DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 224/PMK.04/2015

Nomor: 224/PMK.04/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai pengawasan terhadap impor atau ekspor barang lar&ngan dan/atau pembatasan telah diatur dal�m Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan Dan/ Atau Pembatasan;
b.bahwa dalam rangka penyederhanaan pemberlakuan ketentuan terhadap impor atau ekspor barang larangan dan/atau pembatasan serta meningkatkan efektivitas pengawasan barang larangan dan/atau pembatasan, perlu mengatur kembali ketentuan mengena1 pengawasan terhadap impor atau ekspor barang larangan dan/atau pembatasan;,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan\ 1 huruf b, serta dalam l rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dengan perlu www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

Menetapkan DISTRIBUSI II menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2.Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
4.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
5.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
7.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
8.Orang adalah perseorangan atau badan hukum. tertentu
9.Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
10.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
11.Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
12.Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis.
13.Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya invoice, packing list, bill of lading/ airway bill, manifest, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
14.Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

Pasal 2

(1)Barang Impor dan/atau barang Ekspor yang dilarang atau dibatasi merupakan jenis barang yang tercantum dalam peraturan yang mengatur mengenai larangan dan/atau pembatasan Impor dan/atau Ekspor, yang disampaikan oleh instansi teknis kepada Menteri untuk dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
(2)Instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor wajib menyampaikan peraturan dimaksud kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Atas penyampaian peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian mengenai:
1. a.kejelasan jenis barang yang dilarang atau dibatasi;
2. b.kejelasan jenis dan format dokumen/dokumen elektronik yang dipersyaratkan, dalam hal dipersyaratkan;
3. c.kejelasan satuan barang yang digunakan dalam dokumen perizinan, dalam hal diatur kuotanya; dan
4. d.tersedianya instrumen administrasi yang dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan.
(4)Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c telah jelas dan instrumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d telah tersedia, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor.
(5)Daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
1. a.uraian jenis barang;
2. b.jenis larangan dan/atau pembatasan;
3. c.jenis dokumen yang dipersyaratkan;
4. d.satuan barang yang digunakan dalam dokumen perizinan, dalam hal terdapat pengaturan kuota barang; dan
5. e.instrumen administrasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
(6)Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Portal Indonesia National Single Window sebagai referensi tunggal ketentuan larangan dan/atau pembatasan Impor atau Ekspor.
(7)Daftar barang yang dilarang atau dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada instansi teknis yang menetapkan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
(8)Dalam hal terdapat perubahan instrumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, perubahan tersebut dicantumkan pada Portal Indonesia National Single Window.
(9)Penetapan daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c diperlukan penjelasan dari instansi teknis terkait dan/atau terdapat kendala dalam pelaksanaan peraturan larangan dan/atau pembatasan, Menteri menyampaikannya kepada instansi teknis terkait.

Pasal 4

(1)Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan pengawasan ketentuan larangan dan/atau pembatasan terhitung sejak tanggal berlakunya penetapan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) .
(2)Pengawasan ketentuan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Pemberitahuan Pabean dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean yang disampaikan oleh importir atau eksportir. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
(3)Instrumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf e dapat berupa:
1. a.Harmonized System Code, uraian jumlah dan jenis barang secara spesifik, identitas importir atau eksportir, dan/atau keterangan/pernyataan lainnya dalam Pemberitahuan Pabean; dan/atau
2. b.Dokumen Pelengkap Pabean berupa dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan larangan dan/atau pembatasan atau pernyataan dari importir atau eksportir.
(4)Direktur Jenderal dapat mewajibkan importir untuk memberitahukan uraian jumlah dan jenis barang secara spesifik dalam Pemberitahuan Pabean dengan mencantumkan spesifikasi wajib sebagai instrumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 5

(1)Importir atau eksportir bertanggung jawab atas pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan Impor atau Ekspor.
(2)Barang Impor atau Ekspor dapat diberikan persetujuan pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara untuk diimpor atau diekspor, setelah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
(3)Penelitian terhadap pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
1. a.Sistern Komputer Pelayanan; dan/atau
2. b.Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
(4)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari Portal Indonesia National Single Window.

