DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.05/2016

Nomor: 226/PMK.05/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan, telah diatur ketentuan mengenai penyetoran iuran jaminan kesehatan dari pegawai negeri, pegawai pemerintah non pegawai negeri, pimpinan dan anggota DPRD serta pemerintah daerah untuk dibayarkan kepada pihak ketiga;
b.bahwa dalam rangka menJaga kelancaran pembayaran dana perhitungan fihak ketiga dan mengatur ketentuan mengenai sumber dana perhitungan fihak ketiga yang berasal dari iuran jaminan kesehatan kewajiban pimpinan dan anggota DPRD, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peratura!). Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2015 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga; www.jdih.kemenkeu.go.id
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 05/2014 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;

1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3.Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, clan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, clan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977;
4.Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
5.Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994;
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka www.jdih.kemenkeu.go.id Pelaksanaan Anggaran Pendapatan qan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) ;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK. 05/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1810); MEMUTUSKAN: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 222/PMK. 05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang selanjutnya disebut Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat/daerah, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat/Daerah dan sejumlah dana yang disetorkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk dibayarkan kepada pihak ketiga. www.jdih.kemenkeu.go.id
2.Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK yang selanjutnya disebut SKP-PFK adalah dokumen yang menjadi dasar pembayaran Dana PFK bulanan dan berlaku sebagai dokumen pelaksanaan anggaran.
3.Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK Rampung yang selanjutnya disebut SKP-PFK Rampung adalah dokumen yang menjadi dasar pembayaran Dana PFK rampung dan berlaku sebagai dokumen pelaksanaan anggaran.
4.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
5.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA.
6.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.
7.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
8.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
9.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung. jawab penggunaan www.jdih.kemenkeu.go.id anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
10.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
11.Pejabat Penandatangan SPM yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengUJian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
12.Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13.Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-Undang.
14.Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat yang selanjutnya disebut PPNPN Pusat adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan atas beban APBN.
15.Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah yang selanjutnya disebut PPNPN Daerah adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
16.Pegawai Negeri Sipil Pusat yang selanjutnya disebut PNS Pusat adalah Calon PNS dan PNS yang gajinya dibebankan pada APBN.
17.Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS Daerah adalah Calon PNS dan PNS yang gajinya dibebankan pada APBD. www.jdih.kemenkeu.go.id
18.Iuran Wajib Pegawai adalah iuran dari gaji pokok dan tunjangan keluarga PNS Pusat/ P N S Daerah, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri untuk 1uran pens1un, 1uran tabungan hari tua, dan iuran j aminan kesehatan.
19.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organ1sas1 lini Kernenterian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemda yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
20.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemda selaku pengguna anggaran/barang.
21.Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dana PFK merupakan sejumlah dana yang dihimpun dari:
1. a.Iuran Wajib Pegawai;
2. b.Iuran Pemda;
3. c.Iuran tabungan perumahan;
4. d.Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD;
5. e.Iuran jaminan kesehatan PPNPN Pusat/PPNPN Daerah;
6. f.Iuran Jam1nan kesehatan pens1unan pada PT Taspen (Persero);
7. g.Iuran Jam1nan kesehatan pens1unan pada PT Asabri (Persero); dan
8. h.Iuran beras Bulog, www.jdih.kemenkeu.go.id untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
(2)Iuran Wajib Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Iuran dana pensiun Pejabat Negara, PNS Pusat/PNS Daerah, dan prajurit TNI/anggota Polri;
2. b.Tabungan hari tua Pejabat Negara, PNS Pusat/PNS Daerah, dan prajurit TNI/anggota Polri; dan
3. c.Iuran jaminan kesehatan Pejabat Negara/PNS Pusat/PNS Daerah dan prajurit TNI/anggota Polri.
(3)Iuran Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sejumlah dana yang diberikan setiap bulan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/ kota selaku pemberi kerja PNS Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PPNPN Daerah untuk penyelenggaraan iuran jaminan kesehatan bagi PNS Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PPNPN Daerah.
(4)Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan sejumlah dana yang disetorkan oleh PT Taspen (Persero) untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan pensiunan Pejabat Negara, PNS Pusat/PNS Daerah.
(5)Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sejumlah dana yang disetorkan oleh PT Asabri (Persero) untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan pensiunan prajurit TNI/anggota Polri dan pensiunan PNS Kementerian Pertahanan/Polri.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 4

(1)Iuran Wajib Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan sejumlah dana yang dipotong dari gaji:
1. a.Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI/PNS Kementerian Pertahanan, dan anggota Polri/PNS Polri; dan
2. b.PNS Daerah, untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
(2)Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI/PNS Kementerian Pertahanan, dan anggota Polri/PNS Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan besaran Iuran Wajib Pegawai sebagai potongan dalam daftar gaji.
(4)Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipotong oleh SKPD yang membayarkan gaji kepada PNS Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
(5)Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mencantumkan besaran Iuran Wajib Pegawai PNS Daerah sebagai potongan dalam daftar gaji.

4.Di antara Pasal 6 dan 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan sejumlah dana yang dipotong dari penghasilan tetap bulanan pimpinan dan anggota DPRD untuk pembayaran kesehatan. 1uran Jam1nan
(2)Penghasilan tetap bulanan p1mpman dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong www.jdih.kemenkeu.go.id oleh SKPD yang membayarkan penghasilan tetap bulanan kepada pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) . dilakukan dengan mencantumkan besaran jaminan kesehatan sebagai potongan dalam daftar pembayaran penghasilan tetap bulanan.
(4)Daftar pembayaran penghasilan tetap bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Iuran beras Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h merupakan sejumlah dana yang dipotong dari gaji PNS Pusat, anggota Polri/PNS Polri dan prajurit TNI/PNS Kementerian Pertahanan yang dibayarkan kepada Perum Bulog.
(2)Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada PNS Pusat, anggota Polri/PNS Polri, dan prajurit TNI/PNS Kementerian Pertahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.Di antara Pasal 10 dan 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal lOA sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal lOA Iuran jaminan kesehatan p1mpman dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1), disetorkan ke kas negara melalui bank/pos persepsi menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Kode Billing yang berlaku pada sistem penerimaan negara secara elektronik. www.jdih.kemenkeu.go.id
7.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

SSBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (4), dan Pasal lOA dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

8.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dana PFK yang dibayarkan kepada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
1. a.Iuran dana pensiun PNS Pusat/PNS Daerah; clan
2. b.Tabungan hari tua PNS Pusat/PNS Daerah.
(2)Dana PFK yang dibayarkan kepada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
1. a.Iuran dana pensiun anggota Polri/PNS Polri;
2. b.Tabungan hari tua anggota Polri/PNS Polri;
3. c.Iuran dana pensiun prajurit TNI dan PNS Kernenterian Pertahanan; clan
4. d.Tabungan hari tua prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan.
(3)Dana PFK yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas:
1. a.Iuran jaminan kesehatan Pejabat Negara;
2. b.Iuran jaminan kesehatan PNS Pusat/PNS Daerah;
3. c.Iuran Jamman kesehatan anggota Polri/PNS Polri;
4. d.Iuran jaminan kesehatan prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan; www.jdih.kemenkeu.go.id
5. e.Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD;
6. f.Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero);
7. g.Iuran jaminan kesehatan pens1unan pada PT Asabri (Persero);
8. h.Iuran jaminan kesehatan Pemda provinsi; L Iuran Jamman kesehatan Pemda kabupaten/kota; dan J. Iuran jaminan kesehatan PPNPN Pusat/PPNPN Daerah.
(4)Dana PFK yang dibayarkan kepada Pelaks·ana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:
1. a.Iuran Tabungan perumahan PNS Pusat; dan
2. b.Iuran Tabungan perumahan PNS Daerah.
(5)Dana PFK yang dibayarkan kepada Perum Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, terdiri atas:
1. a.Iuran beras Bulog PNS Pusat;
2. b.Iuran beras Bulog anggota Polri dan PNS Polri; clan
3. c.Iuran beras Bulog prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan.
  1. 9.Mengubah format SKP-PFK dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK. 05/2015 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2145 ARIE INTAR 0 YUWONO � NIP _l 9'7109121997031001/ www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 226/PMK.05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 222/PMK. 05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA FORMAT SURAT SETORAN BUKAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIT JEN PERBENDAHARAAN KPPN ..............(1) . . ... . . .. . I I I I SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Namor ................(2) . . . . . ... . . . Lembar ke-1 Untuk WAJIB SETOR/ BENDAHARA PENERIMA KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: . . . .. .... . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . ... . . . . . . .. . . . . (4) .. . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . A. 1. NPWP Wajib Setar/Bendahara
  2. 2.Nama Wajib Setar/Bendahara
  3. 3.Alamat B. 1. Kementerian/Lembaga
  4. 2.Unit Organisasi Eselan I
  5. 3.Saluan Kerja
  6. 4.Fungsi/Subfungsi/Pragram
  7. 5.Kegiatan/Output
  8. 6.Lakasi
  9. 7.Kade Kewenangan C. Kade Akun dan Uraian Penerimaan D. Jumlah Setoran Dengan Huruf I I I I I I I I I I I I I I
(5)......................(6) . . .. . . . . . . . ... . . . . . . .. .. . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . ...................... (7) ............................................... I 9 1 9 1 9 1 Bendahara Umum Negara (8) [E]J Transaksi Khusus (9) 14141 a I 1 I s I a I . .. . . . . . . .. . . ... . .. . . .. . (10) � � lolololol (11J I a I a I a 1 a I I o 1 o I o I o I
(12)I 0 I 1 I s I 1 I Jakarta Pusat (13) rn . . . . . . . . . . . . . . . (14) I I I I I I I Rp.......................(15) (...................................(16) .. . .. . .. . . .. . . ... . . .. . . . ... . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ...................................(17) . .. . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. PERHATIAN Untuk Keperluan: . . . . ... . .. . . . . . . . ... . (18) .. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini. . . ... . .... . . . (19) .........., ..............(20) . . . . .. . . . . . . . ... ............... (21) ................................... NIP ....................(22) ........................ . Diterima Oleh : BANK PERSEPSl/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal ............... (23) .. . . . .. . . . . . . Tanda Tangan ............... (24) ......... Nama Terang ..............(25) . . . . . . . . . . . . www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) No I Uraian Isian Catatan : - Diisi dengan huruf kapital atau diketik - Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setoran satu Akun Penerimaan 1 Diisi dengan Kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima Setoran 2 Diisi dengan nomor SSBP dengan metode penomoran Nomor/Kode Satker/ Bulan/Tahun (9999/999999/99/9999) 3 Diisi dengan Tanggal SSBP dibuat (diisi oleh petugas Bank/Pos persepsi) 4 Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan ...... diisi petugas Bank/Pos Persepsi) 5 Diisi NPWP Wajib Setor atau Bendahara Satker 6 Diisi dengan Nama/Jabatan Wajib Setor/Wajib Bayar 7 Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor/Wajib Bayar 8 Kode Kementerian/Lembaga diisi dengan angka 999 dan uraian Bendahara Umum Negara 9 Kode Unit Organisasi Eselon I diisi dengan angka 99 dan U raian Transaksi Khusus. 10 Kode Satuan Kerja diisi dengan angka 440780 dan Uraian 11 Kode Fungsi/Subfungsi/ Program diisi dengan angka 00. 00.0000 12 Kode Kegiatan/Output diisi dengan angka 0000.0000 13 Kode Lokasi diisi dengan angka 0151 14 Diisi Kode kewenangan (2) digit disertai dengan urman kode kewenangan 15 Diisi dengan Kode Akun Penerimaan (6) enam digit disertai dengan Uraian Penerimaan 16 Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan 17 Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf 18 Diisi keperluan pembayaran 19 & 20 Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP 21 & 22 Diisi sesuai nama Wajib Setor, NIP, dan stempel Satker www.jdih.kemenkeu.go.id 23 Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro 24 & 25 Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Penerima di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro serta Cap Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum ..1 u.b. ! ) \ ....... J ;K:epala-Bagian T. U. Kementerian ��--.. I 8,;!..., .•WM .. MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 226/PMK.05/2016, TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 222/PMK. 05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA FORMAT SURAT SKP-PFK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- . . . (1). . . . . TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA KEPADA PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN Menimbang TANGGAL . . . (2). . . BULAN . . . (3) . . . TAHUN . . . (4). . . DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . (5). . /PMK. 05/2015, pembayaran dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dilaksanakan berdasarkan data realisasi penerimaan PFK sampai dengan tanggal 5 dan tanggal 15 bulan berkenaan, masing-masing dikurangi dengan pembayaran penerimaan Dana PFK periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran;
1. b.bahwa dalam rangka pembayaran dana PFK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima,ksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga kepada PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS, dan Perum Bulog berdasarkan realisasi penerimaan PFK Sampai Dengan Tanggal . . (2) . . Bulan . . (3). . Tahun . . (4). . ; www.jdih.kemenkeu.go.id Memperhatikan Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .. (5).. /PMK.05/2015; Daftar Realisasi Penerimaan PFK sampa1 dengan tanggal .. (2).. bulan . . (3).. tahun .. (4).. ; MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA KEPADA PT TASPEN (PERSERO) , PT ASABRI (PERSERO) , BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN TANGGAL .. (2).. BULAN .. (3). . TAHUN .. (4)... Realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal .. (2).. periode bulan .. (3).. tahun .. (4).. adalah sebesar Rp [dalam angka dan huruj] dengqn rincian penerimaan bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:
  1. 1.PFK untuk PT Taspen Rp (Persero) . . . . . . (6). . . . . .
  2. 2.PFK untuk PT Asabri Rp (Persero) ...... (7)......
  3. 3.PFK untuk BPJS Kesehatan Rp ...... (8).......
  4. 4.PFK untuk Sekretariat Tetap Rp Bapertarum-PNS ...... (9)......
  5. 5.PFK untuk Perum Bulog Rp ..... (10)..... Realisasi pembayaran dana PFK periode bulan ... (11)... adalah sebesar Rp [dalam angka dan huruj] dengan rincian pembayaran bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:
  6. 1.PFK untuk PT Taspen (Persero)
  7. 2.PFK untuk PT Asabri (Persero)
  8. 3.PFK untuk BPJS Kesehatan Rp .....(12)..... Rp ..... (13)..... Rp ..... (14).....
  9. 4.PFK untuk Sekretariat Tetap Rp 5. Bapertarum-PNS ..... (15)..... PFK untuk Perum Bulog Rp ..... (16 )..... Pembayaran .. (17).. dana PFK untuk bulan .. (18) . . adalah sebesar Rp [dalam angka dan huruj] dengan rincian bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:
  10. 1.PFK untuk PT Taspen Rp (Persero) ..... (19).....
  11. 2.PFK untuk PT Asabri Rp (Persero) ..... (20)..... www.jdih.kemenkeu.go.id KEEMPAT KELIMA KEENAM 3. 4. 5. PFK untuk BPJS Kesehatan PFK untuk Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS PFK untuk Perum Bulog Rp . . . . . (21). .. . . Rp . . . . . (22). . . . . Rp .. . . . (23). .. . . Rincian atas realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal . . (24). . periode bulan . . (25). . sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan rincian atas pembayaran dana PFK periode bulan .. (26). . sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan rincian pembayaran pertama/kedua * ) dana PFK periode bulan . . (27). . sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini. Keputusan Direktur Jenderal ini selanjutnya menjadi dasar bagi:
  12. 1.Pihak ketiga dalam mengajukan tagihan dan permintaan pembayaran dana PFK;
  13. 2.PPK dalam menerbitkan SPP-PFK;
  14. 3.PPSPM dalam menerbitkan SPM-PFK; dan
  15. 4.Kepala KPPN dalam menerbitkan SP2D atas SPM-PFK tersebut pada angka 3. Keputusan Direktur Jenderal m1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal m1 disampaikan kepada:
  16. 1.Direksi PT Taspen (Persero);
  17. 2.Direksi PT Asabri (Persero);
  18. 3.Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
  19. 4.Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM- PNS;
  20. 5.Direksi Perum Bulog;
  21. 6.Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana PFK;
  22. 7.Pejabat Pembuat Komitmen Penyaluran Dana PFK;
  23. 8.Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Penyaluran Dana PFK;
  24. 9.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA, <NAMA LENGKAP> www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- (!) ...................... TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA KEPADA PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), B_PJS KESEHATAN, PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REAL!SASI PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN TANGGAL . (2) . . BULAN ... (3) TAHUN ... (4) RINCIAN REALISASI PENERIMAAN DAN KEPUTUSAN PEMBAYARAN DANA PFK BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN TANGGAL ...(2) BULAN ... (3) TAHUN ... (4) Penerimaan Dana PFK Pembayaran berdasarkan Pembayaran No Uraian realisasi Dana PFK ... (29).. Dana PFK Bulan penenmaan Bulan (lalu) (ini) s/d tgl ... (28) Bulan (ini) 1 2 3 4 5
  25. 1.PT Taspen (Persero)
3. a.Dana Pensiun PNS Pusat Dana Pensiun PNS Daerah Pengeluaran PFK 4,75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT Taspen (Persero)
4. b.Dana THT PNS Pusat Dana THT PNS Daerah Pengeluaran PFK 3,25% Gaji untuk Tabungan Hari Tua PT Taspen (Persero) Total PT Taspen (Persero)
  1. 2.PT Asabri (Persero)
5. a.Dana Pensiun prajurit TNI dan PNS Kemhan
6. b.Dana Pensiun anggota Polri dan PNS Polri Pengeluaran PFK 4,75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT Asabri (Persero)
7. c.Dana THT prajurit TNI dan PNS Kemhan
8. d.Dana THT anggota Polri dan PNS Polri Pengeluaran PFK 3,25% Gaii untuk www.jdih.kemenkeu.go.id No 3. Uraian Tunjangan Hari Tua PT Asabri (Persero) Total PT Asabri (Persero) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
9. a.Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% PNS Pusat Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
10. b.Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% PNS Daerah Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
11. c.Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% TNI Iuran Jaminan Kesehatan
12. d.Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% POLRI Iuran Jaminan Kesehatan
13. e.Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS APBN
14. f.Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS APBD
15. g.Penerimaan Setoran PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi kerja PPNPN APBD
16. h.Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Negara Penerimaan Dana PFK berdasarkan realisasi penenmaan s/d tgl . . . (28) Bulan (ini) Pembayaran Dana PFK Bulan (lalu) Pembayaran . . . (29) . . Dana PFK Bulan (ini) www.jdih.kemenkeu.go.id Penerimaan Dana PFK berdasarkan Pembayaran Pembayaran No Uraian realisasi Dana PFK . . . (29). . Dana penenmaan Bulan (lalu) PFK Bulan s/d tgl . . . (28) (ini) Bulan (ini)
  1. 1.Penerimaan Setoran PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi J. Penerimaan Setoran PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Kab/Kota
17. k.Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Dokter/Bidan P'IT
  1. 1.Penerimaan Seto·ran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan PNS
18. m.Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan TNI/POLRI
19. n.Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan 2% Pimpinan dan Anggota DPRD
  1. 0.Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan 3% Pemberi Kerja Pimpinan clan Anggota DPRD Pengeluaran PFK untuk Penyaluran kepada BPJS Kesehatan Total Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
  2. 4.Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS
20. a.Taperum PNS Pusat
21. b.Taperum PNS Daerah www.jdih.kemenkeu.go.id No 5. Penerimaan Dana PFK Pembayaran berdasarkan Pembayaran Uraian realisasi Dana PFK ...(29).. Dana PFK Bulan penenmaan Bulan (lalu) (ini) s/d tgl ...(28) Bulan (ini) Total Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS Perum Bulog
22. a.Beras Bulog PNS Pusat
23. b.Beras Bulog Anggota POLRI dan PNS POLRI
24. c.Beras Bulog Anggota TNI dan PNS Kemhan Total Perum Bulog Jumlah a.n.DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA, <NAMA LENGKAP> www.jdih.kemenkeu.go.id No 1 PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBAYARAN DANA PFK (SKP-PFK) Uraian Isian Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK 2, 3, dan 4 Diisi dengan tanggal 5 atau 15, bulan, dan tahun berkenaan 5 Diisi dengan Nomor PMK Perubahan Dari PMK Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga 6 Diisi dengan penerimaan dana PFK sampai bulan berkenaan PT. Taspen (Persero) 7 Diisi dengan penerimaan dana PFK sampai bulan berkenaan PT. Asabri (Persero) 8 Diisi dengan penerimaan dana PFK sampai bulan berkenaan BPJS Kesehatan 9 Diisi dengan penerimaan dana PFK sampa1 bulan berkenaan Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS 10 Diisi dengan penenmaan dana PFK sampai bulan berkenaan Perum Bulog 11 Diisi dengan periode bulan sebelumnya 12 Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampa1 dengan bulan berkenaan PT. Taspen (Persero) 13 Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan bulan berkenaan PT. Asabri (Persero) 14 Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan bulan berkenaan BPJS Kesehatan 15 Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampa1 dengan bulan berkenaan Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS 16 Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan bulan berkenaan Perum Bulog 17 Diisi "pertama" untuk SKP PFK tanggal 5 atau diisi "kedua" untuk SKP PFK tanggal 15 18 Diisi bulan berkenaan 19 Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan PT. Taspen (Persero) 20 Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan PT. Asabri (Persero) www.jdih.kemenkeu.go.id 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan BPJS Kesehatan Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS (Persero) Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan pada Perum Bulog Diisi dengan tanggal 5 atau 15 Diisi dengan penerimaan bulan berkenaan Diisi dengan pembayaran bulan sebelumnya Diisi dengan pembayaran bulan berkenaan .. Diisi dengan tanggal 5 atau 15 Diisi dengan "pertama" untuk tanggal 15 tanggal 5, dan diisi "kedua" untuk MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan, telah diatur ketentuan mengenai penyetoran iuran jaminan kesehatan dari pegawai negeri, pegawai pemerintah non pegawai negeri, pimpinan dan anggota DPRD serta pemerintah daerah untuk dibayarkan kepada pihak ketiga;
b.bahwa dalam rangka menJaga kelancaran pembayaran dana perhitungan fihak ketiga dan mengatur ketentuan mengenai sumber dana perhitungan fihak ketiga yang berasal dari iuran jaminan kesehatan kewajiban pimpinan dan anggota DPRD, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peratura!). Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2015 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga; www.jdih.kemenkeu.go.id
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 05/2014 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;

1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3.Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, clan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, clan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977;
4.Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
5.Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994;
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka www.jdih.kemenkeu.go.id Pelaksanaan Anggaran Pendapatan qan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) ;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK. 05/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1810); MEMUTUSKAN: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 222/PMK. 05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang selanjutnya disebut Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat/daerah, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat/Daerah dan sejumlah dana yang disetorkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk dibayarkan kepada pihak ketiga. www.jdih.kemenkeu.go.id
2.Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK yang selanjutnya disebut SKP-PFK adalah dokumen yang menjadi dasar pembayaran Dana PFK bulanan dan berlaku sebagai dokumen pelaksanaan anggaran.
3.Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK Rampung yang selanjutnya disebut SKP-PFK Rampung adalah dokumen yang menjadi dasar pembayaran Dana PFK rampung dan berlaku sebagai dokumen pelaksanaan anggaran.
4.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
5.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA.
6.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.
7.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
8.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
9.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung. jawab penggunaan www.jdih.kemenkeu.go.id anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
10.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
11.Pejabat Penandatangan SPM yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengUJian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
12.Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13.Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-Undang.
14.Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat yang selanjutnya disebut PPNPN Pusat adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan atas beban APBN.
15.Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah yang selanjutnya disebut PPNPN Daerah adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
16.Pegawai Negeri Sipil Pusat yang selanjutnya disebut PNS Pusat adalah Calon PNS dan PNS yang gajinya dibebankan pada APBN.
17.Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS Daerah adalah Calon PNS dan PNS yang gajinya dibebankan pada APBD. www.jdih.kemenkeu.go.id
18.Iuran Wajib Pegawai adalah iuran dari gaji pokok dan tunjangan keluarga PNS Pusat/ P N S Daerah, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri untuk 1uran pens1un, 1uran tabungan hari tua, dan iuran j aminan kesehatan.
19.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organ1sas1 lini Kernenterian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemda yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
20.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemda selaku pengguna anggaran/barang.
21.Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dana PFK merupakan sejumlah dana yang dihimpun dari:
1. a.Iuran Wajib Pegawai;
2. b.Iuran Pemda;
3. c.Iuran tabungan perumahan;
4. d.Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD;
5. e.Iuran jaminan kesehatan PPNPN Pusat/PPNPN Daerah;
6. f.Iuran Jam1nan kesehatan pens1unan pada PT Taspen (Persero);
7. g.Iuran Jam1nan kesehatan pens1unan pada PT Asabri (Persero); dan
8. h.Iuran beras Bulog, www.jdih.kemenkeu.go.id untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
(2)Iuran Wajib Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Iuran dana pensiun Pejabat Negara, PNS Pusat/PNS Daerah, dan prajurit TNI/anggota Polri;
2. b.Tabungan hari tua Pejabat Negara, PNS Pusat/PNS Daerah, dan prajurit TNI/anggota Polri; dan
3. c.Iuran jaminan kesehatan Pejabat Negara/PNS Pusat/PNS Daerah dan prajurit TNI/anggota Polri.
(3)Iuran Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sejumlah dana yang diberikan setiap bulan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/ kota selaku pemberi kerja PNS Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PPNPN Daerah untuk penyelenggaraan iuran jaminan kesehatan bagi PNS Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PPNPN Daerah.
(4)Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan sejumlah dana yang disetorkan oleh PT Taspen (Persero) untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan pensiunan Pejabat Negara, PNS Pusat/PNS Daerah.
(5)Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sejumlah dana yang disetorkan oleh PT Asabri (Persero) untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan pensiunan prajurit TNI/anggota Polri dan pensiunan PNS Kementerian Pertahanan/Polri.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 4

(1)Iuran Wajib Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan sejumlah dana yang dipotong dari gaji:
1. a.Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI/PNS Kementerian Pertahanan, dan anggota Polri/PNS Polri; dan
2. b.PNS Daerah, untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
(2)Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI/PNS Kementerian Pertahanan, dan anggota Polri/PNS Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan besaran Iuran Wajib Pegawai sebagai potongan dalam daftar gaji.
(4)Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipotong oleh SKPD yang membayarkan gaji kepada PNS Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
(5)Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mencantumkan besaran Iuran Wajib Pegawai PNS Daerah sebagai potongan dalam daftar gaji.

4.Di antara Pasal 6 dan 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan sejumlah dana yang dipotong dari penghasilan tetap bulanan pimpinan dan anggota DPRD untuk pembayaran kesehatan. 1uran Jam1nan
(2)Penghasilan tetap bulanan p1mpman dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong www.jdih.kemenkeu.go.id oleh SKPD yang membayarkan penghasilan tetap bulanan kepada pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) . dilakukan dengan mencantumkan besaran jaminan kesehatan sebagai potongan dalam daftar pembayaran penghasilan tetap bulanan.
(4)Daftar pembayaran penghasilan tetap bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Iuran beras Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h merupakan sejumlah dana yang dipotong dari gaji PNS Pusat, anggota Polri/PNS Polri dan prajurit TNI/PNS Kementerian Pertahanan yang dibayarkan kepada Perum Bulog.
(2)Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada PNS Pusat, anggota Polri/PNS Polri, dan prajurit TNI/PNS Kementerian Pertahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.Di antara Pasal 10 dan 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal lOA sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal lOA Iuran jaminan kesehatan p1mpman dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1), disetorkan ke kas negara melalui bank/pos persepsi menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Kode Billing yang berlaku pada sistem penerimaan negara secara elektronik. www.jdih.kemenkeu.go.id
7.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

8.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dana PFK yang dibayarkan kepada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
1. a.Iuran dana pensiun PNS Pusat/PNS Daerah; clan
2. b.Tabungan hari tua PNS Pusat/PNS Daerah.
(2)Dana PFK yang dibayarkan kepada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
1. a.Iuran dana pensiun anggota Polri/PNS Polri;
2. b.Tabungan hari tua anggota Polri/PNS Polri;
3. c.Iuran dana pensiun prajurit TNI dan PNS Kernenterian Pertahanan; clan
4. d.Tabungan hari tua prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan.
(3)Dana PFK yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas:
1. a.Iuran jaminan kesehatan Pejabat Negara;
2. b.Iuran jaminan kesehatan PNS Pusat/PNS Daerah;
3. c.Iuran Jamman kesehatan anggota Polri/PNS Polri;
4. d.Iuran jaminan kesehatan prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan; www.jdih.kemenkeu.go.id
5. e.Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD;
6. f.Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero);
7. g.Iuran jaminan kesehatan pens1unan pada PT Asabri (Persero);
8. h.Iuran jaminan kesehatan Pemda provinsi; L Iuran Jamman kesehatan Pemda kabupaten/kota; dan J. Iuran jaminan kesehatan PPNPN Pusat/PPNPN Daerah.
(4)Dana PFK yang dibayarkan kepada Pelaks·ana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:
1. a.Iuran Tabungan perumahan PNS Pusat; dan
2. b.Iuran Tabungan perumahan PNS Daerah.
(5)Dana PFK yang dibayarkan kepada Perum Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, terdiri atas:
1. a.Iuran beras Bulog PNS Pusat;
2. b.Iuran beras Bulog anggota Polri dan PNS Polri; clan
3. c.Iuran beras Bulog prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan.
  1. 9.Mengubah format SKP-PFK dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK. 05/2015 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2145 ARIE INTAR 0 YUWONO � NIP _l 9'7109121997031001/ www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 226/PMK.05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 222/PMK. 05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA FORMAT SURAT SETORAN BUKAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIT JEN PERBENDAHARAAN KPPN ..............(1) . . ... . . .. . I I I I SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Namor ................(2) . . . . . ... . . . Lembar ke-1 Untuk WAJIB SETOR/ BENDAHARA PENERIMA KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: . . . .. .... . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . ... . . . . . . .. . . . . (4) .. . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . A. 1. NPWP Wajib Setar/Bendahara
  2. 2.Nama Wajib Setar/Bendahara
  3. 3.Alamat B. 1. Kementerian/Lembaga
  4. 2.Unit Organisasi Eselan I
  5. 3.Saluan Kerja
  6. 4.Fungsi/Subfungsi/Pragram
  7. 5.Kegiatan/Output
  8. 6.Lakasi
  9. 7.Kade Kewenangan C. Kade Akun dan Uraian Penerimaan D. Jumlah Setoran Dengan Huruf I I I I I I I I I I I I I I
(5)......................(6) . . .. . . . . . . . ... . . . . . . .. .. . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . ...................... (7) ............................................... I 9 1 9 1 9 1 Bendahara Umum Negara (8) [E]J Transaksi Khusus (9) 14141 a I 1 I s I a I . .. . . . . . . .. . . ... . .. . . .. . (10) � � lolololol (11J I a I a I a 1 a I I o 1 o I o I o I
(12)I 0 I 1 I s I 1 I Jakarta Pusat (13) rn . . . . . . . . . . . . . . . (14) I I I I I I I Rp.......................(15) (...................................(16) .. . .. . .. . . .. . . ... . . .. . . . ... . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ...................................(17) . .. . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. PERHATIAN Untuk Keperluan: . . . . ... . .. . . . . . . . ... . (18) .. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini. . . ... . .... . . . (19) .........., ..............(20) . . . . .. . . . . . . . ... ............... (21) ................................... NIP ....................(22) ........................ . Diterima Oleh : BANK PERSEPSl/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal ............... (23) .. . . . .. . . . . . . Tanda Tangan ............... (24) ......... Nama Terang ..............(25) . . . . . . . . . . . . www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) No I Uraian Isian Catatan : - Diisi dengan huruf kapital atau diketik - Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setoran satu Akun Penerimaan 1 Diisi dengan Kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima Setoran 2 Diisi dengan nomor SSBP dengan metode penomoran Nomor/Kode Satker/ Bulan/Tahun (9999/999999/99/9999) 3 Diisi dengan Tanggal SSBP dibuat (diisi oleh petugas Bank/Pos persepsi) 4 Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan ...... diisi petugas Bank/Pos Persepsi) 5 Diisi NPWP Wajib Setor atau Bendahara Satker 6 Diisi dengan Nama/Jabatan Wajib Setor/Wajib Bayar 7 Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor/Wajib Bayar 8 Kode Kementerian/Lembaga diisi dengan angka 999 dan uraian Bendahara Umum Negara 9 Kode Unit Organisasi Eselon I diisi dengan angka 99 dan U raian Transaksi Khusus. 10 Kode Satuan Kerja diisi dengan angka 440780 dan Uraian 11 Kode Fungsi/Subfungsi/ Program diisi dengan angka 00. 00.0000 12 Kode Kegiatan/Output diisi dengan angka 0000.0000 13 Kode Lokasi diisi dengan angka 0151 14 Diisi Kode kewenangan (2) digit disertai dengan urman kode kewenangan 15 Diisi dengan Kode Akun Penerimaan (6) enam digit disertai dengan Uraian Penerimaan 16 Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan 17 Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf 18 Diisi keperluan pembayaran 19 & 20 Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP 21 & 22 Diisi sesuai nama Wajib Setor, NIP, dan stempel Satker www.jdih.kemenkeu.go.id 23 Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro 24 & 25 Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Penerima di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro serta Cap Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum ..1 u.b. ! ) \ ....... J ;K:epala-Bagian T. U. Kementerian ��--.. I 8,;!..., .•WM .. MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 226/PMK.05/2016, TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 222/PMK. 05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA FORMAT SURAT SKP-PFK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- . . . (1). . . . . TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA KEPADA PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN Menimbang TANGGAL . . . (2). . . BULAN . . . (3) . . . TAHUN . . . (4). . . DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . (5). . /PMK. 05/2015, pembayaran dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dilaksanakan berdasarkan data realisasi penerimaan PFK sampai dengan tanggal 5 dan tanggal 15 bulan berkenaan, masing-masing dikurangi dengan pembayaran penerimaan Dana PFK periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran;
1. b.bahwa dalam rangka pembayaran dana PFK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima,ksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga kepada PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS, dan Perum Bulog berdasarkan realisasi penerimaan PFK Sampai Dengan Tanggal . . (2) . . Bulan . . (3). . Tahun . . (4). . ; www.jdih.kemenkeu.go.id Memperhatikan Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .. (5).. /PMK.05/2015; Daftar Realisasi Penerimaan PFK sampa1 dengan tanggal .. (2).. bulan . . (3).. tahun .. (4).. ; MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA KEPADA PT TASPEN (PERSERO) , PT ASABRI (PERSERO) , BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN TANGGAL .. (2).. BULAN .. (3). . TAHUN .. (4)... Realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal .. (2).. periode bulan .. (3).. tahun .. (4).. adalah sebesar Rp [dalam angka dan huruj] dengqn rincian penerimaan bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:
  1. 1.PFK untuk PT Taspen Rp (Persero) . . . . . . (6). . . . . .
  2. 2.PFK untuk PT Asabri Rp (Persero) ...... (7)......
  3. 3.PFK untuk BPJS Kesehatan Rp ...... (8).......
  4. 4.PFK untuk Sekretariat Tetap Rp Bapertarum-PNS ...... (9)......
  5. 5.PFK untuk Perum Bulog Rp ..... (10)..... Realisasi pembayaran dana PFK periode bulan ... (11)... adalah sebesar Rp [dalam angka dan huruj] dengan rincian pembayaran bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:
  6. 1.PFK untuk PT Taspen (Persero)
  7. 2.PFK untuk PT Asabri (Persero)
  8. 3.PFK untuk BPJS Kesehatan Rp .....(12)..... Rp ..... (13)..... Rp ..... (14).....
  9. 4.PFK untuk Sekretariat Tetap Rp 5. Bapertarum-PNS ..... (15)..... PFK untuk Perum Bulog Rp ..... (16 )..... Pembayaran .. (17).. dana PFK untuk bulan .. (18) . . adalah sebesar Rp [dalam angka dan huruj] dengan rincian bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:
  10. 1.PFK untuk PT Taspen Rp (Persero) ..... (19).....
  11. 2.PFK untuk PT Asabri Rp (Persero) ..... (20)..... www.jdih.kemenkeu.go.id KEEMPAT KELIMA KEENAM 3. 4. 5. PFK untuk BPJS Kesehatan PFK untuk Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS PFK untuk Perum Bulog Rp . . . . . (21). .. . . Rp . . . . . (22). . . . . Rp .. . . . (23). .. . . Rincian atas realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal . . (24). . periode bulan . . (25). . sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan rincian atas pembayaran dana PFK periode bulan .. (26). . sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan rincian pembayaran pertama/kedua * ) dana PFK periode bulan . . (27). . sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini. Keputusan Direktur Jenderal ini selanjutnya menjadi dasar bagi:
  12. 1.Pihak ketiga dalam mengajukan tagihan dan permintaan pembayaran dana PFK;
  13. 2.PPK dalam menerbitkan SPP-PFK;
  14. 3.PPSPM dalam menerbitkan SPM-PFK; dan
  15. 4.Kepala KPPN dalam menerbitkan SP2D atas SPM-PFK tersebut pada angka 3. Keputusan Direktur Jenderal m1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal m1 disampaikan kepada:
  16. 1.Direksi PT Taspen (Persero);
  17. 2.Direksi PT Asabri (Persero);
  18. 3.Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
  19. 4.Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM- PNS;
  20. 5.Direksi Perum Bulog;
  21. 6.Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana PFK;
  22. 7.Pejabat Pembuat Komitmen Penyaluran Dana PFK;
  23. 8.Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Penyaluran Dana PFK;
  24. 9.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA, <NAMA LENGKAP> www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- (!) ...................... TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA KEPADA PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), B_PJS KESEHATAN, PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REAL!SASI PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN TANGGAL . (2) . . BULAN ... (3) TAHUN ... (4) RINCIAN REALISASI PENERIMAAN DAN KEPUTUSAN PEMBAYARAN DANA PFK BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN TANGGAL ...(2) BULAN ... (3) TAHUN ... (4) Penerimaan Dana PFK Pembayaran berdasarkan Pembayaran No Uraian realisasi Dana PFK ... (29).. Dana PFK Bulan penenmaan Bulan (lalu) (ini) s/d tgl ... (28) Bulan (ini) 1 2 3 4 5
  25. 1.PT Taspen (Persero)
3. a.Dana Pensiun PNS Pusat Dana Pensiun PNS Daerah Pengeluaran PFK 4,75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT Taspen (Persero)
4. b.Dana THT PNS Pusat Dana THT PNS Daerah Pengeluaran PFK 3,25% Gaji untuk Tabungan Hari Tua PT Taspen (Persero) Total PT Taspen (Persero)
  1. 2.PT Asabri (Persero)
5. a.Dana Pensiun prajurit TNI dan PNS Kemhan
6. b.Dana Pensiun anggota Polri dan PNS Polri Pengeluaran PFK 4,75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT Asabri (Persero)
7. c.Dana THT prajurit TNI dan PNS Kemhan
8. d.Dana THT anggota Polri dan PNS Polri Pengeluaran PFK 3,25% Gaii untuk www.jdih.kemenkeu.go.id No 3. Uraian Tunjangan Hari Tua PT Asabri (Persero) Total PT Asabri (Persero) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
9. a.Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% PNS Pusat Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
10. b.Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% PNS Daerah Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
11. c.Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% TNI Iuran Jaminan Kesehatan
12. d.Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% POLRI Iuran Jaminan Kesehatan
13. e.Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS APBN
14. f.Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS APBD
15. g.Penerimaan Setoran PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi kerja PPNPN APBD
16. h.Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Negara Penerimaan Dana PFK berdasarkan realisasi penenmaan s/d tgl . . . (28) Bulan (ini) Pembayaran Dana PFK Bulan (lalu) Pembayaran . . . (29) . . Dana PFK Bulan (ini) www.jdih.kemenkeu.go.id Penerimaan Dana PFK berdasarkan Pembayaran Pembayaran No Uraian realisasi Dana PFK . . . (29). . Dana penenmaan Bulan (lalu) PFK Bulan s/d tgl . . . (28) (ini) Bulan (ini)
  1. 1.Penerimaan Setoran PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi J. Penerimaan Setoran PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Kab/Kota
17. k.Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Dokter/Bidan P'IT
  1. 1.Penerimaan Seto·ran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan PNS
18. m.Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan TNI/POLRI
19. n.Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan 2% Pimpinan dan Anggota DPRD
  1. 0.Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan 3% Pemberi Kerja Pimpinan clan Anggota DPRD Pengeluaran PFK untuk Penyaluran kepada BPJS Kesehatan Total Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
  2. 4.Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS
20. a.Taperum PNS Pusat
21. b.Taperum PNS Daerah www.jdih.kemenkeu.go.id No 5. Penerimaan Dana PFK Pembayaran berdasarkan Pembayaran Uraian realisasi Dana PFK ...(29).. Dana PFK Bulan penenmaan Bulan (lalu) (ini) s/d tgl ...(28) Bulan (ini) Total Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS Perum Bulog
22. a.Beras Bulog PNS Pusat
23. b.Beras Bulog Anggota POLRI dan PNS POLRI
24. c.Beras Bulog Anggota TNI dan PNS Kemhan Total Perum Bulog Jumlah a.n.DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA, <NAMA LENGKAP> www.jdih.kemenkeu.go.id No 1 PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBAYARAN DANA PFK (SKP-PFK) Uraian Isian Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK 2, 3, dan 4 Diisi dengan tanggal 5 atau 15, bulan, dan tahun berkenaan 5 Diisi dengan Nomor PMK Perubahan Dari PMK Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga 6 Diisi dengan penerimaan dana PFK sampai bulan berkenaan PT. Taspen (Persero) 7 Diisi dengan penerimaan dana PFK sampai bulan berkenaan PT. Asabri (Persero) 8 Diisi dengan penerimaan dana PFK sampai bulan berkenaan BPJS Kesehatan 9 Diisi dengan penerimaan dana PFK sampa1 bulan berkenaan Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS 10 Diisi dengan penenmaan dana PFK sampai bulan berkenaan Perum Bulog 11 Diisi dengan periode bulan sebelumnya 12 Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampa1 dengan bulan berkenaan PT. Taspen (Persero) 13 Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan bulan berkenaan PT. Asabri (Persero) 14 Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan bulan berkenaan BPJS Kesehatan 15 Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampa1 dengan bulan berkenaan Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS 16 Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan bulan berkenaan Perum Bulog 17 Diisi "pertama" untuk SKP PFK tanggal 5 atau diisi "kedua" untuk SKP PFK tanggal 15 18 Diisi bulan berkenaan 19 Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan PT. Taspen (Persero) 20 Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan PT. Asabri (Persero) www.jdih.kemenkeu.go.id 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan BPJS Kesehatan Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS (Persero) Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan pada Perum Bulog Diisi dengan tanggal 5 atau 15 Diisi dengan penerimaan bulan berkenaan Diisi dengan pembayaran bulan sebelumnya Diisi dengan pembayaran bulan berkenaan .. Diisi dengan tanggal 5 atau 15 Diisi dengan "pertama" untuk tanggal 15 tanggal 5, dan diisi "kedua" untuk MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.05/2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6A

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 13

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 19 Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6A

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 13

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 19 Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2014