(1)Program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
a.penerapan budidaya tembakau yang baik;
b.penanganan panen dan pasca panen;
c.dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau;
d.penumbuhan dan penguatan kelembagaan pekebun tembakau;
e . penerapan inovasi teknis; dan/ a tau
f.pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor dan promosi ekspor.
www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah penerima DBH CHT dengan karakteristik:
a . provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau;
b.provinsi penghasil tembakau;
c.kabupatenjkota penghasil cukai dan penghasil tembakau; dan
d.kabupatenjkota penghasil tembakau.
(3)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rincian kegiatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
Paragraf 2 Pembinaan Industri Pasal 6
(1)Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
a.pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikatjkode registrasi mesin pelinting rokok;
b.fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil dan menengah;
c.pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
d.pemetaan industri hasil tembakau;
e.fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau;
f.pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau skala kecil;
g.pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan Good Manufacturing Practices bagi industri hasil tembakau;
.(www.jdih.kemenkeu.go.id
h.pengembangan dan fasilitasi untuk pabrik yang berorientasi ekspor; dan/ atau
1.penyediaan tempat uji kompetensi bagi industri hasil tembakau kecil.
(2)Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikatjkode registrasi mesm pelinting rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup data sebagai berikut:
a.jumlah mesin pelinting rokok di setiap pabrik atau tempat lainnya;
b.identitas mesin pelinting rokok meliputi merek, tipe, kapasitas, asal negara pembuat;
c.identitas kepemilikan mesm pelinting rokok meliputi lokasi keberadaan dan asal mesin; dan d . perpindahan kepemilikan mesin pelinting rokok.
(3)Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu Daerah.
(4)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit meliputi:
a.nama perusahaan;
b.lokasi/ alamat kantor dan pabrik (nomor telepon, jalan/ desa, kotajkabupaten, dan provinsi);
c.nomor 1zm usaha industri atau tanda daftar industri;
d.kapasitas terpasang (sigaret kretek mesm, sigaret kretek tangan, sigaret putih mesin dan lain-lain);
e.realisasi produksi selama 2 (dua) tahun terakhir;
f.jumlah tenaga kerja linting/ giling, tenaga kerja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;
g.nomor pokok pengusaha barang kena cukai; .
h.realisasi pembelian pita cukai;
1.wilayah pemasaran (dalam negeri dan/ atau luar negeri);
7 www.jdih.kemenkeu.go.id J. jumlah, merek, tipe, kapasitas mesm pelinting rokok, dan sertifikat registrasi mesm pelinting rokok;
k.jumlah alat linting;
1.asal daerah bahan baku dan bahan baku penolong (dalam negeri/luar negeri) dan jumlah yang dibutuhkan; dan
m.hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi.
(5)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah penerima DBH CHT dengan memiliki karakteristik:
a.provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau;
b.provinsi penghasil cukai;
c.kabupaten j kota penghasil cukai dan penghasil tembakau; dan
d.kabupaten j kota penghasil cukai.
Paragraf 3 Pembinaan Lingkungan Sosial