DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.01/2015

Nomor: 45/PMK.01/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/ PMK.01/ 2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pacta Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan minimal SLTA/ sederajat;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/ PMK.01/ 2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237 / PMK.01/ 2014, persyaratan pendidikan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Bendahara adalah Diploma III;
c.bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai syarat pendidikan dan peringkat jabatan ba,gi Bendahara di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menyesuaikan persyaratan pendidikan bagi Bendahara dc:iJam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/ PMK.01/ 2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.01/ 2014 yang semula dengan pendidikan Diploma III menjadi SLTA/ sederajat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/ PMK.01/ 2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pacta Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

Menetapkan MENTERIKEUANGAN

d.bahwa berdasarkan pertiinbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/ PMK.01/ 2011 tentang Mekanisme Penetap<3.n Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
2. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/ PMK.01/ 2011 Tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri K�uangan Nomor 237/ PMK.01/ 2014;
3. 3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/ PMK.01/ 2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 246/ PMK.01/ 2011 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. Pasall Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/ PMK.01/ 2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/ PMK.01/ 2014 sehingga menjadi pedoman mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id .. MENTERI KEUANGAN Pasal II
4. 1.Ketentuan mengenai syarat pendidikan dan peringkat jabatan bagi Bendahara di lingkungan Kernenterian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015.
5. 2.Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, me:tnerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 11 Maret 2015 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2015 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 3 7 4 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM KEPALAAf b��·" �ENTERIAN �. V> -I!MU M::.-\ '·"ll* i GIARTO fJ, - --; . NIP 195904��01_��_91 r�fTARIAi �t.��- - __, www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 45 /PMK.01/2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 246/PMK.01/2011 MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN PEDOMAN MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN www.jdih.kemenkeu.go.id A. LATAR BELAKANG MENTERIKEUANGAN

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/ PMK.01/ 2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pacta Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan minimal SLTA/ sederajat;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/ PMK.01/ 2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237 / PMK.01/ 2014, persyaratan pendidikan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Bendahara adalah Diploma III;
c.bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai syarat pendidikan dan peringkat jabatan ba,gi Bendahara di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menyesuaikan persyaratan pendidikan bagi Bendahara dc:iJam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/ PMK.01/ 2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.01/ 2014 yang semula dengan pendidikan Diploma III menjadi SLTA/ sederajat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/ PMK.01/ 2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pacta Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

Menetapkan MENTERIKEUANGAN

d.bahwa berdasarkan pertiinbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/ PMK.01/ 2011 tentang Mekanisme Penetap<3.n Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
2. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/ PMK.01/ 2011 Tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri K�uangan Nomor 237/ PMK.01/ 2014;
3. 3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/ PMK.01/ 2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 246/ PMK.01/ 2011 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. Pasall Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/ PMK.01/ 2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/ PMK.01/ 2014 sehingga menjadi pedoman mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id .. MENTERI KEUANGAN Pasal II
4. 1.Ketentuan mengenai syarat pendidikan dan peringkat jabatan bagi Bendahara di lingkungan Kernenterian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015.
5. 2.Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, me:tnerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 11 Maret 2015 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2015 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 3 7 4 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM KEPALAAf b��·" �ENTERIAN �. V> -I!MU M::.-\ '·"ll* i GIARTO fJ, - --; . NIP 195904��01_��_91 r�fTARIAi �t.��- - __, www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 45 /PMK.01/2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 246/PMK.01/2011 MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN PEDOMAN MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN www.jdih.kemenkeu.go.id A. LATAR BELAKANG MENTERIKEUANGAN

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.01/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 246/PMK.01/2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.05/2013

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.01/2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 246/PMK.01/2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.05/2013

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.01/2014