Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015
- Nomor
- 34
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
Mengingat
Pasal 1 Pedoman dalam Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara bidang ketenagakerjaan yang meliputi:
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG PEDOMAN PENGELOLAANKEUANGAN NEGARA DAN BARANGMILIKNEGARABIDANGKETENAGAKERJAAN.
I Pasa14 Pada saat Peraturan Menteriini mulai berlaku, maka:
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi pengelola keuangan dan barang milik negara yang mengelola dana pusat, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
~~~N.SESUAI DENGAN ASLINYA ~L~"''-O HUKUM, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1600 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2015 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal21 Oktober 2015 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan memerintahkan mi denganMenteriPeraturan Pasa15 Peraturan Menteri Ill! mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terdapat perubahan yang sangat mendasar dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan perbendaharaan, serta pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Untuk mendorong profesionalitas, tata kelola yang baik (good govemance), menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalarn pengelolaan keuangan negara, maka harus ada pemaharnan yang sarna dan secara utuh oleh para pejabat pengelola keuangan yang mencakup Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran, tugas dan tanggung jawab pejabat pengelola keuangan, tata cara pembukuan, prosedur pencairan dana, pengujian Surat Permintaan Pembayaran dan penerbitan Surat Perintah Membayar, serta pelaporan keuangan. Dengan telah disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka Menteri selaku Pengguna Anggaran menetapkan pejabat pengelola keuangan melalui prosedur yang telah ditentukan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga para pejabat pengelola keuangan dalam me1aksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya tanpa keraguan. BABI PENDAHULUAN KETENAGAKERJAAN BIDANGNEGARAMILIKBARANGDAN LAMPlRANI PERATURANMENTERIKETENAGAKERJMN NOMOR34 TAHUN2015 TENTANG PEDOMANPENGELOLAANKEUANGANNEGARA B. Pengertian DalarnPedoman ini yang dimaksud dengan:
Dalam pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran terutama dalam pencairan dana dari Bendahara Umum Negara (BUN)melalui kuasa Bendahara Umum Negara yakni KPPN,dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan surat perintah membayar dengan menggunakan peraturan dan prosedur yang sudah ada, sehingga semua pengeluaran keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran, diperlukan adanya pe1aporan keuangan secara berjenjang dari Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada unit Eselon I, yang selanjutnya diproses menjadi pelaporan keuangan kementerian berdasarkan SistemAkuntansi Instansi (SAl). Untuk mewujudkan adanya persarnaan persepsi .serta menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara khususnya di Kementerian Ketenagakerjaan perlu ditetapkan sebuah pedoman bagi pengelola keuangan yang berupa pedornan pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara. A. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran disusunnya pedoman pengelolaan,yaitu:
Kepala Biro Keuangan.
A. Mekanisme penyampaian usulan revisi anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan:
B. Mekanisme usulan revisi anggaran yang menjadi kewenangan Kanwil DJPB setempat (untuk Satker Pusat):
, I D. RevisiAnggaran Yang Memerlukan Persetujuan Eselon I Kementerian
C. Mekanisme Usulan Revisi anggaran yang menjadi kewenangan Kanwil DJPB setempat (untuk Satker Daerah/UPfP):
KPAmenyampaikan revisi anggaran yang telah disahkan oleh Kanwil DJPB kepada unit Eselon I terkait untuk mencetak dan menetapkan Revisi POK dengan tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian. E. Revisi POK
F. Revisi Anggaran Yang Memerlukan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (OPR)
- memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sepanjang dalam bagian anggaran yang sarna; - penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi Satker sepanjang likuidasi Satker telah disetujui oleh DPR; - penyelesaian administrasi OIPAbaru dalarn 1 (satu) Satker danj atau antar bagian anggaran bagi KementerianjLembaga yang mengalarni perubahan nomenklatur / struktur organisasi sepanjang total pagu Kementerian / Lembaga tetap, dan pagu Program lama dan Program baru telah disetujui OPR.
B. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPAmempunyai tugas, wewenang,dan tanggungjawab untuk:
A. Pengguna Anggaran (PA) PAberwenang untuk:
3.· menetapkan peraturan pelimpahan dana dekonsentrasi;
10.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang negara; 11.menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rpl00.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau pemenang pada seleksi atau penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rpl0.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); 12.mengawasi pelaksanaan anggaran; 13.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. BABIII PEJABATPERBENDAHARAANNEGARA
10.membuat dan menyampaikan SP2HLke KPPNsekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran; 11.menandatangani dan menyampaikan MPHL-BJSke KPPN;
13.menetapkan PPK, pejabat pengadaan barang/jasa, panitiaj pejabat penerima barang/jasa, petugas pengantar SPM, SP2HL, SP4HLdan MPHL-BJS, petugas pengambil SP2D, SPHL, SP3HL, dan persetujuan MPHL-BJS, petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA),Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB),pelaksana pengelolaan barang milik negara, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)sesuai dengan kebutuhan untuk Pusat, UPI'-P,Tugas Pembantuan;
15.memerintahkan pembayaran atas beban APBN;
C. Pejabat Pembuat Komitrnen (PPK) PPKmempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
E. Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
D. Pejabat Penanda Tangan SPM Pejabat Penanda Tangan SPM mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
F. Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
10.menyetorkan sisa UP/TUPke kas negara dengan menggunakan formulir Surat Setor Bukan Pajak (SSBP); 11.menyetorkan sisa belanja ke kas Negara dengan menggunakan formulir SSPB untuk tahun berjalan dan formulir SSBP setelah lewat tahun anggaran;
G. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
I. Pelaksana Pengelolaan BMN Pelaksana Pengelolaan BMN mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
J. ULPKementeriari/Pejabat Pengadaan Barang/.Jasa Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab ULP Kementeriarr/Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa:
4.. menetapkan dokumen pengadaan;
10.Pejabat Pengadaan:
1) penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barangj pekerjaan konstruksifjasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,OO(dua ratus juta rupiah); dan/ atau 2) penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,OO(limapuluhjuta rupiah); ,
L. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk:
K. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/.Jasa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/iJasa mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
11.menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa kepada KPA/PPK; 12.membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada KPA/PPK; 13.memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barangfjasa kepada KPA/PPK. - 34-", , ketenagakerjaan untuk dana tugas pembantuan. membidangiyangkabupaten/kotadinasKepala A. Pendelegasian Pejabat Perbendaharaan Negara
1) Sekretariat Jenderal didelegasikan kepada Kepala Biro dan Kepala Pusat; 2) Inspektorat J enderal didelegasikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal; dan 3) Direktorat .Jenderal/Badan didelegasikan kepada Sekretaris Direktorat .Jenderal/Badan dan Kepala Pusat dilingkungan Unit Kerja yang bersangkutan.
1) 8ekretariat Jenderal yaitu Kepala Bagian Penatalaksanaan Anggaran; 2) Inspektorat Jenderal yaitu Kepala Bagian Umum; 3) Direktorat Jenderal dan Badan yaitu Kepala Bagian Keuangan.
1) Balai Besar yaitu Kepala Bagian Tata Usaha, 2) Balai-Balai yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
Satker Pusat, UPT-P, dan kabupaterr/kota adalah PNS yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keuangan pada Satker yang bersangkutan, dengan persyaratan:
B. Tata Cara Pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara Pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara, sebagai berikut:
Kepala Biro dan Kepala Pusat.
Sekretaris Inspektorat .Jenderal.
Kepala Satker mengusulkan Pejabat Perbendaharaan Negara dilingkungan Direktorat Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal dan di lingkungan Badan melalui Sekretaris Badan.
Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, maka PPKdirangkap oleh KPA.
Format pengusulan penggantian Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Pusat sebagaimana tercantum dalam contoh Format 3. Format pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Kabupaterr/Kota sebagaimana tercantum dalam contoh Format 4. Negara3. Pengusulan/Penggantian Pejabat Perbendaharaan disampaikan kepada: Sekretaris J enderal up. Kepala Biro Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling51 Jakarta Selatan Format pengusulan pejabat perbendaharaan negara untuk Satker Pusat dan Satker UPT-P sebagaimana tercantum dalam contoh Format
C. Prosedur Pengusulan Penggantian Pejabat Perbendaharaan Negara
Pembukuan Bendahara menggunakan basis kas yaitu basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara dengan kas diterima atau dibayar. Pada basis kas ini pencatatan dilakukan pada saat kas dikeluarkan danl atau diterima. Selain itu system pembukuan Bendahara menggunakan tata buku tunggal (single entry) yaitu pencatatan atas transaksi kas dilakukan hanya pada satu sisi dimana Penerima pada saat kas diterima dan Pengeluaran pada saat kas dikeluarkan. Pembukuan Bendahara tidak menganut seperti tata buku berpasangan (double entry) yang dilakukan pada sistem akutansi pemerintah bahwa setiap transaksi akan dicatat baik disisi debet maupun disisi kredit. Pembukuan Bendahara dilaksanakan berdasarkan asas bruto yang mengandung arti bahwa suatu prinsip yang tidak diperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerima dan pengeluaran. Asas bruto menekankan bahwa apabila terdapat satu transaksi yang mengakibatkan penerimaan sekaligus pengeluaran Negara maka pencatatan atas transaksi tersebut harus dilakukan secara terpisah yaitu mencatat penerimaan sebesar jumlah penerimaan dan mencatat selisih lebih besar antara penerima lebih besar dengan pengeluaran meskipun kas riil yang diterima atau dikeluarkan hanya sebesar selisihnya. Dalam hubungannya dengan kas, peristiwa atau transaksi tersebut terdiri dari dua transaksi kas yaitu transaksi penerima dan transaksi pengeluaran sehingga masing- masing harus dicatat dengan nilai bruto. A. Pembukuan Bendahara Penerimaan.
BABV PENATAUSAHAANBENDAHARA
Format Buku Kas Umum yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Format 5.
1) In-out pada BKU; 2) Pagu penerimaan pada buku pengawasan anggaran pendapatan.
1) Sisi Debet pada BKU; 2) Sisi Debet pada BP Kas; 3) Sisi Debet pada BP Terkait; 4) Akumulatif pada kolom AKUN berkenaan pada buku pengawasan anggaran pendapatan.
1) Sisi Kredit pada BKU; 2) Sisi Kredit pada BP Kas; 3) Sisi Kredit pada BP Terkait; 4) Penyetoran pada buku pengawasan anggaran pendapatan. B. Pembukuan Bendahara Pengeluaran
1) In-out pada BKU; 2) Kolom AKUN pada buku pengawasan anggaran pendapatan; 3) Penyetoran pada buku pengawasan anggaran pendapatan.
1) Bukti Penerimaan dibukukan pada sisi Debet dalam BKU, BP Kas, dan BP Lainnya; 2) SSBP dibukukan pada sisi Kredit dalam BKU, BP Kas dan BP Lainnya.
BKU ditutup hanya pada akhir tahun anggaran. Sedangkan untuk setiap akhir bulan yang berkenaan pembukuan Bendahara Pengeluaran cukup diketahui besaran saldo yang dapat dilihat langsung dari kolom saldo pada masing-masing buku Bendahara Pengeluaran selanjutnya dapat dituangkan dalam laporan pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran. Format BKU yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Format 6.
Seluruh dokumen bukti pembukuan tersebut diarsipkan dengan memberikan nomor bukti secara berurutan sesuai dengan BKU untuk memudahkan pengendalian atas dokumen bukti.
Bentuk Buku Kas Umum menggunakan kolom saldo, yang mengandung arti bahwa memuat selisih dari penerimaan dan pengeluaran setiap transaksi. BKU yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni: 1) Bagian 1 memuat halaman pertama dari BKU; 2) Bagian 2 memuat isi dari pembukuan Bendahara; 3) Bagian 3 memuat Berita Acara Pemeriksaaan Kas dan Rekonsiliasi. Dikarenakan data yang dituangkan dimulai dari BKU maka isi dari buku pembantu harus mengikuti data-data yang tertulis dari BKU. Sebagai contoh nomor bukti bendahara yang diperoleh dari BKU maka pada buku pembantu harus dengan nomor bukti bendahara yang sarna. Demikian halnya dengan uraian dan besaran uang penerimaan atau pengeluaran yang berakibat selanjutnya pada masing-masing saldo pada buku pembantu berkenaan. 1) Jenis-jenis buku pembantu diantaranya: a) Buku Pembantu Kas Bank: Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran yang terjadi pacta rekening bendahara di Bank. b) Buku Pembantu Kas Tunai: Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran yang terjadi pada brankas bendahara. c) Buku Pembantu Pajak: Mencatat transaksi penerimaan (pungutan pajak) dan pengeluaran (penyetoran ke kas Negara) atas pembayaran yang memuat ketentuan teknis pajak yang dilakukan atas BP2BPP. d) Buku Pembantu Uang Muka Kerja Perjalanan Dinas: Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran untuk perjalanan dinas yang merupakan uang muka kerja dan berasal dari UP/TUP. e) Buku Pembantu UP/TUP: Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran yang berasal dari UP/TUP. f) Buku Pembantu LSBendahara: Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran atas pengajuan SPP-LS melalui rekening bendahara pengeluaran dan pihak ketiga.
