DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.01/2014

Nomor: 237/PMK.01/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, dan mengingat terdapat beberapa perubahan kriteria serta persyaratan dalam

Menetapkan

menetapkan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2013; 2014, No.1949 2

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
1. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 Tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2013; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.01/2011 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelaksana adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional.
2.Dihapus.
3.Dihapus.
4.Dihapus.
5.Dihapus. 2014, No.1949 3
6.Kompetensi teknis pelaksana adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pelaksana yang terkait dengan bidang tugas pekerjaannya.
7.Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas melakukan penilaian atas hasil evaluasi jabatan dan peringkat bagi pelaksana.
8.Pelaksana Tugas Belajar adalah jabatan yang diberikan kepada pelaksana yang mendapatkan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dengan gelar paling sedikit 6 (enam) bulan.
9.Unit Kerja adalah unit kerja eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V di lingkungan Kementerian Keuangan.
10.Periode evaluasi adalah jangka waktu pelaksana dinilai kinerjanya berdasarkan kontrak kinerja pada tahun berjalan.
11.Masa kerja adalah lamanya waktu seseorang menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang dihitung secara kumulatif apabila menduduki jabatan tersebut secara terus menurus dan tidak terputus.
12.Formasi jabatan adalah kebutuhan atas jabatan dan jumlah pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peringkat jabatan pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan.
2.Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 1A sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

(1)Pelaksana terdiri dari:
1. a.Pelaksana Umum;
2. b.Pelaksana Khusus; dan
3. c.Pelaksana Yang Menduduki Jabatan Awak Kapal Patroli.
(2)Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan pangkat dan golongan/ruang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan peringkat jabatan pelaksana termasuk pelaksana yang menduduki jabatan non awak kapal patroli.
(3)Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksana yang menduduki jabatan yang tidak disyaratkan pangkat dan golongan/ruang sebagaimana 2014, No.1949 4 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan peringkat jabatan pelaksana.
(4)Pelaksana Yang Menduduki Jabatan Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksana yang menduduki jabatan sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

3.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum didasarkan pada:
1. a.kompetensi teknis pelaksana;
2. b.pangkat dan golongan/ruang; dan
3. c.formasi jabatan pada unit kerja yang bersangkutan.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Penetapan jabatan dan peringkat bagi jabatan Pelaksana Khusus didasarkan pada:
1. a.kompetensi teknis pelaksana;
2. b.masa kerja; dan
3. c.formasi jabatan pada unit kerja yang bersangkutan.
(5)Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Yang Menduduki Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
(6)Kompetensi teknis Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I masing-masing.
(7)Dihapus.
(8)Penetapan jabatan dan peringkat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berdasarkan pada Pedoman Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. 2014, No.1949 5

4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus terdiri dari:
1. a.penetapan pertama kali; dan
2. b.penetapan kembali; sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) serta menambah satu ayat yakni ayat

(4)sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkat didasarkan pada Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (NPKP).
(1a)Evaluasi Pelaksana Khusus dalam jabatan dan peringkat didasarkan pada masa kerja
(2)NPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada NPKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
(3)NPKP CPNS dapat dijadikan bahan sidang apabila yang bersangkutan sudah diangkat menjadi PNS paling sedikit 6 bulan dalam tahun berjalan Terhitung Mulai Tanggal yang tercantum dalam Surat Keputusan PNS.
(4)Masa kerja CPNS yang menduduki jabatan pelaksana khusus dihitung telah memenuhi masa kerja selama 1 (satu) tahun apabila yang bersangkutan sudah diangkat menjadi PNS paling sedikit 6 bulan dalam tahun berjalan Terhitung Mulai Tanggal yang tercantum dalam Surat Keputusan PNS.

6.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kriteria hasil evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkatnya adalah: 2014, No.1949 6

a.bernilai Sangat Baik, apabila memiliki NPKP 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 120 (seratus dua puluh);
b.bernilai Baik, apabila memiliki NPKP 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu);
c.bernilai Cukup, apabila memiliki NPKP 61 (enam puluh satu) sampai dengan kurang dari 76 (tujuh puluh enam);
d.bernilai Kurang, apabila memiliki NPKP 51 (lima puluh satu) sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu); dan
e.bernilai Buruk, apabila memiliki NPKP 0 (nol) sampai dengan kurang dari 51 (lima puluh satu).
1. 7.Ketentuan Pasal 9 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan oleh Pejabat Penilai sebagai bahan penilaian bagi Pelaksana Umum.
(1a)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1a) digunakan oleh Pejabat Penilai sebagai bahan penilaian bagi Pelaksana Khusus.
(2)Penilaian Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkat dilakukan oleh Pejabat Penilai apabila pelaksana yang bersangkutan telah memiliki hasil evaluasi sebanyak 2 (dua) periode.
(3)Penilaian Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus oleh Pejabat Penilai dilaksanakan melalui mekanisme sidang penilaian yang pelaksanaannya dilakukan paling lambat bulan Januari.
(3a)Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan batas waktu penyampaian hasil evaluasi pelaksana serta pelaksanaan sidang penilaian jabatan dan peringkat pelaksana dalam suatu tahun tertentu.
(4)Hasil sidang penilaian oleh Pejabat Penilai meliputi rekomendasi kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat.
(5)Khusus rekomendasi yang disampaikan oleh Pejabat Penilai instansi vertikal setingkat Pimpinan Unit Eselon III dan Eselon IV perlu dilakukan harmonisasi oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan kantor wilayah yang bersangkutan sebelum ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan peringkat jabatan bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus. 2014, No.1949 7
(6)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat
(4), pejabat yang berwenang menetapkan keputusan mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus.
(7)Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)dibuat dalam masing-masing keputusan, yang meliputi:
1. a.pelaksana yang ditetapkan pertama kali;
2. b.pelaksana yang diterima karena mutasi;
3. c.pelaksana Tugas Belajar dan setelah kembali dari tugas belajar; dan
4. d.pelaksana yang ditetapkan kembali naik/turun/tetap berdasarkan hasil evaluasi;
5. e.dihapus;
6. f.dihapus; yang dituangkan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7a)Dihapus.
(7b)Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan batas waktu penetapan dan pemberlakuan keputusan mengenai penetapan Pelaksana dalam jabatan dan peringkat dalam suatu tahun tertentu.
(8)Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)ditetapkan paling lambat bulan Januari dan disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia paling lambat bulan Februari.
(9)Dihapus.
(10)Hasil evaluasi yang telah digunakan sebagai dasar kenaikan atau penurunan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum tidak dapat digunakan lagi sebagai bahan penilaian oleh Pejabat Penilai.
(11)Hasil evaluasi pada periode kedua yang bernilai Sangat Baik, Cukup, Kurang, atau Buruk yang dinyatakan tetap pada sidang penilaian sebelumnya, digabungkan dengan hasil evaluasi pada 2014, No.1949 8 satu periode evaluasi selanjutnya sebagai dasar penilaian oleh Pejabat Penilai pada sidang penilaian berikutnya.
(12)Keputusan penetapan kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus bersifat final.

8.Ketentuan Pasal 12 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) serta menambah satu ayat yakni ayat (7) sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pelaksana Umum direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;
2. b.syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. c.telah melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) tahun pada peringkat jabatan yang lama;
4. d.tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian;
5. e.memiliki NPKP bernilai Sangat Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut;
6. f.memenuhi syarat pangkat dan golongan/ruang;
7. g.tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan
8. h.syarat pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1a)Pelaksana Khusus direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;
2. b.syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan; 2014, No.1949 9
3. c.tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian;
4. d.memenuhi masa kerja yang dipersyaratkan.
5. e.tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan
6. f.syarat pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Pelaksana Tugas Belajar dapat direkomendasikan naik atau turun atau tetap pada jabatan dan peringkatnya, setelah memiliki NPKP selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(3)Pelaksana Umum yang memperoleh kenaikan pangkat dan golongan/ruang karena lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) atau lulus Tugas Belajar, dapat direkomendasikan kenaikan peringkat jabatannya satu tingkat lebih tinggi, apabila hasil evaluasi pada satu periode evaluasi terakhir bernilai Sangat Baik dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;
2. b.syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. c.tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian;
4. d.tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan
5. e.syarat pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memperoleh kenaikan pangkat dan golongan/ruang pada periode evaluasi yang pertama dan memiliki nilai Sangat Baik, pelaksana yang bersangkutan dinaikkan peringkatnya pada sidang penilaian tahun berikutnya.
(5)Bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memiliki 2 (dua) Periode Evaluasi dan siap untuk disidangkan, serta memperoleh kenaikan pangkat dan golongan/ruang pada periode evaluasi yang kedua, berlaku ketentuan: 2014, No.1949 10
1. a.Pejabat Penilai akan melakukan penilaian atas hasil evaluasi 2 (dua) periode tersebut terlebih dahulu dan kemudian ditetapkan dalam keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum; dan
2. b.pada sidang penilaian tahun berikutnya, pelaksana yang bersangkutan ditetapkan kembali mendapat kenaikan peringkat satu tingkat lebih tinggi sebagai konsekuensi yang bersangkutan naik pangkat dan golongan/ruang karena lulus UPKP atau lulus Tugas Belajar apabila memiliki satu periode evaluasi yang bernilai Sangat Baik.
(6)Dihapus.
(7)Keputusan penetapan hasil sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan berlaku mulai 1 Januari.

9.Ketentuan Pasal 13 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 14 dihapus.
11.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pelaksana Umum direkomendasikan penurunan jabatan dan peringkatnya 1 (satu) tingkat lebih rendah oleh Pejabat Penilai apabila memiliki NPKP bernilai Cukup, Kurang, dan/atau Buruk selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut.
(2)Bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat direkomendasikan kembali oleh Pejabat Penilai penurunan jabatan dan peringkatnya 2 (dua) tingkat lebih rendah apabila NPKP dalam 2 (dua) Periode Evaluasi berikutnya masih bernilai Cukup, Kurang, dan/atau Buruk.