Pasal 6

(1)Dalam hal terdapat perubahan terhadap peraturan larangan dan/atau pembatasan, berlaku mutatis mutandis ketentuan penyampaian ketentuan larangan dan/atau pembatasan dan penetapan daftar barang Impor atau Ekspor yang dilarang atau dibatasi.
(2)Dalam hal peraturan larangan dan/atau pembatasan dicabut atau sudah tidak berlaku, daftar barang yang dilarang atau dibatasi dalam peraturan larangan dan/atau pembatasan dihapus dari Portal Indonesia National Single Window.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, penetapan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan, masih tetap berlaku.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Ditetapkan di Jakarta ,padatanggal 16 Desember 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Pada tanggal 17 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIA� HUKUM DAN BAK ASASI,MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1894 DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 224/PMK.04/2015 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN DAN/ ATAU PEMBATASAN FORMAT SURAT PENYAMPAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI KETENTUAN LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASAN KOP SURAT INSTANSI TEKNIS YANG MENETAPKAN PERATURAN LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASAN .......... (!) .......... Hal : Penyampaian Peraturan .......... (2).......... Nomor .......... (3) ......... . Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jalan Jenderal Ahmad Yani (By Pass) Kotak Pos 225 Jakarta 13230 Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nornor .......... (4) ........../PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan, terlampir bersama ini disampaikan Peraturan .......... (2) .......... Nomor .......... (3) .......... tentang .......... (5).........., untuk dapat ditetapkan daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang akan diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. .................................................... (6) ................................................................ . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · a.n. MENTER! .......... (7) .......... .......... (8) .......... , .......... (9)........... .......... (10) ......... . DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) DISTRIBUSI II PETUNJUK PENGISIAN Diisi nomor surat, tanggal surat dan/atau sifat surat (sesuai kebutuhan). Diisi instansi teknis yang menetapkan peraturan perundang undangan mengenai larangan dari/atau pembatasan atas impor atau ekspor. Diisi nomor peraturan instansi teknis yang menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor. Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangah yang mengatur tentang Pengawasan Barang Impor Atau Ekspor Yang Dilarang Atau Dibatas( Diisi judul peraturan peraturan perundang-undangan mengena1 larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor. Diisi hal-hal yang akan disampaikan ke Menteri Keuangan. Diisi nama Menteri teknis yang menerbitkan peraturan perundang undangan mengenai larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor. Diisi nama jabatan pejabat Eselon I instansi teknis · yang menyampaikan peraturan perundang-undangan mengenai larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor. Diisi tanda tangan dan naina pejabat Eselon I instansi teknis yang menyampaikan peraturan perundang-undangan mengenai larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor. Diisi tembusan jika diperlukan. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 224/PMK.04/2015 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN DAN/ ATAU PEMBATASAN FORMAT PENETAPAN DAFTAR BARANG YANG DILARANG ATAU DIBATASI UNTUK DIIMPOR ATAU DIEKSPOR KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /KM.4/2015 TENTANG DAFTAR BARANG YANG DILARANG ATAU DIBATASI UNTUK DIIMPOR ATAU DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN ... ... ... . (1) ... ... ... . NOMOR ... ... ... . (2) ... ... ... . Menimbang Mengingat Menetapkan PERT AMA KE DUA DISTRIBUSI II TENTANG .. . .. . ... . (3) ... ... ... . MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... .... (4) ...... ... ./PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Daftar Barang Yang Dilarang Atau Dibatasi Untuk Diimpor Atau Dieksp or; Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... ... .... (4) ...... ... ./PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan; MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG DAFTAR BARANG YANG DILARANG ATAU DIBATASI UNTUK DIIMPOR A TAU DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN ... ... .... (1) ... ...... . NOMOR ... ....... (2) ...... ... . TE NTANG ... ... ... .(3) ......... . Daftar barang yang dilarang atau dibatasi un tuk diimpor a tau diekspor yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ...... ... .( 5) ... .. .... . Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.Menteri Keuangan Repu blik Indonesia;
2....... ... . (6) ... ....... ;
3.Pengelola Portal Indonesia National Single Window;
4.Para Kepala Kantor Pelayanan Utama/Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5.Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, ...... ....(7)... ...... . www.jdih.kemenkeu.go.id Kode Uraian No. Kode HS ID Lartas Kode Izin Uraian Izin No.SKEP OGA Barang LAMPI RAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..........(8) ......... TENTANG DAFI'AR BARANG YANG DILARANG ATAU DIBATASI UNTUK DIIMPOR ATAU DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN ...... .... (!} ......... . NOMOR .......... (2) ......... . TENTANG .......... (3) .......... Spesifikasi Tanggal Tanggal (kolom lainnya Komoditi sesuai Wajib Awal Akhir kebutuhan) fiJ I I I I I I I I I I I . I DISTRIBUSI II � www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) DISTRIBUSI II PETUNJUK PENGISIAN Diisi instansi teknis peraturan yang menetapkan perundang-,undangan mengenai ketentuan larangan pembatasan atas impor atau ekspor. peraturan dan/atau Diisi nomor peraturan perundang-undangan instansi teknis yang menetapka:n ketentuan larangan dan/ atau pembatasan atas impor atau ekspor. Diisi judul peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor. Diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Atau Pembatasan. Diisi tanggal berlakunya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan barang impor atau ekspor yang dilarang atau dibatasi. Diisi Menteri/Kepala instansi teknis yang menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor. Diisi tanda tangan clan nama Direktur Jenderal Bea clan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan barang impor atau <=:kspor yang dilarang atau dibatasi. Diisi Nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan barang impor atau ekspor yang dilarang atau dibatasi. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO k www.jdih.kemenkeu.go.id www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai pengawasan terhadap impor atau ekspor barang lar&ngan dan/atau pembatasan telah diatur dal�m Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan Dan/ Atau Pembatasan;
b.bahwa dalam rangka penyederhanaan pemberlakuan ketentuan terhadap impor atau ekspor barang larangan dan/atau pembatasan serta meningkatkan efektivitas pengawasan barang larangan dan/atau pembatasan, perlu mengatur kembali ketentuan mengena1 pengawasan terhadap impor atau ekspor barang larangan dan/atau pembatasan;,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan\ 1 huruf b, serta dalam l rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dengan perlu www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2.Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
4.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
5.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
7.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
8.Orang adalah perseorangan atau badan hukum. tertentu
9.Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
10.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
11.Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
12.Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis.
13.Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya invoice, packing list, bill of lading/ airway bill, manifest, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
14.Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