Dokumen sumber pembukuan bendahara pengeluaran berdasarkan aktivitasnya dapat dibedakan dalam 5 (lima) kelompokyaitu:
1) SPM-UP yang telah diterbitkan SP2D-nya merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti pemberian uang persediaan dari KPPN kepada KPA melalui bendahara pengeluaran, dibulrukan: 2) Format Buku Pembantu Buku Pembantu yang harus dimiliki bendahara pengeluaran adalah Buku Pembantu Kas Bank, Buku pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Uang Persediaan, Buku pembantu LS-Bendahara, Buku pembantu Uang Muka perjalanan Dinas, Buku Pembantu Lain-lain.Format Buku Pembantu yang harus dimiliki oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Format 7. g) Buku Pembantu PengawasAnggaranUang Persediaan: Buku ini wajib dimiliki oleh Bendahara Pengeluaran sebagai alat kontrol terhadap penggunaan anggaran belanja Uang Persediaan, baik ketersediaan dana maupun besaran penggunaan dana yang wajib di pertanggung jawabkan dalam bentuk terbitnya Penggantian Uang Persediaan (GUP).Buku pembantu pengawas anggaran uang persediaan mencatat pagu dan realisasi anggaran untuk tiap-tiap akun kegiatan berdasarkan klasifikasi belanja dan mata anggaran yang berkenaan. Klasiflkasi belanja dapat dilihat dari kegiatan yang tertuang dalam DIPA, khususnya halaman II DIPAdari masing-masing.Satker. Sedangkan akun dari tiap-tiap klasifikasi belanja dapat diketahui dari POK. a) Sebesar nilai bruto dibukukan dalam:
b) Sebesar nilai potongan (jika ada) dibukukan dalam:
2) SPM-TUP yang te1ah diterbitkan SP2D-nya merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai bukti pemberian tambahan uang persediaan dari KPPNkepada KPAmelalui bendahara pengeluaran, Pembukuan. yang dilakukan sebagai berikut: Sebesar nilai bruto dibukukan dalam: a) Buku Kas Umum pada sisi penerimaan (debet); b) Buku Pembantu Kas Bank pada sisi penerimaan (debet); c) Buku Pembantu Uang Persediaan pada sisi penerimaan (debet). 3) SPM-GUyang telah diterbitkan SP2D-nya merupakan bukti pertanggung jawaban KPA/PPK atas uang persediaan yang telah diterimanya melalui bendahara pengeluaran, dan sekaligus sebagai saran a pengisian kembali/ revolving uang persediaan kepada bendahara pengeluaran, dibukukan: a) Sebesar nilai bruto dibukukan dalam:
b) Sebesar nilai potongan (jika ada) dibukukan dalam:
Apabila ada potongan pada SPM-GUyang terjadi karena sisa pagu anggaran yang tersedia pada DIPA terbatas, sehingga tidak memungkinkan pemberian/ revolving UP sebesar sisa pagu anggaran dalam DIPA, sedangkan terhadap selisihnya (nilai bruto SPM-GU dikurangi sisa pagu) dinyatakan sebagai setoranj'potongan atas uang persediaan terdahulu. 4) SPM-GUnihil yang telah diterbitkan SP2D-nya, adalah bukti pertanggung jawaban KPA/PPK atas UP/TUP yang telah diterimanya melalui bendahara penge1uaran. Sebesar nilai brute dibukukan dalam: a) BKU pada sisi penerimaan (debet) dan sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Pengawasan Anggaran sebagai pengesahan (pada kolom: Posisi UP sudah disahkan). 5) SPM-LSkepada pihak ketigaj rekanan yang telah diterbitkan SP2D-nya, adalah realisasi belanja yang dilakukan oleh KPA/PPK dan mengurangi/rnembebani pagu anggaran dalam DIPA. Pelaksanaan pembayarannya dilakukan langsung oleh KPPN ke rekening pihak ketiga. Cara Pembukuannya sebagai berikut: a} BKU pada sisi penerimaan (debet) dan sisi pengeluaran (kredit); b) Buku pembantu pengawas anggaran sebagai pengeluaran (kredit) dengan menuliskan sebesar nilai brute (sebagai pengesahan). 6) SPM-LS melalui rekening bendahara pengeluaran yang telah diterbitkan SP2D-nya adalah realisasi belanja yang dilakukan oleh KPA/PPK dan mengurangi/rnembebani pagu anggaran dalam DIPA. Pelaksanaan pembayaran atas SPM mi, dilakukan dari rekening kas Negara kepada pegawai/ pihak ketiga melalui rekening bend ahara pengeluaran, dan dibukukan: a) Sebesar nilai bruto dibukukan dalam:
b) Sebesar nilai potongan dibukukan dalam:
1) Pembayaran atas uang persediaan dilakukan setelah dikurangi kewajiban pihak terbayarj'pihak ketiga. Selanjutnya Bendahara pengeluaran wajib meminta kuitansi/bukti pembayaran sebesar nilai bruto dan memberikan faktur pajak kepada pihak terbayar / pihak ketiga sebesar kewajibannya kuitansij'bukti pembayaran dan faktur pajak dibukukan. 2) Sebesar nilai bruto kuitansij'bukti pembayaran dibukukan dalam: a) BKUpada sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Bank pada sisi pengeluaran (kredit) atau Buku Pembantu Kas tunai pada sisi pengeluaran (kredit); sesuai dengan jenis pajak yang di pungut. 4) Setoran atas sisa UP ke Rekening Kas Negara dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada akhir kegiatari/ akhir tahun anggaran dengan menggunakan SSBP. Sedangkan pungutan pajak harus segera disetor ke kas negara dengan menggunakan SSP dibukukan dalam: a) BKUpada sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu Pajak pada sisi pengeluaran (kredit) sesuai dengan jenis pajak yang di pungut. Untuk SSBPyang dinyatakan sah dibukukan dalam: a) BKUpada sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu UP pada sisi pengeluaran (kredit). 5) Pemberian uang muka perjalanan dinas dibukukan dalam: a) BKUpada sisi penerimaan (debet) dan sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada SISI pengeluaran (kredit); c) Buku pembantu UM perjadin (uang muka perjalanan dinas) pada sisi penerimaan (debet). a) BKUpada sisi Penerimaan (debet); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi Penerimaan (debet); c) Buku Pembantu Pajak pada sisi Penerimaan (debet) c) Buku Pembantu UP pada sisi pengeluaran (kredit); d) Buku pembantu pengawas anggaran sebagai pengeluaran (kredit) dengan menuliskan sebesar nilai bruto (sebagai pengesahan). 3) Sebesar nilai faktur pajak dibukukan dalam: 6) Perhitungan rampung dilakukan pembukuan sebagai berikut: a) Telah melaksanakan perjalanan dinas dengan cara membukukan sebesar nilai perjalanan dinas dalarn:
b) Apabila pemberian UM perjadin sebelumnya tidak cukup maka dapat diberikan tarnbahan UM perjadin kembali. Proses pencatatannya sarna seperti pemberian UMperjadin diatas. c) Apabila UM perjadin terdapat sisa (kelebihan uang) maka harus diterima oleh bendahara dan dicatat dalam:
Pada dasarnya dengan SPM-LS Bendahara Pengeluaran pemotongan kepada pihak terbayar telah dilakukan pada saat penerbitan SPM dimaksud. Oleh karena itu, pelaksanaan pembayaran dilakukan atas netto kepada yang berhak. Penyetoran atas sisa SPM-LS Bendahara Pengeluaran ke Rekening Kas Negara dilakukan dengan rnenggunakan SSPB sebesar nilai netto. Hal tersebut apabila dalam waktu tertentu pihak yang berhak tidak mengambil uang dimaksud. Pembukuan atas bukti SSPBdilakukan sebagai berikut: SSPByang dinyatakan sah dibukukan dalam: 1) BKUpada sisi pengeluaran (kredit); 3) Buku Pembantu LS-Bendahara pada sisi pengeluaran (kredit).
Bendahara Pengeluaran dalam menyalurkan uangnya harus dilaksanakan seeara giral melalui rekening BPP atas UP/TUP maupun SPM-LS bendahara, uang tersebut pada dasarnya belum merupakan belanja/pengeluaran kas bagi bendahara pengeluaran. Dengan demikian, kas pada BPP masih merupakan uang yang harus dipertanggung jawabkan oleh bendahara pengeluaran, dan dibukukan sebagai berikut: 1) Sebesar tanda terima/bukti transfer kepada BPP dalam: a) BKUpada sisi penerimaan (debet) dan sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada S1S1 pengeluaran (kredit); e) Buku Pembantu BPPpada sisi penerimaan (debet). 2) Pengembalian sisa UP/TUP dari BPP ke bendahara pengeluaran dibukukan melalui LPJ-BPP. Berdasarkan ketentuan bendahara pengeluaran wajib melakukan pembukuan atas dasar transaksi dan pertanggung jawaban BPP dalam bentuk LPJ-BPP. LPJ-BPP menjadi dukumen sumber pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran. Adapun pembukuannya sebagai berikut: a) Dana UP/TUP.
(a) BKUpada sisi pengeluaran (kredit); (b) Buku Pembantu UP padasisi pengeluaran (kredit); (e) Buku Pembantu BPP pada sisi pengeluaran (kredit); (d) Buku Pengawasan Anggaran Belanja sebagai pengurangan pagu dalam kolom mata (pengembalian sisa Uang Persediaan dari BPP ke Bendahara Pengeluaran) sebesar jumlah pengeluaranj transfer dibukukan dalam: (a) BKU pada sisi penerimaan (debet) dan SISI pengeluaran (kredit); (b) Buku Pembantu Kas Tunai pada penerimaan (debet) (c) Buku Pembantu BPP pada sisi pengeluaran (kredit). b) Dana LS- Bendahara Pengeluaran
(a) Buku kas Umum pada sisi pengeluaran (kredit); (b) Buku Pembantu LS-Bendahara pada sisi pengeluaran (kredit); (c) Buku Pembantu BPP pada sisi pengeluaran (kredit).
(a) Buku kas Umum pada sisi pengeluaran (kredit); (b) Buku Pembantu LS-Bendahara pada S1S1 pengeluaran (kredit); (c) Buku Pembantu BPP pada SISI pengeluaran (kredit). PengeluaranBendaharake(2) Transfer C. Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu
Pada dasamya Bendahara wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang yang diterima. Selanjutnya untuk menampung kemungkinan adanya penerimaan bendahara diluar akivitas tersebut diatas, pembukuan dilakukan sebagai berikut: 1) Bukti penerimaan lainnya dibukukan dalam: a) BKUpada sisi penerimaan (debet); b) Buku Pembantu Kas pada sisi penerimaan (debet); c) Buku Pembantu lain-lain pada sisi penerimaan (debet). 2) Pengeluaran dengan menyetor ke kas negara menggunakan blangko SSBP yang merupakan peneriman lain-lain dibukukan dalam: a) BKUpada sisi Pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas pada sisi Pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu lain-lain pada sisi Pengeluaran (kredit).
1) Jenis-jenis buku pembantu diantaranya: a) Buku Pembantu Kas Bank. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran yang terjadi pada rekening bendahara di Bank. b) Buku Pembantu Kas Tunai. Mencatat seluruh transaksi penerirnaan dan transaksi c) Buku Pembantu Pajak. Mencatat transaksi penenmaan dan transaksi penyetoran pungutan pajak terhadap pembayaran yang menurut ketentuan terkena pajak. d) Buku Pembantu Uang Muka KerjaPerjalanan Dinas. Digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran untuk perjalanan dinas yang merupakan uang muka kerja dan berasal dari UP/TUP. e) Buku Pembantu UP/TUP. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran yang berasal dari UP/TUP. f) Buku Pembantu L8 Bendahara. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran yang uangnya berasal dari terbitnya SPM/SP2D Langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau pengajuan dari BPP. g) Buku Pembantu PengawasanAnggaran Belanja. Mencatat semua pengeluaran yang dibayar melalui UP/TUP/LS dan sebagai alat kontrol terhadap penggunaan anggaran belanja, baik ketersediaan dana maupun besaran penggunaan dana yang wajib di pertanggungjawabkan dalam bentuk terbitnya Penggantian Uang Persediaan (GUP).buku pembantu pengawas anggaran digunakan untuk mencatat pagu dan realisasi anggaran untuk tiap-tiap mata anggaran kegiatan berdasarkan klasifikasi belanja dan akun yang berkenaan. Klasifikasibelanja dapat dilihat dari kegiatan yang tertuang dalam DIPA, khususnya halaman II DIPA dari masing-masing Satker. Sedangkan akun dari tiap-tiap klasifikasi belanja yang tertuang dalam POK.
h) Buku Pembantu PengawasAnggaran UP. Sebagai alat kontrol terhadap penggunaan anggaran belanja Uang Persediaan, baik ketersediaan dana maupun besaran penggunaan dana yang wajib di pertanggung jawabkan dalam bentuk terbitnya Penggantian Uang Persediaan (GUP). Buku pembantu pengawas anggaran uang persediaan digunakan untuk mencatat pagu dan realisasi anggaran untuk tiap-tiap akun kegiatan berdasarkan klasifikasi belanja dan mata anggaran yang berkenaan. Klasifikasi belanja dapat dilihat dari kegiatan yang tertuang dalam DIPA,sedangkan akun dari tiap-tiap klasifikasi belanja dapat diketahui dari POK. Fungsi Buku Pembantu Pengawas Anggaran Belanja UP:
Pada prinsipnya yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dari Bendahara Pengeluaran harus melalui rekening bendahara pembantu. Sedangkan proses terbitnya dokumen SPM/SP2D sampai pencatatan dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Sehingga bendahara pengeluaran pembantu tidak perlu mencatat SPM/SP2D. Setelah diterimanya uang melalui transfer dari Bendahara Pengeluaran maka Bendahara pengeluaran Pembantu mencatat pada: 1) BKUpada sisi penerimaan (debet); 2) Buku pembantu Kas Bank pada sisi penerimaan (debet); 3) Buku Pembantu UP pada sisi penerimaan (debet)bila uang tersebut merupakan UP/TUP. Apabila uang berasal dari Ls-Bendahara pengeluaran,dibukukan pada buku pembantu LS-bendahara pada sisi penerimaan (debet).
1) Pembayaran atas uang persediaan dilakukan setelah dikurangi (pajak-pajak] pihak terbayarj'pihak ketiga. Selanjutnya Bendahara pengeluaran pembantu wajib meminta kuitansi /bukti pembayaran sebesar nilai brute dan memberikan faktur pajak kepada pihak terbayar/ pihak ketiga sebesar kewajibannya kuitansij'bukti pembayaran dan faktur pajak dibukukan. 2) Sebesar nilai brute kuitansi/bukti pembayaran dibukukan dalam: a) BKUpada sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Bank pada sisi pengeluaran (kredit) atau Buku Pembantu Kas tunai pada sisi pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu UP pada sisi pengeluaran (kredit); d) Buku pembantu pengawas anggaran sebagai pengeluaran (kredit) dengan menuliskan sebesar nilai brute (sebagaipengesahan). 3) Nilaifaktur pajak dibukukan dalam: a) Buku Kas Umum pada sisi Penerimaan (debet); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi Penerimaan (debet); c) Buku Pembantu Pajak pada sisi Penerimaan (debet) sesuai dengan jenis pajak yang di pungut. 4) Setoran ke kas negara pungutan pajak dengan menggunakan blanko SSP dibukukan dalam: a) Buku Kas Umum pada sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu Pajak pada sisi pengeluaran (kredit) sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. 5) Pemberian UMperjadin dibukukan dalam: a) BKUpada sisi penerimaan (debet)dan sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran (kredit); c) Buku pembantu UM perjadin pada sisi penerimaan (debet). 6) Perhitungan rampung dilakukan pembukuan sebagai berikut: a) Telah melaksanakan perjalanan dinas dengan cara membukukan sebesar nilai perjalan dinas dalam:
b) Apabila pemberian UM perjadin .sebelumnya tidak cukup maka dapat dibayarkan kekurangannya. Proses pencatatannya sarna seperti pemberian UM perjadin diatas. c) Apabila UM perjadin terdapat sisa (kelebihan uang) maka harus dikembalikan dan dicatat dalam:
SPM-LS melalui rekening Bendahara Pengeluaran pemotongan pajak kepada pihak terbayar dilakukan pada saat penerbitan SPM. Oleh karen a itu, pelaksanaan pembayaran dilakukan atas netto berdasarkan daftar yang sudah dibuat. Demikian juga penyetoran atas sisa SPM-LS Bendahara Pengeluaran ke Rekening Kas Negara dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan SSPB sebesar nilai netto. Hal tersebut apabila terjadi setelah waktu tertentu pihak yang berhak tidak mengambil uang dimaksud. Pembukuan atas bukti pembayaran dan SSPB dilakukan sebagai berikut: 1) Sebesar tanda terimaj'bukti pembayaran dibukukan dalam: a) Buku Kas Umum pada sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu Kas Bank pada sisi pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu LS-Bendahara pada sisi pengeluaran (kredit). 2) SSPB yang dinyatakan sah dibukukan dalam: a) BKU pada sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu LS-Bendahara pada S1S1 pengeluaran (kredit).
LPJ menyajikan informasi antara lain:
D. LPJ LPJ atas pengelolaan keuangan sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan,dikarenakan laporan:
4.' memberikan informasi tambahan atas perbedaan antara pencatatan akuntansi dan pencatatan yang dilakukan bendahara secara pembukuan;
Pada dasarnya Bendahara wajib membukukan dan mempertanggung jawabkan seluruh uang yang diterima. Selanjutnya untuk menampung kemungkinan adanya penerimaan Bendahara Pengeluaran Pembantu diluar aktivitas tersebut diatas, pembukuan dilakukan sebagai berikut: 1) Bukti penerimaan lainnya dibukukan dalam: a) BKUpada sisi penerimaan (debet); b) Buku Pembantu Kas pada sisi penerimaan (debet); c) Buku Pembantu lain-lain pada sisi penerimaan (debet). 2) Pengeluaran dengan menyetor ke kas Negara menggunakan blanko SSBPyang merupakan setoran atas peneriman lain- lain dibukukan dalam: a) BKUpada sisi Pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas pada sisi Pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu lain-lain pada sisi Pengeluaran (kredit). G. Format LPJ
F. Penyampaian LPJ LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran disampaikan kepada:
Penyusunan dan penyampaian LPJ dilaksanakan pada setiap akhir bulan dan dikirimkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya, sedangkan untuk BPP dikirimkan melalui BP paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya masing-masing dilampiri rekening koran dari bank/ pos bulan berkenaan. E. Tata Cara Penyusunan LPJ LPJ Bendahara disusun berdasarkan BKU,Buku-Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah direkonsiliasi dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/UAKPA.Sedangkan untuk LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan gabungan dari satu atau lebih LPJ-BPPdengan LPJ Bendahara Pengeluaran itu sendiri. LPJ BPPjuga disusun berdasarkan BKU, Buku-buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran.
Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi ketenagakerjaan yang dilaksanakan di dalam negeri dan luar negeri. A. Perjalanan Dinas Dalam Negeri
1) Perjalanan dinas yang melewatibatas kota; dan 2) Perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota. Perjalanan dinas yang melewati batas kota dan perjalanan dinas dalam kota harus diterbitkan Surat Tugas sebagaimana tercantum dalam contoh Format lOA yang merupakan dasar menerbitkan SPD sebagaimana tercantum dalam contoh Format lOB. Sedangkan perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa menerbitkan SPD dan pembebanan biaya perjalanan dinas dicantumkan dalam Surat Tugas.
1) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Menteri/Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. 2) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Surat Tugas ditandatangani oleh Pejabat Pimpiman Tinggiyang bersangkutan. 3) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD dalam lingkup unit Eselon II/setingkat Unit Eselon II, Surat Tugas ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan. 4) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala UPT-P di daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala UPT-P yang bersangkutan. BABVI PERJALANANDINAS 5) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Satker, Surat Tugas ditandatangani oleh Atasan Langsung Kepala Satker yang bersangkutan. 6) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD pada satuan kerja, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Satker yang bersangkutan.
1) Dasar Penugasan; 2) PemberiTugas; 3) Pe1aksanaTugas; 4) Waktu Pelaksanaan Tugas; 5) Tempat Pelaksanaan Tugas; 6) Pembebanan Biaya.
1) uang harlan; 2) biaya transport; 3) hiaya penginapan; 4) uang representasi dapat diberikan untuk Menteri dan para Pejabat PimpinanTinggidi Kementerian; 5) sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan untuk Menteri.
paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
1) Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD. 2) SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas. 3) Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran mada transportasi lainnya. 4) Daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalarn cantoh Format 11. 5) Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalarn kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan. 6) Bukti pembayaran hotel atau tempat penginap lainnya. negara tingkat melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan ditentukan oleh KPA sesuai dengan pendidikanjkepatutan/tugas yang bersangkutan.
1) Tingkat A untuk Menteri dan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya, serta Pejabat setingkat lainnya. 2) Tingkat B untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat setingkat lainnya. 3) Tingkat C untuk Pejabat AdministratorjPNS Golongan IV, Pejabat Pengawas/PNS Golongan III dan PNS Golongan II serta PNS Golongan 1. Penyetaraan tingkat perjalanan dinas untuk PPPK yang , j , B. Perjalanan Dinas Luar Negeri
1) Klasifikasi Business diberikan untuk Golongan A dan GolonganB; 2) Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan C dan Golongan D dan apabila lama perjalannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak tennasuk transit) dapat diberikan KlasifikasiBusiness.
dan
C. Pembatalan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Biaya pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja bersangkutan. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas, meliputi:
1) bukti pembelian tiket transpotasi darr/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya, dan 2) bording pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi.
A. Pembuatan Komitmen
BABVII PENYELESAIAN TAGIHAN NEGARA B. Pencatatan Komitmen Perjanjiarr/kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPM- LS, PPK mencatat perjanjianj'kontrak yang telah ditandatangani ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh DJPB pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, yang memuat data:
Data perjanjian/ kontrak dan ADK disampaikan kepada KPPNsecara langsung atau melalui e-mail paling lambat 5 (lima)hari kerja setelah ditandatanganinya peIjanjian/kontrak. C. MekanismePenyelesaianTagihan dan Penerbitan SPP
1) Penyediabarang/jasa atas dasar perjanjian/kontrak; 2) Bendahara Pengeluarari/ pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan.
1) perjanjian/kontrak; 2) Rerferensi bank yang menunjukan nama dan nomor rekening penyedia barang/ jasa; 3) Berita Acara PenyelesaianPekerjaan; 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaarr/Barang; 5) bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan; 6) Berita Acara Pembayaran; 7) kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangfjasa dan PPKsebagaimana tercantum dalam contoh Format 13; 8) faktur Pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP)yang telah ditandatangani oleh wajib pajak/Bendahara Pengeluaran; 9) jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; 10) dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalarri/Iuar negeri.
1) surat keputusan; 2) surat tugasj'surat perjalanan dinas; 3) daftar penerimaan pembayaran; 4) dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) tidak boleh dilakukan sebelum barangjjasa diterima; 2) pengadaan barangfjasa yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran dapat dilakukan setelah penyedia menyampaikan jaminan atas uang pembayaran yang akan dilakukan dan dilengkapi dengan Surat Kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada KepalaKPPNuntuk mencairkan jaminan.
J. Penerima hak tagih harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada PPK atas keterlambatan pengajuan tagihan tersebut.
1) Berita Acara KemajuanPekerjaan; 2) Berita Acara PenyelesaianPekerjaan; 3) Berita Acara Serah TerimaPekerjaarr/Barang; 4) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan.
1) daftar gaji, rekapitulasi daftar gajidan halaman luar daftar; 2) gaji yang ditandatangani oleh PPABP, bendahara pengeluaran, dan KPAjPPK; 3) daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP; 4) daftar perubahan potongan; 5) daftar penerimaan gaji bersih pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan secara langsung pada rekening masing-masing pegawai; 6) foto copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/ pejabat yang berwenang.; 7) ADKterkait dengan perubahan data pegawai; 8) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; 9) Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSPPPh) Pasal 21.
1) Gaji susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam gaji induk, dilengkapi dengan: a) daftar gaji susulan, rekapitulasi daftar gaji susulan, dan halaman luar daftar gaji susulan yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran dan KPA/PPK; b) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; c) Foto copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/ pejabat yang berwenang. d) ADKterkait dengan perubahan data pegawai; e) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; f) SSP PPh Pasal 21. 2) Gaji Susulan yang dibayarkan setelah gaJl pegawai yang bersangkutan masuk dalam Gaji induk, dilengkapi dengan: a) daftar gaji susulan, rekapitulasi daftar gaji susulan, dan halaman luar daftar gaji susulan yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; b) daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; c) ADKterkait dengan perubahan data pegawai; d) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; e) SSP PPh Pasal 21. 5) Surat keterangan kematian /visum dari.camat atau rumah sakit; 6) ADKterkait dengan perubahan data pegawai. 7) ADK perhitungan pembayaran belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai. tunjangan
1) daftar kekurangan gaji, rekapitulasi daftar kekurangan gaji, dan halaman luar daftar kekurangan gaji yang ditandatangani PPABP, Bendahara Pengeluaran dan KPA/PPK; 2) daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 3) Foto copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker / pejabat yang berwenang. 4) ADKterkait dengan perubahan data pegawai; 5) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; 6) SSP PPh Pasal 21.
1) Daftar perhitungan uang duka wafat/fewas, rekapitulasi daftar uang duka wafat/tewas dan halaman luar daftar uang duka wafat/tewas yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran dan KPA/PPK. 2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP. 3) SK Pemberian uang duka wafat/ tewas dari pejabat yang berwenang. 4) Surat keterangan dan permintaan kematianyuang duka wafat/tewas,
1) Daftar perhitungan terusan penghasilan gaji, rekapitulasi daftar terusan penghasilan gaji, dan halaman luar daftar terusan penghasilan gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK. 2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP. 3) Foto copy dokurnen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/ pejabat yang berwenang berupa surat keterangan kematian dari camat atau visum rumah sakit untuk pembayaran pertama kali. 4) ADKterkait dengan perubahan data pegawai. 5) ADK perhitungan pembayaran belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai. 6) SSP PPh Pasal 21.
1) Daftar perhitungan uang muka gaji, rekapitulasi daftar uang muka gaji, dan halaman luar daftar uang muka gaji yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK. 2) Foto copy dokumen pendulrung yang te1ah dilegalisasi oleh Kepala Satker/ pejabat yang berwenang. 3) ADKterkait dengan perubahan data pegawai. 4) ADK perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai.
1) Daftar Pembayaran Perhitungan Lembur dan Rekapitulasi Daftar Perhitungan Lembur yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK. 2) Surat perintah kerja lembur. 3) Daftar hadir kerja selama 1 (satu) bulan. 4) Daftar hadir lembur. 5) SSP PPh Pasal 21.
1) Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2) SSP PPh Pasal 21.
1) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)yang ditandatangani KPA. 2) SPP dan ADKSPP. 3) Daftar Perhitungan Honorarium/Vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPAjPPK. 4) SK dari Pejabat yang berwenang. 5) SSP PPh Pasal 21. 6) SPTJM.
1) Surat keputusan yang terdapat pernyataan bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan surat keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA. 2) Daftar nominatif penerima honorarium yang memuat paling sedikit nama orang, besaran honorarium dan nomor rekening masing-masing penerima honorarium yang ditandatangani oleh KPAjPPKdan Bendahara Pengeluaran. 3) SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran. 4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampirkan pada awal pembayaran dan pada saat terjadi perubahan surat keputusan.
1) Perjalanan Dinas yang belum dilaksanakan: a) Surat tugasyang ditandatangani KPA. 2) Perjalanan Oinas yang sudah dilaksanakan: a) Surat tugas yang ditandatangani KPA. b) Oaftar nominatif perjalanan dinas ditandatangani oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan, meliputi: 1) nama; 2) pangkat/ golongan; 3) tujuan; 4) tanggal keberangkatan; 5) lama perjalanan dinas; dan 6) biaya yang diperlukan. c) Ookumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan mengenai perjalanan dinas.
1) Oaftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian yang memuat paling sedikit nama masing-masing penerima, besaran uang dan nomor rekening masing- masing penerima. 2) Foto copy bukti kepemilikan tanah. 3) Bukti pembayararr/kuitansi. 4) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB)tahun transaksi. 5) Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan. 1) nama; 2) pangkat/ golongan; 3) tujuan; 4) tanggal keberangkatan; I 5) lama perjalanan dinas; dani 6) biaya yang diperlukan. b) Oaftar nominatif perjalanan dinas ditandatangani oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan dinas, meliputi: 6) Pernyataan dari Pengadilan Negeriyang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa Pengadilan Negeritersebut dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa. 7) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening Pengadilan Negeriyang menampung uang titipan tersebut merupakan RekeningPemerintah Lainnya, dalam hal tanah sengketa. 8) Berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah. 9) SSP PPh Pasal 21 final atas pelepasan hak. 10)Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan). 11)Dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah.
1) Bukti perjanjianj'kontrak. 2) Referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/ jasa. 3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaari/Barang. 5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan. 6) Berita Acara Pembayaran. 7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK. 8) Faktur Pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP)yang telah ditandatangani oleh wajib pajak/Bendahara Pengeluaran. 9) Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah.
1) Pengujian atas SPBy, meliputi: a) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; b) pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: 1) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran; 2) nilai tagihan yang harus dibayar; 3) jadwal waktu pembayaran; dan 10)Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalarri/Iuar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/Iuar anegeri bersangkutan.
1) kultansiybukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; serta 2) nota/bukti penerrmaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK. Dalam hal penyedia barangfjasa tidak mempunyai kuitansi/bukti pembelian, Bendahara Pengeluaran atau BPP membuat kuitansi sebagaimana tercantum dalam contoh Format 15. 4) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; c) pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara .spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barangfjasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjianj'kontrak; dan d) pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit). 2) Pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara.
1) rencana pelaksanaan kegiatan / pembayaran; 2) rincian kebutuhan dana; dan 3) batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja, dari penerima uang muka kerja,
1) daftar rind an permintaan pembayaran; 2) bukti pengeluaran sebagai berikut: a) kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP); serta b) notaj'bukti penerimaan barangfjasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK. 3) SSP yang telah dikonfirmasi KPPN;dan 4) perjanjiarr/kontrak beserta faktur pajak untuk nilai transaksi yang harus menggunakan perjanjian/kontrak.
1) rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran; 2) surat pernyataan dari KPA/PPK yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut: a) digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan b) tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS. 3) Surat permohonan TUP yang telah memperoleh persetujuan TVPdari Kepala KPPN.
1) Daftar rincian permintaan pembayaran sebagaimana tercantum dalam contoh Format 16. 2) Bukti pengeluaran sebagai berikut: a) kuitansij bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; b) nota/ bukti penerimaan barangfjasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK;serta c) SSP yang telah dikonfirmasi I\PPN.
A. Mekanisme Pengujian SPP dan Penerbitan SPM
J. Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara.
BAB VIII PENGUJIANSPP DANPENERBITANSPM, PEMBAYARANDENGANUP DANTUP, SERTAPEMBAYARANTAGIHAN YANGBERSUMBERDARIPENERIMAANNEGARABUKANPAJAKDAN PINJAMANDAN/ ATAUHIBAHLUARNEGERI
B. Mekanisme Pembayaran Dengan UP dan TUP
.b. asli surat kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka;
1) belanja barang; 2) belanja modal; 3) belanja lain-lain.
J. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP, maka Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA. Direktur . JenderalKeuangancq.persetujuan Menteri Perbendaharaan.
1) kwitansi; 2) faktur barang; 3) faktur standar pajak dan SSP bila kena pajak; 4) tanda terima barang dari salah satu panitia penerima hasil pekerjaarr/barang. Pengecualian melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1)sampai dengan angka 4) untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
1) Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jems belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah); 2) Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu jems belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah); 3) Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) -untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah); , 4) Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
1) frekuensi pengantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; 2) perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP.
1) Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; 2) Tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.
1) Rincian rencana penggunaan TUP; 2) Surat pengajuan permintaan TUP sebagaimana tercantum dalam contoh Format 18.
1) pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang hams dilakukan dengan pembayaran LS; 2) pengeluaran pada rmcian rencana penggunaan TUP masih/cukup tersedia dananya dalam DIPA; 3) TUPsebelumnya sudah dipertanggungjawabkan selurubnya; 4) TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke kas negara.
J. TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap.
1) KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan; C. Pembayaran Tagihan yang Bersumber dari Penggunaan PNBP
2) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disampaikan KPA melalui surat pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana tercantum dalam contoh Format 19. MP Maksimum Pencairan. PPP Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. JS Jumlah Setoran. JPS Jumlah Pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan. [ MP = (PPP x JS) I
10.Dana yang berasal dari. PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula sebagai berikut: D. Pembayaran Tagihan Untuk Kegiatan Yang Bersumber Dari Pinjaman danjatau Hibah Luar Negeri
E. Dokumen Pendukung Penerbitan SPM
1) SPPdan ADKSPP; 2) daftar gaji susulan, rekapitulasi daftar gaji susulan, dan halaman luar daftar gaji susulan yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 3) daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 4) copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi SK terkait dengan pengangkatan sebagai Calon PNS/PNS, SK Mutasi PNS, SK terkait Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Surat atau Akta terkait dengan anggota keluarga yang mendapat tunjangan, dan SKPPsesuai peruntukannya; 5) ADKterkait dengan perubahan data pegawai; 6) ADK perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai;
, perubahan data pegawai; 6) SSP PPh Pasal 21; 7) SPTJM.
h.SPTJM. 7) SSP PPh Pasal 21; 8) SPTJM.
1) SPP dan ADKSPP; 2) daftar gaji susulan, rekapitulasi daftar gaji susulan, dan halaman luar daftar gaji susulan yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 3) daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 4) ADKterkait dengan perubahan data pegawai; 5) ADK perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai
10.Pembayaran honorarium, dilengkapi:
11.Pembayaran Langganan Daya dan .Jasa, dilengkapi:
1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)dan ADKSPP; 2) Surat Tugas yang ditandatangani KPA; 3) daftar nominatif perjalanan dinas ditandatangani oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan dinas, meliputi: a) nama; b) pangkatj golongan; c) tujuan; d) tanggal keberangkatan; e) lama perjalanan dinas; dan 1) biaya yang diperlukan.