12.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

(1)Pelaksana Umum direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkatnya, apabila:
1. a.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan atau diturunkan; 2014, No.1949 11
2. b.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun jabatan dan peringkatnya sudah maksimal pada pangkat dan golongan/ruangnya;
3. c.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak ada formasi pada jabatan/peringkat yang akan diberikan;
4. d.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak memenuhi syarat minimal pendidikan pada jabatan/peringkat yang akan diberikan;
5. e.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun pada saat sidang penilaian pelaksana yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat; dan
6. f.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak memenuhi kompetesni pada jabatan yang akan diberikan.
(2)Pelaksana Umum yang telah ditetapkan “Tetap” dalam jabatan dan peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinaikkan peringkatnya satu tingkat lebih tinggi setelah yang bersangkutan mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan/ruang, serta memiliki NPKP Sangat Baik selama menunggu kenaikan pangkat.
(3)Pelaksana Umum yang telah ditetapkan “Tetap” dalam jabatan dan peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dinaikkan peringkatnya apabila yang bersangkutan sudah tidak menjalani hukuman disiplin dan selama menjalani hukuman disiplin yang bersangkutan memiliki NPKP Sangat Baik serta direkomendasikan pada sidang penilaian berikutnya.
(4)Pelaksana Khusus direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkatnya, apabila pelaksana yang bersangkutan telah memenuhi masa kerja yang dipersyaratkan, namun pada saat sidang sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.
(5)Pelaksana Khusus yang telah ditetapkan “Tetap” dalam jabatan dan peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinaikkan peringkatnya apabila yang bersangkutan sudah tidak menjalani hukuman disiplin dan selama menjalani hukuman disiplin masa kerja sebagai pelaksana khususnya tetap dihitung selama yang bersangkutan masih menduduki jabatan Pelaksana Khusus. 2014, No.1949 12

13.Ketentuan Pasal 18 dihapus.
14.Ketentuan Pasal 19 dihapus.
15.Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2013 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II
1.Hasil evaluasi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 80/PMK.01/2013 tetap dapat digunakan sebagai bahan sidang penilaian yang dilaksanakan pada Januari 2015.
2.Jabatan dan peringkat bagi pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 80/PMK.01/2013 dinyatakan sah dan tetap berlaku.
3.Dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2014, nama jabatan bagi CPNS menggunakan nama jabatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2014, No.1949 13 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2014 MENTERI KEUANGAN BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY 2014, No.1949 14 PEDOMAN MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237./PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.01/2011 MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN 2014, No.1949 15 Sejalan dengan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang secara resmi dicanangkan pada tahun 2007, agenda penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan diikuti dengan pola pemeringkatan jabatan, sebagai salah satu wujud transformasi penajaman tugas dan fungsi jabatan, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.01/2007 tentang Peringkat Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan. Dalam perkembangannya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.01/2007 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.01/2008 tentang Peringkat Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan. Pemeringkatan jabatan dirumuskan berdasarkan pembobotan setiap jabatan meliputi know how, problem solving, dan accountability yang menghasilkan 27 peringkat jabatan. Dengan adanya pemeringkatan jabatan tersebut, setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan dapat diketahui klasifikasi peringkatnya, sehingga pegawai yang menduduki jabatan tertentu merupakan pegawai yang dinyatakan memiliki kualifikasi dan standard kompetensi yang dibutuhkan dalam peringkat jabatan tersebut disamping persyaratan administrasi kepegawaian lainnya. Pada Jabatan Struktural, proses penunjukan pemangku jabatan struktural telah menggunakan ketentuan standar kompetensi jabatan dengan melalui penyelenggaraan assessment center bagi pejabat/calon pejabat struktural. Hasil assessment ini direkomendasikan kepada Baperjakat sebagai bahan pertimbangan untuk menempatkan pejabat struktural berdasarkan kredo, “the right man on the right place”, yaitu bahwa setiap orang akan bekerja optimal pada bidang yang sesuai dengan kompetensinya. Sedangkan pada jabatan Pelaksana, hingga saat ini belum menggunakan assessment center sebagai sarana pengamatan kompetensi. Tentu saja hal ini menjadi kendala teknis bagi penetapan Pemangku Jabatan Pelaksana secara terukur, sesuai, dan sepadan. 2014, No.1949 16 Untuk mengatasi problem penetapan pemangku jabatan Pelaksana, secara khusus dibuat suatu pedoman penetapan peringkat jabatan pelaksana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Departemen Keuangan. Peraturan ini sekaligus berlaku sebagai pedoman untuk mengevaluasi hasil penetapan peringkat jabatan pelaksana secara periodik berdasarkan penilaian kinerja pegawai sebagai suatu pendekatan pelaksanaan assessment bagi Pelaksana. Namun dalam implementasinya terjadi permasalahan berkaitan dengan persepsi yang masih rancu mengenai hubungan antara Peringkat Jabatan Pelaksana dengan Kinerja Pelaksana. Implikasinya adalah banyak persoalan pada penerapan pedoman tersebut yang lebih diakibatkan oleh kesalahpahaman. Oleh karena itu, dalam rangka menata kembali manajemen Jabatan Pelaksana terkait dengan Peringkat Jabatan, diperlukan adanya beberapa penyempurnaan pedoman. Pada Pedoman Penetapan Peringkat Jabatan Pelaksana yang telah disempurnakan antara lain dinyatakan secara eksplisit bahwa penilaian capaian kinerja merujuk pada pedoman tersendiri yaitu, Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas bahwa Peringkat Jabatan adalah suatu aspek yang berbeda dengan Tingkat Capaian Kinerja, meskipun dalam proses penilaian Kinerja Pelaksana, keduanya tidak bisa dipisahkan. B. MAKSUD Pedoman Penetapan Peringkat Jabatan ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penataan jabatan pelaksana di seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan. Diharapkan melalui pedoman penetapan peringkat jabatan, seluruh pimpinan unit eselon I dapat membuat kebijakan tentang penataan Jabatan Pelaksana dan penetapan peringkatnya secara rasional dan strategis. Dengan demikian proses penataan jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan upaya komprehensif di bidang organisasasi dan sumber daya manusia karena pada dasarnya proses penataan jabatan Pelaksana membutuhkan pemahaman yang utuh mengenai karakteristik unit, kebutuhan formasi jabatan (jenis dan jumlah), dan standar kompetensi pemangku jabatan Pelaksana (hard skill dan soft skill). Selain itu dengan penataan jabatan pelaksana secara terukur baik kualitas maupun kuantitasnya, maka proses regenerasi di suatu unit menjadi lebih matang sehingga akan menunjang terwujudnya transformasi organisasi yang profesional, amanah, dan tepat arah sebagai cita-cita reformasi birokrasi di bidang penataan organisasi. 2014, No.1949 17 Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya, harus melaksanakan tugas sesuai dengan uraian jabatan dan penugasan atasan dalam upaya mewujudkan target dalam kontrak kinerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Nama Jabatan, peringkat jabatan, dan syarat golongan bagi pelaksana adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan. A. PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM
1.Penetapan Jabatan dan Peringkat untuk Pertama Kali Pelaksana Umum yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali meliputi:

a.Calon Pegawai Negeri Sipil/pegawai pindahan dari luar Kementerian Keuangan yang belum mempunyai jabatan dan peringkat dan menduduki jabatan Pelaksana Umum;
b.Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatannya dan menjadi Pelaksana Umum;
c.Pelaksana Umum /Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dipekerjakan/diperbantukan yang belum memperoleh jabatan dan peringkat dan kemudian kembali ke Kementerian Keuangan menjadi Pelaksana Umum. Jabatan dan Peringkat bagi:
a.Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir a, peringkatnya ditetapkan sebagai berikut: 1) Bagi CPNS golongan III dan golongan II menggunakan nama jabatan dan peringkat sebagai berikut: 2014, No.1949 18 No. Nama Jabatan Pendidikan/Peringkat Jabatan S2 S1 DIII DI SMA/SMK
1. 1.Analis Anggaran 9 8 - - -
2. 2.Analis Pajak 9 8 - - -
3. 3.Analis Bea dan Cukai 9 8 - - -
4. 4.Analis Aset Negara 9 8 - - -
5. 5.Analis Fiskal 9 8 - - -
6. 6.Penata Keuangan 9 8 - - -
7. 7.Mualim Ketentuan peringkat jabatan bagi CPNS diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur Jabatan dan Peringkat Bagi Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli
8. 8.Juru Motor
9. 9.Juru Mudi
10. 10.Juru Minyak
11. 11.Kelasi Kapal
12. 12.Operator X-Ray - - - - 4
13. 13.Verifikator Anggaran - - 6 4 -
14. 14.Verifikator Pajak - - 6 4 -
15. 15.Verifikator Bea dan Cukai - - 6 4 -
16. 16.Verifikator Aset Negara - - 6 4 -
17. 17.Verifikator Keuangan - - 6 4 -
18. 18.Administrator Persuratan - - - - 4 2) Nama jabatan bagi CPNS tersebut digunakan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Penggunaan nama jabatan tersebut didasarkan pada formasi yang diajukan oleh masing-masing unit eselon I pada saat rekruitment.
b.Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir b, ditetapkan peringkat maksimal pada golongannya, tetapi tidak boleh melebihi grading terakhir pada jafungnya. Contoh: Pegawai “A” adalah seorang pemeriksa pajak pelaksana dengan peringkat jabatan 9 dengan golongan/ruang II/c. Yang 2014, No.1949 19 bersangkutan dibebaskan dari jabatan fungsionalnya menjadi pelaksana karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit, maka peringkat jabatannya adalah 8.
c.Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 c, ditetapkan 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan ruangnya.
1. 2.Penetapan Kembali dalam Jabatan dan Peringkatnya Pelaksana Umum yang ditetapkan kembali dalam jabatan dan peringkatnya meliputi:
a.Pelaksana Umum yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi Pelaksana Umum;
b.Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dimutasi antar unit organisasi menjadi Pelaksana Umum;
c.Pelaksana Umum yang mengalami kenaikan/penurunan jabatan dan peringkat berdasarkan hasil penilaian;
d.Pelaksana Umum yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat kemudian diperbantukan/dipekerjakan dan kembali ke Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Umum;
e.Pelaksana Khusus/ kelompok jabatan awak kapal patroli yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat kemudian diperbantukan/dipekerjakan dan kembali ke Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Umum;
f.Pelaksana Umum /Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang mengambil cuti di luar tanggungan negara kemudian kembali ke Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Umum. Jabatan dan Peringkat bagi:
a.Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir a, ditetapkan pada peringkat jabatan sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan dan formasi jabatan yang ada pada unit baru tersebut tetapi tidak melebihi peringkat jabatan sebelum dimutasi.
b.Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir b, ditetapkan dengan memperhatikan pangkat dan golongan/ruang, kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatan yang akan diberikan, formasi jabatan, dan syarat minimal pendidikan (tidak harus sama dengan peringkat sebelumnya); 2014, No.1949 20
c.Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir c, ditetapkan kembali sesuai dengan pangkat dan golongan/ruang, kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatan yang akan diberikan, formasi jabatan yang ada dengan mempertimbangkan jabatan dan peringkat terakhir dan ditetapkan melalui mekanisme sidang penilaian; Untuk kenaikan peringkat jabatan, terdapat tambahan syarat pendidikan, yaitu bagi pelaksana umum yang telah memperoleh ijazah melalui proses kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut: No. Pendidikan Maksimal Peringkat Jabatan
1. 1.Strata 1 12
2. 2.Diploma III 10
3. 3.Diploma I/SMA 6
4. 4.SMP 3 Adapun pendidikan yang diakui bagi pelaksana berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.Bagi pelaksana yang mengikuti pendidikan di luar kedinasan, maka pendidikan tersebut akan diakui apabila yang bersangkutan telah memperoleh izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan dan telah lulus dari pendidikan di luar kedinasannya serta menyampaikan laporan telah selesai mengikuti pendidikan di luar kedinasan kepada pejabat yang berwenang memberikan izin;
b.Bagi pelaksana yang melaksanakan tugas belajar, maka pendidikan tersebut akan diakui apabila yang bersangkutan telah memperoleh surat tugas belajar dan telah lulus tugas belajarnya serta menyampaikan laporan telah selesai studi kepada pejabat yang berwenang. Bagi yang pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan telah menduduki peringkat yang tidak sesuai dengan pendidikannya, maka kepada Pelaksana Umum yang bersangkutan tidak dapat dinaikkan lagi peringkatnya (peringkat jabatannya tetap), meskipun nilainya memenuhi syarat untuk kenaikan peringkat jabatan. Contoh I: Pelaksana A, pendidikan Diploma I, golongan II/c, peringkat 7, 2014, No.1949 21 memiliki NPKP (SB-SB) Pada tahun 2016, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dinaikkan peringkat jabatannya menjadi 8. Namun, mengingat yang bersangkutan berpendidikan Diploma I, maka peringkat jabatan sesuai syarat pendidikan seharusnya maksimal hanya 6 sehingga kepada yang bersangkutan ditetapkan peringkat jabatannya tetap (7). Contoh II: Pelaksana B, pendidikan Diploma III, gologan II/d peringkat 8, memiliki NPKP (SB-SB). Pada tahun 2015, yang bersangkutan telah memiliki pendidikan Strata1 Pada tahun 2016, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dinaikkan peringkat jabatannya menjadi 9 Meskipun yang bersangkutan telah memiliki pendidikan Strata 1, kenaikan peringkat jabatannya tidak otomatis diberikan peringkat sesuai syarat pendidikan (12), namun tetap mengikuti mekanisme kenaikan peringkat sehingga kepada ybs ditetapkan peringkat jabatannya menjadi 9;
d.Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir d, ditetapkan peringkat jabatannya sama dengan peringkat jabatan sebelum yang bersangkutan dipekerjakan/diperbantukan;
e.Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir e, ditetapkan dengan memperhatikan pangkat dan golongan/ruang, kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatan yang akan diberikan, formasi jabatan, dan syarat minimal pendidikan (tidak harus sama dengan peringkat sebelumnya);
f.Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir f, ditetapkan 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan/ruangnya. B. Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus
1. 1.Penetapan jabatan dan peringkat untuk pertama kali Pelaksana Khusus yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali meliputi:
a.CPNS/pegawai pindahan dari luar Kementerian Keuangan yang pertama kali menduduki jabatan Pelaksana Khusus;
b.Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatannya dan menjadi Pelaksana khusus; 2014, No.1949 22
c.Pelaksana Umum/Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dipekerjakan/diperbantukan yang belum memperoleh jabatan dan peringkat dan kemudian kembali ke Kementerian Keuangan menjadi Pelaksana Khusus; Jabatan dan Peringkat bagi: Pelaksana sebagaimana dalam butir a,b, c, dan d penetapan jabatan dan peringkatnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun.
1. 2.Penetapan kembali dalam jabatan dan peringkatnya Pelaksana khusus yang ditetapkan kembali jabatan dan peringkatnya meliputi:
a.Pelaksana Umum/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi pelaksana khusus;
b.Pelaksana Khusus yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan menduduki jabatan pelaksana khusus yang sama;
c.Pelaksana Khusus yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan menduduki jabatan pelaksana khusus yang berbeda;
d.Pelaksana Khusus /kelompok jabatan awak kapal patroli yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat kemudian diperbantukan/dipekerjakan dan kembali ke Kementerian Keuangan yang menduduki jabatan pelaksana khusus;
e.Pelaksana Khusus yang telah memenuhi syarat masa kerja untuk kenaikan jabatan dan peringkat sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
f.Pelaksana Umum/Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang mengambil cuti di luar tanggungan negara kemudian kembali ke Kementerian Keuangan menjadi pelaksana dengan jabatan pelaksana khusus. Jabatan dan Peringkat bagi:
a.Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir a, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun dan 2014, No.1949 23 memperhatikan syarat minimal pendidikan;
b.Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir b, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan yang sama dengan peringkat jabatan sebelum dimutasi;
c.Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir c, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun dan memperhatikan syarat minimal pendidikan;
d.Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir d, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun dan memperhatikan syarat minimal pendidikan;
e.Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir e, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat jabatan bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan; Untuk kenaikan peringkat jabatan, terdapat tambahan syarat yaitu memenuhi syarat pendidikan yaitu bagi Pelaksana Khusus yang telah memperoleh ijazah melalui proses kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut: No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan dan Maksimal Peringkat Jabatan yang Diberikan S1 DIII DI SMA/SMK
1. 1.Bendahara 11 10 - -
2. 2.Sekretaris Menteri/Wamen 12 10 - - Sekretaris Pejabat Eselon I 11 10 - - Sekretaris Pejabat Eselon II 10 10 - - Sekretaris Pejabat Eselon III (kantor vertikal) 10 10 - -
3. 3.Pengemudi Jemputan 10 10 6 6 2014, No.1949 24 No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan dan Peringkat Jabatan yang Diberikan S1 DIII DI SMA/SMK
4. 1.Ajudan Menteri/Wamen 12 10 - - Ajudan Pejabat Eselon I 11 10 - -
5. 2.Pengemudi Menteri/Wamen 12 10 - - Pengemudi Pejabat Eselon I 11 10 6 6 Pengemudi Pejabat Eselon II 10 10 6 6 Adapun pendidikan yang diakui bagi pelaksana khusus berlaku ketentuan sebagaimana pada pelaksana umum. Bagi Pelaksana Khusus yang pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan telah menduduki peringkat yang tidak sesuai dengan pendidikannya, maka kepada Pelaksana Khusus yang bersangkutan tidak dapat dinaikkan lagi peringkatnya (peringkat jabatannya tetap), meskipun telah memenuhi masa kerja pada jabatannya Contoh I: Pelaksana A, pendidikan Diploma I, golongan II/c, menduduki jabatan Sekretaris dengan peringkat 8. Pada tahun 2015, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dinaikkan peringkat jabatannya menjadi 9 karena telah memenuhi masa kerja jabatanya (2 sampai dengan kurang dari 4 tahun). Namun, mengingat yang bersangkutan berpendidikan Diploma I, maka peringkat jabatan yang bersangkutan tetap 8 (karena tidak memenuhi syarat pendidikan). Contoh II: Pelaksana B, pendidikan Diploma III, golongan II/d, menduduki jabatan Ajudan Pejabat Eselon I dengan peringkat 11. Maka peringkat jabatan yang bersangkutan tetap 11 meskipun pendidikan yang dimiliki adalah Diploma III yang seharusnya peringkat jabatannya adalah 10 (sesuai syarat pendidikan).
f.Bagi Pelaksana Khusus yang akan diangkat setelah Peraturan Menteri ini diberlakukan, maka pengangkatannya mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1) pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan Pelaksana Khusus untuk selanjutnya agar memperhatikan syarat minimal 2014, No.1949 25 pendidikan. 2) tidak diperkenankan mengangkat pelaksana dalam jabatan Bendahara, Sekretaris, Ajudan Menteri/Wamen, Ajudan Pejabat Eselon I, Pengemudi Menteri/Wamen, dengan syarat pendidikan Diploma I dan SMA/SMK karena minimal pendidikan yang dipersyaratkan adalah Diploma III.
g.Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir f, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peringkat jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun dan memperhatikan syarat minimal pendidikan.
h.Khusus bagi CPNS, selama menduduki jabatan pelaksana khusus, masa kerja sebagai pelaksana khusus tidak dihitung sampai yang bersangkutan menjadi PNS. C. Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pegawai yang Tugas Belajar
1. 1.Pegawai yang menduduki jabatan struktural yang melaksanakan tugas belajar paling sedikit 6 (enam) bulan, jabatan dan peringkatnya ditetapkan pada peringkat jabatan pelaksana tertinggi yaitu 12 (dua belas), berlaku mulai pada bulan pertama saat melaksanakan tugas belajar.
2. 2.Pegawai yang menduduki jabatan fungsional atau pelaksana yang melaksanakan tugas belajar paling sedikit 6 (enam) bulan, jabatan dan peringkatnya ditetapkan sebagai berikut:
a.bagi pelaksana diberikan peringkat yang sama, berlaku mulai pada bulan pertama saat melaksanakan tugas belajar;
b.bagi pelaksana khusus ditetapkan dengan memperhatikan pangkat dan golongan/ruang, kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatan yang akan diberikan, dan formasi jabatan (tidak harus sama dengan peringkat sebelumnya);
c.bagi pejabat fungsional: 1) untuk yang semula mempunyai peringkat diatas 12, diberikan peringkat 12; 2) untuk yang semula mempunyai peringkat sampai dengan 12, diberikan peringkat yang sama seperti saat yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat fungsional.
1. 3.Bagi Pejabat Fungsional yang antara pangkat dan golongan/ruang tidak setara dengan peringkat maksimal sebagaimana diatur Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang peringkat jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan dan 2014, No.1949 26 melaksanakan Tugas Belajar, dapat diberikan peringkat yang tidak sesuai dengan ketentuan peringkat maksimal pada pangkat dan golongan/ruang.
2. 4.Bagi pejabat fungsional yang peringkatnya lebih tinggi daripada peringkat maksimal pada golongannya, ketika ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Belajar, dikecualikan untuk tidak di sidangkan pada setiap 2 periode evaluasi.
3. 5.Bagi Pejabat Struktural dan Fungsional yang memiliki peringkat diatas 12, karena diberikan peringkat 12 pada saat Tugas Belajar, maka pegawai yang bersangkutan dikecualikan untuk tidak di sidangkan pada setiap 2 periode evaluasi.
4. 6.Jabatan yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar adalah: 1) Pelaksana Tugas Belajar Tk. I untuk peringkat 12; 2) Pelaksana Tugas Belajar Tk. II untuk peringkat 11; 3) Pelaksana Tugas Belajar Tk. III untuk peringkat 10; 4) Pelaksana Tugas Belajar Tk. IV untuk peringkat 9; 5) Pelaksana Tugas Belajar Tk. V untuk peringkat 8; 6) Pelaksana Tugas Belajar Tk. VI untuk peringkat 7; 7) Pelaksana Tugas Belajar Tk. VII untuk peringkat 6; 8) Pelaksana Tugas Belajar Tk. VIII untuk peringkat 5; 9) Pelaksana Tugas Belajar Tk. IX untuk peringkat 4;
5. 7.Bagi Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan berlaku ketentuan sebagai ditetapkan kembali peringkat jabatannya sama dengan peringkat terakhir yang dimiliki pada saat kembali dari tugas belajar dan diberikan nama jabatan pelaksana yang sesuai dengan formasi jabatan yang ada;
6. 8.Jabatan dan peringkat bagi pelaksana tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan peringkat jabatan. 2014, No.1949 27 Evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkatnya dilakukan atas dasar NPKP sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, sedangkan Evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkatnya dilakukan atas dasar masa kerja. A. Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (NPKP) NPKP adalah prestasi kerja pegawai Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. NPKP diperoleh dengan menjumlahkan Nilai Sasaran Kerja Pegawai (NSKP) dengan Nilai Perilaku (NP) setelah memperhitungkan bobot keduanya. Tata cara penyusunan SKP, penghitungan NSKP dan NP, penghitungan NPKP, dan mekanisme penilaian kinerja pegawai adalah sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. B. Hasil Evaluasi
7. 1.Kriteria hasil evaluasi adalah sebagai berikut:
a.Sangat Baik, apabila memiliki NPKP 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 120 (seratus dua puluh);
b.Baik, apabila memiliki NPKP 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu);
c.Cukup, apabila memiliki NPKP 61 (enam puluh satu) sampai dengan kurang dari 76 (tujuh puluh enam);
d.Kurang, apabila memiliki NPKP 51 (lima puluh satu) sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu); dan
e.Buruk, apabila memiliki NPKP 0 (nol) sampai dengan kurang dari 51 (lima puluh satu).
1. 2.Hasil evaluasi bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh :
a.Pejabat Penilai;
b.Pejabat yang menangani kepegawaian; 2014, No.1949 28
c.Atasan langsung;
d.Pegawai yang dinilai.
1. 3.Terhadap hasil evaluasi, berlaku ketentuan:
a.Atasan langsung pelaksana menyampaikan kepada pimpinan unit organisasi pelaksana yang bersangkutan secara berjenjang;
b.Monitoring capaian hasil evaluasi sementara disimpan oleh atasan langsung untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan penilaian pada akhir periode;
c.Hasil evaluasi disampaikan kepada pejabat yang menangani kepegawaian selambat-lambatnya minggu kedua bulan Januari;
d.Pejabat yang menangani bidang kepegawaian menyampaikan hasil evaluasi periode pertama dan hasil evaluasi periode kedua kepada pejabat penilai untuk digunakan sebagai bahan sidang penilaian.
1. 4.Hasil evaluasi bagi pelaksana yang mengalami mutasi dan belum digunakan sebagai dasar penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian pada unit yang baru.
2. 5.Pelaksana yang mengambil cuti di luar tanggungan negara tidak dilakukan penilaian, sehingga hasil evaluasi sebelum yang bersangkutan cuti tidak diakui. 2014, No.1949 29
3. 1.Pejabat Penilai melakukan penilaian atas hasil evaluasi.
4. 2.Dalam rangka penilaian, Pejabat Penilai mempunyai tugas sebagai berikut:
a.melakukan penilaian atas hasil evaluasi yang disampaikan oleh pimpinan unit yang menangani kepegawaian;
b.melakukan penilaian terhadap Pelaksana yang baru dimutasi antar unit eselon II;
c.merekomendasikan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.
1. 3.Penilaian untuk pelaksana pada:
a.Kantor Pusat, dilakukan oleh Pejabat Penilai Kantor Pusat; 1) Pejabat Penilai Kantor Pusat terdiri dari: a) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan; c) Seluruh Pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan d) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon I. 2) Khusus pada Inspektorat Jenderal, Pejabat Penilai Kantor Pusat terdiri dari: a) Sekretaris Inspektorat Jenderal, sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon II atasan Pelaksana yang bersangkutan; dan c) Seluruh Pejabat eselon III pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.
b.Instansi Vertikal, dilakukan oleh Pejabat Penilai Instansi Vertikal; 1) Pejabat Penilai Instansi Vertikal Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon II: 2014, No.1949 30 a) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan; c) Minimal 2 (dua) orang pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan d) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon II. 2) Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon III : a) Pejabat eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan; c) Minimal 2 (dua) orang pejabat eselon IV lainnya dalam lingkup eselon III yang bersangkutan; dan d) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon III. 3) Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon IV di lingkungan DJP (KP2KP) : a) Pejabat eselon III (Kepala KPP yang menjadi atasannya) sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon IV (Kepala KP2KP) yang bersangkutan; c) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada KPP yang menjadi atasannya. 4) Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon IV di lingkungan DJBC (KPPBC Tipe B): a) Pejabat eselon IV unit yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon V atasan Pelaksana yang bersangkutan; c) Pejabat eselon V yang lainnya dalam lingkup eselon IV yang bersangkutan; dan d) Pejabat eselon V yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon IV.
c.Unit Pelaksana Teknis, dilakukan oleh Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis. Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis terdiri dari: 1) Untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon II: 2014, No.1949 31 a) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan; c) Pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan d) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon II. 2) Untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon III: a) Pejabat eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan; c) Pejabat eselon IV lainnya dalam lingkup eselon III yang bersangkutan; dan d) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon III. B. Tata Cara Penilaian
1. 1.Pejabat Penilai melakukan sidang penilaian 1 (satu) tahun sekali atas hasil evaluasi.
2. 2.Sidang penilaian dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 50% + 1 dari jumlah Pejabat Penilai.
3. 3.Pejabat Penilai melakukan penilaian atas hasil evaluasi dalam sidang penilaian.
4. 4.Hasil sidang penilaian oleh Pejabat Penilai dituangkan dalam format dan contoh Berita Acara Hasil Penilaian dan Lampiran Berita Acara Hasil Penilaian sebagaimana format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
5. 5.Berdasarkan hasil sidang penilaian, Pejabat Penilai menyusun surat rekomendasi penetapan pelaksana untuk:
a.Kenaikan jabatan dan peringkat;
b.Penurunan jabatan dan peringkat; atau
c.Tetap pada jabatan dan peringkatnya bagi pelaksana yang telah dinilai.
1. 6.Lembar asli hasil evaluasi yang telah dilakukan penilaian disimpan dalam dosir pegawai yang bersangkutan, bersifat rahasia, dan tidak dapat diakses oleh siapapun kecuali pejabat yang menangani kepegawaian pada unit tersebut dan Pejabat Penilai. 2014, No.1949 32 C. Surat Rekomendasi Pejabat Penilai Pejabat Penilai wajib menyampaikan surat rekomendasi dengan dilampiri Berita Acara Hasil Penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan pelaksana dalam jabatan dan peringkat sesuai ketentuan yang berlaku. Surat rekomendasi dibuat sesuai contoh Surat Rekomendasi Pejabat Penilai sebagaimana format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. D. Hasil Rekomendasi Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus
2. 1.Rekomendasi Kenaikan Jabatan dan Peringkat
a.Pelaksana Umum 1) Pelaksana Umum direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi yang harus dipenuhi oleh Pelaksana Umum meliputi: a) kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan; b) syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan; c) telah melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) tahun pada peringkat jabatan yang lama; d) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian; e) memiliki NPKP bernilai Sangat Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut; f) memenuhi syarat pangkat dan golongan/ruang; g) tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan h) syarat pendidikan. 2) Bagi Pelaksana Umum yang sudah memiliki peringkat jabatan karena penetapan peringkat luar biasa sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, peringkat jabatannya masih tetap berlaku. Namun, kepada yang bersangkutan tetap diberlakukan ketentuan syarat pendidikan apabila akan diusulkan untuk mendapat kenaikan peringkat pada periode berikutnya. 2014, No.1949 33 3) Dengan ditiadakannya ketentuan tentang mekanisme kenaikan jabatan dan peringkat luar biasa, maka setelah Peraturan Menteri ini diberlakukan tidak diperkenankan lagi menetapkan kenaikan peringkat luar biasa, dan dengan berlakunya Peraturan Menteri ini semua Peraturan/Keputusan Pimpinan Unit eselon I tentang mekanisme kenaikan peringkat luar biasa batal demi hukum dan tidak dapat digunakan lagi untuk menetapkan kenaikan peringkat luar biasa. 4) Pelaksana yang sedang tugas belajar direkomendasikan naik atau turun atau tetap, setelah memiliki NPKP selama 2 tahun berturut-turut; 5) Pelaksana yang lulus UPKP dan telah memperoleh kenaikan pangkat dan golongan/ruang, direkomendasikan naik pada jabatan dan peringkatnya dalam sidang penilaian pada bulan Januari setelah yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat apabila 1 (satu) periode terakhir memiliki NPKP bernilai Sangat Baik. 6) Bagi pelaksana yang dikenai hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, selama menjalani hukuman disiplin tersebut, pelaksana yang bersangkutan tidak perlu diturunkan jabatan dan peringkatnya dan tetap dilakukan evaluasi.
b.Pelaksana Khusus Pelaksana Khusus direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan; 2) syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan; 3) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian; 4) memenuhi masa kerja yang dipersyaratkan; 5) tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan 6) syarat pendidikan.
1. 2.Rekomendasi Penurunan Jabatan dan Peringkat
a.Pelaksana Umum direkomendasikan penurunan jabatan dan 2014, No.1949 34 peringkatnya 1 (satu) tingkat lebih rendah oleh Pejabat Penilai apabila memiliki NPKP bernilai Cukup, Kurang, dan/atau Buruk selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut.
b.Bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada butir a, dapat direkomendasikan kembali oleh Pejabat Penilai penurunan jabatan dan peringkatnya 2 (dua) tingkat lebih rendah apabila NPKP dalam 2 (dua) Periode Evaluasi berikutnya masih bernilai Cukup, Kurang, dan/atau Buruk.
1. 3.Rekomendasi Tetap pada Jabatan dan Peringkatnya Pelaksana direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkatnya, apabila: a.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan atau diturunkan; b.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun jabatan dan peringkatnya sudah maksimal pada pangkat dan golongan/ruangnya;
c.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak ada formasi pada jabatan/peringkat yang akan diberikan; dan d.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak memenuhi syarat minimal pendidikan pada jabatan/peringkat yang akan diberikan;
e.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun pada saat sidang penilaian pelaksana yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
f.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak memenuhi kompetesni pada jabatan yang akan diberikan. E. Surat Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana
1. 1.Berdasarkan hasil rekomendasi, pejabat yang berwenang akan menetapkan Keputusan mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana sesuai dengan format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
2. 2.Pejabat yang berwenang menetapkan adalah pimpinan unit eselon II atas nama pimpinan unit eselon I.
3. 3.Dalam hal pejabat yang berwenang berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka untuk: 2014, No.1949 35
a.Kantor Wilayah atau UPT, ditetapkan oleh Sekretaris unit eselon I;
b.Pimpinan unit eselon II pada Kantor Pusat, ditetapkan oleh Sekretaris unit eselon I;
c.Pimpinan unit eselon II pada Kantor Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, ditetapkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia; Apabila Sekretaris unit eselon I dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia berhalangan, ditetapkan oleh pimpinan unit eselon I. 2014, No.1949 36 MENTERI KEUANGAN BAMBANG P. S. BRODJONEGORO 2014, No.1949 37 2014, No.1949 38 2014, No.1949 39 2014, No.1949 40 2014, No.1949 41 2014, No.1949 42 2014, No.1949 43 2014, No.1949 44 2014, No.1949 45 2014, No.1949 46 2014, No.1949 47 2014, No.1949 48 2014, No.1949 49 2014, No.1949 50 2014, No.1949 51 2014, No.1949 52 2014, No.1949 53 2014, No.1949 54 2014, No.1949 55 2014, No.1949 56 2014, No.1949 57 2014, No.1949 58 2014, No.1949 59 2014, No.1949 60 2014, No.1949 61 2014, No.1949 62 2014, No.1949 63 2014, No.1949 64 2014, No.1949 65 2014, No.1949 66 2014, No.1949 67 2014, No.1949 68 2014, No.1949 69 2014, No.1949 70 2014, No.1949 71 2014, No.1949 72 2014, No.1949 73 2014, No.1949 74 2014, No.1949 75 2014, No.1949 76 2014, No.1949 77 2014, No.1949 78 2014, No.1949 79 2014, No.1949 80 2014, No.1949 81 2014, No.1949 82

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, dan mengingat terdapat beberapa perubahan kriteria serta persyaratan dalam

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
1. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 Tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2013; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.01/2011 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelaksana adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional.
2.Dihapus.
3.Dihapus.
4.Dihapus.
5.Dihapus. 2014, No.1949 3
6.Kompetensi teknis pelaksana adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pelaksana yang terkait dengan bidang tugas pekerjaannya.
7.Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas melakukan penilaian atas hasil evaluasi jabatan dan peringkat bagi pelaksana.
8.Pelaksana Tugas Belajar adalah jabatan yang diberikan kepada pelaksana yang mendapatkan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dengan gelar paling sedikit 6 (enam) bulan.
9.Unit Kerja adalah unit kerja eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V di lingkungan Kementerian Keuangan.
10.Periode evaluasi adalah jangka waktu pelaksana dinilai kinerjanya berdasarkan kontrak kinerja pada tahun berjalan.
11.Masa kerja adalah lamanya waktu seseorang menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang dihitung secara kumulatif apabila menduduki jabatan tersebut secara terus menurus dan tidak terputus.
12.Formasi jabatan adalah kebutuhan atas jabatan dan jumlah pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peringkat jabatan pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan.
2.Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 1A sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

(1)Pelaksana terdiri dari:
1. a.Pelaksana Umum;
2. b.Pelaksana Khusus; dan
3. c.Pelaksana Yang Menduduki Jabatan Awak Kapal Patroli.
(2)Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan pangkat dan golongan/ruang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan peringkat jabatan pelaksana termasuk pelaksana yang menduduki jabatan non awak kapal patroli.
(3)Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksana yang menduduki jabatan yang tidak disyaratkan pangkat dan golongan/ruang sebagaimana 2014, No.1949 4 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan peringkat jabatan pelaksana.
(4)Pelaksana Yang Menduduki Jabatan Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksana yang menduduki jabatan sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

3.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum didasarkan pada:
1. a.kompetensi teknis pelaksana;
2. b.pangkat dan golongan/ruang; dan
3. c.formasi jabatan pada unit kerja yang bersangkutan.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Penetapan jabatan dan peringkat bagi jabatan Pelaksana Khusus didasarkan pada:
1. a.kompetensi teknis pelaksana;
2. b.masa kerja; dan
3. c.formasi jabatan pada unit kerja yang bersangkutan.
(5)Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Yang Menduduki Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
(6)Kompetensi teknis Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I masing-masing.
(7)Dihapus.
(8)Penetapan jabatan dan peringkat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berdasarkan pada Pedoman Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. 2014, No.1949 5

4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus terdiri dari:
1. a.penetapan pertama kali; dan
2. b.penetapan kembali; sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) serta menambah satu ayat yakni ayat

(4)sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkat didasarkan pada Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (NPKP).
(1a)Evaluasi Pelaksana Khusus dalam jabatan dan peringkat didasarkan pada masa kerja
(2)NPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada NPKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
(3)NPKP CPNS dapat dijadikan bahan sidang apabila yang bersangkutan sudah diangkat menjadi PNS paling sedikit 6 bulan dalam tahun berjalan Terhitung Mulai Tanggal yang tercantum dalam Surat Keputusan PNS.
(4)Masa kerja CPNS yang menduduki jabatan pelaksana khusus dihitung telah memenuhi masa kerja selama 1 (satu) tahun apabila yang bersangkutan sudah diangkat menjadi PNS paling sedikit 6 bulan dalam tahun berjalan Terhitung Mulai Tanggal yang tercantum dalam Surat Keputusan PNS.

6.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kriteria hasil evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkatnya adalah: 2014, No.1949 6

a.bernilai Sangat Baik, apabila memiliki NPKP 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 120 (seratus dua puluh);
b.bernilai Baik, apabila memiliki NPKP 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu);
c.bernilai Cukup, apabila memiliki NPKP 61 (enam puluh satu) sampai dengan kurang dari 76 (tujuh puluh enam);
d.bernilai Kurang, apabila memiliki NPKP 51 (lima puluh satu) sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu); dan
e.bernilai Buruk, apabila memiliki NPKP 0 (nol) sampai dengan kurang dari 51 (lima puluh satu).
1. 7.Ketentuan Pasal 9 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan oleh Pejabat Penilai sebagai bahan penilaian bagi Pelaksana Umum.
(1a)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1a) digunakan oleh Pejabat Penilai sebagai bahan penilaian bagi Pelaksana Khusus.
(2)Penilaian Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkat dilakukan oleh Pejabat Penilai apabila pelaksana yang bersangkutan telah memiliki hasil evaluasi sebanyak 2 (dua) periode.
(3)Penilaian Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus oleh Pejabat Penilai dilaksanakan melalui mekanisme sidang penilaian yang pelaksanaannya dilakukan paling lambat bulan Januari.
(3a)Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan batas waktu penyampaian hasil evaluasi pelaksana serta pelaksanaan sidang penilaian jabatan dan peringkat pelaksana dalam suatu tahun tertentu.
(4)Hasil sidang penilaian oleh Pejabat Penilai meliputi rekomendasi kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat.
(5)Khusus rekomendasi yang disampaikan oleh Pejabat Penilai instansi vertikal setingkat Pimpinan Unit Eselon III dan Eselon IV perlu dilakukan harmonisasi oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan kantor wilayah yang bersangkutan sebelum ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan peringkat jabatan bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus. 2014, No.1949 7
(6)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat
(4), pejabat yang berwenang menetapkan keputusan mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus.
(7)Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)dibuat dalam masing-masing keputusan, yang meliputi:
1. a.pelaksana yang ditetapkan pertama kali;
2. b.pelaksana yang diterima karena mutasi;
3. c.pelaksana Tugas Belajar dan setelah kembali dari tugas belajar; dan
4. d.pelaksana yang ditetapkan kembali naik/turun/tetap berdasarkan hasil evaluasi;
5. e.dihapus;
6. f.dihapus; yang dituangkan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7a)Dihapus.
(7b)Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan batas waktu penetapan dan pemberlakuan keputusan mengenai penetapan Pelaksana dalam jabatan dan peringkat dalam suatu tahun tertentu.
(8)Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)ditetapkan paling lambat bulan Januari dan disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia paling lambat bulan Februari.
(9)Dihapus.
(10)Hasil evaluasi yang telah digunakan sebagai dasar kenaikan atau penurunan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum tidak dapat digunakan lagi sebagai bahan penilaian oleh Pejabat Penilai.
(11)Hasil evaluasi pada periode kedua yang bernilai Sangat Baik, Cukup, Kurang, atau Buruk yang dinyatakan tetap pada sidang penilaian sebelumnya, digabungkan dengan hasil evaluasi pada 2014, No.1949 8 satu periode evaluasi selanjutnya sebagai dasar penilaian oleh Pejabat Penilai pada sidang penilaian berikutnya.
(12)Keputusan penetapan kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus bersifat final.

8.Ketentuan Pasal 12 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) serta menambah satu ayat yakni ayat (7) sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pelaksana Umum direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;
2. b.syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. c.telah melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) tahun pada peringkat jabatan yang lama;
4. d.tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian;
5. e.memiliki NPKP bernilai Sangat Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut;
6. f.memenuhi syarat pangkat dan golongan/ruang;
7. g.tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan
8. h.syarat pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1a)Pelaksana Khusus direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;
2. b.syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan; 2014, No.1949 9
3. c.tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian;
4. d.memenuhi masa kerja yang dipersyaratkan.
5. e.tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan
6. f.syarat pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Pelaksana Tugas Belajar dapat direkomendasikan naik atau turun atau tetap pada jabatan dan peringkatnya, setelah memiliki NPKP selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(3)Pelaksana Umum yang memperoleh kenaikan pangkat dan golongan/ruang karena lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) atau lulus Tugas Belajar, dapat direkomendasikan kenaikan peringkat jabatannya satu tingkat lebih tinggi, apabila hasil evaluasi pada satu periode evaluasi terakhir bernilai Sangat Baik dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;
2. b.syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. c.tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian;
4. d.tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan
5. e.syarat pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memperoleh kenaikan pangkat dan golongan/ruang pada periode evaluasi yang pertama dan memiliki nilai Sangat Baik, pelaksana yang bersangkutan dinaikkan peringkatnya pada sidang penilaian tahun berikutnya.
(5)Bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memiliki 2 (dua) Periode Evaluasi dan siap untuk disidangkan, serta memperoleh kenaikan pangkat dan golongan/ruang pada periode evaluasi yang kedua, berlaku ketentuan: 2014, No.1949 10
1. a.Pejabat Penilai akan melakukan penilaian atas hasil evaluasi 2 (dua) periode tersebut terlebih dahulu dan kemudian ditetapkan dalam keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum; dan
2. b.pada sidang penilaian tahun berikutnya, pelaksana yang bersangkutan ditetapkan kembali mendapat kenaikan peringkat satu tingkat lebih tinggi sebagai konsekuensi yang bersangkutan naik pangkat dan golongan/ruang karena lulus UPKP atau lulus Tugas Belajar apabila memiliki satu periode evaluasi yang bernilai Sangat Baik.
(6)Dihapus.
(7)Keputusan penetapan hasil sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan berlaku mulai 1 Januari.

9.Ketentuan Pasal 13 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 14 dihapus.
11.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pelaksana Umum direkomendasikan penurunan jabatan dan peringkatnya 1 (satu) tingkat lebih rendah oleh Pejabat Penilai apabila memiliki NPKP bernilai Cukup, Kurang, dan/atau Buruk selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut.
(2)Bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat direkomendasikan kembali oleh Pejabat Penilai penurunan jabatan dan peringkatnya 2 (dua) tingkat lebih rendah apabila NPKP dalam 2 (dua) Periode Evaluasi berikutnya masih bernilai Cukup, Kurang, dan/atau Buruk.