Pasal 2

(1)Barang Impor dan/atau barang Ekspor yang dilarang atau dibatasi merupakan jenis barang yang tercantum dalam peraturan yang mengatur mengenai larangan dan/atau pembatasan Impor dan/atau Ekspor, yang disampaikan oleh instansi teknis kepada Menteri untuk dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
(2)Instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor wajib menyampaikan peraturan dimaksud kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Atas penyampaian peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian mengenai:
1. a.kejelasan jenis barang yang dilarang atau dibatasi;
2. b.kejelasan jenis dan format dokumen/dokumen elektronik yang dipersyaratkan, dalam hal dipersyaratkan;
3. c.kejelasan satuan barang yang digunakan dalam dokumen perizinan, dalam hal diatur kuotanya; dan
4. d.tersedianya instrumen administrasi yang dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan.
(4)Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c telah jelas dan instrumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d telah tersedia, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor.
(5)Daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
1. a.uraian jenis barang;
2. b.jenis larangan dan/atau pembatasan;
3. c.jenis dokumen yang dipersyaratkan;
4. d.satuan barang yang digunakan dalam dokumen perizinan, dalam hal terdapat pengaturan kuota barang; dan
5. e.instrumen administrasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
(6)Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Portal Indonesia National Single Window sebagai referensi tunggal ketentuan larangan dan/atau pembatasan Impor atau Ekspor.
(7)Daftar barang yang dilarang atau dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada instansi teknis yang menetapkan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
(8)Dalam hal terdapat perubahan instrumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, perubahan tersebut dicantumkan pada Portal Indonesia National Single Window.
(9)Penetapan daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan pengawasan ketentuan larangan dan/atau pembatasan terhitung sejak tanggal berlakunya penetapan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) .
(2)Pengawasan ketentuan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Pemberitahuan Pabean dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean yang disampaikan oleh importir atau eksportir. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
(3)Instrumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf e dapat berupa:
1. a.Harmonized System Code, uraian jumlah dan jenis barang secara spesifik, identitas importir atau eksportir, dan/atau keterangan/pernyataan lainnya dalam Pemberitahuan Pabean; dan/atau
2. b.Dokumen Pelengkap Pabean berupa dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan larangan dan/atau pembatasan atau pernyataan dari importir atau eksportir.
(4)Direktur Jenderal dapat mewajibkan importir untuk memberitahukan uraian jumlah dan jenis barang secara spesifik dalam Pemberitahuan Pabean dengan mencantumkan spesifikasi wajib sebagai instrumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 5

(1)Importir atau eksportir bertanggung jawab atas pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan Impor atau Ekspor.
(2)Barang Impor atau Ekspor dapat diberikan persetujuan pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara untuk diimpor atau diekspor, setelah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
(3)Penelitian terhadap pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
1. a.Sistern Komputer Pelayanan; dan/atau
2. b.Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
(4)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari Portal Indonesia National Single Window.

Pasal 6

(1)Dalam hal terdapat perubahan terhadap peraturan larangan dan/atau pembatasan, berlaku mutatis mutandis ketentuan penyampaian ketentuan larangan dan/atau pembatasan dan penetapan daftar barang Impor atau Ekspor yang dilarang atau dibatasi.
(2)Dalam hal peraturan larangan dan/atau pembatasan dicabut atau sudah tidak berlaku, daftar barang yang dilarang atau dibatasi dalam peraturan larangan dan/atau pembatasan dihapus dari Portal Indonesia National Single Window.

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

1.Menteri Keuangan Repu blik Indonesia;
2....... ... . (6) ... ....... ;
3.Pengelola Portal Indonesia National Single Window;
4.Para Kepala Kantor Pelayanan Utama/Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5.Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, ...... ....(7)... ...... . www.jdih.kemenkeu.go.id Kode Uraian No. Kode HS ID Lartas Kode Izin Uraian Izin No.SKEP OGA Barang LAMPI RAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..........(8) ......... TENTANG DAFI'AR BARANG YANG DILARANG ATAU DIBATASI UNTUK DIIMPOR ATAU DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN ...... .... (!} ......... . NOMOR .......... (2) ......... . TENTANG .......... (3) .......... Spesifikasi Tanggal Tanggal (kolom lainnya Komoditi sesuai Wajib Awal Akhir kebutuhan) fiJ I I I I I I I I I I I . I DISTRIBUSI II � www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) DISTRIBUSI II PETUNJUK PENGISIAN Diisi instansi teknis peraturan yang menetapkan perundang-,undangan mengenai ketentuan larangan pembatasan atas impor atau ekspor. peraturan dan/atau Diisi nomor peraturan perundang-undangan instansi teknis yang menetapka:n ketentuan larangan dan/ atau pembatasan atas impor atau ekspor. Diisi judul peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor. Diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Atau Pembatasan. Diisi tanggal berlakunya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan barang impor atau ekspor yang dilarang atau dibatasi. Diisi Menteri/Kepala instansi teknis yang menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor. Diisi tanda tangan clan nama Direktur Jenderal Bea clan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan barang impor atau <=:kspor yang dilarang atau dibatasi. Diisi Nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan barang impor atau ekspor yang dilarang atau dibatasi. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO k www.jdih.kemenkeu.go.id www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 224/PMK.04/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.04/2007

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.04/2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.04/2007

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.04/2020