Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.01/2014
- Nomor
- 13/PMK.01/2014
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 29
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengadaan Langsung : a. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2), ayat (3), ayat (3a) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Penyedia J asa Konsultansi dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TENTANG NOMOR 13/PMK.01/2014 SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERI KEUANGAN Menimbang Bagian Kesatu Pengertian BABI KETENTUANUMUM : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIANKEUANGAN. MEMUTUSKAN: Menetapkan Memperhatikan : Peraturan Kepala Lembaga Kebij akan Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ J asa Pernerintah;
Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan; Mengingat
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
Bagian Kedua Ruang Lingkup
1) PPK; 2) Pejabat Pengadaan; 3) Panitia/PPHP; 4) Penyedia Barang/Jasa; dan 5) Auditor.
1) Super Admin; 2) Admin System; 3) Admin Agency; 4) Admin Saiker; dan 5) Sub Admin Satker.
Para pihak dalam Aplikasi SIMPeL terdiri atas:
Bagian Ketiga ParaPihak Pelaksanaan pengadaan langsung di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi:
1) kebutuhan operasional; 2) teknologi sederhana; 3) risiko kecil; dan/ atau 4) dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ J asa, usaha orang perseorangan, dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.
Bagian Kedua Pusat LPSE
( 1) Para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mematuhi prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
BAB II TOGAS DAN KEWENANGAN Penunjukan pelaksana sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditetapkan melalui:
Bagian Kelima Admin Agency Admin System mempunyai tugas dan kewenangan:
BAB II
Bagian Keempat Admin System Super Adminmempunyai tugas dan kewenangan:
Bagian Ketiga Super Admin Dalam pelaksanaan Pengadaan Langsung Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan, Pusat LPSE mempunyai tugas dan kewenangan:
Sub Admin Satker mempunyai tugas dan kewenangan membantu Admin Satker:
Bagian Ketujuh Sub Admin Satker Admin Satker mempunyai tugas dan kewenangan:
Bagian Keenam Admin Satker Admin Agency mempunyai tugas dan kewenangan:
Bagian Kesepuluh Panitia/ PPHP
Pejabat Pengadaan mempunyai tugas dan kewenangan:
Membuka PDF…