Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 239/PMK.01/2015
- Nomor
- 239/PMK.01/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
Pengadaan Lingkungan Barang/Jasa Kernenterian
www.jdih.kemenkeu.go.id
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ten.tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK. 01/2012 ten.tang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara E lektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 233 /PMK. 01/2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233 /PMK. 01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan, diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
3 . Pengadaan Langsung Secara Elektronik adalah pengadaan langsung yang dilaksanakan melalui aplikasi sistem informasi manajemen pengadaan langsung. 4 . Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan · Langsung, yang selanjutnya disebut Aplikasi SIMPeL, adalah aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan Pengadaan Langsung Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan.
1 3. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai i dentitas di ri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik. 14 . Kata Sandi (Password) adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi banyak pengguna (multi user) untuk memveri fikasi User ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
1 7. Katalog Elektroni k (E-Catalogue) adalah si stern i nformasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Harang/ Jasa Pemerintah. 1 8. Pelelangan Secara Elektronik (E-Tendering), yang selanjutnya disebut E-Tendering, adalah tata cara pemi li han Penyedia Barang/Jasa yang di lakukan secara terbuka dan dapat di ikuti oleh semua Penyedi a Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampai kan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
2 1. E-Reporting adalah sistem aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik.
Proses pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi:
Para pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Secara E lektionik (E-Procurement) Kementerian Keuangan terdiri atas: www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1)
Pengadaan barang/jasa pelelangan/pemilihan/seleksi dengan metode dilaksanakan melalui E-Tendering Kementerian Keuangan pada laman Pusat LPSE Kementerian Keuangan www .lpse. kemenkeu. go.id.
melalui aplikasi laman
( 1) Para pihak se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mematuhi prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. www.jdih.kemenkeu.go.id
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pusat LPSE Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi yang meliputi:
www.jdih.kemenkeu.go.id
4 . pelaksanaan registrasi dan verifikasi Penyedia Barang/Jasa secara elektronik;
9 . pemberian layanan teknis dan konsultasi kepada pengguna dalam pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Kementerian Keuangan;
www.jdih.kemenkeu.go.id 1 2. pelaksanaan pengelolaan si stem layanan Aplikasi SIMPeL; 1 3. pemberi an pelayanan Apli kasi kepada satuan ke1ja dan Barang/Jasa; SIMPeL Penyedi a 1 4 . moni toring pelaksanaan Pengadaan Secara Elektroni k (E-Procurement).
PPK mempunyai tugas dan wewenang:
d. e. f. g. menyusun rancangan dan menandatangani kontrak; melaksanakan kontrak dengan Penyedi a Barang/Jasa; melaporkan kemajuan pekerjaan, termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan, kepada KPA seti ap tri wulan; menyetujui bukti pembeli an atau menandatangani kui tansi /Surat Perintah Kerja (SPK) ;
Pasal lOA Pejabat Pengadaan mempunyai tugas dan wewenang: www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
Pasal lOB ( 1) Panitia/PPHP mempunyai tugas dan wewenang:
9 . Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 - Pasal 1 3 ( 1 ) Penyedia Barang/Jasa yang ikut serta dalam pelaksanaan E-Tendering harus persyaratan sebagai berikut: memenuhi
www.jdih.kemenkeu.go.id 1 0. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) Pejabat Pengadaan/PPK yang akan melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing, harus memperhatikan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik (E-Catalogue) yang terdapat dalam aplikasi SPSE.
dengan 1 1 . Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui metode pelelangan/seleksi atau penunjukan langsung/ pengadaan langsung yang belum didukung oleh SPSE atau SIMPeL dapat dilakukan secara non elektronik.
(3 ) Pengadaan untuk barang/jasa yang belum diakomodir pada sistem Katalog Elektronik (E-Catalogue) yang ditetapkan oleh Kepala LKPP ft0 www.jdih.kemenkeu.go.id dapat dilakukan melalui metode pelelangan/ seleksi atau penunjukan langsung/ pengadaan langsung. Pasal II Peraturan Menteri uu mulai berlaku pacla tanggal cliunclangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunclangan Peraturan Menteri Ull clengan penempatannya clalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 22 Desernber 2015 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desernber 2015 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDON�SIA, ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1932 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum Kep�� L f!? ��� . menterian l'llv' �i;!. · : - �\ ' · --- )' ' "' -� '�I .... .-110 M • I GIARTO · � ),! NIP \9 , 0420 � 9 � �,P2 l 001 ' ... ,'f..Vi- --- www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)