12.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

(1)Pelaksana Umum direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkatnya, apabila:
1. a.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan atau diturunkan; 2014, No.1949 11
2. b.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun jabatan dan peringkatnya sudah maksimal pada pangkat dan golongan/ruangnya;
3. c.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak ada formasi pada jabatan/peringkat yang akan diberikan;
4. d.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak memenuhi syarat minimal pendidikan pada jabatan/peringkat yang akan diberikan;
5. e.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun pada saat sidang penilaian pelaksana yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat; dan
6. f.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak memenuhi kompetesni pada jabatan yang akan diberikan.
(2)Pelaksana Umum yang telah ditetapkan “Tetap” dalam jabatan dan peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinaikkan peringkatnya satu tingkat lebih tinggi setelah yang bersangkutan mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan/ruang, serta memiliki NPKP Sangat Baik selama menunggu kenaikan pangkat.
(3)Pelaksana Umum yang telah ditetapkan “Tetap” dalam jabatan dan peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dinaikkan peringkatnya apabila yang bersangkutan sudah tidak menjalani hukuman disiplin dan selama menjalani hukuman disiplin yang bersangkutan memiliki NPKP Sangat Baik serta direkomendasikan pada sidang penilaian berikutnya.
(4)Pelaksana Khusus direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkatnya, apabila pelaksana yang bersangkutan telah memenuhi masa kerja yang dipersyaratkan, namun pada saat sidang sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.
(5)Pelaksana Khusus yang telah ditetapkan “Tetap” dalam jabatan dan peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinaikkan peringkatnya apabila yang bersangkutan sudah tidak menjalani hukuman disiplin dan selama menjalani hukuman disiplin masa kerja sebagai pelaksana khususnya tetap dihitung selama yang bersangkutan masih menduduki jabatan Pelaksana Khusus. 2014, No.1949 12

13.Ketentuan Pasal 18 dihapus.
14.Ketentuan Pasal 19 dihapus.
15.Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2013 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II
1.Hasil evaluasi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 80/PMK.01/2013 tetap dapat digunakan sebagai bahan sidang penilaian yang dilaksanakan pada Januari 2015.
2.Jabatan dan peringkat bagi pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 80/PMK.01/2013 dinyatakan sah dan tetap berlaku.
3.Dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2014, nama jabatan bagi CPNS menggunakan nama jabatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2014, No.1949 13 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2014 MENTERI KEUANGAN BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY 2014, No.1949 14 PEDOMAN MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237./PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.01/2011 MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN 2014, No.1949 15 Sejalan dengan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang secara resmi dicanangkan pada tahun 2007, agenda penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan diikuti dengan pola pemeringkatan jabatan, sebagai salah satu wujud transformasi penajaman tugas dan fungsi jabatan, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.01/2007 tentang Peringkat Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan. Dalam perkembangannya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.01/2007 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.01/2008 tentang Peringkat Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan. Pemeringkatan jabatan dirumuskan berdasarkan pembobotan setiap jabatan meliputi know how, problem solving, dan accountability yang menghasilkan 27 peringkat jabatan. Dengan adanya pemeringkatan jabatan tersebut, setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan dapat diketahui klasifikasi peringkatnya, sehingga pegawai yang menduduki jabatan tertentu merupakan pegawai yang dinyatakan memiliki kualifikasi dan standard kompetensi yang dibutuhkan dalam peringkat jabatan tersebut disamping persyaratan administrasi kepegawaian lainnya. Pada Jabatan Struktural, proses penunjukan pemangku jabatan struktural telah menggunakan ketentuan standar kompetensi jabatan dengan melalui penyelenggaraan assessment center bagi pejabat/calon pejabat struktural. Hasil assessment ini direkomendasikan kepada Baperjakat sebagai bahan pertimbangan untuk menempatkan pejabat struktural berdasarkan kredo, “the right man on the right place”, yaitu bahwa setiap orang akan bekerja optimal pada bidang yang sesuai dengan kompetensinya. Sedangkan pada jabatan Pelaksana, hingga saat ini belum menggunakan assessment center sebagai sarana pengamatan kompetensi. Tentu saja hal ini menjadi kendala teknis bagi penetapan Pemangku Jabatan Pelaksana secara terukur, sesuai, dan sepadan. 2014, No.1949 16 Untuk mengatasi problem penetapan pemangku jabatan Pelaksana, secara khusus dibuat suatu pedoman penetapan peringkat jabatan pelaksana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Departemen Keuangan. Peraturan ini sekaligus berlaku sebagai pedoman untuk mengevaluasi hasil penetapan peringkat jabatan pelaksana secara periodik berdasarkan penilaian kinerja pegawai sebagai suatu pendekatan pelaksanaan assessment bagi Pelaksana. Namun dalam implementasinya terjadi permasalahan berkaitan dengan persepsi yang masih rancu mengenai hubungan antara Peringkat Jabatan Pelaksana dengan Kinerja Pelaksana. Implikasinya adalah banyak persoalan pada penerapan pedoman tersebut yang lebih diakibatkan oleh kesalahpahaman. Oleh karena itu, dalam rangka menata kembali manajemen Jabatan Pelaksana terkait dengan Peringkat Jabatan, diperlukan adanya beberapa penyempurnaan pedoman. Pada Pedoman Penetapan Peringkat Jabatan Pelaksana yang telah disempurnakan antara lain dinyatakan secara eksplisit bahwa penilaian capaian kinerja merujuk pada pedoman tersendiri yaitu, Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas bahwa Peringkat Jabatan adalah suatu aspek yang berbeda dengan Tingkat Capaian Kinerja, meskipun dalam proses penilaian Kinerja Pelaksana, keduanya tidak bisa dipisahkan. B. MAKSUD Pedoman Penetapan Peringkat Jabatan ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penataan jabatan pelaksana di seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan. Diharapkan melalui pedoman penetapan peringkat jabatan, seluruh pimpinan unit eselon I dapat membuat kebijakan tentang penataan Jabatan Pelaksana dan penetapan peringkatnya secara rasional dan strategis. Dengan demikian proses penataan jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan upaya komprehensif di bidang organisasasi dan sumber daya manusia karena pada dasarnya proses penataan jabatan Pelaksana membutuhkan pemahaman yang utuh mengenai karakteristik unit, kebutuhan formasi jabatan (jenis dan jumlah), dan standar kompetensi pemangku jabatan Pelaksana (hard skill dan soft skill). Selain itu dengan penataan jabatan pelaksana secara terukur baik kualitas maupun kuantitasnya, maka proses regenerasi di suatu unit menjadi lebih matang sehingga akan menunjang terwujudnya transformasi organisasi yang profesional, amanah, dan tepat arah sebagai cita-cita reformasi birokrasi di bidang penataan organisasi. 2014, No.1949 17 Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya, harus melaksanakan tugas sesuai dengan uraian jabatan dan penugasan atasan dalam upaya mewujudkan target dalam kontrak kinerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Nama Jabatan, peringkat jabatan, dan syarat golongan bagi pelaksana adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan. A. PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM
1.Penetapan Jabatan dan Peringkat untuk Pertama Kali Pelaksana Umum yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali meliputi:

a.Calon Pegawai Negeri Sipil/pegawai pindahan dari luar Kementerian Keuangan yang belum mempunyai jabatan dan peringkat dan menduduki jabatan Pelaksana Umum;
b.Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatannya dan menjadi Pelaksana Umum;
c.Pelaksana Umum /Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dipekerjakan/diperbantukan yang belum memperoleh jabatan dan peringkat dan kemudian kembali ke Kementerian Keuangan menjadi Pelaksana Umum. Jabatan dan Peringkat bagi:
a.Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir a, peringkatnya ditetapkan sebagai berikut: 1) Bagi CPNS golongan III dan golongan II menggunakan nama jabatan dan peringkat sebagai berikut: 2014, No.1949 18 No. Nama Jabatan Pendidikan/Peringkat Jabatan S2 S1 DIII DI SMA/SMK
1. 1.Analis Anggaran 9 8 - - -
2. 2.Analis Pajak 9 8 - - -
3. 3.Analis Bea dan Cukai 9 8 - - -
4. 4.Analis Aset Negara 9 8 - - -
5. 5.Analis Fiskal 9 8 - - -
6. 6.Penata Keuangan 9 8 - - -
7. 7.Mualim Ketentuan peringkat jabatan bagi CPNS diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur Jabatan dan Peringkat Bagi Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli
8. 8.Juru Motor
9. 9.Juru Mudi
10. 10.Juru Minyak
11. 11.Kelasi Kapal
12. 12.Operator X-Ray - - - - 4
13. 13.Verifikator Anggaran - - 6 4 -
14. 14.Verifikator Pajak - - 6 4 -
15. 15.Verifikator Bea dan Cukai - - 6 4 -
16. 16.Verifikator Aset Negara - - 6 4 -
17. 17.Verifikator Keuangan - - 6 4 -
18. 18.Administrator Persuratan - - - - 4 2) Nama jabatan bagi CPNS tersebut digunakan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Penggunaan nama jabatan tersebut didasarkan pada formasi yang diajukan oleh masing-masing unit eselon I pada saat rekruitment.
b.Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir b, ditetapkan peringkat maksimal pada golongannya, tetapi tidak boleh melebihi grading terakhir pada jafungnya. Contoh: Pegawai “A” adalah seorang pemeriksa pajak pelaksana dengan peringkat jabatan 9 dengan golongan/ruang II/c. Yang 2014, No.1949 19 bersangkutan dibebaskan dari jabatan fungsionalnya menjadi pelaksana karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit, maka peringkat jabatannya adalah 8.
c.Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 c, ditetapkan 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan ruangnya.
1. 2.Penetapan Kembali dalam Jabatan dan Peringkatnya Pelaksana Umum yang ditetapkan kembali dalam jabatan dan peringkatnya meliputi:
a.Pelaksana Umum yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi Pelaksana Umum;
b.Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dimutasi antar unit organisasi menjadi Pelaksana Umum;
c.Pelaksana Umum yang mengalami kenaikan/penurunan jabatan dan peringkat berdasarkan hasil penilaian;
d.Pelaksana Umum yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat kemudian diperbantukan/dipekerjakan dan kembali ke Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Umum;
e.Pelaksana Khusus/ kelompok jabatan awak kapal patroli yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat kemudian diperbantukan/dipekerjakan dan kembali ke Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Umum;
f.Pelaksana Umum /Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang mengambil cuti di luar tanggungan negara kemudian kembali ke Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Umum. Jabatan dan Peringkat bagi:
a.Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir a, ditetapkan pada peringkat jabatan sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan dan formasi jabatan yang ada pada unit baru tersebut tetapi tidak melebihi peringkat jabatan sebelum dimutasi.
b.Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir b, ditetapkan dengan memperhatikan pangkat dan golongan/ruang, kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatan yang akan diberikan, formasi jabatan, dan syarat minimal pendidikan (tidak harus sama dengan peringkat sebelumnya); 2014, No.1949 20
c.Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir c, ditetapkan kembali sesuai dengan pangkat dan golongan/ruang, kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatan yang akan diberikan, formasi jabatan yang ada dengan mempertimbangkan jabatan dan peringkat terakhir dan ditetapkan melalui mekanisme sidang penilaian; Untuk kenaikan peringkat jabatan, terdapat tambahan syarat pendidikan, yaitu bagi pelaksana umum yang telah memperoleh ijazah melalui proses kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut: No. Pendidikan Maksimal Peringkat Jabatan
1. 1.Strata 1 12
2. 2.Diploma III 10
3. 3.Diploma I/SMA 6
4. 4.SMP 3 Adapun pendidikan yang diakui bagi pelaksana berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.Bagi pelaksana yang mengikuti pendidikan di luar kedinasan, maka pendidikan tersebut akan diakui apabila yang bersangkutan telah memperoleh izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan dan telah lulus dari pendidikan di luar kedinasannya serta menyampaikan laporan telah selesai mengikuti pendidikan di luar kedinasan kepada pejabat yang berwenang memberikan izin;
b.Bagi pelaksana yang melaksanakan tugas belajar, maka pendidikan tersebut akan diakui apabila yang bersangkutan telah memperoleh surat tugas belajar dan telah lulus tugas belajarnya serta menyampaikan laporan telah selesai studi kepada pejabat yang berwenang. Bagi yang pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan telah menduduki peringkat yang tidak sesuai dengan pendidikannya, maka kepada Pelaksana Umum yang bersangkutan tidak dapat dinaikkan lagi peringkatnya (peringkat jabatannya tetap), meskipun nilainya memenuhi syarat untuk kenaikan peringkat jabatan. Contoh I: Pelaksana A, pendidikan Diploma I, golongan II/c, peringkat 7, 2014, No.1949 21 memiliki NPKP (SB-SB) Pada tahun 2016, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dinaikkan peringkat jabatannya menjadi 8. Namun, mengingat yang bersangkutan berpendidikan Diploma I, maka peringkat jabatan sesuai syarat pendidikan seharusnya maksimal hanya 6 sehingga kepada yang bersangkutan ditetapkan peringkat jabatannya tetap (7). Contoh II: Pelaksana B, pendidikan Diploma III, gologan II/d peringkat 8, memiliki NPKP (SB-SB). Pada tahun 2015, yang bersangkutan telah memiliki pendidikan Strata1 Pada tahun 2016, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dinaikkan peringkat jabatannya menjadi 9 Meskipun yang bersangkutan telah memiliki pendidikan Strata 1, kenaikan peringkat jabatannya tidak otomatis diberikan peringkat sesuai syarat pendidikan (12), namun tetap mengikuti mekanisme kenaikan peringkat sehingga kepada ybs ditetapkan peringkat jabatannya menjadi 9;
d.Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir d, ditetapkan peringkat jabatannya sama dengan peringkat jabatan sebelum yang bersangkutan dipekerjakan/diperbantukan;
e.Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir e, ditetapkan dengan memperhatikan pangkat dan golongan/ruang, kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatan yang akan diberikan, formasi jabatan, dan syarat minimal pendidikan (tidak harus sama dengan peringkat sebelumnya);
f.Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir f, ditetapkan 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan/ruangnya. B. Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus
1. 1.Penetapan jabatan dan peringkat untuk pertama kali Pelaksana Khusus yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali meliputi:
a.CPNS/pegawai pindahan dari luar Kementerian Keuangan yang pertama kali menduduki jabatan Pelaksana Khusus;
b.Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatannya dan menjadi Pelaksana khusus; 2014, No.1949 22
c.Pelaksana Umum/Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dipekerjakan/diperbantukan yang belum memperoleh jabatan dan peringkat dan kemudian kembali ke Kementerian Keuangan menjadi Pelaksana Khusus; Jabatan dan Peringkat bagi: Pelaksana sebagaimana dalam butir a,b, c, dan d penetapan jabatan dan peringkatnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun.
1. 2.Penetapan kembali dalam jabatan dan peringkatnya Pelaksana khusus yang ditetapkan kembali jabatan dan peringkatnya meliputi:
a.Pelaksana Umum/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi pelaksana khusus;
b.Pelaksana Khusus yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan menduduki jabatan pelaksana khusus yang sama;
c.Pelaksana Khusus yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan menduduki jabatan pelaksana khusus yang berbeda;
d.Pelaksana Khusus /kelompok jabatan awak kapal patroli yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat kemudian diperbantukan/dipekerjakan dan kembali ke Kementerian Keuangan yang menduduki jabatan pelaksana khusus;
e.Pelaksana Khusus yang telah memenuhi syarat masa kerja untuk kenaikan jabatan dan peringkat sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
f.Pelaksana Umum/Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang mengambil cuti di luar tanggungan negara kemudian kembali ke Kementerian Keuangan menjadi pelaksana dengan jabatan pelaksana khusus. Jabatan dan Peringkat bagi:
a.Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir a, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun dan 2014, No.1949 23 memperhatikan syarat minimal pendidikan;
b.Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir b, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan yang sama dengan peringkat jabatan sebelum dimutasi;
c.Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir c, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun dan memperhatikan syarat minimal pendidikan;
d.Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir d, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun dan memperhatikan syarat minimal pendidikan;
e.Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir e, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat jabatan bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan; Untuk kenaikan peringkat jabatan, terdapat tambahan syarat yaitu memenuhi syarat pendidikan yaitu bagi Pelaksana Khusus yang telah memperoleh ijazah melalui proses kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut: No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan dan Maksimal Peringkat Jabatan yang Diberikan S1 DIII DI SMA/SMK
1. 1.Bendahara 11 10 - -
2. 2.Sekretaris Menteri/Wamen 12 10 - - Sekretaris Pejabat Eselon I 11 10 - - Sekretaris Pejabat Eselon II 10 10 - - Sekretaris Pejabat Eselon III (kantor vertikal) 10 10 - -
3. 3.Pengemudi Jemputan 10 10 6 6 2014, No.1949 24 No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan dan Peringkat Jabatan yang Diberikan S1 DIII DI SMA/SMK
4. 1.Ajudan Menteri/Wamen 12 10 - - Ajudan Pejabat Eselon I 11 10 - -
5. 2.Pengemudi Menteri/Wamen 12 10 - - Pengemudi Pejabat Eselon I 11 10 6 6 Pengemudi Pejabat Eselon II 10 10 6 6 Adapun pendidikan yang diakui bagi pelaksana khusus berlaku ketentuan sebagaimana pada pelaksana umum. Bagi Pelaksana Khusus yang pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan telah menduduki peringkat yang tidak sesuai dengan pendidikannya, maka kepada Pelaksana Khusus yang bersangkutan tidak dapat dinaikkan lagi peringkatnya (peringkat jabatannya tetap), meskipun telah memenuhi masa kerja pada jabatannya Contoh I: Pelaksana A, pendidikan Diploma I, golongan II/c, menduduki jabatan Sekretaris dengan peringkat 8. Pada tahun 2015, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dinaikkan peringkat jabatannya menjadi 9 karena telah memenuhi masa kerja jabatanya (2 sampai dengan kurang dari 4 tahun). Namun, mengingat yang bersangkutan berpendidikan Diploma I, maka peringkat jabatan yang bersangkutan tetap 8 (karena tidak memenuhi syarat pendidikan). Contoh II: Pelaksana B, pendidikan Diploma III, golongan II/d, menduduki jabatan Ajudan Pejabat Eselon I dengan peringkat 11. Maka peringkat jabatan yang bersangkutan tetap 11 meskipun pendidikan yang dimiliki adalah Diploma III yang seharusnya peringkat jabatannya adalah 10 (sesuai syarat pendidikan).
f.Bagi Pelaksana Khusus yang akan diangkat setelah Peraturan Menteri ini diberlakukan, maka pengangkatannya mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1) pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan Pelaksana Khusus untuk selanjutnya agar memperhatikan syarat minimal 2014, No.1949 25 pendidikan. 2) tidak diperkenankan mengangkat pelaksana dalam jabatan Bendahara, Sekretaris, Ajudan Menteri/Wamen, Ajudan Pejabat Eselon I, Pengemudi Menteri/Wamen, dengan syarat pendidikan Diploma I dan SMA/SMK karena minimal pendidikan yang dipersyaratkan adalah Diploma III.
g.Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir f, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peringkat jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun dan memperhatikan syarat minimal pendidikan.
h.Khusus bagi CPNS, selama menduduki jabatan pelaksana khusus, masa kerja sebagai pelaksana khusus tidak dihitung sampai yang bersangkutan menjadi PNS. C. Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pegawai yang Tugas Belajar
1. 1.Pegawai yang menduduki jabatan struktural yang melaksanakan tugas belajar paling sedikit 6 (enam) bulan, jabatan dan peringkatnya ditetapkan pada peringkat jabatan pelaksana tertinggi yaitu 12 (dua belas), berlaku mulai pada bulan pertama saat melaksanakan tugas belajar.
2. 2.Pegawai yang menduduki jabatan fungsional atau pelaksana yang melaksanakan tugas belajar paling sedikit 6 (enam) bulan, jabatan dan peringkatnya ditetapkan sebagai berikut:
a.bagi pelaksana diberikan peringkat yang sama, berlaku mulai pada bulan pertama saat melaksanakan tugas belajar;
b.bagi pelaksana khusus ditetapkan dengan memperhatikan pangkat dan golongan/ruang, kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatan yang akan diberikan, dan formasi jabatan (tidak harus sama dengan peringkat sebelumnya);
c.bagi pejabat fungsional: 1) untuk yang semula mempunyai peringkat diatas 12, diberikan peringkat 12; 2) untuk yang semula mempunyai peringkat sampai dengan 12, diberikan peringkat yang sama seperti saat yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat fungsional.
1. 3.Bagi Pejabat Fungsional yang antara pangkat dan golongan/ruang tidak setara dengan peringkat maksimal sebagaimana diatur Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang peringkat jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan dan 2014, No.1949 26 melaksanakan Tugas Belajar, dapat diberikan peringkat yang tidak sesuai dengan ketentuan peringkat maksimal pada pangkat dan golongan/ruang.
2. 4.Bagi pejabat fungsional yang peringkatnya lebih tinggi daripada peringkat maksimal pada golongannya, ketika ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Belajar, dikecualikan untuk tidak di sidangkan pada setiap 2 periode evaluasi.
3. 5.Bagi Pejabat Struktural dan Fungsional yang memiliki peringkat diatas 12, karena diberikan peringkat 12 pada saat Tugas Belajar, maka pegawai yang bersangkutan dikecualikan untuk tidak di sidangkan pada setiap 2 periode evaluasi.
4. 6.Jabatan yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar adalah: 1) Pelaksana Tugas Belajar Tk. I untuk peringkat 12; 2) Pelaksana Tugas Belajar Tk. II untuk peringkat 11; 3) Pelaksana Tugas Belajar Tk. III untuk peringkat 10; 4) Pelaksana Tugas Belajar Tk. IV untuk peringkat 9; 5) Pelaksana Tugas Belajar Tk. V untuk peringkat 8; 6) Pelaksana Tugas Belajar Tk. VI untuk peringkat 7; 7) Pelaksana Tugas Belajar Tk. VII untuk peringkat 6; 8) Pelaksana Tugas Belajar Tk. VIII untuk peringkat 5; 9) Pelaksana Tugas Belajar Tk. IX untuk peringkat 4;
5. 7.Bagi Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan berlaku ketentuan sebagai ditetapkan kembali peringkat jabatannya sama dengan peringkat terakhir yang dimiliki pada saat kembali dari tugas belajar dan diberikan nama jabatan pelaksana yang sesuai dengan formasi jabatan yang ada;
6. 8.Jabatan dan peringkat bagi pelaksana tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan peringkat jabatan. 2014, No.1949 27 Evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkatnya dilakukan atas dasar NPKP sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, sedangkan Evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkatnya dilakukan atas dasar masa kerja. A. Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (NPKP) NPKP adalah prestasi kerja pegawai Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. NPKP diperoleh dengan menjumlahkan Nilai Sasaran Kerja Pegawai (NSKP) dengan Nilai Perilaku (NP) setelah memperhitungkan bobot keduanya. Tata cara penyusunan SKP, penghitungan NSKP dan NP, penghitungan NPKP, dan mekanisme penilaian kinerja pegawai adalah sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. B. Hasil Evaluasi
7. 1.Kriteria hasil evaluasi adalah sebagai berikut:
a.Sangat Baik, apabila memiliki NPKP 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 120 (seratus dua puluh);
b.Baik, apabila memiliki NPKP 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu);
c.Cukup, apabila memiliki NPKP 61 (enam puluh satu) sampai dengan kurang dari 76 (tujuh puluh enam);
d.Kurang, apabila memiliki NPKP 51 (lima puluh satu) sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu); dan
e.Buruk, apabila memiliki NPKP 0 (nol) sampai dengan kurang dari 51 (lima puluh satu).
1. 2.Hasil evaluasi bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh :
a.Pejabat Penilai;
b.Pejabat yang menangani kepegawaian; 2014, No.1949 28
c.Atasan langsung;
d.Pegawai yang dinilai.
1. 3.Terhadap hasil evaluasi, berlaku ketentuan:
a.Atasan langsung pelaksana menyampaikan kepada pimpinan unit organisasi pelaksana yang bersangkutan secara berjenjang;
b.Monitoring capaian hasil evaluasi sementara disimpan oleh atasan langsung untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan penilaian pada akhir periode;
c.Hasil evaluasi disampaikan kepada pejabat yang menangani kepegawaian selambat-lambatnya minggu kedua bulan Januari;
d.Pejabat yang menangani bidang kepegawaian menyampaikan hasil evaluasi periode pertama dan hasil evaluasi periode kedua kepada pejabat penilai untuk digunakan sebagai bahan sidang penilaian.
1. 4.Hasil evaluasi bagi pelaksana yang mengalami mutasi dan belum digunakan sebagai dasar penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian pada unit yang baru.
2. 5.Pelaksana yang mengambil cuti di luar tanggungan negara tidak dilakukan penilaian, sehingga hasil evaluasi sebelum yang bersangkutan cuti tidak diakui. 2014, No.1949 29
3. 1.Pejabat Penilai melakukan penilaian atas hasil evaluasi.
4. 2.Dalam rangka penilaian, Pejabat Penilai mempunyai tugas sebagai berikut:
a.melakukan penilaian atas hasil evaluasi yang disampaikan oleh pimpinan unit yang menangani kepegawaian;
b.melakukan penilaian terhadap Pelaksana yang baru dimutasi antar unit eselon II;
c.merekomendasikan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.
1. 3.Penilaian untuk pelaksana pada:
a.Kantor Pusat, dilakukan oleh Pejabat Penilai Kantor Pusat; 1) Pejabat Penilai Kantor Pusat terdiri dari: a) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan; c) Seluruh Pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan d) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon I. 2) Khusus pada Inspektorat Jenderal, Pejabat Penilai Kantor Pusat terdiri dari: a) Sekretaris Inspektorat Jenderal, sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon II atasan Pelaksana yang bersangkutan; dan c) Seluruh Pejabat eselon III pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.
b.Instansi Vertikal, dilakukan oleh Pejabat Penilai Instansi Vertikal; 1) Pejabat Penilai Instansi Vertikal Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon II: 2014, No.1949 30 a) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan; c) Minimal 2 (dua) orang pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan d) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon II. 2) Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon III : a) Pejabat eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan; c) Minimal 2 (dua) orang pejabat eselon IV lainnya dalam lingkup eselon III yang bersangkutan; dan d) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon III. 3) Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon IV di lingkungan DJP (KP2KP) : a) Pejabat eselon III (Kepala KPP yang menjadi atasannya) sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon IV (Kepala KP2KP) yang bersangkutan; c) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada KPP yang menjadi atasannya. 4) Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon IV di lingkungan DJBC (KPPBC Tipe B): a) Pejabat eselon IV unit yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon V atasan Pelaksana yang bersangkutan; c) Pejabat eselon V yang lainnya dalam lingkup eselon IV yang bersangkutan; dan d) Pejabat eselon V yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon IV.
c.Unit Pelaksana Teknis, dilakukan oleh Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis. Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis terdiri dari: 1) Untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon II: 2014, No.1949 31 a) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan; c) Pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan d) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon II. 2) Untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon III: a) Pejabat eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang; b) Pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan; c) Pejabat eselon IV lainnya dalam lingkup eselon III yang bersangkutan; dan d) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon III. B. Tata Cara Penilaian
1. 1.Pejabat Penilai melakukan sidang penilaian 1 (satu) tahun sekali atas hasil evaluasi.
2. 2.Sidang penilaian dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 50% + 1 dari jumlah Pejabat Penilai.
3. 3.Pejabat Penilai melakukan penilaian atas hasil evaluasi dalam sidang penilaian.
4. 4.Hasil sidang penilaian oleh Pejabat Penilai dituangkan dalam format dan contoh Berita Acara Hasil Penilaian dan Lampiran Berita Acara Hasil Penilaian sebagaimana format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
5. 5.Berdasarkan hasil sidang penilaian, Pejabat Penilai menyusun surat rekomendasi penetapan pelaksana untuk:
a.Kenaikan jabatan dan peringkat;
b.Penurunan jabatan dan peringkat; atau
c.Tetap pada jabatan dan peringkatnya bagi pelaksana yang telah dinilai.
1. 6.Lembar asli hasil evaluasi yang telah dilakukan penilaian disimpan dalam dosir pegawai yang bersangkutan, bersifat rahasia, dan tidak dapat diakses oleh siapapun kecuali pejabat yang menangani kepegawaian pada unit tersebut dan Pejabat Penilai. 2014, No.1949 32 C. Surat Rekomendasi Pejabat Penilai Pejabat Penilai wajib menyampaikan surat rekomendasi dengan dilampiri Berita Acara Hasil Penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan pelaksana dalam jabatan dan peringkat sesuai ketentuan yang berlaku. Surat rekomendasi dibuat sesuai contoh Surat Rekomendasi Pejabat Penilai sebagaimana format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. D. Hasil Rekomendasi Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus
2. 1.Rekomendasi Kenaikan Jabatan dan Peringkat
a.Pelaksana Umum 1) Pelaksana Umum direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi yang harus dipenuhi oleh Pelaksana Umum meliputi: a) kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan; b) syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan; c) telah melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) tahun pada peringkat jabatan yang lama; d) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian; e) memiliki NPKP bernilai Sangat Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut; f) memenuhi syarat pangkat dan golongan/ruang; g) tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan h) syarat pendidikan. 2) Bagi Pelaksana Umum yang sudah memiliki peringkat jabatan karena penetapan peringkat luar biasa sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, peringkat jabatannya masih tetap berlaku. Namun, kepada yang bersangkutan tetap diberlakukan ketentuan syarat pendidikan apabila akan diusulkan untuk mendapat kenaikan peringkat pada periode berikutnya. 2014, No.1949 33 3) Dengan ditiadakannya ketentuan tentang mekanisme kenaikan jabatan dan peringkat luar biasa, maka setelah Peraturan Menteri ini diberlakukan tidak diperkenankan lagi menetapkan kenaikan peringkat luar biasa, dan dengan berlakunya Peraturan Menteri ini semua Peraturan/Keputusan Pimpinan Unit eselon I tentang mekanisme kenaikan peringkat luar biasa batal demi hukum dan tidak dapat digunakan lagi untuk menetapkan kenaikan peringkat luar biasa. 4) Pelaksana yang sedang tugas belajar direkomendasikan naik atau turun atau tetap, setelah memiliki NPKP selama 2 tahun berturut-turut; 5) Pelaksana yang lulus UPKP dan telah memperoleh kenaikan pangkat dan golongan/ruang, direkomendasikan naik pada jabatan dan peringkatnya dalam sidang penilaian pada bulan Januari setelah yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat apabila 1 (satu) periode terakhir memiliki NPKP bernilai Sangat Baik. 6) Bagi pelaksana yang dikenai hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, selama menjalani hukuman disiplin tersebut, pelaksana yang bersangkutan tidak perlu diturunkan jabatan dan peringkatnya dan tetap dilakukan evaluasi.
b.Pelaksana Khusus Pelaksana Khusus direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan; 2) syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan; 3) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian; 4) memenuhi masa kerja yang dipersyaratkan; 5) tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan 6) syarat pendidikan.
1. 2.Rekomendasi Penurunan Jabatan dan Peringkat
a.Pelaksana Umum direkomendasikan penurunan jabatan dan 2014, No.1949 34 peringkatnya 1 (satu) tingkat lebih rendah oleh Pejabat Penilai apabila memiliki NPKP bernilai Cukup, Kurang, dan/atau Buruk selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut.
b.Bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada butir a, dapat direkomendasikan kembali oleh Pejabat Penilai penurunan jabatan dan peringkatnya 2 (dua) tingkat lebih rendah apabila NPKP dalam 2 (dua) Periode Evaluasi berikutnya masih bernilai Cukup, Kurang, dan/atau Buruk.
1. 3.Rekomendasi Tetap pada Jabatan dan Peringkatnya Pelaksana direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkatnya, apabila: a.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan atau diturunkan; b.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun jabatan dan peringkatnya sudah maksimal pada pangkat dan golongan/ruangnya;
c.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak ada formasi pada jabatan/peringkat yang akan diberikan; dan d.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak memenuhi syarat minimal pendidikan pada jabatan/peringkat yang akan diberikan;
e.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun pada saat sidang penilaian pelaksana yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
f.NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak memenuhi kompetesni pada jabatan yang akan diberikan. E. Surat Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana
1. 1.Berdasarkan hasil rekomendasi, pejabat yang berwenang akan menetapkan Keputusan mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana sesuai dengan format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
2. 2.Pejabat yang berwenang menetapkan adalah pimpinan unit eselon II atas nama pimpinan unit eselon I.
3. 3.Dalam hal pejabat yang berwenang berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka untuk: 2014, No.1949 35
a.Kantor Wilayah atau UPT, ditetapkan oleh Sekretaris unit eselon I;
b.Pimpinan unit eselon II pada Kantor Pusat, ditetapkan oleh Sekretaris unit eselon I;
c.Pimpinan unit eselon II pada Kantor Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, ditetapkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia; Apabila Sekretaris unit eselon I dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia berhalangan, ditetapkan oleh pimpinan unit eselon I. 2014, No.1949 36 MENTERI KEUANGAN BAMBANG P. S. BRODJONEGORO 2014, No.1949 37 2014, No.1949 38 2014, No.1949 39 2014, No.1949 40 2014, No.1949 41 2014, No.1949 42 2014, No.1949 43 2014, No.1949 44 2014, No.1949 45 2014, No.1949 46 2014, No.1949 47 2014, No.1949 48 2014, No.1949 49 2014, No.1949 50 2014, No.1949 51 2014, No.1949 52 2014, No.1949 53 2014, No.1949 54 2014, No.1949 55 2014, No.1949 56 2014, No.1949 57 2014, No.1949 58 2014, No.1949 59 2014, No.1949 60 2014, No.1949 61 2014, No.1949 62 2014, No.1949 63 2014, No.1949 64 2014, No.1949 65 2014, No.1949 66 2014, No.1949 67 2014, No.1949 68 2014, No.1949 69 2014, No.1949 70 2014, No.1949 71 2014, No.1949 72 2014, No.1949 73 2014, No.1949 74 2014, No.1949 75 2014, No.1949 76 2014, No.1949 77 2014, No.1949 78 2014, No.1949 79 2014, No.1949 80 2014, No.1949 81 2014, No.1949 82

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.01/2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 1A

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 15

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.01/2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 1A

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 15

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.01/2015