1) SPPdan ADKSPP; 2) Surat Tugas yang ditandatangani KPA; 3) daftar nominatif perjalanan dinas ditandatangani oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan, meliputi: a) nama; b) pangkat/ golongan; c) tujuan; d) tanggal keberangkatan; e) lama perjalanan dinas; dan f) biaya yang diperlukan. 4) dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perjalanan dinas.
1) SPP dan ADK SPP; 2) dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perjalanan dinas.
J. Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; danj atau
F. Koreksi/Ralat, Pembatalan SPP, SPMdan SP2D
. c. surat pernyataan untuk UP/TUP dari KPA;
J. rekening koran terakhir (khusus TUP).
Check list kelengkapan berkas pengujian kebenaran SPP sebagaimana tercantum dalam contoh Format 22.
A. Laporan Keuangan Laporan keuangan yang merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Kementerian terdiri dari:
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Laporan keuangan disusun menggunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA),terdiri dari:
BABIX PELAPORANKEUANGAN B. Unit Akuntansi: Untuk terselenggaranya SAK diperlukan perangkat berupa unit akuntansi keuangan terdiri dari:
UAKPAmerupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja (KPA) yang memiliki wewenang menguasai anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanggungjawab UAKPAadalah Kepala Satuan Kerja. Struktur organisasi UAKPA terdiri dari penanggungjawab dan petugas akuntansi keuangan sebagaimana tercantum dalam Bagan 23.
1) menyelenggarakan akuntansi keuangan dilingkungan Satker; 2) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala; 3) memantau pelaksanaan akuntansi keuangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, penanggung jawab melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) menyiapkan rencana dan jadual pelaksanaan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan; 2) menunjuk dan menetapkan organisasi UAKPAsebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan di lingkungannya; 3) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;
Laporan keuangan yang dihasilkan dari SAIBA harus dilakukan rekonsiliasi internal dengan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAKBMN). telahyang7) menyampaikan laporan keuangan ditandatangani KPAke jenjang diatasnya. 4) memantau dan mengevaluasi prestasi kerja petugas pelaksana; 5) menandatangani laporan kegiatan berkenaan dengan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; 6) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan; 7) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPNsetiap bulan; 8) menelaah dan menandatangani laporan keuangan UAKPA; 9) meneliti dan menganalisis laporan keuangan yang akan didistribusikan; 10) menandatangani laporan keuangan UAKPA; 11) menyampaikan laporan keuangan UAKPAdan ADK ke KPPNdan UAPPA-WlEI.
1) melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan; 2) memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat/petugas yang terlibat sistem akuntansi keuangan; 3) melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; 4) menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansikeuangan; 5) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPNsetiap bulan; 6) meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan yang akan didistribusikan; dan
1) UAPPA-WDekonsentrasi dibentuk oleh Kepala SKPDyang memperoleh alokasi dana dekonsentrasi setelah mendapat persetujuan Gubernur;
1) memelihara dokumen sumber (DS) dan dokumen akuntansi; 2) membukukan/menginput DS ke dalam aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA); 3) menerima data BMNdari petugas akuntansi barang; 4) melakukan verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan aplikasi SAKPAdengan DS; 5) melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; 6) melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; 7) melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporan keuangan; 8) menyiapkan konsep pemyataan tanggung jawab; 9) menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA; 10) mendistribusikan laporan keuangan ke tingkat UAKPA; 11) menyimpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran. rnenyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA-W dengan fungsi sebagai berikut: 1) menyelenggarakan akuntansi keuangan; 2) menyusun dan rnenyampaikan laporan keuangan secara berkala; dan 3) rnernantau pelaksanaan akuntansi keuangan.
1) Kepala dinas provinsi/kabupaten/kota atau Kepala Satker yang ditetapkan sebagai UAPPA-Wmelaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) rnengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistern akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W; b) rnengkoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-W sebagai pelaksana sistern akuntansi keuangan; c) rnenetapkan organisasi UAPPA-W sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan di lingkup wilayahnya; d) mengarahkan penyiapan sumber daya, baik rneliputi sumber daya rnanusia (SDM), sarana dan prasarana yang diperlukan; e) mengkoordinasikan pelaksanaan pernbinaan dan monitoring pelaksanaan sistern akun tansi keuangan di lingkup UAPPA-W; f) mernantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan; jawab UAPPA-W yaituTugas pokok penanggung 2) UAPPA-WTugas Pernbantuan dibentuk oleh Kepala SKPD yang rnemperoleh alokasi dana tugas pernbantuan setelah mendapat persetujuan Gubernur, Bupati/Walikota; 3) UAPPA-W Kantor Daerah dibentuk oleh Kepala UPTP. Struktur organisasi UAPPA-Wterdiri dari penanggung jawab dan petugas akuntansi keuangan sebagaimana tercanturn dalam Bagan 24.
g) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan antara UAPPA-W dengan UAPPA-El, UAPA dan tim bimbingan Kanwil DJPB; h) menandatangani laporan keuangan dan pernyataan tanggungjawab tingkat UAPPA-Wke UAPPA-El; i) menyampaikan laporan keuangan UAPPA-W ke UAPPA- El sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. 2) Pejabat Administrator atau pejabat setingkat lainnya bidang keuanganjverifikasi danj atau akuntansi atau pejabat yang ditetapkan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W; b) menyiapkan sumber daya, meliputi sumber daya manusia (SDM),sarana dan prasarana yang diperlukan; c) memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA- W dan tingkat UAKPA;dan d) menyetujui laporan keuangan tingkat wilayah yang akan disampaikan ke UAPPA-El sebelum ditandatangani oleh Pejabat yang ditetapkan. 3) Pejabat Pengawas atau pejabat setingkatnya lainnya bidang keuanganjverifikasi danjatau akuntansi atau pejabat yang ditetapkan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan; b) memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabatj petugas yang terlibat dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; c) melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W; d) menandatangani laporan kegiatan berkenaan dengan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; e) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan; f) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan
g) meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-W yang akan didistribusikan; h) menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-W dan ADK ke UAPPA-El yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang ditetapkan. 4) Petugas Akuntansi Keuangan Wilayah: Petugas Akuntansi Keuangan pada tingkat UAPPA-W terdiri dari petugas akuntansi/veriflkasi dan petugas komputer melaksanakan kegiatan: a) Memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAKPA; b) menerima dan memverifikasi ADK dari UAKPA; c) melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; d) melaksanakan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPB c.q. Bidang AKLAP serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; e) menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADKUAKPA; f) menyiapkan konsep pernyataan tanggung jawab; g) melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporan keuangan; h) menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPPA-W; i) menyirnpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran. , e) mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-E1; f) memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan; g) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan dengan UAPPA-E1 dan tim bimbingan DJPB; h) menandatangani laporan keuangan dan pemyataan tanggung jawab tingkat UAPPA-El yang akan disampaikan ke Menteri; dan i) menyampaikan laporan keuangan UAPPA-E1 ke Menteri sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran.
Struktur organisasi UAPPA-El terdiri dari penanggung jawab dan petugas akuntansi keuangan sebagaimana tercantum dalam Bagan 25.
1) Pejabat Pimpinan TinggiUtama atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan: a) mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Eselon I; b) mengkoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-El sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan; c) mengarahkan penyiapan sumber daya, meliputi sumber daya manusia (SDM),sarana dan prasarana yang diperlukan; d) menetapkan organisasi UAPPA-E1sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan di lingkup Eselon I; 2) Kepala Biro KeuanganjSekretaris Itjen/Sekretaris Direktorat JenderaljSekretaris BadanjPejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan: a) menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Eselon I; b) menyiapkan konsep penempatan pejabatj petugas pada organisasi UAPPA-El; c) menyiapkan SDM, sarana, dan prasarana yang diperlukan; d) memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-El; dan e) menyetujui Iaporan keuangan tingkat Eselon I yang akan disampaikan ke UAPA sebelum ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Utama. 3) Kepala Bagian Keuangan/Kabag Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Sub bagian KeuanganjPejabat yang membidangi keuangan atau Pejabat yang ditunjuk untuk: a) melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang te1ah ditetapkan; b) memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabatj petugas yang melaksanakan sistem akuntansi keuangan; c) melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-El; d) menandatangani laporan kegiatan berkenaan dengan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; e) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan Iaporan keuangan; f) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan DJPB c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuanganjika dianggap perIu; g) meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA- E1 yang akan didistribusikan; h) menyampaikan laporan keuangan UAPPA-El setelah ditandatangani Pejabat Eselon I dan ADKke UAPA; i] menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-El setelah ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan ADKke UAPA.
1) memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAPPA-W UPTP/ dekonsentrasi/fugas pembantuan darr/atau UAKPA Pusat dan/atau UAKPAdekonsentrasij tugas pembantuan; 2) menerima dan memverifikasi ADK dari UAPPA-WUPTP/ dekonsentrasi/tugas pembantuan danj'atau UAKPApusat danl atau UAKPAdekonsentrasi/ tugas pembantuan; 3) melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; 4) melaksanakan rekonsiliasi dengan DJPB c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; 5) menyusun laporan keuangan triwulanan, semesteran, dan tahunan tingkat UAPPA-El berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADK dari UAPPA-W UPTP/dekonsentrasi/tugas pembantuan darr/atau UAKPA pusat, antara lain: a) menyiapkan konsep surat pernyataan tanggung jawab; b) melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporan keuangan; c) menyiapkan dan mendistribusikan laporan keuangan tingkat UAPPA-El;dan d) menyimpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran. pelaksanaan anggaran; g) menandatangani laporan keuangan kementerian semester I dan tahunan yang disampaikan ke Menteri Keuangan. 2) Sekretaris Jenderal/Pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan: a) mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup kementerian; b) mengarahkan penyiapan SDM, sarana dan prasarana yang diperlukan; pertanggungjawabansebagaiPerbendaharaan
Struktur organisasi UAPAterdiri dari penanggung jawab, petugas akuntansi/verifikasi, dan petugas komputer sebagaimana tercantum dalam Bagan 26.
4) Menteri, bertanggungjawab: a) membina dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; b) membina dan memantau sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan akuntansi; c) menetapkan organisasi UAPAsebagai pelaksana Sistem Akuntansi Keuangan; d) membina pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; e) menandatangani surat pernyataan tanggungjawab; 1) menyampaikan laporan keuangan semester I dan tahunan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal kementerian yang akan didistribusikan; h) mengkoordinasikan pembuatan laporan kegiatan dan. pendistribusiannya; i) mengevaluasihasil kerja petugas akuntansi; j) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan; keuangan c) memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan; d) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan dengan UAPPA-Eldan tim bimbingan DJPB; e) menyetujui Laporan Keuangan Kementerian yang akan disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebelum ditandatangani Menteri. 3) KepalaBagian Akuntansi dan Pelaporari/Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan atau pejabat yang ditunjuk, bertugas: a) melaksanakan sistem akuntansi keuangan di lingkup kementerian; b) menyiapkan usulan struktur organisasi dan uraian tugas seluruh unit akuntansi di tingkat pusat maupun daerah; c) menyiapkan SDM, sarana, dan prasarana yang diperlukan; d) memantau pelaksanaan sistem akuntansi keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup kementerian; e) memberikan petunjuk kepada unit-unit akuntansi di tingkat pusat maupun daerah tentang hubungan kerja, SDM,sumber dana, sarana dan prasarana serta hal-hal administratif lainnya; f1 melakukan supervisi/pembinaan atas pelaksanaan sistem akuntansi keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup Kementerian; g) meneliti dan menganalisis laporan laporan keuangan; 7) menyiapkan konsep surat pernyataan tanggung jawab; 8) menyiapkan dan mendistribusikan laporan keuangan tingkat UAPA; 9) menyimpan ADKdan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran. 5) semester I dan tahunan penggabungan laporan menyusun laporan keuangan tingkat UAPA berdasarkan keuangan dan ADKUAPPA-E1; 6) meneliti dan menganalisis laporan keuangan semester I dan tahunan tingkat UAPAuntuk membuat catatan atas k) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan DJPB c.q. Ditektorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester; 1) menyampaikan Laporan Keuangan UAPAdan ADK ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang telah ditandatangani oleh Menteri.
1) memelihara laporan keuangan dari UAPPA-El; 2) menerima dan memverifikasiADKdari UAPPA-E1; 3) melaksanakan rekonsiliasi intemal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang dan melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; 4) melaksanakan rekonsiliasi dengan DJPB c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; arus data dan laporan (termasuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) = = = ~ = = : rekonsiliasi data - - - ~ - - . : pencocokan laporan BMNdengan laporan keuangan Penjelasan Mekanisme Pelaporan:
Keterangan ; ----H------ = l.§.. = DJREKTORAT .. JENDERAL PBN 14 1- : .. .. KANWll Dlrektorat 5 6 3 C. Mekanisme Pelaporan
Bidang AKLAP,dan menyampaikan LRA,LO, LPE dan neraca beserta ADK setiap triwulan dalam rangka rekonsiliasi tingkat wilayah. Laporan semester I dan tahunan dilengkapi dengan CaLK;
11.UAPPB-El menyampaikan laporan BMN kepada UAPPA-El setiap semester I dan tahunan untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPPA-E1; D. Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
1) Estimasi pendapatan yang dialokasikan: PNBP dan Hibah pada DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. 2) Realisasi pendapatan, seperti Bukti Penerimaan Negara (BPN)disertai dengan dokumen pendukung SSBP, SSPB, SSP, SSBC dan dokumen lain yang dipersamakan.
1) Alokasi anggaran DIPA, SKO dan dokumen lain yang dipersamakan; 2) realisasi pengeluaran, seperti SPM beserta SP2D dan dokumen lain yang dipersamakan.
12.UAPPA-E1menyampaikan LRA,neraca, LO, LPE dan ADK termasuk BLU dan bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan setiap triwulan ke UAPA sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian. Laporan semester I dan tahunan dilengkapi dengan CaLK. Menyampaikan ADK dan laporan keuangan kepada UAPAsetiap tangga125 bulan berikutnya; 13.UAPPA-Eldapat melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat eselon I dengan Direktorat Jenderal PBN up. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester I dan tahunan; 14.UAPBmenyampaikan laporan BMN kepada UAPAsetiap semester I dan tahunan untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPA; 15.UAPAmenyampaikan laporan keuangan beserta ADK kepada DJPB up. Dit. APK dalam rangka rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan pemerintah pusat setiap semester I dan tahunan.
Tahapan perekaman dokumen sumber sampai dengan pelaporan keuangan:
1) menerima dan memverifikasi dokumen sumber transaksi keuangan dan Barang MilikNegara; 2) menyampaikan dokumen sumber transaksi yang mendukung kapitalisasi nilai BMNkepada UAKPB; 3) menerima dan memproses ADK BMN dari UAKPBsetiap bulan; 4) merekam dokumen sumber; 5) mencetak dan memverifikasi Register Transaksi Harian (RTH)dengan dokumen sumber; 6) melakukan posting data untuk seluruh transaksi keuangan dan BMNsetiap bulan; 7) mencetak dan memverifikasibuku besar; 8) mencetak dan mengirim laporan keuangan beserta ADKke KPPNsetiap bulan; 9) melakukan rekonsiliasi data dengan KPPN dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan pada data UAKPA; 10) mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, LO, LPE dan menyampaikannya ke UAPPA-WjUAPPA-El beserta ADKsetiap bulan;
1) menerima dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima dan UAKPAsetiap bulan; 2) menerima dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima dari UAPPA-W setiap triwulan; 3) melakukan pencocokan data BMN UAPPA-El dengan UAPPB-El;
Kegiatan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan UAPPA-Wsebagai berikut: 1) menerima dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima dari UAKPAsetiap bulan; 2) menggabungkan data laporan keuangan dari masing- masing UAKPAyangberada di bawahnya; 3) melakukan pencocokan hasil penggabungan data BMN dengan UAPPB-Wsetiap semester; 4) menyampaikan data laporan keuangan ke Kanwil DJPB sebagai bahan rekonsiliasi setiap triwulan; 5) melakukan rekonsiliasi data dengan Kanwil DJPB menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan pada data UAPPA- W; , 6) mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, LO, LPE dan menyampaikannya ke UAPPA-El beserta ADK sesuai jadwal penyampaian; 7) menyusun catatan atas Laporan Keuangan dan menyampaikannya ke UAPPA-Elsetiap semester; 8) melakukan back up data. 11) menyusun catatan atas ,laporan keuangan dan menyampaikan ke UAPPA-W/UAPPA-El setiap semester; 12) melakukan back up data.
