Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.01/2014
- Nomor
- 237/PMK.01/2014
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2013; 2014, No.1949 2
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.01/2011 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
2014, No.1949 3
2014, No.1949 5
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:
Kriteria hasil evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkatnya adalah: 2014, No.1949 6
2014, No.1949 7
(4), pejabat yang berwenang menetapkan keputusan mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus.
yang dituangkan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
dan
2014, No.1949 9
dan
dan
2014, No.1949 10
2014, No.1949 11
2014, No.1949 12
Pasal II
2014, No.1949 13 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2014 MENTERI KEUANGAN BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY 2014, No.1949 14 PEDOMAN MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237./PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.01/2011 MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN 2014, No.1949 15 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan di bidang penataan organisasi telah dirintis sejak tahun 2002 dengan penerapan organisasi modern serta penajaman tugas dan fungsi seluruh unit eselon I. Sejalan dengan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang secara resmi dicanangkan pada tahun 2007, agenda penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan diikuti dengan pola pemeringkatan jabatan, sebagai salah satu wujud transformasi penajaman tugas dan fungsi jabatan, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.01/2007 tentang Peringkat Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan. Dalam perkembangannya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.01/2007 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.01/2008 tentang Peringkat Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan. Pemeringkatan jabatan dirumuskan berdasarkan pembobotan setiap jabatan meliputi know how, problem solving, dan accountability yang menghasilkan 27 peringkat jabatan. Dengan adanya pemeringkatan jabatan tersebut, setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan dapat diketahui klasifikasi peringkatnya, sehingga pegawai yang menduduki jabatan tertentu merupakan pegawai yang dinyatakan memiliki kualifikasi dan standard kompetensi yang dibutuhkan dalam peringkat jabatan tersebut disamping persyaratan administrasi kepegawaian lainnya. Pada Jabatan Struktural, proses penunjukan pemangku jabatan struktural telah menggunakan ketentuan standar kompetensi jabatan dengan melalui penyelenggaraan assessment center bagi pejabat/calon pejabat struktural. Hasil assessment ini direkomendasikan kepada Baperjakat sebagai bahan pertimbangan untuk menempatkan pejabat struktural berdasarkan kredo, “the right man on the right place”, yaitu bahwa setiap orang akan bekerja optimal pada bidang yang sesuai dengan kompetensinya. Sedangkan pada jabatan Pelaksana, hingga saat ini belum menggunakan assessment center sebagai sarana pengamatan kompetensi. Tentu saja hal ini menjadi kendala teknis bagi penetapan Pemangku Jabatan Pelaksana secara terukur, sesuai, dan sepadan. 2014, No.1949 16 Untuk mengatasi problem penetapan pemangku jabatan Pelaksana, secara khusus dibuat suatu pedoman penetapan peringkat jabatan pelaksana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Departemen Keuangan. Peraturan ini sekaligus berlaku sebagai pedoman untuk mengevaluasi hasil penetapan peringkat jabatan pelaksana secara periodik berdasarkan penilaian kinerja pegawai sebagai suatu pendekatan pelaksanaan assessment bagi Pelaksana. Namun dalam implementasinya terjadi permasalahan berkaitan dengan persepsi yang masih rancu mengenai hubungan antara Peringkat Jabatan Pelaksana dengan Kinerja Pelaksana. Implikasinya adalah banyak persoalan pada penerapan pedoman tersebut yang lebih diakibatkan oleh kesalahpahaman. Oleh karena itu, dalam rangka menata kembali manajemen Jabatan Pelaksana terkait dengan Peringkat Jabatan, diperlukan adanya beberapa penyempurnaan pedoman. Pada Pedoman Penetapan Peringkat Jabatan Pelaksana yang telah disempurnakan antara lain dinyatakan secara eksplisit bahwa penilaian capaian kinerja merujuk pada pedoman tersendiri yaitu, Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas bahwa Peringkat Jabatan adalah suatu aspek yang berbeda dengan Tingkat Capaian Kinerja, meskipun dalam proses penilaian Kinerja Pelaksana, keduanya tidak bisa dipisahkan. B. MAKSUD Pedoman Penetapan Peringkat Jabatan ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penataan jabatan pelaksana di seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan. Diharapkan melalui pedoman penetapan peringkat jabatan, seluruh pimpinan unit eselon I dapat membuat kebijakan tentang penataan Jabatan Pelaksana dan penetapan peringkatnya secara rasional dan strategis. Dengan demikian proses penataan jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan upaya komprehensif di bidang organisasasi dan sumber daya manusia karena pada dasarnya proses penataan jabatan Pelaksana membutuhkan pemahaman yang utuh mengenai karakteristik unit, kebutuhan formasi jabatan (jenis dan jumlah), dan standar kompetensi pemangku jabatan Pelaksana (hard skill dan soft skill). Selain itu dengan penataan jabatan pelaksana secara terukur baik kualitas maupun kuantitasnya, maka proses regenerasi di suatu unit menjadi lebih matang sehingga akan menunjang terwujudnya transformasi organisasi yang profesional, amanah, dan tepat arah sebagai cita-cita reformasi birokrasi di bidang penataan organisasi. 