita cukai;
  1. 1.wilayah pemasaran (dalam negeri dan/ atau luar negeri); 7 www.jdih.kemenkeu.go.id J. jumlah, merek, tipe, kapasitas mesm pelinting rokok, dan sertifikat registrasi mesm pelinting rokok;
9. k.jumlah alat linting;
  1. 1.asal daerah bahan baku dan bahan baku penolong (dalam negeri/luar negeri) dan jumlah yang dibutuhkan; dan
10. m.hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi.
(5)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah penerima DBH CHT dengan memiliki karakteristik:
1. a.provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau;
2. b.provinsi penghasil cukai;
3. c.kabupaten j kota penghasil cukai dan penghasil tembakau; dan
4. d.kabupaten j kota penghasil cukai.

Pasal 7

(1)Program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan di bidang:
1. a.kesehatan; b . ketenagakerjaan;
2. c.infrastruktur;
3. d.pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan j atau e . lingkungan hidup.
(2)Kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi: a . kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/ preventif maupun kuratifj rehabilitatif; b . penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama www.jdih.kemenkeu.go.id dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; c . pelatihan tenaga kesehatan dan/ atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerj as am a dengan Badan Penyelenggara J aminan Sosial Kesehatan;
1. d.pembayaran 1uran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah danjatau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan e . pembayaran tindakan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan/ atau orang tidak mampu.
(3)Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratifjrehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diutamakan untuk menurunkan angka prevalensi stunting, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan mengenm upaya penurunan angka prevalensi stunting.
(4)Penyediaan j peningkatan j pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.pengadaan;
2. b.pembangunan baru;
3. c.penambahan ruangan;
4. d.rehabilitasi bangunan;
5. e.pemeliharaan ban gun an j peralatan;
6. f.kalibrasi/ sertifikasi/ akreditasi; dan/ atau
7. g.pembelian suku cadang.
(5)Saranajprasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi:
1. a.ban gun an j gedung/ ruang; b . alat kesehatan;
2. c.obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen; ·'1www.jdih.kemenkeu.go.id
3. d.sarana transportasi rujukan; dan/ a tau
4. e.peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratifjrehabilitatif.
(6)Pelatihan tenaga kesehatan dan/ atau tenaga administratif se bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa keikutsertaan tenaga kesehatan dan/ atau tenaga administratif dalam pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.
(7)Pembayaran tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dialokasikan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) .
(8)Kegiatan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat;
2. b.penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana/ prasarana kelembagaan pelatihan;
3. c.pelatihan dan/ atau fasilitasi sertifikasi bagi tenaga instruktur pada lembaga pelatihan yang diselenggarakan oleh instansijlembaga resmi yang diakui oleh pemerintah; dan/ atau
4. d.pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
(9)Sarana/ prasarana kelembagaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelatihan keterampilan meliputi:
1. a.ban gun an/ gedung/ ruang;
2. b.peralatanjmesin untuk pelatihan keterampilan; danjatau
3. c.bahan habis pakai.
(10)Kegiatan di bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.pem ban gun an I rehabili tasi I pemeliharaan jalan danjatau jembatan, pasar, dan saranajprasarana pendukung pariwisata;
2. b.penyediaanjpemeliharaan saluran mr limbah, sanitasi, dan air bersih;
3. c.penyediaanjpemeliharaan saluran irigasi; dan/ atau
4. d.pembangunan embung dan sarana sumberdaya air.
(11)Kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurang1 pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah;
2. b.bantuan sarana produksi dan ternak bagi masyarakatjkelompok masyarakat;
3. c.bantuan pengembangan tanaman komoditas perkebunan seperti kopi dan kakao, serta benih tanaman perkebunan lain bagi pekebun tembakau;
4. d.fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat; danjatau
5. e.bantuan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
(12)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c mengacu pada rincian kegiatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
(13)Kegiatan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e meliputi: a . penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri bagi usaha mikro kecil menengah;
1. b.penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri;
2. c.pelatihan dan/ atau sertifikasi bagi tenaga teknis di bidang lingkungan yang diselenggarakan oleh instansijlembaga resm1 yang diakui oleh pemerintah; dan/ atau
3. d.bantuan peralatan pengolahan limbah kepada masyarakat. www.jdih.kemenkeu.go.id ( 14) Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berupa alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk mengolah limbah industri, meliputi:
4. a.ban gun an/ gedung/ ruang;
5. b.peralatanfmesin; danjatau c . bahan habis pakai.
(15)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 8

(1)Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
1. a.penyampman informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat danjatau pemangku kepentingan; dan
2. b.pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
(2)Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/ atau reklame/iklan pada media komunikasi sebagai berikut:
1. a.media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;
2. b.media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron; dan/ atau
3. c.media dalam jaringan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, mudah dibaca, dan dominan.
(4)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(5)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat. Pargaraf 5 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Pasal 9

(1)Program pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi kegiatan:
1. a.pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau:
  1. 1.dilekati pita cukai palsu;
  2. 2.tidak dilekati pita cukai;
  3. 3.dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
  4. 4.dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan
  5. 5.dilekati pita cukai bekas, di peredaran atau tempat penjualan eceran.
2. b.operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal bersama dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/ atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah.
(2)Kegiatan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh seluruh karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 3 ayat (2) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(3)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

Pasal 10

(1)Kepala Daerah menyusun rancangan programjkegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT sesuai program se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9.
(2)Bupatijwali kota menyampaikan rancangan program/ kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebelum tahun anggaran dimulai.
(3)Gubernur dapat memfasilitasi penyusunan rancangan programjkegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh bupatijwali kota.
(4)Rancangan programjkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(5)Besaran penganggaran penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD. www.jdih.kemenkeu.go.id BABIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN DBH CHT

Pasal 11

(1)Kepala Daerah menyusun laporan realisasi penggunaan DBH CHT untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9.
(2)Bupatijwali kota menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dengan ketentuan:
1. a.laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
2. b.laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

(1)Berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang disusun oleh gubernur dan laporan realisasi penggunaan DBH CHT yang disampaikan oleh bupatijwali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), gubernur menyusun laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT setiap semester.
(2)Gubernur menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. ,. www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
(1)a . laporan semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
1. b.laporan semester kedua paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2017

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2017

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2020