1) menenma dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima dari UAPPA-Elsetiap triwulan; 2) menggabungkan data laporan keuangan dari semua UAPPA-El; 3) melakukan pencocokan data BMNUAPAdengan UAPB; 4) melakukan rekonsiliasi data dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan datajika ditemukan kesalahan pada data UAPA; 5) mencetak Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran, LO, LPE dan menyusun Catatan atas Laporan Keuangan setiap semester dan tahunan; 6) membuat Surat Pemyataan Tanggung Jawab; 7) menyampaikan laporan keuangan beserta ADK ke DJPB c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 8) melakukan back up data; 9) Laporan Keuangan kementerian direviu oleh aparat pengawasan intern kementerian setiap semester dan hasil revru dituangkan dalam pernyataan telah direviu (dilampirkan dalam laporan keuangan). 4) melakukan rekonsiliasi data dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan jika diperlukan; 5) mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, LO, LPE dan menyampaikannya ke UAPA beserta ADK setiap triwulan. Untuk semesteran disertai Catatan atas Laporan Keuangan; 6) melakukan back up data. Jenis Periode Pelaporan No. Laporan Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1 LRA X X X 2 Neraca X X X 3 LO X X X 4 LPE X X X 5 CaLK X X 6 ADK X X X X E. Jenis dan Periode Pelaporan Jenis dan periode pelaporan yang harus disampaikan, yaitu:
1) Dasar Hukum. 2) Kebijakan Teknis. 3) Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan. 4) Kebijakan Akuntansi.
Jenis Periode Pelaporan No. Laporan Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1 LRA X X X 2 Neraca X X X 3 LO X X X 4 LPE X X X 5 CaLK X X 6 ADK X X X X
Jenis Periode Pelaporan No. Laporan Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1 LRA X X X 2 Neraca X X X 3 LO X X X 4 LPE X X X 5 CaLK X X 6 ADK X X X X
Jenis Periode Pelaporan No. Laporan Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1 LRA X X X 2 Neraca X X X 3 LO X X X 4 LPE X X X 5 CaLK X X 6 ADK X X X X
Keterangan: 1) LRAyang disampaikan kepada KPPN dan Kanwil DJPB terdiri dari LRA Belanja, LRAPengembalian Belanja, LRAPendapatan dan Hibah dan LRA Pengembalian Pendapatan dan Hibah dan disampaikan pada saat rekonsiliasi; 2) LRAyang disampaikan kepada UAPPA-W,UAPPA-El dan UAPA meliputi LRA satuan kerja/wilayab./eselon I/Kementerian (semesteran/tahunan) LRABelanja, LRAPengembalian Belanja, LRAPendapatan dan Hibah, LRAPengembalian Pendapatan dan Hibah; 3) LRA Semesteran yang disampaikan adalah LRA perbandingan antara LRA Semester I tahun berjalan dengan LRA Semester I tahun sebelumnya; Jenis Periode Pelaporan No. Laporan Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1 LRA X X X 2 Neraca X X 3 LO X X 4 LPE X X 5 CaLK X X 6 ADK X X X X
Jenis Periode Pelaporan No. Laporan Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1 LRA X X X 2 Neraca X X X 3 LO X X X 4 LPE X X X 5 CaLK X X 6 ADK X X X X
Penyampaian laporan keuangan tersebut dilaksanakan hams tepat waktu, maka jadual penyampaian Laporan Keuangan pada tingkat UAKPA,UAPPA-W,UAPPA-E1,dan UAPAditetapkan sebagai berikut: Kementerian menyampaikan Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebanyak 3 (tiga) set disertai ADKdan softcopy laporan keuangan. III, selambat-lambatnya tanggal 9 November tahun anggaran berjalan;
I, selambat-lambatnya tanggal 26 Juli tahun anggaran I, selambat-Iambatnya tanggal 9 Mei tahun anggaran1. Triwulan berjalan;
4) Neraca Semesteran yang disampaikan adalah neraca perbandingan antara neraca semester I dengan Neraca per 31 Desember tahun sebelumnya; 5) Neraca Tahunan yang disampaikan adalah neraca perbandingan antara Neraca per 31 Desember tahun berjalan dengan neraca per 31 Desember tahun sebelumnya. Unit Proses dan Waktu Terima Kirim Organisasi Rekonsiliasi Pengiriman UAKPA - - 12 April 3 hari D 20XX UAPPA-W 15 April 20XX 5 hari 20 April 3 hari 20XX UAPPA-El 23 April 20XX 3 hari D 2 hari D 27 April 20XX UAPA 29 April 20XX 8 hari 1 hari D Menkeu cq. 09 Mei 20XX - 08 Mei 20XX Direktorat Jenderal PBN -
Unit Proses dan Waktu Terima Kirim Organisasi Rekonsiliasi Pengiriman UAKPA - - 10 Juli 2 hari 20XX UAPPA-W 12 Juli 3 hari 2 hari 20XX 15 Juli 20XX UAPPA-El 3 hari 2 hari D 17 Juli 20XX 20 Juli D 20XX 3 hari UAPA D 22 Juli 20XX 25 Juli- Menkeu cq. 20XX Direktorat Jenderal 26 Juli PBN 20XX -
Unit Proses dan Waktu Terima Kirim Organisasi Rekonsiliasi Pengiriman UAKPA - 20 Jan 3 hari 20XX UAPPA-W 23 Jan 20XX 6 hari 3 hari 29 Jan 20XX UAPPA-El 02 Feb 20XX 6 hari 2 hari D 08 Feb 1 hari
Unit Proses dan Terima Kirim Waktu Pengiriman Organisasi Rekonsiliasi UAKPA - - 120kt 3 hari 20XO 15 5 hari 3 hari D Okt 200kt UAPPA-W 20XX 20XO D 6 hari 2 hari UAPPA-El 23 290kt D Okt 20XO 20XX 8 hari 1 hari UAPA '. D - 08 Nov 31 20XO Menkeu Okt cq. 20XX Direktorat - Jenderal PBN 09 Nov 20XX
G. Sanksi.
Apabila sampai tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya belum diterima KPPN, maka KPPN akan menerbitkan surat peringatan atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Jika sampai 5 (lima)hari kerja sejak diterbitkan surat peringatan, Satker yang bersangkutan tidak mengirimkan laporan keuangan bulanan, maka KPPN akan memberikan sanksi berupa pengembalian SPM yang diajukan oleh Satker, kecuali untuk SPM Belanja Pegawai, SPMLS pihak III, dan SPMPengembalian.
D 10 Feb 20XX 17 hari 20XX UAPA 28 Feb 20XX D - 27 Feb Menkeu cq. 20XX Direktorat Jenderal PBN - A. Pelaporan BMN Pelaporan BMNdimaksudkan agar semua data dan informasi mengenai BMN dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat serta bertujuan untuk memperoleh data dan informasi BMN hasil pembukuan dan inventarisasi yang dilakukan oleh pelaksana penatausahaan pada pengguna barang yang akurat.
1) Tingkat UAKPB,sampai dengan sub-sub kelompok barang. 2) Tingkat UAPPB-W,UAPPB-El, UAPB sampai dengan sub kelompok barang. BABX PELAPORANDANPENATAUSAHMNBARANGMILIKNEGARA
1) Tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkutan bermotor, disajikan oleh masing-masing tingkat organisasi pelaksana penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang sampai dengan sub-sub kelompok barang. 2) Aset tetap selain tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkutan bermotor, disajikan: a) Tingkat UAKPBsampai dengan sub-sub kelompok barang. b) Tingkat UAPPB-W, UAPPB-E1 sampai dengan sub kelompok barang. c) Tingkat UAPBsampai dengan kelompok barang.
1) Tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkut bermotor, disajikan oleh masing-masing tingkat organisasi pelaksana penatausahaan BMNpada Pengguna Barang sampai dengan sub-sub kelompok barang. 2) Aset tetap selain tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkut bermotor, disajikan: a) Tingkat UAKPBsampai dengan sub-sub kelompok barang. b) Tingkat UAPPB-W, UAPPB-El sampai dengan sub kelompok barang. c) Tingkat UAPBsampai dengan kelompok barang.
1) Pelaporan BMNberupa persediaan: a) Tingkat UAKPB,sampai dengan sub kelompok barang. b) Tingkat UAPPB-W, UAPPB-El, UAPB sampai dengan kelompok barang. " ~... . ~~. ~ , -......._, . 2) Pelaporan BMNberupa Aset Tetap dan Aset Lainnya a) Tingkat UAKPB, sampai dengan sub-sub kelompok barang. b) Tingkat UAPPB-Wsampai dengan sub kelompok barang. c) Tingkat UAPPB-El, UAPB sampai dengan kelompok barang.
1) Tingkat UAKPB a) Dokumen Sumber:
b) Jenis Laporan:
(b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan jalan , irigasi, dan jaringan), meliputi laporan intrakomptabel, laporan ekstrakomptabel, dan laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel; (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset lainnya; (e) laporan barang bersejarah; (f) Catatan Ringkas Barang (CRB).
(b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan jalan, irigasi, dan jaringan), meliputi Iaporan intrakomptabel, laporan ekstrakomptabel, dan laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel; (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset lainnya; (e) laporan barang bersejarah; (f) Catatan Ringkas Barang (CRB)
c) Prosedur Pelaporan
(b) meminta pengesahan laporan mutasi BMN kepada pejabat penanggungjawab UAKPB; (c) menyampaikan laporan mutasi BMN pada DBKP yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB beserta ADK-nya kepada UAPPB-W, UAPPB-E1,atau UAPBdan KPKNL; (d) menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS)yang datanya berasal dari Buku Barang, KIB,dan DBKP; (e) meminta pengesahan LBKPS kepada pejabat penanggung jawab UAKPB; (f) menyampaikan LBKPSyang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB beserta ADK-nya secara periodik kepada UAPPB-W, UAPP~-El, atau UAPBdan KPKNL; (g) menyusun Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN; (h) meminta pengesahan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN kepada pejabat penanggung jawab UAKPB; (i) menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB seeara semesteran kepada UAPPB-W, UAPPB-El, atau UAPB.
(b) meminta pengesahan LBKPT kepada pejabat penanggung jawab UAKPB; (e) menyampaikan LBKPT yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB beserta ADK-nya seeara periodik kepada UAPPB-W, UAPPB-El, atau UAPB dan KPKNL; (d) menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB); (e) meminta pengesahan LKB kepada pejabat penanggung jawab UAKPB; (f) menyampaikan LKB yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB seeara tahunan kepada UAPPB-W,UAPPB-El, atau UAPBdengan tembusan kepada KPKNL.
(b) meminta pengesahan LHI BMN kepada pejabat penanggungjawab UAKPB; (e) menyampaikan LHI BMN yang telah disahkan oleh penanggungjawab UAKPBkepada UAPPB-W, UAPPB-El, atau UAPBdan KPKNL. d) Untuk UAKPB Dekonsentrasij'Tugas Pembantuan selain mengirimkan Laporan kepada UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan juga mengirimkan Laporan kepada UAPPB-E1 pada Kementerian Negara/Lembaga yang mengalokasikan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan. 2) Tingkat UAPPB-W a) Dokumen Sumber
b) Jenis Laporan
(a) laporan persediaan; (b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan jalan, irigasi, dan jaringan), meliputi laporan intrakomptabel, laporan ekstrakomptabel, dan laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel; (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset lainnya; (e) laporan barang bersejarah; (f) Catatan Ringkas Barang (eRB).
(b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan jalan, irigasi, dan jaringan), meliputi laporan intrakomptabel, laporan ekstrakomptabel, dan laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel; (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset lainnya; (e) laporan barang bersejarah; dan
c) Prosedur Pelaporan
(b) meminta pengesahan laporan mutasi BMN pada DBP-W kepada pejabat penanggung jawab UAPPB-W; (c) menyampaikan laporan mutasi BMN pad a DBP-W yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-El beserta ADK-nya kepada UAPPB-W atau UAPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN; (d) menyusun Laporan Barang Pengguna Wilayah Semesteran (LBPWS) yang datanya berasal dari himpunan LBKPS dari UAKPB; (e) meminta pengesahan LBPWS kepada pejabat penanggung jawab UAPPB-W;
(g) menyusun Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN, yang datanya berasal dari himpunan Laporan PNBPdari UAKPB; (h) meminta pengesahan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN kepada pejabat penanggungjawab UAPPB-W; (i) menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W yang datanya berasal dari UAKPB secara semesteran kepada UAPPB-El atau UAPB.
(b) meminta pengesahan LBPWT kepada pejabat penanggungjawab UAPPB-W; (c) menyampaikan LBPWTyang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W beserta ADK-nya secara periodik kepada UAPPB-E 1 atau UAPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN; (d) menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB)yang datanya berasal dari himpunan LKBdari UAKPB; (e) meminta pengesahan LKB kepada pejabat penanggungjawab UAPPB-W; pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBPW semesteran dan tahunan dengan UAKPB di wilayah kerjanya. 3) Tingkat UAPPB-El a) Dokumen Sumber
melakukandapatUAPPB-Wdiperlukand) Jika (f) menyampaikan LKB yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W yang datanya berasal dari UAKPB secara tahunan kepada UAPPB-El atau UAPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN.
(b) meminta pengesahan LHI BMN kepada pejabat penanggung UAPPB-W; (c) menyampaikan yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W kepada UAPPB-El atau UAPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN. b) Jenis Laporan
(a) laporan persediaan; (b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan jalan, irigasi, dan jaringan), meliputi laporan intrakomptabel, laporan ekstrakomptabel, dan laporan gabungan intrakomptabe1 dan ekstrakomptabel; (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset lainnya; (e) laporan barang bersejarah; (f) Catatan Ringkas Barang (CRB).
(b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan jalan, irigasi, dan jaringan), meliputi laporan intrakomptabel, laporan ekstrakomptabel, dan laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel. (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset Lainnya; (e) laporan barang bersejarah; (f) Catatan Ringkas Barang (CRB).
c) Prosedur Pelaporan
(b) meminta pengesahan laporan mutasi BMN kepada penanggungjawab UAPPB-El; (c]' menyampaikan laporan mutasi BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-El beserta ADK-nyakepadaUal'B. (d) menyusun laporan barang pengguna Eselon I Semesteran (LBPES)yang datanya berasal dari himpunan LBKPS dari UAKPBatau LBP-Wdari UAPPB-W; (e) meminta pengesahan LBPES kepada penanggung jawab UAPPB-El; (f) menyampaikan LBPES yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-El beserta ADK-nya secara periodik kepada UAPB; (g) menyusun Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang datanya berasal dari himpunan Laporan PNBP dari UAKPB atau UAPPB-W; (h) meminta pengesahan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN kepada penangungjawab UAPPB-El;dan (i) menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-El secara semesteran kepada UAPB.
(b) meminta pengesahan LBPET kepada penanggung jawab UAPPB-E1; (c) menyampaikan LBPET yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-El beserta ADK-nya secara periodik kepada UAPB; (d) menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB) yang datanya berasal dari himpunan LKB dari UAKPB atau UAPPB-W; (e) meminta pengesahan LKB kepada penanggung jawab UAPPB-El;
(b) meminta pengesahan LHI kepada pejabat penanggungjawab UAPPB-El; dan (c) menyampaikan LHI BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-E1 yang datanya berasal dari UAKPBatau UAPPB-Wkepada UAPB. d) Jika diperlukan, UAPPB-E1 dapat melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBPE1 semesteran dan tahunan dengan UAKPBatau UAPPB-W di wilayah kerjanya. 4) Tingkat UAPB a) Dokumen Sumber
i i
b) Jenis Laporan
(a) laporan persediaan; (b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesm, dan jalan, irigasi, dan jaringan), meliputi laporan intrakomptabel, laporan ekstrakornptabel, dan laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel; (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset lainnya; (e) laporan barang bersejarah; (f) Catatan Ringkas Barang (CRB).