2014, No.1949 17 BAB II PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT Pada dasarnya, penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana didasarkan pada kompetensi teknis pelaksana, pangkat dan golongan/ruang, dan formasi jabatan pada unit organisasi yang bersangkutan. Namun untuk pelaksana yang menduduki jabatan pelaksana khusus, penetapan jabatan dan peringkatnya didasarkan pada kompetensi teknis pelaksana, masa kerja, dan formasi jabatan pada unit organisasi yang bersangkutan. Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya, harus melaksanakan tugas sesuai dengan uraian jabatan dan penugasan atasan dalam upaya mewujudkan target dalam kontrak kinerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Nama Jabatan, peringkat jabatan, dan syarat golongan bagi pelaksana adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan. A. PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM
Jabatan dan Peringkat bagi:
1) Bagi CPNS golongan III dan golongan II menggunakan nama jabatan dan peringkat sebagai berikut: 2014, No.1949 18 No. Nama Jabatan Pendidikan/Peringkat Jabatan S2 S1 DIII DI SMA/SMK
2) Nama jabatan bagi CPNS tersebut digunakan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Penggunaan nama jabatan tersebut didasarkan pada formasi yang diajukan oleh masing-masing unit eselon I pada saat rekruitment.
Contoh: Pegawai “A” adalah seorang pemeriksa pajak pelaksana dengan peringkat jabatan 9 dengan golongan/ruang II/c. Yang 2014, No.1949 19 bersangkutan dibebaskan dari jabatan fungsionalnya menjadi pelaksana karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit, maka peringkat jabatannya adalah 8.
Jabatan dan Peringkat bagi:
2014, No.1949 20
Untuk kenaikan peringkat jabatan, terdapat tambahan syarat pendidikan, yaitu bagi pelaksana umum yang telah memperoleh ijazah melalui proses kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut: No. Pendidikan Maksimal Peringkat Jabatan
Bagi yang pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan telah menduduki peringkat yang tidak sesuai dengan pendidikannya, maka kepada Pelaksana Umum yang bersangkutan tidak dapat dinaikkan lagi peringkatnya (peringkat jabatannya tetap), meskipun nilainya memenuhi syarat untuk kenaikan peringkat jabatan. Contoh I: Pelaksana A, pendidikan Diploma I, golongan II/c, peringkat 7, 2014, No.1949 21 memiliki NPKP (SB-SB) Pada tahun 2016, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dinaikkan peringkat jabatannya menjadi 8. Namun, mengingat yang bersangkutan berpendidikan Diploma I, maka peringkat jabatan sesuai syarat pendidikan seharusnya maksimal hanya 6 sehingga kepada yang bersangkutan ditetapkan peringkat jabatannya tetap (7). Contoh II: Pelaksana B, pendidikan Diploma III, gologan II/d peringkat 8, memiliki NPKP (SB-SB). Pada tahun 2015, yang bersangkutan telah memiliki pendidikan Strata1 Pada tahun 2016, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dinaikkan peringkat jabatannya menjadi 9 Meskipun yang bersangkutan telah memiliki pendidikan Strata 1, kenaikan peringkat jabatannya tidak otomatis diberikan peringkat sesuai syarat pendidikan (12), namun tetap mengikuti mekanisme kenaikan peringkat sehingga kepada ybs ditetapkan peringkat jabatannya menjadi 9;
B. Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus
2014, No.1949 22
Jabatan dan Peringkat bagi: Pelaksana sebagaimana dalam butir a,b, c, dan d penetapan jabatan dan peringkatnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun.
Jabatan dan Peringkat bagi:
Untuk kenaikan peringkat jabatan, terdapat tambahan syarat yaitu memenuhi syarat pendidikan yaitu bagi Pelaksana Khusus yang telah memperoleh ijazah melalui proses kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut: No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan dan Maksimal Peringkat Jabatan yang Diberikan S1 DIII DI SMA/SMK
Bagi Pelaksana Khusus yang pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan telah menduduki peringkat yang tidak sesuai dengan pendidikannya, maka kepada Pelaksana Khusus yang bersangkutan tidak dapat dinaikkan lagi peringkatnya (peringkat jabatannya tetap), meskipun telah memenuhi masa kerja pada jabatannya Contoh I: Pelaksana A, pendidikan Diploma I, golongan II/c, menduduki jabatan Sekretaris dengan peringkat 8. Pada tahun 2015, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dinaikkan peringkat jabatannya menjadi 9 karena telah memenuhi masa kerja jabatanya (2 sampai dengan kurang dari 4 tahun). Namun, mengingat yang bersangkutan berpendidikan Diploma I, maka peringkat jabatan yang bersangkutan tetap 8 (karena tidak memenuhi syarat pendidikan). Contoh II: Pelaksana B, pendidikan Diploma III, golongan II/d, menduduki jabatan Ajudan Pejabat Eselon I dengan peringkat 11. Maka peringkat jabatan yang bersangkutan tetap 11 meskipun pendidikan yang dimiliki adalah Diploma III yang seharusnya peringkat jabatannya adalah 10 (sesuai syarat pendidikan).
1) pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan Pelaksana Khusus untuk selanjutnya agar memperhatikan syarat minimal 2014, No.1949 25 pendidikan. 2) tidak diperkenankan mengangkat pelaksana dalam jabatan Bendahara, Sekretaris, Ajudan Menteri/Wamen, Ajudan Pejabat Eselon I, Pengemudi Menteri/Wamen, dengan syarat pendidikan Diploma I dan SMA/SMK karena minimal pendidikan yang dipersyaratkan adalah Diploma III.
C. Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pegawai yang Tugas Belajar
1) untuk yang semula mempunyai peringkat diatas 12, diberikan peringkat 12; 2) untuk yang semula mempunyai peringkat sampai dengan 12, diberikan peringkat yang sama seperti saat yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat fungsional.
1) Pelaksana Tugas Belajar Tk. I untuk peringkat 12; 2) Pelaksana Tugas Belajar Tk. II untuk peringkat 11; 3) Pelaksana Tugas Belajar Tk. III untuk peringkat 10; 4) Pelaksana Tugas Belajar Tk. IV untuk peringkat 9; 5) Pelaksana Tugas Belajar Tk. V untuk peringkat 8; 6) Pelaksana Tugas Belajar Tk. VI untuk peringkat 7; 7) Pelaksana Tugas Belajar Tk. VII untuk peringkat 6; 8) Pelaksana Tugas Belajar Tk. VIII untuk peringkat 5; 9) Pelaksana Tugas Belajar Tk. IX untuk peringkat 4;
2014, No.1949 27 BAB III EVALUASI PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKATNYA Atasan langsung pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksana secara periodik. Periode penilaian pada dasarnya berjangka waktu 1 (satu) tahun. Namun dalam hal terdapat pegawai yang baru pertama kali diberikan peringkat yang telah melaksanakan tugasnya berdasarkan kontrak kinerja paling sedikit 6 (enam) bulan atau lebih dalam tahun berjalan dianggap telah memenuhi satu periode penilaian, kecuali Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkatnya dilakukan atas dasar NPKP sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, sedangkan Evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkatnya dilakukan atas dasar masa kerja. A. Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (NPKP) NPKP adalah prestasi kerja pegawai Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. NPKP diperoleh dengan menjumlahkan Nilai Sasaran Kerja Pegawai (NSKP) dengan Nilai Perilaku (NP) setelah memperhitungkan bobot keduanya. Tata cara penyusunan SKP, penghitungan NSKP dan NP, penghitungan NPKP, dan mekanisme penilaian kinerja pegawai adalah sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. B. Hasil Evaluasi
2014, No.1949 28
2014, No.1949 29 BAB IV PENILAIAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT A. Pejabat Penilai
1) Pejabat Penilai Kantor Pusat terdiri dari: a) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan; c) Seluruh Pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan d) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon I. 2) Khusus pada Inspektorat Jenderal, Pejabat Penilai Kantor Pusat terdiri dari: a) Sekretaris Inspektorat Jenderal, sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon II atasan Pelaksana yang bersangkutan; dan c) Seluruh Pejabat eselon III pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.
1) Pejabat Penilai Instansi Vertikal Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon II: 2014, No.1949 30 a) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan; c) Minimal 2 (dua) orang pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan d) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon II. 2) Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon III : a) Pejabat eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan; c) Minimal 2 (dua) orang pejabat eselon IV lainnya dalam lingkup eselon III yang bersangkutan; dan d) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon III. 3) Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon IV di lingkungan DJP (KP2KP) : a) Pejabat eselon III (Kepala KPP yang menjadi atasannya) sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon IV (Kepala KP2KP) yang bersangkutan; c) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada KPP yang menjadi atasannya. 4) Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon IV di lingkungan DJBC (KPPBC Tipe B): a) Pejabat eselon IV unit yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon V atasan Pelaksana yang bersangkutan; c) Pejabat eselon V yang lainnya dalam lingkup eselon IV yang bersangkutan; dan d) Pejabat eselon V yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon IV.
Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis terdiri dari: 1) Untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon II: 2014, No.1949 31 a) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan; c) Pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan d) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon II. 2) Untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon III: a) Pejabat eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan; c) Pejabat eselon IV lainnya dalam lingkup eselon III yang bersangkutan; dan d) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon III. B. Tata Cara Penilaian
2014, No.1949 32 C. Surat Rekomendasi Pejabat Penilai Pejabat Penilai wajib menyampaikan surat rekomendasi dengan dilampiri Berita Acara Hasil Penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan pelaksana dalam jabatan dan peringkat sesuai ketentuan yang berlaku. Surat rekomendasi dibuat sesuai contoh Surat Rekomendasi Pejabat Penilai sebagaimana format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. D. Hasil Rekomendasi Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus
1) Pelaksana Umum direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi yang harus dipenuhi oleh Pelaksana Umum meliputi: a) kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan; b) syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan; c) telah melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) tahun pada peringkat jabatan yang lama; d) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian; e) memiliki NPKP bernilai Sangat Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut; f) memenuhi syarat pangkat dan golongan/ruang; g) tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan h) syarat pendidikan. 2) Bagi Pelaksana Umum yang sudah memiliki peringkat jabatan karena penetapan peringkat luar biasa sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, peringkat jabatannya masih tetap berlaku. Namun, kepada yang bersangkutan tetap diberlakukan ketentuan syarat pendidikan apabila akan diusulkan untuk mendapat kenaikan peringkat pada periode berikutnya. 2014, No.1949 33 3) Dengan ditiadakannya ketentuan tentang mekanisme kenaikan jabatan dan peringkat luar biasa, maka setelah Peraturan Menteri ini diberlakukan tidak diperkenankan lagi menetapkan kenaikan peringkat luar biasa, dan dengan berlakunya Peraturan Menteri ini semua Peraturan/Keputusan Pimpinan Unit eselon I tentang mekanisme kenaikan peringkat luar biasa batal demi hukum dan tidak dapat digunakan lagi untuk menetapkan kenaikan peringkat luar biasa. 4) Pelaksana yang sedang tugas belajar direkomendasikan naik atau turun atau tetap, setelah memiliki NPKP selama 2 tahun berturut-turut; 5) Pelaksana yang lulus UPKP dan telah memperoleh kenaikan pangkat dan golongan/ruang, direkomendasikan naik pada jabatan dan peringkatnya dalam sidang penilaian pada bulan Januari setelah yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat apabila 1 (satu) periode terakhir memiliki NPKP bernilai Sangat Baik. 6) Bagi pelaksana yang dikenai hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, selama menjalani hukuman disiplin tersebut, pelaksana yang bersangkutan tidak perlu diturunkan jabatan dan peringkatnya dan tetap dilakukan evaluasi.
1) kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan; 2) syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan; 3) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian; 4) memenuhi masa kerja yang dipersyaratkan; 5) tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan 6) syarat pendidikan.
a.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan atau diturunkan; b.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun jabatan dan peringkatnya sudah maksimal pada pangkat dan golongan/ruangnya;
E. Surat Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana
2014, No.1949 35
Apabila Sekretaris unit eselon I dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia berhalangan, ditetapkan oleh pimpinan unit eselon I. 2014, No.1949 36 BAB V PENUTUP Demikian Pedoman Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan ini ditetapkan untuk dilaksanakan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan sebagai bagian dari kebijakan peningkatan manajemen sumber daya manusia yang menjadi salah satu pilar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan. MENTERI KEUANGAN BAMBANG P. S. BRODJONEGORO 2014, No.1949 37 2014, No.1949 38 2014, No.1949 39 2014, No.1949 40 2014, No.1949 41 2014, No.1949 42 2014, No.1949 43 2014, No.1949 44 2014, No.1949 45 2014, No.1949 46 2014, No.1949 47 2014, No.1949 48 2014, No.1949 49 2014, No.1949 50 2014, No.1949 51 2014, No.1949 52 2014, No.1949 53 2014, No.1949 54 2014, No.1949 55 2014, No.1949 56 2014, No.1949 57 2014, No.1949 58 2014, No.1949 59 2014, No.1949 60 2014, No.1949 61 2014, No.1949 62 2014, No.1949 63 2014, No.1949 64 2014, No.1949 65 2014, No.1949 66 2014, No.1949 67 2014, No.1949 68 2014, No.1949 69 2014, No.1949 70 2014, No.1949 71 2014, No.1949 72 2014, No.1949 73 2014, No.1949 74 2014, No.1949 75 2014, No.1949 76 2014, No.1949 77 2014, No.1949 78 2014, No.1949 79 2014, No.1949 80 2014, No.1949 81 2014, No.1949 82
Membuka PDF…