Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.05/2016
- Nomor
- 226/PMK.05/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
www.jdih.kemenkeu.go.id
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 05/2014 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;
42);
1191) ;
MEMUTUSKAN: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 222/PMK. 05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
1uran Jam1nan
Pasal lOA Iuran jaminan kesehatan p1mpman dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1), disetorkan ke kas negara melalui bank/pos persepsi menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Kode Billing yang berlaku pada sistem penerimaan negara secara elektronik. www.jdih.kemenkeu.go.id
SSBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (4), dan Pasal lOA dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
clan
www.jdih.kemenkeu.go.id
L Iuran Jamman kesehatan Pemda kabupaten/kota; dan J. Iuran jaminan kesehatan PPNPN Pusat/PPNPN Daerah.
clan
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2145 ARIE INTAR 0 YUWONO � NIP _l 9'7109121997031001/ www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 226/PMK.05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 222/PMK. 05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA FORMAT SURAT SETORAN BUKAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIT JEN PERBENDAHARAAN KPPN ..............(1) . . ... . . .. . I I I I SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Namor ................(2) . . . . . ... . . . Lembar ke-1 Untuk WAJIB SETOR/ BENDAHARA PENERIMA KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: . . . .. .... . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . ... . . . . . . .. . . . . (4) .. . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . A. 1. NPWP Wajib Setar/Bendahara
...................... (7) ............................................... I 9 1 9 1 9 1 Bendahara Umum Negara (8) [E]J Transaksi Khusus (9) 14141 a I 1 I s I a I . .. . . . . . . .. . . ... . .. . . .. . (10) � � lolololol (11J I a I a I a 1 a I I o 1 o I o I o I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ...................................(17) . .. . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. PERHATIAN Untuk Keperluan: . . . . ... . .. . . . . . . . ... . (18) .. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini. . . ... . .... . . . (19) .........., ..............(20) . . . . .. . . . . . . . ... ............... (21) ................................... NIP ....................(22) ........................ . Diterima Oleh : BANK PERSEPSl/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal ............... (23) .. . . . .. . . . . . . Tanda Tangan ............... (24) ......... Nama Terang ..............(25) . . . . . . . . . . . . www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) No I Uraian Isian Catatan : - Diisi dengan huruf kapital atau diketik - Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setoran satu Akun Penerimaan 1 Diisi dengan Kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima Setoran 2 Diisi dengan nomor SSBP dengan metode penomoran Nomor/Kode Satker/ Bulan/Tahun (9999/999999/99/9999) 3 Diisi dengan Tanggal SSBP dibuat (diisi oleh petugas Bank/Pos persepsi) 4 Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan ...... diisi petugas Bank/Pos Persepsi) 5 Diisi NPWP Wajib Setor atau Bendahara Satker 6 Diisi dengan Nama/Jabatan Wajib Setor/Wajib Bayar 7 Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor/Wajib Bayar 8 Kode Kementerian/Lembaga diisi dengan angka 999 dan uraian Bendahara Umum Negara 9 Kode Unit Organisasi Eselon I diisi dengan angka 99 dan U raian Transaksi Khusus. 10 Kode Satuan Kerja diisi dengan angka 440780 dan Uraian 11 Kode Fungsi/Subfungsi/ Program diisi dengan angka 00. 00.0000 12 Kode Kegiatan/Output diisi dengan angka 0000.0000 13 Kode Lokasi diisi dengan angka 0151 14 Diisi Kode kewenangan (2) digit disertai dengan urman kode kewenangan 15 Diisi dengan Kode Akun Penerimaan (6) enam digit disertai dengan Uraian Penerimaan 16 Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan 17 Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf 18 Diisi keperluan pembayaran 19 & 20 Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP 21 & 22 Diisi sesuai nama Wajib Setor, NIP, dan stempel Satker www.jdih.kemenkeu.go.id 23 Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro 24 & 25 Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Penerima di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro serta Cap Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum ..1 u.b. ! ) \ ....... J ;K:epala-Bagian T. U. Kementerian ��--.. I 8,;!..., .•WM .. MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 226/PMK.05/2016, TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 222/PMK. 05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA FORMAT SURAT SKP-PFK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- . . . (1). . . . . TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA KEPADA PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN Menimbang TANGGAL . . . (2). . . BULAN . . . (3) . . . TAHUN . . . (4). . . DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . (5). . /PMK. 05/2015, pembayaran dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dilaksanakan berdasarkan data realisasi penerimaan PFK sampai dengan tanggal 5 dan tanggal 15 bulan berkenaan, masing-masing dikurangi dengan pembayaran penerimaan Dana PFK periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran;
Bulan . . (3). . Tahun . . (4). . ; www.jdih.kemenkeu.go.id Memperhatikan Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .. (5).. /PMK.05/2015; Daftar Realisasi Penerimaan PFK sampa1 dengan tanggal .. (2).. bulan . . (3).. tahun .. (4).. ; MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA KEPADA PT TASPEN (PERSERO) , PT ASABRI (PERSERO) , BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN TANGGAL .. (2).. BULAN .. (3). . TAHUN .. (4)... Realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal .. (2).. periode bulan .. (3).. tahun .. (4).. adalah sebesar Rp [dalam angka dan huruj] dengqn rincian penerimaan bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:
Realisasi pembayaran dana PFK periode bulan ... (11)... adalah sebesar Rp [dalam angka dan huruj] dengan rincian pembayaran bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:
Rp ..... (13)..... Rp ..... (14).....
Bapertarum-PNS ..... (15)..... PFK untuk Perum Bulog Rp ..... (16 )..... Pembayaran .. (17).. dana PFK untuk bulan .. (18) . . adalah sebesar Rp [dalam angka dan huruj] dengan rincian bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id KEEMPAT KELIMA KEENAM 3. 4. 5. PFK untuk BPJS Kesehatan PFK untuk Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS PFK untuk Perum Bulog Rp . . . . . (21). .. . . Rp . . . . . (22). . . . . Rp .. . . . (23). .. . . Rincian atas realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal . . (24). . periode bulan . . (25). . sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan rincian atas pembayaran dana PFK periode bulan .. (26). . sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan rincian pembayaran pertama/kedua * ) dana PFK periode bulan . . (27). . sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini. Keputusan Direktur Jenderal ini selanjutnya menjadi dasar bagi:
Keputusan Direktur Jenderal m1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal m1 disampaikan kepada:
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA, www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- (!) ...................... TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA KEPADA PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), B_PJS KESEHATAN, PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REAL!SASI PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN TANGGAL . (2) . . BULAN ... (3) TAHUN ... (4) RINCIAN REALISASI PENERIMAAN DAN KEPUTUSAN PEMBAYARAN DANA PFK BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN TANGGAL ...(2) BULAN ... (3) TAHUN ... (4) Penerimaan Dana PFK Pembayaran berdasarkan Pembayaran No Uraian realisasi Dana PFK ... (29).. Dana PFK Bulan penenmaan Bulan (lalu) (ini) s/d tgl ... (28) Bulan (ini) 1 2 3 4 5
Uraian Tunjangan Hari Tua PT Asabri (Persero) Total PT Asabri (Persero) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
Penerimaan Dana PFK Pembayaran berdasarkan Pembayaran Uraian realisasi Dana PFK ...(29).. Dana PFK Bulan penenmaan Bulan (lalu) (ini) s/d tgl ...(28) Bulan (ini) Total Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS Perum Bulog
Taspen (Persero) 7 Diisi dengan penerimaan dana PFK sampai bulan berkenaan PT. Asabri (Persero) 8 Diisi dengan penerimaan dana PFK sampai bulan berkenaan BPJS Kesehatan 9 Diisi dengan penerimaan dana PFK sampa1 bulan berkenaan Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS 10 Diisi dengan penenmaan dana PFK sampai bulan berkenaan Perum Bulog 11 Diisi dengan periode bulan sebelumnya 12 Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampa1 dengan bulan berkenaan PT. Taspen (Persero) 13 Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan bulan berkenaan PT. Asabri (Persero) 14 Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan bulan berkenaan BPJS Kesehatan 15 Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampa1 dengan bulan berkenaan Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS 16 Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan bulan berkenaan Perum Bulog 17 Diisi "pertama" untuk SKP PFK tanggal 5 atau diisi "kedua" untuk SKP PFK tanggal 15 18 Diisi bulan berkenaan 19 Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan PT. Taspen (Persero) 20 Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan PT. Asabri (Persero) www.jdih.kemenkeu.go.id 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan BPJS Kesehatan Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS (Persero) Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan pada Perum Bulog Diisi dengan tanggal 5 atau 15 Diisi dengan penerimaan bulan berkenaan Diisi dengan pembayaran bulan sebelumnya Diisi dengan pembayaran bulan berkenaan .. Diisi dengan tanggal 5 atau 15 Diisi dengan "pertama" untuk tanggal 15 tanggal 5, dan diisi "kedua" untuk MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)