(b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesm, dan jalan, irigasi, dan jaringan), meliputi laporan intrakomptabel, laporan ekstrakornptabel, dan laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel; (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset lainnya; (e) laporan barang bersejarah; (f) Catatan Ringkas Barang (CRB).
1 I i I
c) Proses Pelaporan
(b) meminta pengesahan laporan mutasi BMN kepada pejabat penanggung jawab UAPB; (c) menyampaikan laporan mutasi BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPB beserta ADK-nya kepada DJKN; (d) menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) yang datanya berasal dari himpunan LBKPS pada UAKPB, LBPWS pada UAPPB-W, dan/atau LBPES pada UAPPB-El; (e) meminta pengesahan LBPS kepada pejabat penanggung jawab UAPB; (f) menyampaikan LBPS yang te1ah disahkan oleh pejabat penanggung jawab UAPB beserta ADK- nya secara periodik yang datanya berasal dari UAKPB, UAPPB-W darr/atau UAPPB-E1, dan menyampaikannya kepada DJKN; . (g) menyusun Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang datanya berasal dari himpunan Laporan PNBP dari UAKPB,UAPPB-W, darr/atau UAPPB-El; (h) meminta pengesahan Laporan PNBP kepada pejabat penanggung jawab UAPB;dan (i) menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPB yang datanya berasal dari UAKPB, UAPPB-W danjatau UAPPB-El secara semesteran kepada DJKN.
(b) meminta pengesahan LBPT kepada pejabat penanggung jawab UAPB; (c) menyampaikan LBPT yang telah disahkan oleh pejabat penanggung jawab UAPB beserta ADK- nya secara periodik kepada DJKN; (d) menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB)yang datanya berasal dari himpunan LKBdari UAKPB, UAPPB-Watau UAPPB-El; (e) meminta pengesahan LKB kepada pejabat penanggung jawab UAPB;dan (f) menyampaikan LKB yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPBsecara tahunan kepada DJKN.
(b) meminta pengesahan LHI BMN kepada pejabat penanggung jawab UAPB. (c) menyampaikan LHI BMN yang telah disahkan oleh penanggungjawab UAPBkepada DJKN. 2) Jadwal Penyampaian Laporan dan Daftar Mutasi BMN Semester II Pelaksana Tanggal Waktu Tanggal Waktu Penatausahaan Terima Proses Kirim Pengiriman UAKPB - - 5 Juli 2 hari n UAPPB-W 7 Juli 4 hari 11 Juli 2 hari n UAPPB-El 13 Juli 2 hari 15 Juli 2 hari D UAPB 17 Juli 3 hari 20 Juli 1 hari D Menkeu cq. 21 Juli - - DJKN
1) Jadwal Penyampaian Laporan dan Daftar Mutasi BMN Semester I Pelaksana Penatausahaan Pada Pengguna Barang (d) Jika diperlukan UAPB dapat melakukan rekonsiliasi/ pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBP semesteran dan tahunan dengan UAKPB,UAPPB-Wdanj atau UAPPB-El.
Pelaksana Tanggal Waktu Tanggal Waktu Penatausahaan Terima Proses Kirim Pengirima n UAKPB - - 14 5 hari n Januari UAPPB-W 19 Januari 5 hari 3 hari n 24 UAPPB-W 27 Januari 7 hari Januari 2 hari n UAPB 5 Februari 11 hari 3 1 hari n (termasuk Februari Menkeu cq. 15 pemutakhir DJKN Februari an data 14 BMN) Februari- - 3) Jadwal Penyampaian Laporan Tahunan Pelaksana Penatausahaan Pada Pengguna Barang Pelaksana Tanggal Waktu Tanggal Waktu Penatausahaan Terima Proses Kirim Pengiriman UAKPB - - 10 5 hari n Januari UAPPB-W 15 5 hari 3 hari n Januari 20 UAPPB-El 5 hari Januari 2 hari n 23 UAPB Januari 5 hari 28 1 hari U Januari Menkeu cq. 30 - DJKN Januari 4 Februari 5 Februari - Pelaksana Penatausahaan Pada Pengguna Barang persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN berupa Penjualan dan Hibah. dengankepemilikan, dengan nilai perolehan .sampai Rp100.000.000,OO(seratusjuta rupiah) per unit/satuan.
Kewenangan dan tanggung jawab dilakukan terhadap BMNselain tanah danl atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen B. Penatausahaan BMN Kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang terhadap pengelolaan BMNmeliputi:
Kewenangandan tanggungjawab Pengguna Barang meliputi :
Kewenangan dan tanggung jawab Menteri selaku Pengguna Barang secara fungsional dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan tidak dapat dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Barang. perjanjianjkontrak; 4) BMNyang diperoleh sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
Kewenangan dan tanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan pemusnahan BMNdilakukan terhadap BMN,berupa: daripelaksanaansebagaidiperolehyang3)BMN I I,
1)BMNselain tanah danjatau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,OO(seratusjuta rupiah) per unitjsatuan; 2) bongkaran BMNkarena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).
1)BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan; 2)BMNselain tanah dari/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,OO(seratusjuta rupiah) per unitjsatuan; 3)bongkaran BMNkarena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).
1)BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN; 2)BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; C. Pengawasan dan Pengendalian Barang MilikNegara
Ruang lingkup yang dilakukan Penggunan Barang dan Kuasa Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian meliputi:
dengankepemilikan, dengan nilai perolehan sampai RplOO.OOO.OOO,OO(seratusjuta rupiah) per unitj'satuan. Penghapusan BMNdilakukan sebagai akibat dati sebab-sebab lain yang
Penggunaan,a. melakukan pemantauan atas pelaksanaan
BABXI KETENTUANLAINLAIN menyajikanjmenyampaikan laporan barang milik negara kepada unit Eselon I terkait UAPPBEI setiap semester, untuk semester I (satu) harus diterima paling Iambat tanggal 10 Juli tahun berjalan dan semester II (dua)tanggallO Januari tahun berikutnya.
10.KPA,PPK,dan PPSPMyang tindakannya mengakibatkan keterlambatan penyelesaian tagihan, dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS. 11.Pejabat Perbendaharaan Negarayang mengelolalebih dari 1 (satu) DIPA, berhak memperolehhonorarium atas masing-masing DIPAyang dikelola, sepanjang telah dialokasikan dalam DIPA. 12.KPAyang merangkap sebagai PPK atau PPSPM,hanya diperbolehkan untuk menerima 1 (satu) honorarium pejabat Perbendaharaan Negara. 13.Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari yang sebenarnya (mark up),dan/atau melakukan perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas sehingga mengakibatkan kerugian negara, pihak-pihak yang bersangkutan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukannya. 14.Bendahara dibebaskan sementara darijabatan Bendahara, apabila:
wajibBarangPengguna8. Kepala Satker selaku Kuasa
15.Bendahara dapat diberhentikan apabila :
16.Mekanisme pembayaran dengan UP dan TUPpada Atase Teknis di luar negeri dari DIPAKementerian, sebagai berikut:
17.Kelengkapan dokumen dalarn pertanggungjawaban dari Atase/ Staf Teknis di Perwakilan RI pada Negara penemoatan, sebagai berikut:
I
1 N,SH ~Bi:I:$I""'-. 9600324 198903 1 001 ~$~AN SESUAI DENGAN ASLINYA ~~~~IRO HUKUM, M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan BMN bidang ketenagakerjaan ini merupakan acuan bagi pengelola keuangan yang menggunakan dana pusat, dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan. KETENTUAN PENUTUP Format 16 Format 17 Format 18 Format IDA Format lOB Format 11 Format 12A Format 12B Format 5 Format 6 Format 7 Format 8 Format 9A Format 9B Format 4 Format 3 Format 2 Format 1 Pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Pusat dan Satker UPT-P Pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Tugas Pembantuan Pengusulan Penggantian Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Pusat/UPTP Pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Kabupaten/Kota BKU yang digunakan oleh Bendahara Penerima BKUyang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran Buku Pembantu BKUBendahara Pengeluaran Pembatu Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Surat Tugas Luar Kota Surat Perjalanan Dinas Daftar Pengeluaran Rill Surat Pemyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Surat Pemyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Kuitansi Pembayaran Tagihan Penyedia Barang/ Jasa Surat Perintah Bayar Kuitansi/Bukti Pembelian yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Surat Pemyataan UP Surat Pengajuan Permintaan TUP Format 13 Format 14 Format 15 Daftar Format Formulir dan Bagan LAMPIRANII PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN BARANG MILIK NEGARA BIDANG KETENAGAKERJAAN I I N, SH . 19600324 198903 1 001 ~~~AN SESUAI DENGAN ASLINYA BIRO HUKUM, M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Surat Pernyataan KPAmempertanggungjawabkan Sisa TUP Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan SPTJM Check list Kelengkapan Berkas Pengujian Kebenararan SPP Struktur Organisasi UAKPA Struktur Organisasi UAPPA-W Struktur Organisasi UAPPE-E1 Struktur Organisasi UAPA Format 19 Format 20 Format 21 Format 22 Bagan 23 Bagan 24 Bagan 25 Bagan 26 ( ) KEPALA BIRO/PUSAT SEKRETARIS ITJEN/DITJEN/BADAN/KEPALA BALAI PELAKSANA NO. KANTORISATUAN KERJA BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN " PENG~LOLAAN BARANG KPPN - MILIK NEGARA 1 2 3 4 5 6 Nama Nama Nama (.........) NIP NIP NIP Gol Gol Gol Jabatan Jabatan ...... selaku bendahara Jabatan penge[uaran Program .... Unit Eselon I .................. , - Format: I DAFTAR USULAN CALON PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DIPA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN .•..••• MENURUT SATUAN KERJA PUSAT/UPTP .. - -_ - -- -:-.--~- --~------ KEPALA SATUAN KERJA KAB/KOTA, KEPALA UPTD MENGETAHUI BUPATIIWALIKOTA, PELAKSANA NO. KANTOR/SATUAN KERJA j BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN PENGELOLAAN BARANG KPPN MILIK NEGARA 1 2 3 4 5 6 7 Nama Nama Nama Nama (.........) NIP NIP NIP NIP Gol Gol Gol Gol Jabatan Jabatan : Staf ............. Jabatan : Staf selaku bendahara Jabatan : Stat ......... ....................... pengeluaran Program ......... Unit Eselon 1............... Format: 2 DAFTAR USULAN CALON PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA OIPA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN . MENURUT SATUAN KERJA KABUPATEN/KOTAlUPTD .•..•....•••••••••.•....•.•••..... KUASA PENGGUNA PELAKSANA NO. KANTORISATUAN KERJA ANGGARAN/KUASA BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARAPENGELUARAN PENGELOLAAN BARANG KPPN PENGGUNA BARANG/JASA MILIK NEGARA KPAlKPB 1 2 3 4 5 6 7 Nama Nama Nama Nama (.........) NIP NIP NIP . NIP Gal Gol Gol Gol Jabatan Jabatan Jabatan : ...... selaku bendahara Jabatan '(:,. pengeluaran Program ...... Unit Eselon I .................. " MENjADI KUASA PENGGUNA PELAKSANA NO. KANTORISATUAN KERJA ANGGARAN/KUASA BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARAPENGELUARAN PENGELOLAAN BARANG KPPN PENGGUNA BARANG/JASA MILIK NEGARA KPAlKPB 1 2 3 3 4 5 6 Nama Nama Nama Nama (.........) NIP NIP NIP NIP Gol Gol Gol Gol Jabatan Jabatan Jabatan : ...... selaku bendahara Jabatan pengeluaran Program ...... Unit Eselon I .................. .. SEfv1ULA Format: 3 DAFTAR USULAN PENGGANTIAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DIPA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ••••••• MENURUT SATUAN KERJA PUSAT IUPTP •.••.••••••••••.•••••••••••••••••.•.• KEPALA DINAS KAB/KOTA, !<EPALA UPTD KUASA PENGGUNA ._ PELAKSANA NO. KANTOR/SATUAN KERJA ANGGARAN/KUASA PEJABAT PENANOA TANGAN BENDAHARA PENERIMAAN ' BENDAHARA PENGElUARAN PENGELOLMN BARA~G KPPN PENGGUNA BARANGIJASA SPM _ MILIK NEGARA " KPAlKPB. 1 2 3 4 5 ., S 7 8 . Nama : Nama Nama Nama Nama (.........) NIP NIP NIP NIP NIP Gal Gal Gal oer Got Jabatan Jabatan Jabatan : Jabatan : ...... selaku bendahara Jabatan pengeluaran Program ....... Unit Eselon I . HENJADI KUASA PENGGUNA PELAKSANA NO. KANTOR/SATUAN KERJA ANGGARANIKUASA PEJABAT PENANDA TANGAN BENOAHARA PENERIMAAN BENOAHARAPENGELUARAN PENGELOLAAN BARANG KPPN PENGGUNA BARANG/JASA SPM MILlK NEGARA KPAlKPB 1 2 3 4 5 S 7 8 Nama Nama : Nama : Nama Nama (.........) NIP NIP : NIP NIP NIP Gal Gal Gal : Gol Gol Jabatan : Jabalan Jabatan Jabatan : ...••. selaku bendahara Jabatan : pengeluaran Program .•.•••• Unit Eselon I SEMULA Format: 4 DAFTAR USULAN PENGGANTIAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DIPA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN .•.•.•.•••• MENURUT SATUAN KERJA KABUPATEN/KOTAlUPTD •••••••••••.•••••••••••••••••••~••••• Petunjuk pengisian:
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
Petunjuk pengisian:
(11)(10) ....................... , (9) Bendahara Penerimaan,Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran, (1) (2) (3) (4) (5)
( ) .. (', ) .. ( ) .. Kementerianj Lembaga Unit Organisasi Propinsij Kabupatenj Kota Satuan Kerja Tgl, No. SP. DIPA Revisi ke: 1. 2. 3. Tahun Anggaran KPPN (7)
NIP.NIP. Yang memeriksa Kepala Satker selaku KPA Yang diperiksa Bendahara Penerimaan
Rp.
Rp. III Hasil Rekonsiliasi internal (Bendahara dengan UAKPA) A Pembukuan menurut bendahara
Hasil Pemeriksaan Kas A Kas yang dikuasai Bendahara
Rp~ . Rp . Rp . Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari
' Pada hari ini tanggal, bulan tahun kami Kepala Satker selaku KPA telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp. .... dan Nomor Bukti terakhir No .. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :' , I Hasil pemeriksaan pembukuan Bendahara A Saldo Kas Bendahara
Petunjuk pengisian:
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
Bagian 2 : Memuat isi dari pembukuannya bendahara pengeluaran. BUKUKASUMUM Kementerian/Lembaga ( ........ ) .......................... (1) Unit Organisasi ( ........ ) ........................... (2) Propinsij Kabupaterr/ Kota . ( ........ ) .......................... (3) Satuan Kerja ( ........ ) ...................... ,... (4) Tgi.No. SP. DIPA .........., .......................... (5) Tahun Anggaran : ............. (6) KPPN ( ........ ) •••••••••• • ••••• t •• ' ••• I •• (7) - .................... ,... , .......................... (8) Mengetahui Bendahara Pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran
NIP. NIP. Bagian 1 : Halaman pertama BKU.. Format: 6 Format BKUyang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai berikut: . NIP. NIP. Kepala Satker selaku KPAYang diperiksa Bendahara Pengeluaran
Rp.
B Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari
C Selisih Pembukuan (A3- BS) Rp. II Hasil Pemeriksaan Fisik Kas A Fisik Kas yang dikuasai Bendahara
B Selisih Kas antara buku dengan fisik (I A. 1-II.A.3) Rp. Pada hari ini tanggal, bulan tahun kami selaku kepala Satker selaku KPAtelah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp dan Nomor Bukti terakhir No .. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut : Hasil pemeriksaan pembukuan Bendahara A Saldo Kas Bendahara (yang belum dipertanggungjawabkan Bendahara)
BERITAACARAPEMERIKSAANKASDANREKONSILIASI Bagian 3: Memuat catatan hasil pemeriksaan kas dan Rekonsiliasi. Petunjuk pengisian: (I) diisi kode dan, nama kementerian;
Tanggal Nomor Uraian Debet Kredit Saldo Bukti PPn PPh21 PPh22 PPh23 (81 (9) . (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Kementeriari/Lembaga: (I) Unit Organisasi (2) Prop/Kab/kota (3) Satuan kerja (4) Tgl, No-SP DIPA (5) THN Anggaran (6) KPPN (7) Buku Pembantu Pajak Petunjuk pengisian:
(II) diisi jumlah transaksi penerimaan;
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
Buku Pernbantu . Kementerian/Lembaga: (1) Unit Organisasi (2) Prop/Kab/kota (3) Satuan kerja (4) Tgl, No-SP DIPA (5) THN Anggaran (6) KPPN (7) Format: 7 Petunjuk Pengisian:
Cara Posisi UP Nomor Nilai Bavar Tgl Bukti Uraian Transaksi BKPK MA Bukti Sudah UP Ls pengeluaran disahkan
(8) (9) (10) (11)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Petunjuk pengisian:
(11)diisi kode dan nama kegiatan;
(13)diisi tanggal dan bulan transaksi terjadi; (14)diisi nomor bukti bendahara pengeluaran; (15)diisi uraian dari transaksi penerimaanj'pengeluaran; (16)diisijumlah nilai transaksi; (17)masukan jumlah dana untuk masing-masing BKPKdan selanjutnya nilai tersebut akan berkurang sesuai dengan nilai transaksi; (18)masukan jumlah dana untuk masing-masing Mata Anggaran (MA) dan selanjutnya nilai tersebut akan berkurang sesuai dengan nilai transaksi; (19)masukanjumlah transaksi dana bila cara bayar menggunakan UP dan masih dalam bentuk bukti pengeluaran (nilainya terakumulasikan dengan nilai sebelumnya); (20)masukan jumlah transaksi dana bila cara bayar menggunakan UP dan sudah disahkan dengan terbitnya SPP GUP. Nomor Nilai Posisi UP Tgl Bukti Uraian Transaksi BKPK MA Bukti Sudah di pengeluaran SPP kan
(8) (9) (10) (11)
Tanggal NomorBukti Uraian Debet Kredit Saldo
Petunjuk pengisian: 1) diisi kode dan nama kementerian; 2) diisi kode dan nama unit organisasi; 3) diisi kode dan nama propinsijkabupatenjkota; 4) diisi kode dan nama satuan kerja; 5) diisi tanggal dan nomor SK BPP; 6) diisi tanggal dan nomor SK Pejabat Pembuat Komitmen; 7) diisi tahun anggaran; 8) diisi ada temp at dan tanggal BKUditandatangani; 9) diisi nama dan NIPPPKyang ditunjuk; 10) diisi nama dan NIPBendahara Pengeluaran Pembantu yang ditunjuk. I i, I BUKUKASUMUM Kementeriarr/ Lembaga ( ........ ) ••• ~••••• t ................. (1) Unit Organisasi '. ( ........ ) (2).......................... Propinsi/Kabupateri/ Kota ( ........ ) ,.......................... (3) Satuan Kerja ( ........ ) ........................... (4) TgI, No. SK. DIPA BPP (5) PPK ,
NIP. NIP. Bagian 1 : Halaman pertama BKU. Format BKU yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai berikut: Format: 8 NIP.NIP. Yang memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen Yang diperiksa Bendahara Pengeluaran Pembantu 1. 2. I ~ ' I Hasil pemeriksaan pembukuan BPP A Saldo Kas Bendahara (yang belum dipertanggungjawabkan BPP)
2, Saldo BP UM Perjadin Rp. ............ (+)
B Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari
C Selisih Pembukuan (A3- B5) Rp. II Hasil Pemeriksaan Kas A Kas yang dikuasai BPP
B Selisih Kas (A.I +A.2)) Rp. m Selisih Kas A. 1. Saldo BP Kas (LA.!) Rp. I
IV Penjelasan atas selisih kas : Pada hari ini tanggal, bulan : tahun kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas BPP dengan posisi saldo BKU sebesar Rp dan Nomor Bukti terakhir No .. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut : BERITA ACARAPEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI Bagian 3: Memuat catatan hasil pemeriksaan kas dan Rekonsiliasi BPP. Nama (22) NIP .. Nama (21) NIP .. Bendahara Pengeluaran,Mengetahui: Kuasa Pengguna Anggaran, .. , (20)
Rp ........ (15) Rp ......... (16) H Rp ......... (17) III.Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA A. Pernbukuan menurut Bendahara
Bank) - B. Buku Pembantu ............
pend. .............. .............. •••••••••• t ••• ..............
TgI, No. SP DIPA (7) (8) (9)(...) .....:... Tahun Anggaran KPPN
(4) (5)
( ) . ( ) .. . ( ) .. Kementerian/ Lembaga Unit Organisasi ProvinsifKab IKota Satuan Kerja Alamat dan Telp. Bulan: ;..: :. (1) LAPORANPERTANGGUNGJAWABANBENDAHARAPENERIMA,AN Format: 9A Nama (27) NIP ; .. Nama (26) NIP . Adapun penjabaran pengisiannya adalah:
Bendahara Pengeluaran,Mengetahui: Kuasa Pengguna Anggaran, .. , (25)
V. Penjelasan selisih kas danj'atau selisih pembukuan UP (apabila ada):
(~) (+) Rp. . (19) Rp. .. (20) Rp. .. (21) Rp. .. (22) Rp. . (23) (-) Rp. .. (16) Rp (17) Rp. . (l8) III. Selisih Kas
l.BP Kas (Tunai dan Bank) .............. .............. .............. .............. 2.BP UM Perjadin .............. .............. .............. ............... 3.BP BPP (Kas pada BPP) .............. .............. .............. .............. B. BP selain Kas, BPP, dan UM ............ Perjadin 1.BP UP *) .······ .. t·· .. .............,. .............. .............. 2.BP LS~Bendahara .............. .............. .............. .............. 3.BPPajak I ................ .............. .............. .............. 4.BP Lain-lain .............. .............. .............. .. ................
(7) (8) (9)( ) .. Tgl, No. SP DIPA Tahun Anggaran KPPN (2) (3) (4) (5)
.( ) .. ( ) . ( ) .. Kementrian/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kab / Kota Satuan Kerja Alamat dan Telp. Bulan: ,; (1) Format laporan pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran berbentuk sebagai berikut: LAPORANPERTANGGUNGJAWABANBENDAHARAPENGELUARAN Format: 9B I I I (16): diisi saldo akhir BP Kas (LA.1 kolom 6);
(18): diisi selisih nomor (16)dan (17); (19): diisi saldo UP pada BP UPbulan berkenaan; (20): diisijumlah UPyang belum disahkan pada bulan berkenaan; (21): diisi penjumlahan nomor (19)dan (20); (22): diisi saldo UP menurut UAKPA; (23): diisi selisih antara nomor (17)dan (18); (24): diisi penjelasan apabila terdapat selisih; (25): diisi tempat dan tanggal LPJ ditandatangani; (26): Diisinama lengkap dan NIPKuasa PA; (27): Diisi nama lengkap dan NIPBendahara Pengeluaran.
Kolom 3 : Diisi jumlah saldo awal masing-masing buku, yang merupakan saldo akhir bulan lalu. Kolom 4 : Diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku pembantu. Kolom 5 : Diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing- masing buku pembantu. Kolom6 Diisi jumlah saldo akhir yaitu kolom 3 ditarnbah kolom 4 atau dikurangi kolom 5 masing-masing buku. (12): diisi jumlah UPyang belum disahkan pada bulan berkenaan; (13): diisi jumlah uang tunai· di brankas Bendahara Pengeluaran pada akhir bulan pelaporan;
(15): diisi penjumlahan nomor (13)dan (14); Adapun cara pengisiannya sebagai berikut:
Nama (21)· NIP.......•................................... Nama (20) NIP .. Bendahara Pengeluaran Pembantu Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen .. : , (19)
Rp. (terlampir salinan rekening koran) .. (14) (+) ............ (12) ............ (13) *) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPP kan sebesar Rp . II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan
B. BP selain Kas dan UM Perjadin
- Belanja MA ...... .............. - Belanja MA...... ". .............. - Belanja MA...... .............. - Pengembalian Sisa UP ..............
- Pembayaran atas LS-Bdh ............. - Setoran atas LS-Bdh ...............
(7) (8)
Kolom(6) Kolom(5) Kolom(4) Kolom(3) Diisi jumlah saldo awal masing-masing buku pembantu yang merupakan saldo akhir bulan lalu (untuk Belanja MA , Pengembalian sisa UP, Pembayaran atas LS-Bdh. dan Setoran atas LS-Bdh tidak perlu diisi). Diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku pembantu (untuk Belanja MA........• Pengembalian sisa UP. Pembayaran atas LS-Bdh, dan Setoran atas LS-Bdh tidak perlu diisi). Diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku pembantu. (untuk BP UP merupakan penjumlahan dari Belanja MA .... dan Pengembalian sisa UP. sedangkan untuk BP LS-Bdh merupakan penjumlahan dari Pembayaran atas LS-Bdh dan Setoran atas L8- Bdh). Diisi jumlah saldo akhir (kolom (3) ditambah kolom (4) atau dikurangi kolom (5))masing-masing buku. (untuk Belanja MA ..... Pengembalian sisa UP, Pembayaran atas L8-Bdh, dan Setoran atas LS-Bdh tidak perlu diisi).
I, NIP999999999999999 999 Atasan Langsung/Kepala Satker Dikeluarkan di Pada Tanggal Demikian, Sural Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Blaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Oaftar Isian PeJaksanaan Anggaran (OIPA) Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 20xx Nomor xxxxl026-xx.x.xxlxxl20xx tanggal xx Oesember 20xx. AKUN xxxxxxx. Pembiayaan
(Yang memerintahkan).
Kepada 1. Nama NIP Gol Jabatan
2. 3. Oasar Pertimbangan Dalam rangka , , , ,."., ,".' . 'SURAT TUGAS , NO: .1 KOP SURAl SAlUAN KERJA Format: 10A , . NIP . Pejabat Pembuat Kemitmen Dikeluarkan di Tanggal coret yang tldak perlu 1 Pejabat Pembuat Komitmen 2 Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas 3 a. Pangkat dan Golongan a.
4 Maksud Perjalanan Dinas 5 Alat anqkutan yang dipergunakan 6 a. Tempat berangkat a.
7 a. Lamanya perjalanan dinas a.
tempat baru .) 8 Pengikut: Nama Tanggal Lahir Keterangan 1. 2. 3. 4. 5. 9 Pembebanan Anggaran
10 Keterangan lain-lain , SURAT PERJALANAN OINAS (SPO) Lembarke Kode No Nemor Kementerian.....;.. Format.' 10/B VIII. PERHATIAN: PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dlnas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkaUtiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung Jawabberdasar1<anperaturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi aklbat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya. VII. Catatan Lain-lain: NIP .. Telah diperiksa dengan keterangan bahwa parjalanan tersebut atas perintahnya dan semala-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen NIP . Pejabat Pembuat Komitmen VI. Tiba di (Tempat kedudukan) Pada Tanggal NIP . Berangkat dan Pada Tanggal Kepala NIP .. V. Tibadi Pada Tanggal Kepala NIP . Berangkat dan Pada Tanggal Kepala NIP . IV. Tibadi Pada Tanggal Kepala NIP . Berangkat dan Pada Tanggal Kepala NIP . Ill. Tibadi Pada Tanggal Kepala ·NIP . Berangkat dan Pada Tang9al Kepala NIP.........•..•..•.............•.•.. II. Tibadi Pada Tanggal Kepala NIP . I. Berangkat dan (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tang9al Kepala Format: 10lB NIP .. Pejabat Pembuat Komitmen : Rp . : Rp .. : Rp . Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang/lebih PERHITUNGAN SPD RAMPUNG NIP ; ..NIP .. Yang MenerimaBendahara Pengeluaran ................., tanggal, bulan, tahun Telah menerima jumlah uang sebesar Rp , .. Telah dibayar sejumlah Rp . No. RINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. JUMLAH Rp. # Terbilang Lampiran SPD Nemer Tanggal RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Format: 10/B ~ NIP .NIP . Pelaksanan SPD ......................... , ,..Mengetahui/ menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. No. Uraian Jumlah Jumlah berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor tanggal ......~........, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
Jabatan Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP DAFTAR PENGELUARAN RilL Format: 11 NIP . ...................................... Yang Membuat Pemyataan (Atasan Langsung SPD / Pejabat yang berwenang) • , , , <II Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat diganti oleh pejabatjpegawai negeri lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari temyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Kementeriarr/Lembaga: menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama: ........................... , •••••••••••••••••••••••••••••••• f ••••• Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Kementerian /Lembaga: Yangbertanda tangan di bawah ini : SURATPERNYATAANPEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS Nomor . Format: 12A NIP . Yang Membuat Pernyataan (Pejabat Pembuat Komitmenj . , . Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara ke Kas Negara. dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor tanggal . Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa . dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DIPAtidak dapat dikembalikarr/refund (sebagianjseluruhnya) sebesar Rp. . , sehingga dibebankan pada DIPA Nomor tanggal . satker . I I : Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Kementerian/Lembaga: menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor : tanggal dan SPD Nomor tanggal ........... atas nama: ................................................................. , " .NIP Jabatan Unit Organisasi Kementeriarr/Lembaga: Yangbertanda tangan di bawah ini: Nama SURATPERNYATAANPEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS Nomor . Format: 12B NIP . ( Nama Jelas )
Terbilang Rp (5)Jumlah Uang Pejabat Pembuat Komitmen Satker (4) Sudah terima dari KUITANSI1BUKTI PEMBAYARAN Tahun Anggaran : (1) Nomor Bukti : (2) AKUN : (3) (6)
KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG ' I Untuk Pembayaran I I ! I Format: 13 I I :1 , I , I dinas 'i I (11) Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam penerimaan barang/jasa
I (9) Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan meterai I ' I ! I I I
TATA CARA PENGISIAN KUITANS~ PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) NIP . Nama Jelas NIP .. Nama JelasNama Jelas NIP . a.n. Kuasa PenggunaAnggaran Pejabat Pembuat KomitmenPenerima UangfUangMuka Ke~aBendaharaPengeluaran Diterimatanggal.....Setujullunasdibayar, Tanggal.... Dibebankan pada : Kegiatan, output, MAK Kode Atas dasar: 1, Kuitansi/bukti pembelian 2, Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) Kepada Untuk pembayaran (***DH***) Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp , . SURAT PERINTAH BAYAR (SPByl Tang~al.. "." .. Nomor : " . KOP SURAT SATUAN KERJA Format: 14 I I 1 ' I *) Kuitansi ini dibuat apabila tidak diperoleh kuitansi dari penyedia barang/jasa (misalnya : jasa tambal ban) ·1 , , , , I I Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertanggung jawab
C Nama Jelas )
Bendahara Pengeluaran NIP 11 •••••••••••••• a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen ttd & stempel
(6)
I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen Satker (4) : (1) : (2) . (3) KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN " I I I I Sudah terima dari 1 " ! Jumlah Uang 'I Terbilang I I ! Untuk Pembayaran Tahun Anggaran Nomor Buktl AKUN KUITANSI PEMBAYAR.AN *) NIP . 1 , Format: 15
I TATA CARA PENGISIAN KUITANSI PEMBAYARAN UP NIP . e '0." ~ . a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen ......................, . DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN 1 Kementerlan : [ . ] Jenis SPP 6 OIPANomor : ~ 2 Unit Organisasl : [ ] 1.GUP Tanggal : 3 Satker : [ ] 2. GUP Nihil 7 Kode Keglatan : 4 Lokasl : [ ] 3.PTUP 8 Kode Output : 5 Alamat : Pagu Output 9 Tahun Anggaran : Rp. 10 Bulan : BUKTI PENGELUARAN No Tanggal Jumlah Ketor Urut Nomer Bukti Nama Penerima dan Keperluan NPWP MAK(AKUN 6 Yang Dibayarkan Pembukuan DIGm (Rp) Jumlall Lamplran : Jumlah spp tnt (Rp.) ............... Lembar SPM/SPP sebelum SPP Inl atas beban·Output Inl Jumlah s.d SPP Inl atas beban Sub Keglatan Inl Format: 16 , 1 !, I ,\ I i , I , 1 ,I i ,I I I \ NIP . .............., 20xx Kuasa Pengguna Anggaran Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Dengan ini menyatakan bahwa :
Kuasa Pengguna Anggaran .................................. (xxxxxx) ........................................ (xxx) ........................................ (xx)
SURAl P'ERNYAlAAN Nomor. xxxxxxxxxx KOP SURAT SATUAN KERJA Format: 17 NIP . .............., 20xx Kuasa Pengguna Anggaran Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya .
. . ... ,.... I Kuasa Pengguna .4.nggaran ........................ :............ (xxxxxx) ........................................ (xxx) ........................................ (xx)
I ~} -, SURAl PERNYATAAN Nomor. xxxxxxxxxx ! ., ) ( I I' ;: ; " .') ". ,~~..., I I'r , . _ .. ~.' I :.' .' • I -! , ' .. ,~ ' •• r'-!, .......K-O.....;P.....;S~U-R-A-T..;;..S·-A-:-'TU'--A-N-KE-R-J-'-A--, , ,; . . . .' : . Format: 18 , . . :' NIP . . I" , •• .............., 20xx . Kuasa Pengguna Anggaran , I Demikian surat pernyataan ini dlbuat dengan sebenarnya. "
Dengan ini menyatakan bahwa :
Kuasa Penggl;lnaAnggaran ... ... .. .... ...... ... ... ...... ... ... (xxxxxx) ........................................ (xxx) ........................................ (xx)
'I KOP SURAT SATUAN KERJJ;\ ; I ! pl. e . I'." ,". I." ;....'. r . '., , Format: 19 , . I' '~,'~ ~I~./,....,:~,l.:.~'I. I ! ~ • " " NIP . Rp . Rp {-) Rp Rp Rp Rp Rp .. Rp .. Rp .. Rp . Rp .. Format: 20 , ' I 't I) .1. ,'., • • I : ! -, : \'~ 1 ", i'! \ ., . t" 'Il" I " t ~ ( • ". I , , I . I' ,., -; ! 1 .. ' .~..: ' , 20xx Kuasa Pengguna Anggaran ' .. . i' .
I \1 • "\' • ,I,
1) SP2D-UP Rp.............. " 2) SP2D-TUP Rp.......... ..... . . •I. 3) SP2D-GUP Rp . 4) SP2D-LS Rp (.+) 5) Jumlah ; ~ ~ .
• I ," I i I I
. . . . . , " . , "
.. 'i , Nama Lengkap .................., 20xx KPAlPPK Satker . Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebehar-benarnya. vakasi/uang makan PNS/uang lernbur") tersebut, kami bersedia untuk menyetor kelebihan ke Kas Negara. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja .
I i ! ••••••• 9 •••••••• ~ t •••••••••••••• ,. ••NIP. Jabatan Nama Yang bertandatanqan di bawah ini : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KOP SURAT SATUAN KERJA • t. i • i " • I ,': .i' , Format: 21 l •.•I' I~ PENGUJIANDILAKUKAN OLEH : PELAIGANA NAMA PARAF TGL NAMA PARAF TGL . DISPOSISIPEJABAT PENERBIT SPM : , . ,I. ~ .' , SPP UPITUP * dan ADK SPP ; Surat perrnohonan UPITUP * dari KPA kepada KPPN ; Surat Pernyataan untuk UPITUP dari KPA j Rincian rencana penggunaan UPITUP * ; Surat Persetujuan dari KPPN untuk UPITUP* ; Surat Persetujuan UP dr Kanwil DJPB untuk UP yang malampaui besaran yg sudah ditentukan ; SK Pejebat Perbendaharaan, Foto Copy DIPA, SA Rekon Tahun Yang Lalu Untuk Pengajuan UP; Rekening koran terakhir untuk TUP. o D D o o D E3 (* coret yang tidak perlu) (* coret yang tidak perlu) Format,' 221A '., DISPOSISIPEJABAT PENERBIT SPM : PENGUJIAN DILAI{:UIUN OLEH : PALAI{sANA NAMA PARAF TGL: NAMA PARAF TGL -r Dokumen Pendukung SPM-LS(PENGADAAN 8IJ ATAU DAYA/JASA *) (* coret yang tidak perlu) Sural Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP : Bukti perjanjian1i<ontrak (Buk!i Pembetian/Kuitansi/SPK/Kontrak)* ; Karwas kontrak *; Refrerensi bank yang rnenunjukkan nama dan nornor rekening penyedia barang{Jasa ; Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ; Berita Aeara Serah Terima Pekerjaan/Barang ; Serita aeara penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan ; Berita Aeara Pembayaran ; Kwitansi yang lelah ditandalangani oleh penyedia barang{Jasa dan PPI<, sesuai lampiran III. PMK. 190/PMK.05/2012: Faktur Pajak dan SSP yang ditandatangani oleh Penyedia Sarang/Jasa ; Rincian rnaksimal Pencairan (MP). khusus PNBP *; . Jaminan bank Gika dipersyaratkan) * ; Sural lagihan penggunaan daya dan jasa yang sah (untul< Langganan Daya dan Jasa) ; (* coret yang tidak perlu) KOP SURAl SAlUAN KERJA Format: 2218 .,. ( DISPOSISIPE.JABAT PENERBIT SPM : PENGUJIAN DILA.KUKANOLEH : PALAIGANA NAMA PARAF TGL NAMA PARAF TGL ,. Sural Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP ; Daftar Rincian Permintaan Pembayaran yang ditandatangani KPNPPK atau Pejabat yang ditunjuk ; Surat Perintah bayar (SPBy) yang telah diandatangani oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran ; Kuitansilbukti pembelian yang telah diandatangani oleh KPAlPPK dan Bendahara Pengeluaran SPD Rampung : Tembusan SPD, Surat Tugas dan Daftar Rincian Perjalanan Dinas Rincian maksimal Pencairan (MP). khusus PNBP *: SSBP yang sudah dilegalisir KPAlPPK : Bukti Perjanjian/Kontrak beserta Faktur Pajak dan Bukti Setor Pajak (SSP) yang sudah dikonfirmasi dari KPPN: Dokumen Pendukung SPMMGUP/GUP-NIHIL * (* coret yang tidak perlu) (* coret yang tidak perlu) KOP SURAl SATUAN KERJA .• ! Format: 221C I , I I i \ I ', I •• I DISPOSISI PEJABAT PENERBI'F SPM : PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH : PALAIGANA NAMA PARAF TGL NAMA PARAF TGL Dokumen Pendukung SPM~LS Lembur * (* corel yang lidak perlu) § Surat Perminlaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP ; Surat Perintah Kerja Lembur KPAlPejabat yang ditunjuk: Daftar Pembayaran Perhitunagn lembur dan Rekapitulasi Daftar Perhitungan Lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, KPAlPPK* § Daftar hadir ke~a selama 1 (satu) bulan: Daftar hadir Lembur : SSP PPh Psal 21 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran *: KOP SURAT SATUAN KERJA Format: 221D I 'I I I 1 DISPOSISI PE.IABAT PENERBIT SPM : PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH : PALAIGANA NAMA PARAF TGL NAMA PARAF ·TGL Dokumen Pendukung SPM-LSHonor/Vakasi * (* coret yang tidak perlu) § Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP ; Surat Keputusan (SK) dart Pejabat yang berwenanq ; Daftar Nominatif Penerima Honor yang memuat besaran honor dan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran yang ditandatangani oleh KPAlPejabat yang ditunjuk : § Rincian maksimal Pencairan (MP). khusus PNBP * ; SSP PPh Psal 21 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran *: SPTJM Yang Ditandatangani KPA, KOP SURAl SATUAN KERJA Format: 22IE I I DlSPOSISI PE.TABAT PENERBIT.$PM : , , : PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH : PEAKSANA NAMA PARAF TGL NAMA PARAF TGL Dokumen Pendukung SPM-lSPerjalanan DinasYang belum dilokukan (* coret yang tidak perlu) § Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP ; Rekap Kuitansi yang telah disetujui oleh PPK; Daftar Nominatif Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh KPAJ Pejabat yang ditunjuk yang memuat Nama,PangkatlGol,tujuan dan tanggal pelaksanaan Perdin ; o Surat Tugas dar! KPAIPejabat yang ditunjuk * o Surat Izin SetnegfSekab untuk Perjalanan Dinas Luar Negerl (* coret yang tidak perlu) KOP SURAT SATUAN KERJA Format: 221F I I \ j DISPOSISI PEJABAT PENERBIT SPM : I ! I I \ ; I PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH : PEAKSANA NAMA PARAF TGL NAMA PARAF TGL Dokumen Pendukung SPM-LSPerlalanan Dlnas Yang sudah dllakukan (. coret yang tidak perlu) Surat Pengantar SPP yang ditandatangani KPA . Sural Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP ; Kuitansi yang telah disetujui oleh KPAlPejabat yang ditunjuk ; Daftar Nominalif Pegawai yang akanrneleksanekan peljalanan dinas yang ditandatangani oleh KPAI § Pejabat yang ditunjuk yang memuat Nama,PangkatlGol,tujuandan tanggal pelaksanaan Perdin ; Dokumen pertanggungjawabanbiaya perJalanandinas; Surat Tugas dari KPAlPejabat yang ditunjuk ; Surat Izin Setneg/Sekab untuk Peljaianan Dinas Luar Nageri ; " ,I KOP SURAT SATUAN KERJA Format: 221G DISPOSISI PEJABAT PENERBIT SPM : PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH PELAKSANA NAMA PARAF TGL NAMA PARAF TGL .' Dokumen Pendukung SPM-LSGaji Induk/Susulanflerusanl Kekurangan/UDW /Tewas·· (* caret yang tldak perlu) D Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP ; D Daftar Perhilungan Gaji Induk ; o Lampiran-Iampiran Perubahan Gaji Induk ; D Daftar Polongan Sewa Rumah Dinas atau Hutang Gaji Lainnya (jika ada) ; D Daftar Perhitungan Kekurangan Gaji ; D Larnpiran-Iampiran Kekurangan Gaji ; D Daftar Perhitungan Susulan Gaii ; D SKPPAslilTembusan/Foto Copy; D SKPindah; D Lampiran-Iampiran Susulan Gaji Lainnya (SK CPNS dsb) ; D Daftar Perhitungan Permintaan UDWlTewas ; D Surat Keteranj:Jan Meninggal Dunia ; o Surat Keterangan Ahli Waris ; D Blanko Visum (BlankoKP.6) ; o SSP yang telah diisi dan ditandatangani Bendahara Pengeluaran *; (* coret yang tidak perlu) HOP SUBAT SATUAN HERJA Format: 22IH I I I t I ! Petugas Akuntansi Keuangan ~..•....•.....•~ . . ................. Penanggung Jawab r---- IL _ Keterangan: • ·• • • · . · . · . · .\ ............................•........•.....•..............•....•...•....••. ,~ PETUGAS PEREKAMAN KOMPUTER PETUGAS AKUNTANSII VERIFIKASI ~..................................... ..••........••...•...••......... PEJABAT YG MENANGANI URUSAN KEUANGAN/PEJABAT YG DITUNJUK KEPALA SATUAN KERJA I I I I I I I I I L . J I I 1 I I I I I 1 1- - - - - - - - - - - - - - -- -, Struktur organisasi UAKPA Bagan: 23 1 I 1 I I I I I ! ··. ·• ·• · · Bagan: 24/8 Akuntansi Keuangan w••••••••••••••• e. • •. . ............•.... r---- I PenanggungjawabL _ Keterangan: •..•...•....•....•••~ ~ PETUGAS KOMPUTER PETUGAS AKUNTANSll VERIFIKASI ~----....._I __ r-------------- I I I I KEPALA DINAS PROVINSI I I I I I I I I I I KAPALA BAGIAN I I KEUANGANNERIFIKASI DAN I AKUNTANSIIPEJABAT YG I. I DITUNJUK I I I I I I KEPALA SUBBAGIAN IKEPALA SEKSI I I YG MEMBIDANGI I KEUANGANNERIFIKASI DAN I AKUNTANSIIPEJABATYG DITUNJUK I I I I I I ____ ' J Struktur Organisasi UAPPA-W Dekonsentrasi " ,. .......••...........•..•.....................•................•......... _ : : · . · . · '.• • · · · · · · · I I , I I I I i 1 . ! I , , ,. .' Petugas Akuntansi KeLiangan PenangguDgjawab PETUGAS KOMPUTER I -------t-----~-- KEPALA SUBBAGIANIKEPALA SEKSI YG MEMBIDANGI KEUANGANNERIFlKASI DAN AKUNTANSIIPEJABATYG DITUNJUK , '. o 0 • 0 ••••• Q ••••••••••• r---- I L _ .•..•..••••.•..•.•..••..•...•...•..............•...•.•...•...•..•••.••..• ~ Keterangan: I ·• ·•o KAPALA BAGIAN KEUANGANNERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABATYG DITUNJUK PETUGAS AKUNTANSII VERIFIKASI ..•..•....•...•...•...•.......•.. ,...•.......................•...•...••. - • 0 . . • ·o o ·o o · · o •o o · · Bagan: 24/b KEPALA DINAS PROVINSJlKAB/KOTA I I I I I I I I I I I I I I I I I r-------------- I Struktur Organisasi ·UAPPA·W Tugas Pembantuan I .\ I ,I I I I ·• · · · ·• Bagan: 25 ~ ~ : : Petugas Akuntansi Keuangan ...•......•....•. Keterangan: r==-==1, Penanggung Jawab I I <, · , . ·••••..•.••...••...•.••.••.•...•....•.......•..........••....••..•.•..••••.. PETUGAS AKUNTANSII VERIFIKASI PETUGAS KOMPUTER , J · · · KEPALA SUB BAG IAN KEUANGAN/SUB BAG IAN AKUNTANSI DAN PELAPORANI VERIFIKASI DAN AKUNTANSIIPEJABAT YG DITUNJUK I KEPALA BAG JAN KEUANGAN/KABAG. AKUNTANSI DAN PELAPORAN NERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YG DITUNJUK KEPALABIRO KEUANGAN/SES. ITJEN/SES. DITJEN/SES. BADAN f SEKJENIIRJEN/DIRJENI KEPALA BADAN I I I I 1 I I 1 1 I I 1 1 I 1 I I . ) 1 1- , .................................... ' ..................•.....•....•....•.~ · .• • . $ · . · . · I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 r-------------...., Struktur Organisasi, UAPPA-E1 Bagan: 26 ! I i i I I I :"••••••••••••••• : Petugas Akuntansi Keuangan •••••••••••••••• 8' Penanggung Jawab Keterangan: r ......---t IIL ! · ..........~.....................••.................•................•.....•. ...... • · · ·• ·• ·• · · .' · · · · · · · · , I I I I j I I I ' I I I I I MENTERI I I I I I I SEKRETARIS JENDERAL I I I I . 1 KEPALA BIRO KEUANGAN I KAPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN I KEPALA SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN - - - - - - -.k- - - - - - J••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••• I I I PETUGAS PETUGAS AKUNTANSII KOMPUTER :VERIFIKASI I I I I I 'I I . .' r--------------, I Struktur Organisasi UAPA
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen