DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015

Nomor: 34
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN BARANG MILIK NEGARA BIDANG KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4786);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4406);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 _Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4816);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang MilikNegara Bidang Ketenagakerjaan; Mengingat
1. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pembelanjaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5423);
2. 8.Peraturan Pemerintah Nornor27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerahtl.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor5533);
3. 9.Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5655);
4. 10.Peraturan Presiden Nornor 18 Tahun 2015 Tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5. 11.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 53 Tahun 2010;
6. 12.Keputusan Presiden Nornor 121jP Tahun 2014 tentang Pembentukan Kebinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. 13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171jPMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pernerintah Pusat sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor233jPMK.05j20 11;
8. 14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120jPMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang MilikNegara;
9. 15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Batuan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013;
10. 16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
11. 17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/ PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
12. 18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/~010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, PNS dan PfT (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
13. 19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
14. 20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 ten tang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
15. 21.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Pasal 1 Pedoman dalam Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara bidang ketenagakerjaan yang meliputi:
a.mekanisme revisi anggaran;
b.pejabat perbendaharaan negara;
c.pendelegasian dan tata cara pengusulan pejabat perbendaharaan negara;
d.penatausahaan bendahara;
e.perjalanan dinas;
f.penyelesaian tagihan negara;
g.pengujian surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar serta Pembayaran Tagihan yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG PEDOMAN PENGELOLAANKEUANGAN NEGARA DAN BARANGMILIKNEGARABIDANGKETENAGAKERJAAN.

22.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104jPMK.06j2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor125jPMK.06j2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 810);
23.Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 257 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk menandatangani Revisi Keputusan Menteri dan Petikan Keputusan Menteri tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara serta Dokumen Pelaksanaan AnggaranjDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran Di Kementerian Ketenagakerjaan; I Pasa14 Pada saat Peraturan Menteriini mulai berlaku, maka:
1.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor444); dan
2.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor1434), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)Format formulir dan Bagan pedoman pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.

Pasal 3

(1)Pedoman pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi pengelola keuangan dan barang milik negara yang mengelola dana pusat, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

h.pelaporan keuangan; dan
i.pelaporan dan penatausahaan barang milik negara. ~~~N.SESUAI DENGAN ASLINYA ~L~"''-O HUKUM, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1600 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2015 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal21 Oktober 2015 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan memerintahkan mi denganMenteriPeraturan Pasa15 Peraturan Menteri Ill! mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terdapat perubahan yang sangat mendasar dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan perbendaharaan, serta pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Untuk mendorong profesionalitas, tata kelola yang baik (good govemance), menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalarn pengelolaan keuangan negara, maka harus ada pemaharnan yang sarna dan secara utuh oleh para pejabat pengelola keuangan yang mencakup Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran, tugas dan tanggung jawab pejabat pengelola keuangan, tata cara pembukuan, prosedur pencairan dana, pengujian Surat Permintaan Pembayaran dan penerbitan Surat Perintah Membayar, serta pelaporan keuangan. Dengan telah disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka Menteri selaku Pengguna Anggaran menetapkan pejabat pengelola keuangan melalui prosedur yang telah ditentukan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga para pejabat pengelola keuangan dalam me1aksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya tanpa keraguan. BABI PENDAHULUAN KETENAGAKERJAAN BIDANGNEGARAMILIKBARANGDAN LAMPlRANI PERATURANMENTERIKETENAGAKERJMN NOMOR34 TAHUN2015 TENTANG PEDOMANPENGELOLAANKEUANGANNEGARA B. Pengertian DalarnPedoman ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBNadalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
2. 2.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. Dalam pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran terutama dalam pencairan dana dari Bendahara Umum Negara (BUN)melalui kuasa Bendahara Umum Negara yakni KPPN,dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan surat perintah membayar dengan menggunakan peraturan dan prosedur yang sudah ada, sehingga semua pengeluaran keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran, diperlukan adanya pe1aporan keuangan secara berjenjang dari Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada unit Eselon I, yang selanjutnya diproses menjadi pelaporan keuangan kementerian berdasarkan SistemAkuntansi Instansi (SAl). Untuk mewujudkan adanya persarnaan persepsi .serta menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara khususnya di Kementerian Ketenagakerjaan perlu ditetapkan sebuah pedoman bagi pengelola keuangan yang berupa pedornan pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara. A. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran disusunnya pedoman pengelolaan,yaitu:
3. 1.terciptanya pemahaman yang sarna bagi pejabat perbendaharaan negara dalam melaksanakan tugas; dan
4. 2.terwujudnya profesionalisme dalarn pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara bidang ketenagakerjaan.
5. 3.Petunjuk Operasional Kegiatan yang selanjutnya disebut POK adaIah dokumen yang dibuat oleh Menteri/Ketua Lembaga atau Kepala Satker yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dalam DIPAsebagai pengendaIioperasional kegiatan.
6. 4.Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PAadalah Pejabat PemegangKewenanganpenggunaan anggaran.
7. 5.Kuasa Pengguna Anggaran,yang selanjutnya disingkat KPAadalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaankeuangan negara.
8. 6.Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi Kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
9. 7.Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
10. 8.Penerimaan Negara secara giral adalah proses penerimaan negara dari sumber-sumber penerimaan ke dalam rekening kas umum negara yang dilakukan dengan memindahbukukan dana tersebut antar rekening bank.
11. 9.Pengeluaran Negara secara giral adalah proses pembiayaan suatu kegiatan dengan sumber dana dari APBNyang dilakukan dengan memindahbukukan dana tersebut antar rekening bank.
12. 10.Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementeriari/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.
13. 11.Satuan Kerjayang selanjutnya disingkat Satker adalah KPA/kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/Iembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
14. 12.Indikator Keluaran adalah satuan biayaj'harga, kuantitas dari keluaran yang dicapai langsung dari pelaksanaan kegiatan.
15. 13.Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut revisi Rincian ABPP adalah perubahan atau pergeseran rincian anggaran menurut alokasi Satuan Penetapan Rencana Kerja Anggaran (SPRKA).
16. 14.Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut Revisi DIPA adalah perubahan danjatau pergeseran rincian anggaran dalam DIPA.
17. 15.Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan, yang selanjutnya disingkat Revisi POK adalah perubahan /pergeseran rincian kegiatan dan/ atau anggaran belanja yang tidak mengakibatkan perubahan pada DIPA.
18. 16.Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPAjPPK yang berisi permintaan pembayaran kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan surat perintah membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran Kementerianuntuk pihak yang ditunjuk.
19. 17.Surat Perintah Membayar,yang selanjutnya disingkat SPMadalah dokumen yang diterbitkanjdigunakan oleh PAjKPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPAatau dokumen lain yang dipersamakan.
20. 18.Bendahara Pengeluaran adalah orang yang diangkat oleh Menteri yang bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja riegara dalam rangka pelaksanaan APBN Kementerian.
21. 19.Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang diangkat oleh KPA yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
22. 20.Bendahara Penerimaan adalah orang yang menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara.
23. 21.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat UAKPAadalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
24. 22.Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
25. 23.Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
26. 24.Unit Layanan Pengadaan Kementerian, yang selanjutnya disebut ULP Kementerian adalah unit layanan yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/ jasa di Kementerian.
27. 25.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah.
28. 26.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
29. 27.Pengujian SPP adalah penelitian kembali atas kelengkapan dan kebenaran dokumerr/bukti pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan.
30. 28.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat ·SPM-LSadalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran dan Pihak III selaku penerima hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
31. 29.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM atas nama PA/KPA, yang dananya dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
32. 30.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-TUP adalah SPM yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM atas nama KPA yang dananya dipergunakan sebagai TUP untuk kebutuhan yang sangat mendesak.
33. 31.Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-GUPadalah SPMyang diterbitkan oleh Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM atas nama KPA dengan membebani DIPA yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UPyang telah dipakai.
34. 32.Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disebut SPM-GUPNihil adalah SPMpenggantian UP Nihil yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPMatas nama KPAuntuk selanjutnya disahkan oleh KPPN.
35. 33.Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN kepada bank operasional/kantor pos dan giro berdasarkan SPM untuk memindah bukukan sejumlah uang dari kas negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPMberkenaan.
36. 34.Penerbitan SPM adalah persetujuanj'pengesahan dokumen SPP diwujudkan dalam surat perintah membayar yang ditujukan kepada KPPNuntuk melakukan pembayaran sesuai dengan DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
37. 35.Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuatj dikeluarkan oleh PAjKPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Menteri atau Kepala Satker dan disahkan oleh KPPNsetempat.
38. 36.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disingkat SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh KPAjPPKdan Bendahara Pengeluaran atas transaksi belanja.
39. 37.Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, yang selanjutnya disingkat PPABPadalah petugas yang membuat dan menatausahakan pengelolaan gaji pegawai pada Satker yang bersangkutan.
40. 38.PegawaiNegeriSipil,yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaianuntuk menduduki jabatan pemerintahan.
41. 39.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
42. 40.Surat Tugas adalah Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Satker, Atasan Langsung Kepala Satker, Pejabat Pimpinan TinggiPratama, Menteri, atau Pejabat Pimpinan Tinggi Utamaj'pejabat setingkat lainnya kepada pelaksana perjalanan dinas sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Dinas.
43. 41.Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
44. 42.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
45. 43.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
46. 44.Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung, yang selanjutnya disingkat SP2HLadalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan hibah langsung dan Iatau belanja yang bersumber dari hibah langsung.
47. 45.Surat Pengesahan Hibah Langsung, yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN·selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan Pendapatan Hibah Langsung danl atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.
48. 46.Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung, yang selanjutnya disingkat SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo Pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.
49. 47.Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung, yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPNselaku Kuasa BUNuntuk mengesahkan pengembalian hibah langsung kepada Pemberi Hibah.
50. 48.Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung, yang selanjutnya disingkat SPTMHLadalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas Pendapatan Hibah Langsung dan/ atau belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetapj'aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.
51. 49.Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh K/L, danj atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
52. 50.Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/.Jasa/Burat Berharga, yang selanjutnya disingkat SP3HL- BJS adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/eurat berharga ke DJPU.
53. 51.Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/.Jasa/Burat Berharga, yang selanjutnya disingkat MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PAjKPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatatj membukukan pendapatan hibah langsung bentuk barang/ jasa/ surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibahjbelanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibab /pengeluaran pembiayaan untuk pencatatanan surat berharga dari hibah.
54. 52.Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/JasajSurat Berharga, yang selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJSadalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah sebagai persetujuan untuk mencatat Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/ surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.
55. 53.Surat Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Menteri,PNS,atau PPPKdan pihak lain.
56. 54.Buku Kas Umum, yang selanjutnya disingkat BKU adalah pencatatan dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Bendahara.
57. 55.Surat Bukti Setor, yang selanjutnya disingkat SBS adalah tanda bukti penerimaan yang diberikan oleh bendahara penerimaan kepada penyetor.
58. 56.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, yang selanjutnya disebut LPJ adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.
59. 57.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut Kanwil DJPB adalah instansi vertikal DJPB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. ,
60. 58.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal DJPB yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJPB.
61. 59.Unit Organisasi adalah Unit Eselon I Kementerian yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tugas, fungsi, dan program tertentu dari kementerian.
62. 60.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBNatau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
63. 61.PengelolaBarang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
64. 62.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMNdalam hal ini adalah Menteri.
65. 63.Pelaporan BMNadalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMN pada pengguna barang dan pengelolabarang.
66. 64.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya,
67. 65.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kornpetensi yang dimilikinya.
68. 66.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan rnerumuskan rincian kebutuhan BMNuntuk rnenghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
69. 67.Pernanfaatan adalah pendayagunaan BMNyang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kernenterian dengan tidak mengubah status kepemilikan.
70. 68.Sewa adalah Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
71. 69.Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalarn jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
72. 70.Kerja Sarna Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMNoleh pihak lain dalam jangka waktu terten tu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
73. 71.Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan BMNberupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalamjangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kernbali tanah beserta bangunan danl atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
74. 72.Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan BMNberupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan danl atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
75. 73.Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, darr/atau data lainnya.
76. 74.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/ seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/ seseorang yang mengambil tindakan dimaksud
77. 75.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikanBMN.
78. 76.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMNkepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
79. 77.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah PusatjPemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
80. 78.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
81. 79.Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMNyang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimilikinegara.
82. 80.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.
83. 81.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMNdari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
84. 82.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
85. 83.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN.
86. 84.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-rnasing Pengguna Barang.
87. 85.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimilikioleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
88. 86.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
89. 87.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemeritahan di bidang ketenagakerjaan i I usulan revisi anggaran dimaksud kepada Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan.
90. 4.Biro Keuangan meneliti usulan revisi anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
91. 5.Dalam hal usulan revisi anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, Biro Keuangan mengeluarkan surat penolakan usulan RevisiAnggaran.
92. 6.Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan memproses dan menyampaikan usulan dimaksud kepada DJA.
93. 7.Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat disetujui, Direktur Jenderal Anggaran menetapkan:
a.Revisi DHP RKA-KL
b.Surat Pengesahan RevisiAnggaran yang dilampiri notifikasi dari system
1. 3.Berdasarkan hasil reviu APIP, Unit Eselon I terkait menyampaikan • reviu. A. Mekanisme penyampaian usulan revisi anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan:
2. 1.KPAmenyampaikan usulan revisi anggaran kepada Unit Eselon I terkait, dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
a.Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi)
b.SPTJMyang ditandatangani oleh KPAdengan materai.
c.RKAyang ditandatangani oleh KPA
d.DIPAPetikan
e.Konsep DIPA
f.ADKRKA-KLDIPArevisi
g.Dokumen pendukung terkait (TOR,RABdll).
1. 2.Unit Eselon I terkait memproses dan menyampaikan usulan revisi anggaran yang telah diteliti kepada APIP K/L untuk dilakukan BABII MEKANISMEREVISIANGGARAN
2. 8.Dalam hal revisi anggaran dapat disetujui Direktur Jenderal Anggaran, unit Eselon I terkait mencetak dan .menetapkan Revisi POKdengan tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian. B. Mekanisme usulan revisi anggaran yang menjadi kewenangan Kanwil DJPB setempat (untuk Satker Pusat):
3. 1.KPAmenyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Unit Eselon I terkait, dengan tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal, yang dilampirkan dokumen pendukung berupa:
a.Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi)
b.SPI'JMyang ditandatangani oleh KPAdengan materai.
c.RKAyang ditandatangani oleh KPA
d.DIPAPetikan
e.Konsep DIPA
f.ADKRKA-KLDIPArevisi
g.Dokumen pendukung terkait (TOR,RABdll].
1. 2.Unit Eselon I terkait memproses dan menyampaikan usulan revisi anggaran dimaksud kepada Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan.
2. 3.Biro Keuangan meneliti usulan revisi anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
3. 4.Dalam hal usulan revisi anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Biro Keuangan mengeluarkan surat penolakan usulan RevisiAnggaran.
4. 5.Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan memproses dan menyampaikan usulan dimaksud kepada Kepala KanwilDJPB.
5. 6.Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat disetujui, Kepala Kanwil DJPB menetapkan Surat Pengesahan RevisiAnggaran.
6. 7.Dalam hal revisi anggaran dapat disetujui Kepala Kanwil DJPB, unit Eselon I terkait mencetak dan menetapkan revisi POKdengan tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian. , I D. RevisiAnggaran Yang Memerlukan Persetujuan Eselon I Kementerian
7. 1.KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada unit Eselon I Kementerian dilengkapi dokumen pendukung berupa:
a.Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi).
b.SPTJM yang ditandatangani oleh KPA;
c.ADKRKA-K/LDIPARevisi;
d.KASatker; C. Mekanisme Usulan Revisi anggaran yang menjadi kewenangan Kanwil DJPB setempat (untuk Satker Daerah/UPfP):
1. 1.KPAmenyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Unit Eselon I terkait, tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal, dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
a.Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi)
b.SPTJMyang ditandatangani oleh KPAdengan materai.
c.RKAyang ditandatangani oleh KPA
d.DIPAPetikan
e.Konsep DIPA
f.ADKRKA-KLDIPArevisi
g.Dokumen pendukung terkait (TOR,RABdIl)
1. 2.Unit Eselon I terkait meneliti usulan Revisi Anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
2. 3.Unit Eselon I terkait memproses dan menyampaikan surat persetujuan Unit Eselon I kepada KPAuntuk diproses lebih lanjut pada Kanwil DJPB setempat.
3. 4.Dalam hal usulan revisi anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, Kanwil DJPB mengeluarkan surat penolakan usulan revisi anggaran.
4. 5.Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat disetujui, Kanwil DJPB menetapkan Surat Pengesahan Revisi Anggaran. KPAmenyampaikan revisi anggaran yang telah disahkan oleh Kanwil DJPB kepada unit Eselon I terkait untuk mencetak dan menetapkan Revisi POK dengan tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian. E. Revisi POK
5. 1.Dalam hal Revisi Anggaran tidak rnengakibatkan perubahan DIPA Petikan, Eselon I mengubah ADK RKA Satker berkenaan rnelalui aplikasi RKA-K/L DIPA, POK dan Eselon I rnenetapkan perubahan POK.
6. 2.KPA menyarnpaikan usulan Revisi Anggaran kepada unit Eselon I terkait yang membawahi Program pada Satker bersangkutan, tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal dengan rnelampirkan dokurnen pendukung berupa:
a.surat usulan revisi anggaran yang dilarnpiri rnatriks perubahan (semula-menjadi) ;
b.alasan-alasan perlunya diadakan revisi POK;
c.Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya dan keterangan teknis lainnya yang memperkuat alasan revisi POK.
e.copy DIPA terakhir;
f.dokumen pendukung terkait antara lain TOR dan RAB.
1. 2.Unit Eselon I Kementerian/Lembaga meneliti usulan revisi anggaran dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung yang disampaikan.
2. 3.Dalam hal kewenangan penyelesaian Revisi Anggaran rnerupakan kewenangan Kanwil DJPB.
3. 4.Kementeriarr/Lernbaga rnenetapkan surat persetujuan dan menyampaikan kepada KPA Satker sebagai lampiran usulan revisi anggaran ke Kanwil DJPB.
4. 5.Dalam hal kewenangan penyelesaian Revisi Anggaran merupakan kewenangan DJA, Eselon I Kementeriarr/Lembaga menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada DJA untuk rnendapat pengesahan.
5. 6.Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada DJA berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran.
6. 7.Dalam hal Revisi Anggaran dapat disetujui, unit Eselon I terkait mencetak dan rnenetapkan Revisi POK dengan ternbus an Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kernenterian. F. Revisi Anggaran Yang Memerlukan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (OPR)
7. 1.RevisiAnggaran yang memerlukan persetujuan OPR meliputi:
a.tambahan pinjaman proyek luar negeri/ pinjaman dalam negeri baru setelah undang-undang mengenai APBNtahun anggaran berjalan ditetapkan;
b.pergeseran anggaran antar fungsi/unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab Program yang memilki alokasi anggaran (portofolio), dalam 1 (satu) Kementerian / Lembaga;
c.pergeseran anggaran antar Program kecuali un tuk : - memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sepanjang dalam bagian anggaran yang sarna; - penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi Satker sepanjang likuidasi Satker telah disetujui oleh DPR; - penyelesaian administrasi OIPAbaru dalarn 1 (satu) Satker danj atau antar bagian anggaran bagi KementerianjLembaga yang mengalarni perubahan nomenklatur / struktur organisasi sepanjang total pagu Kementerian / Lembaga tetap, dan pagu Program lama dan Program baru telah disetujui OPR.
1. 2.Revisi anggaran yang memerlukan persetujuan OPR diajukan oleh Sekretaris JenderaljUnit Eselon IKementerian kepada Pimpinan OPRuntuk mendapat persetujuan.
2. 3.Sekretaris Jenderal mengajukan usulan Revisi anggaran kepada Oirektur Jenderal Anggaran berdasarkan persetujuan dari Pimpinan DPR.
3. 4.Ketentuan mengenai tata cara pengajuan RevisiAnggaran pada OJA berlaku mutatis mutandis dalarn pengajuan RevisiAnggaran. B. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPAmempunyai tugas, wewenang,dan tanggungjawab untuk:
4. 1.melakukan perencanaan penggunaan dan pengendalian anggaran pada Satker yang bersangkutan;
5. 2.menentukan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
6. 3.mencermati DIPASatker yang bersangkutan;
7. 4.meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; A. Pengguna Anggaran (PA) PAberwenang untuk:
8. 1.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
9. 2.mengumumkan rencana umum pengadaan barangfjasa; 3.· menetapkan peraturan pelimpahan dana dekonsentrasi;
10. 4.menetapkan peraturan penugasan dana tugas pembantuan;
11. 5.menetapkan KPA,PPSPM, Bendahara dan Pelaksana Pengelolaan BMNuntuk Tugas Pembantuan;
12. 6.menetapkan KPA, Bendahara dan Pelaksana Pengelolaan BMN untuk Pusat dan UPT-P;
13. 7.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;
14. 8.menggunakan BMN;
15. 9.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; 10.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang negara; 11.menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rpl00.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau pemenang pada seleksi atau penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rpl0.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); 12.mengawasi pelaksanaan anggaran; 13.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. BABIII PEJABATPERBENDAHARAANNEGARA
16. 5.menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL)dan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL), serta menerbitkan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/ Jasa/ Surat Berharga (MPHL-BJS);
17. 6.menandatangani Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL);
18. 7.mengajukan UP dan atau TVP untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari;
19. 8.mengajukan SP2HLkepada KPPNKhusus Jakarta VI;
20. 9.mengajukan MPHL-BJSkepada KPPNmitra kerjanya; 10.membuat dan menyampaikan SP2HLke KPPNsekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran; 11.menandatangani dan menyampaikan MPHL-BJSke KPPN;
21. 12.membebankan pengeluaran sesuai dengan akun pengeluaran yang bersangkutan; 13.menetapkan PPK, pejabat pengadaan barang/jasa, panitiaj pejabat penerima barang/jasa, petugas pengantar SPM, SP2HL, SP4HLdan MPHL-BJS, petugas pengambil SP2D, SPHL, SP3HL, dan persetujuan MPHL-BJS, petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA),Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB),pelaksana pengelolaan barang milik negara, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)sesuai dengan kebutuhan untuk Pusat, UPI'-P,Tugas Pembantuan;
22. 14.menetapkan PPSPMuntuk Dana Pusat dan UPT-P; 15.memerintahkan pembayaran atas beban APBN;
23. 16.melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali sebulan terhadap pembukuan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara penerimaan;
24. 17.melakukan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan DIPA;
25. 18.menyampaikan laporan keuangan;
26. 19.melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian tagihan atas beban APBNpada Satkernya;
27. 20.bertanggungjawab atas ketepatan waktu penyelesaian tagihan atas beban APBNpada Satkernya;
28. 21.menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; C. Pejabat Pembuat Komitrnen (PPK) PPKmempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
29. 1.menyusun kegiatan dan perencanaarr/penarikan kasjdana harian, mingguan dan bulanan;
30. 2.menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barangj jasa yang meliputi:
a.spesifikasi teknis barangjjasa;
b.Harga Perkiraan Sendiri (HPS);dan
c.rancangan kontrak.
1. 3.rnenerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa;
2. 4.menyetujui bukti pernbelian atau menandatangani kuitansi/Burat Perintah Kerja (SPK)jsurat perjanjian;
3. 5.menandatangani kontrak;
4. 6.melaksanakan kontrak dengan penyedia barangjjasa;
5. 7.rnengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. 8.melaporkan kemajuan pekerjaan terrnasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap
7. 22.membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) atas seluruh pendapatan hibah langsung dan belanja terkait hibah langsung serta pengernbalian hibah;
8. 23.meneliti kebenaran dokurnen yang menjadi persyaratarr/kelengkapan sehubungan dengan penyampaian SP2HL;
9. 24.membuat/rnengajukan SP4HL atas pengernbalian sisa uang yang bersurnber dari hibah kepada pemberi hibah sesuai perjanjian hibah;
10. 25.rneneliti kebenaran dokurnen yang menjadi persyaratarr/kelengkapan sehubungan dengan ikatanj'perjanjian pengadaan barangj jasa;
11. 26.melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan Bendahara dan laporan keuangan UAKPAsekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN;dan
12. 27.melaporkan rekening pengelolaan keuangan negara pada Satkernya kepada Menteri yang mengurusi urusan pemerintahan di bidang keuangan.
13. 9.mengusulkan kepada PA/KPA apabila terjadi:
a.perubahan paket pekerjaan; dan/ atau
b.perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
1. 10.menetapkan tim pendukung teknis dan administrasi;
2. 11.menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzerj untuk membantu pelaksanaan tugas ULP Kementerian bilamana diperlukan;
3. 12.menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barangj jasa dari nilai kontrak;
4. 13.melaksanakan pengadaan barangfjasa serta mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan penge1uaran atas beban belanja Negara;
5. 14.menandatangani Pakta Integritas;
6. 15.melakukan pemeriksaan kas BP dan BPP sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan;
7. 16.melaksanakan kegiatan swakelola;
8. 17.memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
9. 18.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
10. 19.meneliti dan menandatangani bukti-bukti pengeluaran atas dana yang dikelolanya;
11. 20.membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran be1anja;
12. 21.menyiapkan, melaksanakan, dan mengendalikan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barangfjasa;
13. 22.menyiapkan dan menguji dokumen pendukung tagihan pembayaran serta menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PPSPM;
14. 23.menetapkan tingkat perjalanan dinas dan transportasi yang digunakan;
15. 24.melaporkan pelaksanaanj'penyelesaian kegiatan kepada KPA;
16. 25.menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan. E. Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
17. 1.menatausahakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baik yang disetor langsung oleh wajib setor ke kas negara maupun yang dipungutnya;
18. 2.menyetorkan PNBPsesuai dengan ketentuan yang berlaku;
19. 3.menatausahakan bukti-bukti setor PNBPke kas negara;
20. 4.memproses pengajuan restitusi PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
21. 5.menyiapkan bahan-bahan data penerimaan PNBP sebagai dasar penyusunan/ penggunaan anggaran PNBPkementerian;
22. 6.melakukan rekonsiliasi atas penerimaan PNBP dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
23. 7.meneliti rekening koran atas penerimaan dan penyetoran PNBP;
24. 8.pada akhir tahun anggaran, menyetorkan seluruh uang negara yang dikuasainya ke kas Negara;
25. 9.membuat laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; D. Pejabat Penanda Tangan SPM Pejabat Penanda Tangan SPM mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
26. 1.menguji kebenaran SPP berserta dokumen pendukung;
27. 2.menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
28. 3.membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
29. 4.menerbitkan SPM;
30. 5.menandatangani SPM;
31. 6.memasukan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik ADKSPM;
32. 7.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
33. 8.melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;dan
34. 9.melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. F. Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
35. 1.menerima dan menyimpan UP;
36. 2.mengelola uangj'surat berharga yang berasal dari UP dan LS;
37. 3.meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh KPA/PPK;
38. 4.melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah KPA/PPK;
39. 5.menguji ketersediaan dana DIPA;
40. 6.wajib menolak perintah bayar dari KPA/PPK apabila persyaratan pada angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak dipenuhi;
41. 7.wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran Satker yang berada dibawah pengelolaannya;
42. 8.memperhitungkan atas tagihan yang terkena pajak dan menyetorkan ke kas negara;
43. 9.bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya; 10.menyetorkan sisa UP/TUPke kas negara dengan menggunakan formulir Surat Setor Bukan Pajak (SSBP); 11.menyetorkan sisa belanja ke kas Negara dengan menggunakan formulir SSPB untuk tahun berjalan dan formulir SSBP setelah lewat tahun anggaran;
44. 12.menyusun dan menyampaikan LPJ atas uang yang dikelolanya dan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya kepada:
a.Kepala KPPN;
b.Pengguna Anggaran cq. Sekretaris .Jenderal, Biro Keuangan 10.menyusun dan menyampaikan LPJ atas uang yang dikelolanya dan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya kepada:
a.Kepala KPPN;
b.Pengguna Anggaran cq. Sekretaris Jenderal, Biro Keuangan
c.Kepala Satker; dan
d.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). G. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
1. 1.menerima dan menyimpan UP;
2. 2.melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
3. 3.melakukan pembukuan sebatas pada uang yang berada di bawah pengelolaannya.
4. 4.BPP secara operasional bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya;
5. 5.BPP bertanggung jawab atas seluruh uang dalam penguasaannya dan bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
6. 6.menyiapkan bahan-bahan pengajuan pencairan dana melalui SPP- GUP, SPP-TUP, SPP Nihil dan disampaikan kepada PPK yang telah memerintahkan BPP mengeluarkan UP;
7. 7.menerima dan membayarkan uang secara tunai yang diterima dari Bendahara Pengeluaran dan menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban ke Bendahara Penge1uaran;
8. 8.membuat laporan bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. 9.melakukan pengujian pajak maupun non pajak termasukjasa giro;
10. 10.menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. 11.melakukan pencocokan data realisasi penyerapanj'penggunaan dana dengan Bendahara Pengeluaran;
12. 12.mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
13. 13.LPJ-BPP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran paling lamb at 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya disertai salinan rekening koran dari bank /pos untuk bulan berkenaan.
c.Kepala Satker; dan
d.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
1. 13.melakukan rekonsiliasi dengan UAKPASatker yang bersangkutan atas penggunaan UP/TUP. anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
2. 6.menyampaikan daftar permintaan belanja pegawai beserta ADK belanja pegawai dan dokumen pendukung kepada PPK;
3. 7.mencetak kartu pengawasan belanja pegawai perorangan melalui aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP) Satker setiap awal tahun dan/ atau apabila diperlukan untuk disatukan dengan kartu pengawasan belanja pegawai perorangan yang diterima dari KPPN;
4. 8.bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada KPA;
5. 9.tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai. I. Pelaksana Pengelolaan BMN Pelaksana Pengelolaan BMN mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
6. 1.menatausahakan BMN pada Satker yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. 2.menyimpan dan mendistribusikan barang-barang persediaan; dan PemberhentianKeputusanSurat4. memproses pembuatan Pembayaran (SKPP);
8. 5.memproses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga setiap awal tahun H. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai mernpunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk:
9. 1.melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dany atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan;
10. 2.melakukan penatausahaan semua tembusan surat-surat keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur;
11. 3.memproses pembuatan daftar gaji, uang duka wafaty tewas, terusan penghasilan gaji, uang muka gaji, uang lembur, uang makan, honorarium, vakasi dan pembuatan daftar permintaan pembayaran belanja pegawai lainnya; J. ULPKementeriari/Pejabat Pengadaan Barang/.Jasa Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab ULP Kementeriarr/Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa:
12. 1.menerima dan melaksanakan tugas dari KPA/PPK untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. 2.menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
14. 3.menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; 4.. menetapkan dokumen pengadaan;
15. 5.menetapkan besaran nominaljaminan penawaran;
16. 6.mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/1 masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
17. 7.dalam hal diperlukan dapat mengusulkan kepada KPA/PPK:
a.perubahan HPS;
b.perubahan SpesifikasiTeknis Pekerjaan.
1. 8.menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascalrualifikasi;
2. 9.melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; 10.Pejabat Pengadaan:
a.Menetapkan penyedia barang/jasa untuk: 1) penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barangj pekerjaan konstruksifjasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,OO(dua ratus juta rupiah); dan/ atau 2) penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,OO(limapuluhjuta rupiah); ,
1. 3.menyusun data laporan secara periodik BMN pada Satker yang bersangkutan. L. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk:
2. 1.me1akukan pencatatan akuntansi sesuai dengan Sistem Akuntansi lnstansi Berbasis Akrual (SAlBA);
3. 2.menyusun laporan keuangan meliputi:
a.laporan realisasi anggaran;
b.neraca;
c.catatan atas laporan keuangan;
d.rekening pemerintah.
1. 3.menyiapkan laporan keuangan;
2. 4.melakukan rekonsiliasi bulanan dengan KPPN. K. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/.Jasa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/iJasa mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
3. 1.melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
4. 2.menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian sesuai dengan kontrak;
5. 3.membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
6. 4.bertanggung jawab bahwa barang yang diterima sesuai dengan kontrak;
7. 5.menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPAjPPK.
8. 6.memastikan barangjjasa telah berfungsi dan dapat digunakan dengan baik. 11.menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa kepada KPA/PPK; 12.membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada KPA/PPK; 13.memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barangfjasa kepada KPA/PPK. - 34-", , ketenagakerjaan untuk dana tugas pembantuan. membidangiyangkabupaten/kotadinasKepala A. Pendelegasian Pejabat Perbendaharaan Negara
9. 1.KPA
a.Satker Pusat 1) Sekretariat Jenderal didelegasikan kepada Kepala Biro dan Kepala Pusat; 2) Inspektorat J enderal didelegasikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal; dan 3) Direktorat .Jenderal/Badan didelegasikan kepada Sekretaris Direktorat .Jenderal/Badan dan Kepala Pusat dilingkungan Unit Kerja yang bersangkutan.
b.Satker UPTP Kepala UPTP
c.Satker Kabupaterr/Kota, BABIV PENDELEGASIANDANTATACARAPENGUSULAN PEJABATPERBENDAHARAANNEGARA M. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk:
1. 1.melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN(SIMAKBMN);
2. 2.menyusun laporan Barang MilikNegara meliputi:
a.laporan BMN;
b.neraca; dan
c.catatan atas laporan BMN.
1. 3.menyiapkan laporan BMN;
2. 4.melakukan rekonsiliasi internal (UAKPAdengan UAKPB);dan
3. 5.melakukan rekonsiliasi setiap semester I,semester II dan tahunan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
4. 2.Pejabat Penanda Tangan 8PM
a.Satker Pusat 1) 8ekretariat Jenderal yaitu Kepala Bagian Penatalaksanaan Anggaran; 2) Inspektorat Jenderal yaitu Kepala Bagian Umum; 3) Direktorat Jenderal dan Badan yaitu Kepala Bagian Keuangan.
b.Satker UFfP 1) Balai Besar yaitu Kepala Bagian Tata Usaha, 2) Balai-Balai yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
c.Satker Kabupateri/Kota Dinas Kabupateri/Kota yaitu adalah pejabat yang membidangi keuangan atau Sekretaris Dinas untuk dana tugas pembantuan.
1. 3.Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Satker Pusat, UPT-P, dan kabupaterr/kota adalah PNS yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keuangan pada Satker yang bersangkutan, dengan persyaratan:
a.berpendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA/sederajat;
b.golongan serendah-rendahnya II/b; dan
c.telah memiliki sertifikat bendahara atau telah mengikuti bimtek/ diklat pengelolaan keuangan.
1. 4.Pelaksana Pengelolaan BMN Satker Pusat, UPTP, dan Kabupaten/ Kota PNS yang melaksanakan tugas dan fungsi pada pengelolaan BMN pada Satker yang bersangkutan dan diharuskan telah mengikuti bimtek/ diklat SIMAKBMN.
2. 5.PPK, dengan harus memenuhi persyaratan:
a.pejabat Struktural Eselon III dan/ atau Eselon IV;
b.pendidikan minimal 81;
c.mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN);
d.memiliki dan menandatangani Pakta Integritas;dan
e.memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. B. Tata Cara Pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara Pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara, sebagai berikut:
1. 1.Satker Pusat
a.Sekretariat Jenderal: Kepala Biro dan Kepala Pusat.
b.Inspektorat Jenderal: Sekretaris Inspektorat .Jenderal.
c.Direktorat Jenderal dan Badan: Kepala Satker mengusulkan Pejabat Perbendaharaan Negara dilingkungan Direktorat Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal dan di lingkungan Badan melalui Sekretaris Badan.
1. 2.Satker UPTP Kepala SatkerUPTP mengusulkan Pejabat Perbendaharaan Negara kepada Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepadaSekretaris Jenderal up. Kepala Biro Keuangan.
2. 3.Satker Kabupaterr/Kota Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mengusulkan Pejabat Perbendaharaan Negara setelah memperoleh rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, maka PPKdirangkap oleh KPA.
3. 6.Pejabat Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah Persyaratan yang harus dipenuhi:
a.PNS pada Satkeryang bersangkutan mempunyai masa kerja minimal 2 (dua) tahun dan telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa.
b.memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
c.memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;dan
d.memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan.
1. 4.Dalam rangka percepatan pengusularr/ penggantian, penyampaian usulan dilakukan pada kesempatan pertama dengan melalui sarana yang tercepat seperti email atau fax. Format pengusulan penggantian Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Pusat sebagaimana tercantum dalam contoh Format 3. Format pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Kabupaterr/Kota sebagaimana tercantum dalam contoh Format 4. Negara3. Pengusulan/Penggantian Pejabat Perbendaharaan disampaikan kepada: Sekretaris J enderal up. Kepala Biro Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling51 Jakarta Selatan Format pengusulan pejabat perbendaharaan negara untuk Satker Pusat dan Satker UPT-P sebagaimana tercantum dalam contoh Format
2. 1.Format pengusulan pejabat perbendaharaan negara untuk Satker dan Satker Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam contoh Format 2. C. Prosedur Pengusulan Penggantian Pejabat Perbendaharaan Negara
3. 1.Penggantian Pejabat Perbendaharaan Negara dilakukan dengan alasan yang jelas misalnya terjadi mutasi, meninggal dunia, mengundurkan diri, pensiun atau berdasarkan pertimbangan KPA yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. 2.Untuk pengusulan penggantian Pejabat Perbendaharaan Negara pada Satker Pusat dan pengusulan penggantian pada Satker Provinsi dan Satker Kabupateri/Kota tembusannya disarnpaikan kepada Gubernur dan BupatijWalikota setempat. Pembukuan Bendahara menggunakan basis kas yaitu basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara dengan kas diterima atau dibayar. Pada basis kas ini pencatatan dilakukan pada saat kas dikeluarkan danl atau diterima. Selain itu system pembukuan Bendahara menggunakan tata buku tunggal (single entry) yaitu pencatatan atas transaksi kas dilakukan hanya pada satu sisi dimana Penerima pada saat kas diterima dan Pengeluaran pada saat kas dikeluarkan. Pembukuan Bendahara tidak menganut seperti tata buku berpasangan (double entry) yang dilakukan pada sistem akutansi pemerintah bahwa setiap transaksi akan dicatat baik disisi debet maupun disisi kredit. Pembukuan Bendahara dilaksanakan berdasarkan asas bruto yang mengandung arti bahwa suatu prinsip yang tidak diperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerima dan pengeluaran. Asas bruto menekankan bahwa apabila terdapat satu transaksi yang mengakibatkan penerimaan sekaligus pengeluaran Negara maka pencatatan atas transaksi tersebut harus dilakukan secara terpisah yaitu mencatat penerimaan sebesar jumlah penerimaan dan mencatat selisih lebih besar antara penerima lebih besar dengan pengeluaran meskipun kas riil yang diterima atau dikeluarkan hanya sebesar selisihnya. Dalam hubungannya dengan kas, peristiwa atau transaksi tersebut terdiri dari dua transaksi kas yaitu transaksi penerima dan transaksi pengeluaran sehingga masing- masing harus dicatat dengan nilai bruto. A. Pembukuan Bendahara Penerimaan.
5. 1.Bendahara penerimaan wajib membukukan seluruh penerimaan PNBP,baik yang disetor langsung oleh wajib setor ke kas negara, maupun yang dipungutnya.
6. 2.Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus segera dicatat dalam BKU,buku pembantu dan buku pengawasan anggaran. BABV PENATAUSAHAANBENDAHARA
7. 3.Dokumen sumber pembukuan bendahara penerimaan antara lain:
a.SBS (Surat Bukti Setor)yang dinyatakan sah dibukukan disisi debet dan kredit (in-out);
b.SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) yang dinyatakan sah dibukukan disisi debet dan disisi kredit (in-out);
c.Target anggaran atau rencana anggaran yang tertuang dalam DIPA,dibukukan disisi debet dan kredit (in-out);
d.Target anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dicatat disisi debet sebagai pagu pada buku pengawasan anggaran pendapatan.
1. 4.Dokumen sumber pembukuan bendahara penerimaan berfungsi sebagai bukti realisasi target anggaran penerimaan untuk akun berkenaan dalam buku pengawasan anggaran;
2. 5.Jenis Buku Bendahara Penerimaan terdiri dari:
a.Buku Kas Umum (BKU);
b.Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan; dan
c.Buku Pembantu Sesuai Kebutuhan. Format Buku Kas Umum yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Format 5.
1. 6.Aktivitas Pembukuan Bendahara Penerimaan.
a.Target Penerimaan DIPA 1) In-out pada BKU; 2) Pagu penerimaan pada buku pengawasan anggaran pendapatan.
b.Surat Bukti Setor (SBS) 1) Sisi Debet pada BKU; 2) Sisi Debet pada BP Kas; 3) Sisi Debet pada BP Terkait; 4) Akumulatif pada kolom AKUN berkenaan pada buku pengawasan anggaran pendapatan.
c.Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)Bendahara 1) Sisi Kredit pada BKU; 2) Sisi Kredit pada BP Kas; 3) Sisi Kredit pada BP Terkait; 4) Penyetoran pada buku pengawasan anggaran pendapatan. B. Pembukuan Bendahara Pengeluaran
1. 1.Bendahara pengeluaran wajib membukukan seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran satker yang ada dibawah pengelolaannya.
2. 2.Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus segera dicatat dalam BKU,buku pembantu dan buku pengawasan anggaran.
3. 3.Dokumen bukti yang menjadi dasar pembukuan antara lain:
a.SPM-UPjTUPjGUP yang telah diterbikan SP2D, sebagai bukti pembukuan penerimaan;
b.SPM-LSkepada Bendahara Pengeluaran yang telah diterbitkan SP2D, sebagai bukti penerimaan;
c.Faktur pajak, bukti potongan atas pembayaran yang dilakukan oleh bendahara, sebagai bukti pembukuan penerimaan;
d.Kwitansi/dokumen pembayaran baik dengan menggunakan UP/TUP maupun melalui pengajuan SPM-LS, sebagai bukti pembukuan penge1uaran;
e.SSP, SSPB dan SSBP yang telah ditera bank dan KPPN(setoran bendahara) sebagai bukti pembukuan pengeluaran;
f.SPM-LS kepada pihak ketiga yang telah diterbitkan SP2D, sebagai bukti pembukuan penerimaan dan, sekaligus sebagai bukti pembukuan pengeluaran (in-out) debetjkredit;
g.SPM-GUPnihil yang telah diterbitkan SP2D oleh KPPN,sebagai bukti pembukuan penenmaan sekaligus sebagai bukti pembukuan pengeluaran (in-out) debetjkredit;
d.Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)Wajib Setor 1) In-out pada BKU; 2) Kolom AKUN pada buku pengawasan anggaran pendapatan; 3) Penyetoran pada buku pengawasan anggaran pendapatan.
e.Penerimaan Lainnya: 1) Bukti Penerimaan dibukukan pada sisi Debet dalam BKU, BP Kas, dan BP Lainnya; 2) SSBP dibukukan pada sisi Kredit dalam BKU, BP Kas dan BP Lainnya.
b.Buku Pembantu (BP) Buku Pembantu berfungsi sebagai pendamping BKU dalam penjabaran masing-masing dari jenis buku-buku pembantu, sehingga dapat dirinci atau diketahui berapa besar penerimaan atau pengurangan yang berdampak pada saldo pada tiap transaksi sesuai jenis buku pembantu yang berkenaan. BKU ditutup hanya pada akhir tahun anggaran. Sedangkan untuk setiap akhir bulan yang berkenaan pembukuan Bendahara Pengeluaran cukup diketahui besaran saldo yang dapat dilihat langsung dari kolom saldo pada masing-masing buku Bendahara Pengeluaran selanjutnya dapat dituangkan dalam laporan pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran. Format BKU yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Format 6.
h.Dokumen transaksi lainnya. Seluruh dokumen bukti pembukuan tersebut diarsipkan dengan memberikan nomor bukti secara berurutan sesuai dengan BKU untuk memudahkan pengendalian atas dokumen bukti.
1. 4.Jenis dan Bentuk Buku yang digunakan,antara lain:
a.Buku Kas Umum (BKU) Mempunyai fungsi untuk mencatat semua transaksi penenmaan dan pengeluaran kas yang berbentuk tunai maupun giral serta untuk penerimaan dan pengeluaran yang sifatnya perbaikan Zkoreksi-koreksi kesalahan pembukuan. Bentuk Buku Kas Umum menggunakan kolom saldo, yang mengandung arti bahwa memuat selisih dari penerimaan dan pengeluaran setiap transaksi. BKU yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni: 1) Bagian 1 memuat halaman pertama dari BKU; 2) Bagian 2 memuat isi dari pembukuan Bendahara; 3) Bagian 3 memuat Berita Acara Pemeriksaaan Kas dan Rekonsiliasi. Dikarenakan data yang dituangkan dimulai dari BKU maka isi dari buku pembantu harus mengikuti data-data yang tertulis dari BKU. Sebagai contoh nomor bukti bendahara yang diperoleh dari BKU maka pada buku pembantu harus dengan nomor bukti bendahara yang sarna. Demikian halnya dengan uraian dan besaran uang penerimaan atau pengeluaran yang berakibat selanjutnya pada masing-masing saldo pada buku pembantu berkenaan. 1) Jenis-jenis buku pembantu diantaranya: a) Buku Pembantu Kas Bank: Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran yang terjadi pacta rekening bendahara di Bank. b) Buku Pembantu Kas Tunai: Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran yang terjadi pada brankas bendahara. c) Buku Pembantu Pajak: Mencatat transaksi penerimaan (pungutan pajak) dan pengeluaran (penyetoran ke kas Negara) atas pembayaran yang memuat ketentuan teknis pajak yang dilakukan atas BP2BPP. d) Buku Pembantu Uang Muka Kerja Perjalanan Dinas: Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran untuk perjalanan dinas yang merupakan uang muka kerja dan berasal dari UP/TUP. e) Buku Pembantu UP/TUP: Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran yang berasal dari UP/TUP. f) Buku Pembantu LSBendahara: Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran atas pengajuan SPP-LS melalui rekening bendahara pengeluaran dan pihak ketiga.
1. 5.AktivitasPembukuan Bendahara Pengeluaran. Dokumen sumber pembukuan bendahara pengeluaran berdasarkan aktivitasnya dapat dibedakan dalam 5 (lima) kelompokyaitu:
a.Aktivitaspenerbitan SPMoleh Kuasa Pengguna Anggaran. 1) SPM-UP yang telah diterbitkan SP2D-nya merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti pemberian uang persediaan dari KPPN kepada KPA melalui bendahara pengeluaran, dibulrukan: 2) Format Buku Pembantu Buku Pembantu yang harus dimiliki bendahara pengeluaran adalah Buku Pembantu Kas Bank, Buku pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Uang Persediaan, Buku pembantu LS-Bendahara, Buku pembantu Uang Muka perjalanan Dinas, Buku Pembantu Lain-lain.Format Buku Pembantu yang harus dimiliki oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Format 7. g) Buku Pembantu PengawasAnggaranUang Persediaan: Buku ini wajib dimiliki oleh Bendahara Pengeluaran sebagai alat kontrol terhadap penggunaan anggaran belanja Uang Persediaan, baik ketersediaan dana maupun besaran penggunaan dana yang wajib di pertanggung jawabkan dalam bentuk terbitnya Penggantian Uang Persediaan (GUP).Buku pembantu pengawas anggaran uang persediaan mencatat pagu dan realisasi anggaran untuk tiap-tiap akun kegiatan berdasarkan klasifikasi belanja dan mata anggaran yang berkenaan. Klasiflkasi belanja dapat dilihat dari kegiatan yang tertuang dalam DIPA, khususnya halaman II DIPAdari masing-masing.Satker. Sedangkan akun dari tiap-tiap klasifikasi belanja dapat diketahui dari POK. a) Sebesar nilai bruto dibukukan dalam:

(1)Buku Kas Umum pada sisi penerimaan (debet);
(2)Buku Pembantu Kas Bank pada sisi penerimaan (debet);
(3)Buku Pembantu Uang Persediaan pada SISI penerimaan (debet). b) Sebesar nilai potongan (jika ada) dibukukan dalam:
(1)Buku Kas Umum pada sisi pengeluaran (kredit);
(2)Buku Pembantu Kas Bank pada sisi pengeluaran (kredit);
(3)Buku Pembantu Uang Persediaan pada SISI pengeluaran (kredit). 2) SPM-TUP yang te1ah diterbitkan SP2D-nya merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai bukti pemberian tambahan uang persediaan dari KPPNkepada KPAmelalui bendahara pengeluaran, Pembukuan. yang dilakukan sebagai berikut: Sebesar nilai bruto dibukukan dalam: a) Buku Kas Umum pada sisi penerimaan (debet); b) Buku Pembantu Kas Bank pada sisi penerimaan (debet); c) Buku Pembantu Uang Persediaan pada sisi penerimaan (debet). 3) SPM-GUyang telah diterbitkan SP2D-nya merupakan bukti pertanggung jawaban KPA/PPK atas uang persediaan yang telah diterimanya melalui bendahara pengeluaran, dan sekaligus sebagai saran a pengisian kembali/ revolving uang persediaan kepada bendahara pengeluaran, dibukukan: a) Sebesar nilai bruto dibukukan dalam:
(1)Buku Kas Umum pada sisi penerimaan (debet);
(2)Buku Pembantu Kas Bank pada sisi penerimaan (debet);
(3)Buku Pembantu Uang Persediaan pada SISI penerimaan (debet);
(4)Buku' Pembantu Pengawas Anggaran sebagai pengesahan (pada kolom: Posisi UP sudah disahkan). b) Sebesar nilai potongan (jika ada) dibukukan dalam:
(1)Buku Kas Umum pada sisi pengeluaran (kredit);
(2)Buku Pembantu Kas Bank pada sisi pengeluaran (kredit);
(3)Buku Pembantu Uang Persediaan pada sisi pengeluaran (kredit). Apabila ada potongan pada SPM-GUyang terjadi karena sisa pagu anggaran yang tersedia pada DIPA terbatas, sehingga tidak memungkinkan pemberian/ revolving UP sebesar sisa pagu anggaran dalam DIPA, sedangkan terhadap selisihnya (nilai bruto SPM-GU dikurangi sisa pagu) dinyatakan sebagai setoranj'potongan atas uang persediaan terdahulu. 4) SPM-GUnihil yang telah diterbitkan SP2D-nya, adalah bukti pertanggung jawaban KPA/PPK atas UP/TUP yang telah diterimanya melalui bendahara penge1uaran. Sebesar nilai brute dibukukan dalam: a) BKU pada sisi penerimaan (debet) dan sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Pengawasan Anggaran sebagai pengesahan (pada kolom: Posisi UP sudah disahkan). 5) SPM-LSkepada pihak ketigaj rekanan yang telah diterbitkan SP2D-nya, adalah realisasi belanja yang dilakukan oleh KPA/PPK dan mengurangi/rnembebani pagu anggaran dalam DIPA. Pelaksanaan pembayarannya dilakukan langsung oleh KPPN ke rekening pihak ketiga. Cara Pembukuannya sebagai berikut: a} BKU pada sisi penerimaan (debet) dan sisi pengeluaran (kredit); b) Buku pembantu pengawas anggaran sebagai pengeluaran (kredit) dengan menuliskan sebesar nilai brute (sebagai pengesahan). 6) SPM-LS melalui rekening bendahara pengeluaran yang telah diterbitkan SP2D-nya adalah realisasi belanja yang dilakukan oleh KPA/PPK dan mengurangi/rnembebani pagu anggaran dalam DIPA. Pelaksanaan pembayaran atas SPM mi, dilakukan dari rekening kas Negara kepada pegawai/ pihak ketiga melalui rekening bend ahara pengeluaran, dan dibukukan: a) Sebesar nilai bruto dibukukan dalam:
(1)Buku kas Umum pada sisi penerimaan (debet);
(2)Buku pembantu Kas Bank pada sisi penerimaan (debet);
(3)Buku pembantu LS-bendahara pada sisi penerimaan (debet);
(4)Buku pembantu pengawas anggaran sebagai pengeluaran (kredit) dengan menuliskan sebesar nilai bruto (sebagai pengesahan). b) Sebesar nilai potongan dibukukan dalam:
(1)Buku kas Umum pada sisi pengeluaran (kredit);
(2)Buku pembantu Kas Bank pada sisi pengeluaran (kredit);
(3)Buku pembantu LS-bendahara pad a sisi pengeluaran (kredit).
1. b.Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari UP/TUP: 1) Pembayaran atas uang persediaan dilakukan setelah dikurangi kewajiban pihak terbayarj'pihak ketiga. Selanjutnya Bendahara pengeluaran wajib meminta kuitansi/bukti pembayaran sebesar nilai bruto dan memberikan faktur pajak kepada pihak terbayar / pihak ketiga sebesar kewajibannya kuitansij'bukti pembayaran dan faktur pajak dibukukan. 2) Sebesar nilai bruto kuitansij'bukti pembayaran dibukukan dalam: a) BKUpada sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Bank pada sisi pengeluaran (kredit) atau Buku Pembantu Kas tunai pada sisi pengeluaran (kredit); sesuai dengan jenis pajak yang di pungut. 4) Setoran atas sisa UP ke Rekening Kas Negara dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada akhir kegiatari/ akhir tahun anggaran dengan menggunakan SSBP. Sedangkan pungutan pajak harus segera disetor ke kas negara dengan menggunakan SSP dibukukan dalam: a) BKUpada sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu Pajak pada sisi pengeluaran (kredit) sesuai dengan jenis pajak yang di pungut. Untuk SSBPyang dinyatakan sah dibukukan dalam: a) BKUpada sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu UP pada sisi pengeluaran (kredit). 5) Pemberian uang muka perjalanan dinas dibukukan dalam: a) BKUpada sisi penerimaan (debet) dan sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada SISI pengeluaran (kredit); c) Buku pembantu UM perjadin (uang muka perjalanan dinas) pada sisi penerimaan (debet). a) BKUpada sisi Penerimaan (debet); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi Penerimaan (debet); c) Buku Pembantu Pajak pada sisi Penerimaan (debet) c) Buku Pembantu UP pada sisi pengeluaran (kredit); d) Buku pembantu pengawas anggaran sebagai pengeluaran (kredit) dengan menuliskan sebesar nilai bruto (sebagai pengesahan). 3) Sebesar nilai faktur pajak dibukukan dalam: 6) Perhitungan rampung dilakukan pembukuan sebagai berikut: a) Telah melaksanakan perjalanan dinas dengan cara membukukan sebesar nilai perjalanan dinas dalarn:
(1)Buku Kas Umum pada sisi pengeluaran (kredit);
(2)Buku Pembantu UMperjadin pada sisi pengeluaran (kredit);
(3)Buku pembantu UPpada sisi pengeluaran (kredit);
(4)Buku pembantu pengawas anggaran sebagai pengeluaran (kredit) dengan menuliskan sebesar nilai brute (sebagaipengesahan). b) Apabila pemberian UM perjadin sebelumnya tidak cukup maka dapat diberikan tarnbahan UM perjadin kembali. Proses pencatatannya sarna seperti pemberian UMperjadin diatas. c) Apabila UM perjadin terdapat sisa (kelebihan uang) maka harus diterima oleh bendahara dan dicatat dalam:
(1)BKUpada sisi penerimaan (debet);
(2)Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi penenmaan (debet);
(3)Buku pembantu UMperjadin pada sisi pengeluaran (kredit).
1. c.Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari SPM-LS yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran. Pada dasarnya dengan SPM-LS Bendahara Pengeluaran pemotongan kepada pihak terbayar telah dilakukan pada saat penerbitan SPM dimaksud. Oleh karena itu, pelaksanaan pembayaran dilakukan atas netto kepada yang berhak. Penyetoran atas sisa SPM-LS Bendahara Pengeluaran ke Rekening Kas Negara dilakukan dengan rnenggunakan SSPB sebesar nilai netto. Hal tersebut apabila dalam waktu tertentu pihak yang berhak tidak mengambil uang dimaksud. Pembukuan atas bukti SSPBdilakukan sebagai berikut: SSPByang dinyatakan sah dibukukan dalam: 1) BKUpada sisi pengeluaran (kredit); 3) Buku Pembantu LS-Bendahara pada sisi pengeluaran (kredit).
2. d.Aktivitas penyaluran dana kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)dan LPJ BPP. Bendahara Pengeluaran dalam menyalurkan uangnya harus dilaksanakan seeara giral melalui rekening BPP atas UP/TUP maupun SPM-LS bendahara, uang tersebut pada dasarnya belum merupakan belanja/pengeluaran kas bagi bendahara pengeluaran. Dengan demikian, kas pada BPP masih merupakan uang yang harus dipertanggung jawabkan oleh bendahara pengeluaran, dan dibukukan sebagai berikut: 1) Sebesar tanda terima/bukti transfer kepada BPP dalam: a) BKUpada sisi penerimaan (debet) dan sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada S1S1 pengeluaran (kredit); e) Buku Pembantu BPPpada sisi penerimaan (debet). 2) Pengembalian sisa UP/TUP dari BPP ke bendahara pengeluaran dibukukan melalui LPJ-BPP. Berdasarkan ketentuan bendahara pengeluaran wajib melakukan pembukuan atas dasar transaksi dan pertanggung jawaban BPP dalam bentuk LPJ-BPP. LPJ-BPP menjadi dukumen sumber pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran. Adapun pembukuannya sebagai berikut: a) Dana UP/TUP.
(1)Belanja yang dilakukan oleh BPP atas Uang Persediaan maka dibukukan sebesar jumlah nilai UP dalam: (a) BKUpada sisi pengeluaran (kredit); (b) Buku Pembantu UP padasisi pengeluaran (kredit); (e) Buku Pembantu BPP pada sisi pengeluaran (kredit); (d) Buku Pengawasan Anggaran Belanja sebagai pengurangan pagu dalam kolom mata (pengembalian sisa Uang Persediaan dari BPP ke Bendahara Pengeluaran) sebesar jumlah pengeluaranj transfer dibukukan dalam: (a) BKU pada sisi penerimaan (debet) dan SISI pengeluaran (kredit); (b) Buku Pembantu Kas Tunai pada penerimaan (debet) (c) Buku Pembantu BPP pada sisi pengeluaran (kredit). b) Dana LS- Bendahara Pengeluaran
(1)Pembayaran yang dilakukan oleh BPP atas dana yang bersumber dari SPM LS Bendahara Pengeluaran sebesar jumlah pengurangan j pembayaran dibukukan di: (a) Buku kas Umum pada sisi pengeluaran (kredit); (b) Buku Pembantu LS-Bendahara pada sisi pengeluaran (kredit); (c) Buku Pembantu BPP pada sisi pengeluaran (kredit).
(2)Setoran ke Kas Negara (yang dilakukan oleh BPP) atas sisa dana yang bersurnber dari SPM-LS Bendahara Pengeluaran, sebesar setoran dibukukan dalam: (a) Buku kas Umum pada sisi pengeluaran (kredit); (b) Buku Pembantu LS-Bendahara pada S1S1 pengeluaran (kredit); (c) Buku Pembantu BPP pada SISI pengeluaran (kredit). PengeluaranBendaharake(2) Transfer C. Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu

1.Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib membukukan seluruh penerimaan dan pengeluaran uang yang ada dibawah pengelolaannya;
2.Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran hams segera dicatat dalam BKU,buku pembantu dan buku pengawasan anggaran;
3.Dokumen bukti yang menjadi dasar pembukuan, antara lain:

a.Bukti transfer melalui rekening BPP dari Bendahara Pengeluaran (UP/TUP maupun LS) dibukukan disisi debet pada BKU, buku pembantu kas, buku pembantu UP danj atau buku pembantu LS (sesuai peruntukkannya);
b.Pembayaran yang dilakukan oleh BPP atas UP/TUP dibukukan disisi kredit pada BKU, buku pembantu kas dan buku pembantu UP, dan dicatat sebagai pengurangan pagu pada buku pengawasan anggaran belanja;
c.Pembayaran LS pihak ketiga dibukukan disisi kredit dan debet (in-out) pada BKU dan buku pembantu LS, dan dicatat sebagai pengurangan pagu pada buku pengawasan anggaran belanja;
e.Aktivitas lainnya, yaitu pertambahan kas diluar aktivitas tersebut diatas. Pada dasamya Bendahara wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang yang diterima. Selanjutnya untuk menampung kemungkinan adanya penerimaan bendahara diluar akivitas tersebut diatas, pembukuan dilakukan sebagai berikut: 1) Bukti penerimaan lainnya dibukukan dalam: a) BKUpada sisi penerimaan (debet); b) Buku Pembantu Kas pada sisi penerimaan (debet); c) Buku Pembantu lain-lain pada sisi penerimaan (debet). 2) Pengeluaran dengan menyetor ke kas negara menggunakan blangko SSBP yang merupakan peneriman lain-lain dibukukan dalam: a) BKUpada sisi Pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas pada sisi Pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu lain-lain pada sisi Pengeluaran (kredit).
d.Pungutan pajak yang telah disetor ke kas Negara dibukukan disisi kredit pada BKU, buku pembantu kas tunai dan buku pembantu pajak;
e.Pungutan pajak yang telah disetor ke kas Negara dibukukan disisi kredit pada BKU, buku pembantu kas tunai dan buku pembantu pajak;
f.Bukti transfer pengembalian sisa UP kepada Bendahara Pengeluaran dibukukan disisi kredit pada BKU,buku pernbantu kas tunai dan buku pembantu UP;
g.LPJ BPP disusun berdasarkan BKU,buku-buku pembantu dan buku pengawasan anggaran.
1. 4.Jenis dan Bentuk Buku yang Digunakan:
a.BKU Format BKU yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana tercantum dalam Format 8.
b.Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Buku pembantu bendahara pengeluaran pembantu berfungsi sebagai pendamping BKUdalam penjabaran masing-masing dari jenis buku-buku pernbantu, sehingga dapat dirinci atau diketahui berapa besar penerimaan atau pengeluaran yang berdampak pada saldo pada tiap transaksi sesuai jenis buku pembantu yang berkenaan. Dikarenakan data yang dituangkan dimulai dari BKU maka isi dari buku pembantu harus mengikuti data-data yang tertulis dari BKU. Sebagai contoh nomor bukti diperoleh dari BKU maka pada buku pembantu harus dengan nomor bukti yang sarna. Demikian halnya dengan uraian dan besaran uang penerimaan atau pengeluaran yang berakibat, pada rnasing-masing saldo pada buku pembantu berkenaan. 1) Jenis-jenis buku pembantu diantaranya: a) Buku Pembantu Kas Bank. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran yang terjadi pada rekening bendahara di Bank. b) Buku Pembantu Kas Tunai. Mencatat seluruh transaksi penerirnaan dan transaksi c) Buku Pembantu Pajak. Mencatat transaksi penenmaan dan transaksi penyetoran pungutan pajak terhadap pembayaran yang menurut ketentuan terkena pajak. d) Buku Pembantu Uang Muka KerjaPerjalanan Dinas. Digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran untuk perjalanan dinas yang merupakan uang muka kerja dan berasal dari UP/TUP. e) Buku Pembantu UP/TUP. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran yang berasal dari UP/TUP. f) Buku Pembantu L8 Bendahara. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran yang uangnya berasal dari terbitnya SPM/SP2D Langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau pengajuan dari BPP. g) Buku Pembantu PengawasanAnggaran Belanja. Mencatat semua pengeluaran yang dibayar melalui UP/TUP/LS dan sebagai alat kontrol terhadap penggunaan anggaran belanja, baik ketersediaan dana maupun besaran penggunaan dana yang wajib di pertanggungjawabkan dalam bentuk terbitnya Penggantian Uang Persediaan (GUP).buku pembantu pengawas anggaran digunakan untuk mencatat pagu dan realisasi anggaran untuk tiap-tiap mata anggaran kegiatan berdasarkan klasifikasi belanja dan akun yang berkenaan. Klasifikasibelanja dapat dilihat dari kegiatan yang tertuang dalam DIPA, khususnya halaman II DIPA dari masing-masing Satker. Sedangkan akun dari tiap-tiap klasifikasi belanja yang tertuang dalam POK.
1. 5.Aktivitas Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dokumen sumber pembukuan bendahara pengeluaran Pembantu berdasarkan aktivitasnya dapat dibedakan dalam empat kelompok yaitu: h) Buku Pembantu PengawasAnggaran UP. Sebagai alat kontrol terhadap penggunaan anggaran belanja Uang Persediaan, baik ketersediaan dana maupun besaran penggunaan dana yang wajib di pertanggung jawabkan dalam bentuk terbitnya Penggantian Uang Persediaan (GUP). Buku pembantu pengawas anggaran uang persediaan digunakan untuk mencatat pagu dan realisasi anggaran untuk tiap-tiap akun kegiatan berdasarkan klasifikasi belanja dan mata anggaran yang berkenaan. Klasifikasi belanja dapat dilihat dari kegiatan yang tertuang dalam DIPA,sedangkan akun dari tiap-tiap klasifikasi belanja dapat diketahui dari POK. Fungsi Buku Pembantu Pengawas Anggaran Belanja UP:

(1)menginformasikan besaran pagu pada masing- masing klasifikasi belanja dan mata anggaran;
(2)sisa dana yang tersedia dari masing-masing belanja dan mata anggaran yang berkenaan;
(3)besaran SPM-GUyang belum di SPPkan;
(4)besaran dana yang dibayar atas pengadaan barang/ jasa dengan hanya menggunakan UP;
(5)alat control dari besaran pagu per kegiatan;
(6)managerial report bagi bendahara pengeluaran pembantu.
1. a.Aktivitas Penerimaan UP,TUPdan LS-Bendahara Pengeluaran. Pada prinsipnya yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dari Bendahara Pengeluaran harus melalui rekening bendahara pembantu. Sedangkan proses terbitnya dokumen SPM/SP2D sampai pencatatan dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Sehingga bendahara pengeluaran pembantu tidak perlu mencatat SPM/SP2D. Setelah diterimanya uang melalui transfer dari Bendahara Pengeluaran maka Bendahara pengeluaran Pembantu mencatat pada: 1) BKUpada sisi penerimaan (debet); 2) Buku pembantu Kas Bank pada sisi penerimaan (debet); 3) Buku Pembantu UP pada sisi penerimaan (debet)bila uang tersebut merupakan UP/TUP. Apabila uang berasal dari Ls-Bendahara pengeluaran,dibukukan pada buku pembantu LS-bendahara pada sisi penerimaan (debet).
2. b.Aktivitaspembayaran atas uang yang bersumber dari UP. 1) Pembayaran atas uang persediaan dilakukan setelah dikurangi (pajak-pajak] pihak terbayarj'pihak ketiga. Selanjutnya Bendahara pengeluaran pembantu wajib meminta kuitansi /bukti pembayaran sebesar nilai brute dan memberikan faktur pajak kepada pihak terbayar/ pihak ketiga sebesar kewajibannya kuitansij'bukti pembayaran dan faktur pajak dibukukan. 2) Sebesar nilai brute kuitansi/bukti pembayaran dibukukan dalam: a) BKUpada sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Bank pada sisi pengeluaran (kredit) atau Buku Pembantu Kas tunai pada sisi pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu UP pada sisi pengeluaran (kredit); d) Buku pembantu pengawas anggaran sebagai pengeluaran (kredit) dengan menuliskan sebesar nilai brute (sebagaipengesahan). 3) Nilaifaktur pajak dibukukan dalam: a) Buku Kas Umum pada sisi Penerimaan (debet); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi Penerimaan (debet); c) Buku Pembantu Pajak pada sisi Penerimaan (debet) sesuai dengan jenis pajak yang di pungut. 4) Setoran ke kas negara pungutan pajak dengan menggunakan blanko SSP dibukukan dalam: a) Buku Kas Umum pada sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu Pajak pada sisi pengeluaran (kredit) sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. 5) Pemberian UMperjadin dibukukan dalam: a) BKUpada sisi penerimaan (debet)dan sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran (kredit); c) Buku pembantu UM perjadin pada sisi penerimaan (debet). 6) Perhitungan rampung dilakukan pembukuan sebagai berikut: a) Telah melaksanakan perjalanan dinas dengan cara membukukan sebesar nilai perjalan dinas dalam:
(1)BKUpada sisi pengeluaran (kredit);
(2)Buku Pembantu UM perjadin pada SISI pengeluaran (kredit);
(3)Buku pembantu UP pada sisi pengeluaran (kredit);
(4)Buku pembantu pengawasan anggaran sebagai pengeluaran (kredit) dengan menuliskan sebesar nilai bruto (sebagai pengesahan). b) Apabila pemberian UM perjadin .sebelumnya tidak cukup maka dapat dibayarkan kekurangannya. Proses pencatatannya sarna seperti pemberian UM perjadin diatas. c) Apabila UM perjadin terdapat sisa (kelebihan uang) maka harus dikembalikan dan dicatat dalam:
(1)BKU pada sisi penerimaan (debet);
(2)Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan (debet);
(3)Buku pembantu UM perjadin pada sisi pengeluaran (kredit).
1. c.Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari SPM-LS melalui Bendahara Pengeluaran. SPM-LS melalui rekening Bendahara Pengeluaran pemotongan pajak kepada pihak terbayar dilakukan pada saat penerbitan SPM. Oleh karen a itu, pelaksanaan pembayaran dilakukan atas netto berdasarkan daftar yang sudah dibuat. Demikian juga penyetoran atas sisa SPM-LS Bendahara Pengeluaran ke Rekening Kas Negara dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan SSPB sebesar nilai netto. Hal tersebut apabila terjadi setelah waktu tertentu pihak yang berhak tidak mengambil uang dimaksud. Pembukuan atas bukti pembayaran dan SSPB dilakukan sebagai berikut: 1) Sebesar tanda terimaj'bukti pembayaran dibukukan dalam: a) Buku Kas Umum pada sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu Kas Bank pada sisi pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu LS-Bendahara pada sisi pengeluaran (kredit). 2) SSPB yang dinyatakan sah dibukukan dalam: a) BKU pada sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu LS-Bendahara pada S1S1 pengeluaran (kredit).
2. d.Aktivitas lainnya berupa pertambahan kas diluar aktivitas tersebut diatas. LPJ menyajikan informasi antara lain:
  1. 1.keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan, penggunaan/ pengurangan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantu; D. LPJ LPJ atas pengelolaan keuangan sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan,dikarenakan laporan:
  2. 1.merupakan informasi antara pemberi dan penerima sumber daya sehingga tercipta komunikasi 2 (dua) arah yang posisi akhir dalam penggunaan sumber daya yang dipertanggungjawabkan;
  3. 2.memberikan informasi kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan;
  4. 3.memberikan informasi kesesuaian antara pencatatan dengan sumber daya yang dikelola bendahara pengeluaran; 4.' memberikan informasi tambahan atas perbedaan antara pencatatan akuntansi dan pencatatan yang dilakukan bendahara secara pembukuan;
  5. 5.memberikan informasi tambahan jika terdapat perbedaan antara dengan keadaan fisik sumber daya yang dikelolaoleh bendahara. Pada dasarnya Bendahara wajib membukukan dan mempertanggung jawabkan seluruh uang yang diterima. Selanjutnya untuk menampung kemungkinan adanya penerimaan Bendahara Pengeluaran Pembantu diluar aktivitas tersebut diatas, pembukuan dilakukan sebagai berikut: 1) Bukti penerimaan lainnya dibukukan dalam: a) BKUpada sisi penerimaan (debet); b) Buku Pembantu Kas pada sisi penerimaan (debet); c) Buku Pembantu lain-lain pada sisi penerimaan (debet). 2) Pengeluaran dengan menyetor ke kas Negara menggunakan blanko SSBPyang merupakan setoran atas peneriman lain- lain dibukukan dalam: a) BKUpada sisi Pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas pada sisi Pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu lain-lain pada sisi Pengeluaran (kredit). G. Format LPJ
  6. 1.Laporan Bendahara Penerimaan sebagaiinana tercantum dalam Format 9A.
  7. 2.Laporan Bendaharan Pengeluaran Pembantu sebagaimana tercantum dalam Format 9B. F. Penyampaian LPJ LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran disampaikan kepada:
  8. 1.Kepala KPPNSatker yang bersangkutan;
  9. 2.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
  10. 3.PAcq. Sekretaris .Jenderal, Biro Keuangan
  11. 4.Kepala Satker yang bersangkutan. Penyusunan dan penyampaian LPJ dilaksanakan pada setiap akhir bulan dan dikirimkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya, sedangkan untuk BPP dikirimkan melalui BP paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya masing-masing dilampiri rekening koran dari bank/ pos bulan berkenaan. E. Tata Cara Penyusunan LPJ LPJ Bendahara disusun berdasarkan BKU,Buku-Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah direkonsiliasi dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/UAKPA.Sedangkan untuk LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan gabungan dari satu atau lebih LPJ-BPPdengan LPJ Bendahara Pengeluaran itu sendiri. LPJ BPPjuga disusun berdasarkan BKU, Buku-buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran.
  12. 2.keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo di rekening bank/ pos;
  13. 3.hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan Akuntansi Kuasa Pengguna Anggarari/ UAKPA;
  14. 4.penjelasan atas selisih, antara saldo buku dan saldo kas (jika ada). Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi ketenagakerjaan yang dilaksanakan di dalam negeri dan luar negeri. A. Perjalanan Dinas Dalam Negeri
  15. 1.Surat Tugas
3. a.Perjalanan dinas digolongkanmenjadi: 1) Perjalanan dinas yang melewatibatas kota; dan 2) Perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota. Perjalanan dinas yang melewati batas kota dan perjalanan dinas dalam kota harus diterbitkan Surat Tugas sebagaimana tercantum dalam contoh Format lOA yang merupakan dasar menerbitkan SPD sebagaimana tercantum dalam contoh Format lOB. Sedangkan perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa menerbitkan SPD dan pembebanan biaya perjalanan dinas dicantumkan dalam Surat Tugas.
4. b.Kewenanganpenerbitan Surat Tugas perjalanan dinas: 1) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Menteri/Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. 2) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Surat Tugas ditandatangani oleh Pejabat Pimpiman Tinggiyang bersangkutan. 3) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD dalam lingkup unit Eselon II/setingkat Unit Eselon II, Surat Tugas ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan. 4) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala UPT-P di daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala UPT-P yang bersangkutan. BABVI PERJALANANDINAS 5) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Satker, Surat Tugas ditandatangani oleh Atasan Langsung Kepala Satker yang bersangkutan. 6) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD pada satuan kerja, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Satker yang bersangkutan.
5. c.Pejabat penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan pihak lain diluar Pejabat Negara/PNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)untuk melakukan perjalanan dinas.
6. d.Surat Tugas mencantumkan hal-hal sebagai berikut: 1) Dasar Penugasan; 2) PemberiTugas; 3) Pe1aksanaTugas; 4) Waktu Pelaksanaan Tugas; 5) Tempat Pelaksanaan Tugas; 6) Pembebanan Biaya.
7. e.Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat 'transpot yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
  1. 2.Biaya Perjalanan Dinas
8. a.Komponenperjalanan dinas terdiri dari: 1) uang harlan; 2) biaya transport; 3) hiaya penginapan; 4) uang representasi dapat diberikan untuk Menteri dan para Pejabat PimpinanTinggidi Kementerian; 5) sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan untuk Menteri.
9. b.Pelaksana SPD yang tidak menggunakan biaya penginapan diberikan hiaya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar biaya yang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan dibayarkan secara lumpsum. paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
10. e.Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP danj'atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
  1. 3.Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
11. a.Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas: 1) Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD. 2) SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas. 3) Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran mada transportasi lainnya. 4) Daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalarn cantoh Format 11. 5) Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalarn kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan. 6) Bukti pembayaran hotel atau tempat penginap lainnya. negara tingkat melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan ditentukan oleh KPA sesuai dengan pendidikanjkepatutan/tugas yang bersangkutan.
12. d.Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana SPD
13. c.Perjalanan dinas digolongkan dalam 3 (tiga)tingkat, yaitu: 1) Tingkat A untuk Menteri dan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya, serta Pejabat setingkat lainnya. 2) Tingkat B untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat setingkat lainnya. 3) Tingkat C untuk Pejabat AdministratorjPNS Golongan IV, Pejabat Pengawas/PNS Golongan III dan PNS Golongan II serta PNS Golongan 1. Penyetaraan tingkat perjalanan dinas untuk PPPK yang , j , B. Perjalanan Dinas Luar Negeri
  1. 1.Kewenanganpenerbitan Surat Tugas perjalanan dinas:
14. a.Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Menteri dan Pejabat Tinggi Utama/Pejabat Tinggi Madya, Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
15. b.Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat TinggiPratama, Surat Tugas ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Utama yang bersangkutan.
16. c.Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit Eselon II/setingkat Unit Eselon II, Surat Tugas ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Pratama yang bersangkutan.
17. d.Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala UPf-P di daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala UPT-P yang bersangkutan.
18. e.Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Satker, Surat Tugas ditandatangani oleh Atasan Langsung Kepala Satker yang bersangkutan.
19. f.Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD pada Satker, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Satker yang bersangkutan, Menteri, PNS, dan PPPK yang ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus memperoleh ijin dari Presiden atau Pejabat yang ditunjukberdasarkan Surat Tugas dan Surat Ijin dan PPKmenerbitkan SPD.
20. b.Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
21. c.Biaya transport kepulangan pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transport kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transport kepulangan.
  1. 3.Klasifikasitransportasi masing-masing golongan:
22. a.ModaTransportasi Udara terdiri dari: 1) Klasifikasi Business diberikan untuk Golongan A dan GolonganB; 2) Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan C dan Golongan D dan apabila lama perjalannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak tennasuk transit) dapat diberikan KlasifikasiBusiness.
23. b.Transportasi Darat atau Air, paling rendah klasifikasi Bisnis untuk semua golongan.
  1. 4.Komponenperjalanan dinas terdiri dari:
24. a.uang harian, yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal;
25. b.biaya transpor~ termasuk biaya resmi lain yang dibayarkan dalam rangka perjalanan dinas yang antara lain meliputi visa, airport tax, dan retribusi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
26. c.uang representasi diberikan bagi ketua delegasi.
  1. 5.Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas:
27. a.Surat tugas dari pejabat yang berwenang;
28. b.Surat persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk, sebagai ijin prinsip perjalanan dinas ke luar negeri;
29. c.Surat Perintah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
30. c.Golongan C, untuk PNS golongan Ill/ c sampai golongan IV/b; dan
31. d.Golongan D, untuk PNSyang dimaksud pada golongan B dan C.
  1. 2.Perjalanan dinas dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan, terdiri dari:
32. a.Golongan A, untuk Menteri/setara Menteri, Pejabat Pimpinan TinggiUtama, dan Pimpinan TinggiMadya;
33. b.Golongan B, untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/PNS golonganIV/ c ke atas; C. Pembatalan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Biaya pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja bersangkutan. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas, meliputi:
  1. 1.Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam contoh Format 12A.
  2. 2.Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam contoh Format 12B.
  3. 3.Tanda bukti besaran pengembalian biaya transport danl atau penginapan yang tidak dapat dikembalikanj refund.
34. d.Foto copy halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda keberangkatarr/ kedatangan oleh pihak yang berwenang ditempat kedudukan/bertolak dan tempat tujuan perjalanan dinas;
35. e.Bukti penerimaan uang harlan sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
36. f.Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri dari: 1) bukti pembelian tiket transpotasi darr/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya, dan 2) bording pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi.
37. g.Daftar pengeluaran riil, dalam hal bukti pengeluaran untuk keperluan transportasi tidak diperoleh;
38. h.Bukti pengeluaran yang sab untuk biaya penginapan;
  1. 1.Bukti pengeluaran yang sah atas penggunaan uang representasi danl atau dengan pernyataan riil.
  2. 6.Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan. A. Pembuatan Komitmen
  3. 1.Pembuatan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dilakukan dalam bentuk:
39. a.Perjanjiarr/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/ atau
40. b.Penetapan keputusan.
  1. 2.Bentuk perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa:
41. a.Bukti pembelian, digunakan untuk Pengadaan Barang/.Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,OO(sepuluh juta rupiah);
42. b.Kwitansi,digunakan untuk Pengadaan Barang/iJasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,OO(limapuluh juta rupiah);
43. c.Surat Perintah Kerja (SPK), digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/.Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,OO (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,OO(lima puluh juta rupiah);
44. d.Surat perjanjian, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/clasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,OO (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,OO(limapuluh juta rupiah).
  1. 3.Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluran negara antara lain untuk:
45. a.pe1aksanaan belanja pegawai;
46. b.pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelola;
47. c.pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran honorarium kegiatan;
48. d.belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang kepada penerima bantu an sosial. BABVII PENYELESAIAN TAGIHAN NEGARA B. Pencatatan Komitmen Perjanjiarr/kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPM- LS, PPK mencatat perjanjianj'kontrak yang telah ditandatangani ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh DJPB pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, yang memuat data:
  1. 1.nama dan kode Satker serta uraian fungsi/ subfungsi, program, kegiatan, output, dan akun yang digunakan;
  2. 2.nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPA;
  3. 3.nom or, tanggal, dan nilai perjanjian Zkontrak yang dibuat oleh Satker;
  4. 4.uraian pekerjaan yang diperjanjikan;
  5. 5.data penyedia barang/jasa yang tercantum dalam perjanjianj'kontrak antara lain nama rekanan, alamat rekanan, NPWP, nama bank, nama, dan nomor rekening penerima pembayaran;
  6. 6.jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkan;
  7. 7.ketentuan sanksi apabila dipersyaratkan;
  8. 8.addendum perjanjian/kontrak apabila terdapat perubahan.
  9. 9.cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran:
49. a.sekaligus (nilai .... rencana bulan ....); atau
50. b.secara bertahap (nilai .... rencana bulan ....). Data perjanjian/ kontrak dan ADK disampaikan kepada KPPNsecara langsung atau melalui e-mail paling lambat 5 (lima)hari kerja setelah ditandatanganinya peIjanjian/kontrak. C. MekanismePenyelesaianTagihan dan Penerbitan SPP
  1. 1.Pengajuan Tagihan
51. a.Tagihan atas pengadaan barang/jasa dan Iatau pelaksanaan kegiatan yang membebani APBNdiajukan dengan surat tagihan oleh penerima hak kepada PPKberdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran,
52. b.Pelaksanaan pembayaran tagihan dilakukan dengan pembayaran LS kepada penyedia barang/jasa atau Bendahara Pengeluaranj pihak lainnya.
53. c.Dalam hal pembayaran LS tidak dapat dilakukan maka pembayaran tagihan kepada penerima hak dilakukan dengan UP.
54. d.Pembayaran LSditujukan kepada: 1) Penyediabarang/jasa atas dasar perjanjian/kontrak; 2) Bendahara Pengeluarari/ pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan.
55. e.Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan berdasarkan: 1) perjanjian/kontrak; 2) Rerferensi bank yang menunjukan nama dan nomor rekening penyedia barang/ jasa; 3) Berita Acara PenyelesaianPekerjaan; 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaarr/Barang; 5) bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan; 6) Berita Acara Pembayaran; 7) kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangfjasa dan PPKsebagaimana tercantum dalam contoh Format 13; 8) faktur Pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP)yang telah ditandatangani oleh wajib pajak/Bendahara Pengeluaran; 9) jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; 10) dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalarri/Iuar negeri.
56. f.Pembayaran tagihan kepada Bendahara Pengeluarari/ pihak lain, meliputi: 1) surat keputusan; 2) surat tugasj'surat perjalanan dinas; 3) daftar penerimaan pembayaran; 4) dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. g.Pembayaran untuk pengadaan barangjjasa berlaku ketentuan: 1) tidak boleh dilakukan sebelum barangjjasa diterima; 2) pengadaan barangfjasa yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran dapat dilakukan setelah penyedia menyampaikan jaminan atas uang pembayaran yang akan dilakukan dan dilengkapi dengan Surat Kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada KepalaKPPNuntuk mencairkan jaminan.
58. h.Pengajuan tagihan atas pengadaan barangjjasa danj atau pelaksanaan kegiatan diajukan oleh penerima hak dengan surat tagihan kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara.
  1. 1.PPK harus segera memberitahukan secara tertulis kepada penerima hak tagih untuk mengajukan tagihan apabila 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih belum mengajukan surat tagihan. J. Penerima hak tagih harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada PPK atas keterlambatan pengajuan tagihan tersebut.
59. k.Timbulnya hak tagih kepada negara didasarkan atas: 1) Berita Acara KemajuanPekerjaan; 2) Berita Acara PenyelesaianPekerjaan; 3) Berita Acara Serah TerimaPekerjaarr/Barang; 4) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan.
  1. 1.PPK menolakjmengembalikan tagihan secara tertulis paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima surat tagihan, apabila dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar.
  2. 2.MekanismePenerbitan SPP-LS Kelengkapanpenerbitan SPP-LS,antara lain:
60. a.Pembayaran Gaji Induk 1) daftar gaji, rekapitulasi daftar gajidan halaman luar daftar; 2) gaji yang ditandatangani oleh PPABP, bendahara pengeluaran, dan KPAjPPK; 3) daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP; 4) daftar perubahan potongan; 5) daftar penerimaan gaji bersih pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan secara langsung pada rekening masing-masing pegawai; 6) foto copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/ pejabat yang berwenang.; 7) ADKterkait dengan perubahan data pegawai; 8) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; 9) Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSPPPh) Pasal 21.
61. b.Pembayaran Gaji Susulan 1) Gaji susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam gaji induk, dilengkapi dengan: a) daftar gaji susulan, rekapitulasi daftar gaji susulan, dan halaman luar daftar gaji susulan yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran dan KPA/PPK; b) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; c) Foto copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/ pejabat yang berwenang. d) ADKterkait dengan perubahan data pegawai; e) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; f) SSP PPh Pasal 21. 2) Gaji Susulan yang dibayarkan setelah gaJl pegawai yang bersangkutan masuk dalam Gaji induk, dilengkapi dengan: a) daftar gaji susulan, rekapitulasi daftar gaji susulan, dan halaman luar daftar gaji susulan yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; b) daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; c) ADKterkait dengan perubahan data pegawai; d) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; e) SSP PPh Pasal 21. 5) Surat keterangan kematian /visum dari.camat atau rumah sakit; 6) ADKterkait dengan perubahan data pegawai. 7) ADK perhitungan pembayaran belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai. tunjangan
62. c.SPP-LSuntuk pembayaran Kekurangan Gaji 1) daftar kekurangan gaji, rekapitulasi daftar kekurangan gaji, dan halaman luar daftar kekurangan gaji yang ditandatangani PPABP, Bendahara Pengeluaran dan KPA/PPK; 2) daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 3) Foto copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker / pejabat yang berwenang. 4) ADKterkait dengan perubahan data pegawai; 5) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; 6) SSP PPh Pasal 21.
63. d.Pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas 1) Daftar perhitungan uang duka wafat/fewas, rekapitulasi daftar uang duka wafat/tewas dan halaman luar daftar uang duka wafat/tewas yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran dan KPA/PPK. 2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP. 3) SK Pemberian uang duka wafat/ tewas dari pejabat yang berwenang. 4) Surat keterangan dan permintaan kematianyuang duka wafat/tewas,
64. e.Pembayaran Terusan Penghasilan Gaji 1) Daftar perhitungan terusan penghasilan gaji, rekapitulasi daftar terusan penghasilan gaji, dan halaman luar daftar terusan penghasilan gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK. 2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP. 3) Foto copy dokurnen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/ pejabat yang berwenang berupa surat keterangan kematian dari camat atau visum rumah sakit untuk pembayaran pertama kali. 4) ADKterkait dengan perubahan data pegawai. 5) ADK perhitungan pembayaran belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai. 6) SSP PPh Pasal 21.
65. f.Pembayaran Uang Muka Gaji 1) Daftar perhitungan uang muka gaji, rekapitulasi daftar uang muka gaji, dan halaman luar daftar uang muka gaji yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK. 2) Foto copy dokumen pendulrung yang te1ah dilegalisasi oleh Kepala Satker/ pejabat yang berwenang. 3) ADKterkait dengan perubahan data pegawai. 4) ADK perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai.
66. g.Pembayaran Uang Lembur 1) Daftar Pembayaran Perhitungan Lembur dan Rekapitulasi Daftar Perhitungan Lembur yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK. 2) Surat perintah kerja lembur. 3) Daftar hadir kerja selama 1 (satu) bulan. 4) Daftar hadir lembur. 5) SSP PPh Pasal 21.
67. h.Pembayaran Uang Makan 1) Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2) SSP PPh Pasal 21.
68. i.Pembayaran Honorarium TetapjVakasi dilengkapi dengan: 1) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)yang ditandatangani KPA. 2) SPP dan ADKSPP. 3) Daftar Perhitungan Honorarium/Vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPAjPPK. 4) SK dari Pejabat yang berwenang. 5) SSP PPh Pasal 21. 6) SPTJM.
69. j.Pembayaran Honorarium 1) Surat keputusan yang terdapat pernyataan bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan surat keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA. 2) Daftar nominatif penerima honorarium yang memuat paling sedikit nama orang, besaran honorarium dan nomor rekening masing-masing penerima honorarium yang ditandatangani oleh KPAjPPKdan Bendahara Pengeluaran. 3) SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran. 4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampirkan pada awal pembayaran dan pada saat terjadi perubahan surat keputusan.
70. k.Pembayaran Langganan Daya dan Jasa Dilengkapi Dengan Dokumen Pendukung Berupa Surat Tagihan Penggunaan Daya dan Jasa Yang Sah.
  1. 1.Pembayaran Perjalanan Dinas 1) Perjalanan Dinas yang belum dilaksanakan: a) Surat tugasyang ditandatangani KPA. 2) Perjalanan Oinas yang sudah dilaksanakan: a) Surat tugas yang ditandatangani KPA. b) Oaftar nominatif perjalanan dinas ditandatangani oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan, meliputi: 1) nama; 2) pangkat/ golongan; 3) tujuan; 4) tanggal keberangkatan; 5) lama perjalanan dinas; dan 6) biaya yang diperlukan. c) Ookumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan mengenai perjalanan dinas.
71. m.Pembayaran Pengadaan Tanah 1) Oaftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian yang memuat paling sedikit nama masing-masing penerima, besaran uang dan nomor rekening masing- masing penerima. 2) Foto copy bukti kepemilikan tanah. 3) Bukti pembayararr/kuitansi. 4) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB)tahun transaksi. 5) Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan. 1) nama; 2) pangkat/ golongan; 3) tujuan; 4) tanggal keberangkatan; I 5) lama perjalanan dinas; dani 6) biaya yang diperlukan. b) Oaftar nominatif perjalanan dinas ditandatangani oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan dinas, meliputi: 6) Pernyataan dari Pengadilan Negeriyang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa Pengadilan Negeritersebut dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa. 7) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening Pengadilan Negeriyang menampung uang titipan tersebut merupakan RekeningPemerintah Lainnya, dalam hal tanah sengketa. 8) Berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah. 9) SSP PPh Pasal 21 final atas pelepasan hak. 10)Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan). 11)Dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah.
72. n.Pembayaran Pengadaan Barang/ Jasa atas Beban Belanja Barang dan Belanja Modal 1) Bukti perjanjianj'kontrak. 2) Referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/ jasa. 3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaari/Barang. 5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan. 6) Berita Acara Pembayaran. 7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK. 8) Faktur Pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP)yang telah ditandatangani oleh wajib pajak/Bendahara Pengeluaran. 9) Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah.
73. d.Berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy), Bendahara Pengeluaran atau BPP melakukan: 1) Pengujian atas SPBy, meliputi: a) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; b) pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: 1) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran; 2) nilai tagihan yang harus dibayar; 3) jadwal waktu pembayaran; dan 10)Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalarri/Iuar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/Iuar anegeri bersangkutan.
  1. 3.Mekanisme Penerbitan SPP-UP/GUP/GUPNihil
74. a.Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun, Bendahara Pengeluaran menyampaikan kebutuhan UP kepada PPK yang dilengkapi dengan perhitungan besaran UP.
75. b.SPP-UP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara Pengeluaran.
76. c.Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy)yang disetujui dan ditandatangani oleh PPKatas nama KPAsebagaimana tercantum dalam contoh Format 14, dengan dilampiri dengan bukti pengeluaran: 1) kultansiybukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; serta 2) nota/bukti penerrmaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK. Dalam hal penyedia barangfjasa tidak mempunyai kuitansi/bukti pembelian, Bendahara Pengeluaran atau BPP membuat kuitansi sebagaimana tercantum dalam contoh Format 15. 4) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; c) pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara .spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barangfjasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjianj'kontrak; dan d) pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit). 2) Pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara.
77. e.Pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran atas uang muka kerja harus dilampiri: 1) rencana pelaksanaan kegiatan / pembayaran; 2) rincian kebutuhan dana; dan 3) batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja, dari penerima uang muka kerja,
78. f.BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran.
79. g.Bendahara Pengeluaran menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan dan penerbitan SPP-GU/ GUP Nihil.
80. h.Penerbitan SPP-GUPjGUP Nihil dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut: 1) daftar rind an permintaan pembayaran; 2) bukti pengeluaran sebagai berikut: a) kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP); serta b) notaj'bukti penerimaan barangfjasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK. 3) SSP yang telah dikonfirmasi KPPN;dan 4) perjanjiarr/kontrak beserta faktur pajak untuk nilai transaksi yang harus menggunakan perjanjian/kontrak.
  1. 4.Mekanisme Penerbitan SPP-TUP/ PTUP
81. a.PPK menerbitkan SPP-TVP dan dilengkapi dengan dokumen meliputi: 1) rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran; 2) surat pernyataan dari KPA/PPK yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut: a) digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan b) tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS. 3) Surat permohonan TUP yang telah memperoleh persetujuan TVPdari Kepala KPPN.
82. b.Pertanggungjawaban atas TVP, PPK menerbitkan SPP-PTVP dilengkapi dokumen pendukung, sebagai berikut: 1) Daftar rincian permintaan pembayaran sebagaimana tercantum dalam contoh Format 16. 2) Bukti pengeluaran sebagai berikut: a) kuitansij bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; b) nota/ bukti penerimaan barangfjasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK;serta c) SSP yang telah dikonfirmasi I\PPN.
83. c.SPP-TVPdisampaikan kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima persetujuan TVPdari Kepala KPPN.
84. d.SPP-PTUPdisampaikan kepada PPSPMpaling lambat 5 (lima)hari kerja sebelum batas akhir pertanggungjawaban TUP.
  1. 1.SPP-GUP/GUP Nihildisampaikan kepada PPSPMpaling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar. A. Mekanisme Pengujian SPP dan Penerbitan SPM
  2. 1.PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta keabsahan dokumen pendukung yang disampaikan oleh KPA/PPK.
  3. 2.Pengujian terhadap SPP beserta keabsahan dokumen pendukung, meliputi:
85. a.Kelengkapan dokumen pendukung SPP.
86. b.Kesesuaian tanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan KPA/PPK.
87. c.Kebenaran pengisian format SPP.
88. d.Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker.
89. e.Pengujian kode BAS termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan kode akun (6 digit) dengan uraiannya;
90. f.Ketersediaan pagu sesuai BAS (Bagan Akun Standar) pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker; Kebenaran formal dokumen/ surat keputusan yang menjadi persyaratanj'kelengkapan pembayaran belanja pegawai.
91. g.Kebenaran formal dokumen/ surat bukti yang menjadi persyaratarr/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/ jasa.
92. h.Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/ surat keputusan.
93. i.Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih. J. Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara.
94. k.Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak.
  1. 3.Jangka waktu pengujian SPP sampai dengan penerbitan SPM- UP/TUP/GUP/PTUP/LS oleh PPSPMsebagai berikut:
95. a.untuk SPP-UP/TUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja;
96. b.untuk SPP-GUPdiselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja;
97. c.untuk SPP-PTUPdiselesaikan paling lambat 3 (tiga)hari kerja;
98. d.untuk SPP-LSdiselesaikan paling lambat 5 (lima)hari kerja.
  1. 4.Dalam hal PPSPM menolak/rnengembalikan SPP karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan tidak benar, maka PPSPM hams menyatakan secara tertulis alas an penolakarr/ pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPP.
  2. 5.Seluruh bukti pengeluaran sebagai dasar pengujian dan penerbitan SPMdisimpan oleh PPSPM.
  3. 6.Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 menjadi bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal.
  4. 7.Penerbitan SPM oleh PPSPMdilakukan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh DJPB.
  5. 8.SPM yang diterbitkan me1alui sistem aplikasi memuat Personil Identification Number (PIN)PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADKSPMdari penerbit SPMyang sah.
  6. 9.Dalam penerbitan SPM melalui sistem aplikasi, PPSPM bertanggungjawab atas:
99. a.keamanan data pada aplikasi SPM;
100. b.kebenaran SPM dan kesesuaian an tara data pada SPM dengan data pada ADKSPM;dan
101. c.penggunaan PINpada ADKSPM.
  1. 10.PPSPM menyampaikan SPM-UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP/LS dalam rangkap 2 (dua) beserta ADKSPMkepada KPPN.
  2. 11.Penyampaian SPM-UP/TUP/LS/GUP diatur sebagai berikut:
102. a.Penyampaian SPM-UP dilampiri dengan surat pernyataan dari KPA yang menyatakan bahwa UP tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dengan pembayaran langsung (LS)sebagaimana tercantum dalam contoh Format 17.
103. b.Penyampaian SPM-TUP dilampiri dengan Surat Persetujuan Pemberian TUP dari Kepala KPPN. B. Mekanisme Pembayaran Dengan UP dan TUP
  1. 1.Mekanisme Pembayaran dengan UP
104. a.UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan mernbiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui meknisme pembayaran LS.
105. b.UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving) .
106. c.Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
107. c.Penyampaian SPM-LS dilampiri SSP dari/atau bukti setor lainnyadan/ atau daftar nominatif untuk lebih dari '1 (satu) penerima.
108. d.Penyampaian SPM-GUPdilampiri SSP.
  1. 12.Khusus untuk penyampaian SPM-LS dalam rangka pembayaran jaminan uang muka atas perjanjianj'kontrak, juga dilampiri:
109. a.asli suratjaminan uang muka; .b. asli surat kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka;
110. c.asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah.
  1. 13.Khusus untuk penyampaian SPM atas beban pinjaman/hibah luar negeri, juga dilampiri dengan faktur pajak.
  2. 14.PPSPMmenyampaikan SPM kepada KPPNpaling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.
  3. 15.SPM-LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran. Apabila tanggal 15 merupakan hari libur / dinyatakan libur penyampaian SPMdilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggall5.
  4. 16.Penyampaian SPM kepada KPPNdilakukan oleh petugas pengantar SPM yang sah dan ditetapkan oleh KPAdengan menunjukkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS).
111. f.UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran: 1) belanja barang; 2) belanja modal; 3) belanja lain-lain.
112. g.Bendahara Pengeluaran dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah dipergunakan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA.
113. h.Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP ke KPPNharus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP.
  1. 1.Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui Bendahara Pengeluaran, apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 % (limapuluh persen). J. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP, maka Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA. Direktur . JenderalKeuangancq.persetujuan Menteri Perbendaharaan.
114. e.Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp50.000.000,- (limapuluhjuta rupiah). 1) kwitansi; 2) faktur barang; 3) faktur standar pajak dan SSP bila kena pajak; 4) tanda terima barang dari salah satu panitia penerima hasil pekerjaarr/barang. Pengecualian melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1)sampai dengan angka 4) untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
115. d.Pembayaran dengan UP oleh Bendahara Pengeluaran/B'PP kepada 1 (satu) penerima/penyedla barangfjasadapat melebihi Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat
116. k.Dalam hal setelah 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf j belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN maka memotong UP sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
  1. 1.Pemotongan dana UP sebagaimana dimaksud dalam huruf k dilakukan dengan cara Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPAuntuk memperhitungkan potongan UP dalam SPMdanjatau menyetorkan ke kas negara.
117. m.Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf I KPA tidak memperhitungkan potongan UP dalam SPM danj atau menyetorkan ke kas Negara maka Kepala KPPN memotong UP sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA untuk memperhitungkan potongan UP dalam SPMdanj atau menyetorkan ke kas negara.
118. n.Apabila setelah surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf m KPA melakukan penyetoran UP danjatau memperhitungkan potongan UP dalam pengajuan SPM-GUP, Kepala KPPNmelakukan pengawasan UP.
119. o.KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP.
120. p.UP diberikan paling banyak: 1) Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jems belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah); 2) Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu jems belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah); 3) Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) -untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah); , 4) Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
121. q.Kepala Kanwil DJPB atas permintaan KPA, dapat memberikan persetujuan UP melalui besaran sebagaimana dimaksud dalam huruf p dengan mempertimbangkan: 1) frekuensi pengantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; 2) perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP.
  1. 2.Mekanisme Pembayaran dengan TUP
122. a.KPAdapat mengajukarr TUP kepada Kepala KPPNdalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda.
123. b.Syarat penggunaan TUP: 1) Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; 2) Tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.
124. c.KPA mengajukan permintaan TUP kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUNdisertai: 1) Rincian rencana penggunaan TUP; 2) Surat pengajuan permintaan TUP sebagaimana tercantum dalam contoh Format 18.
125. d.Atas dasar permintaan TUP oleh KPA,Kepala KPPN melakukan penilaian terhadap: 1) pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang hams dilakukan dengan pembayaran LS; 2) pengeluaran pada rmcian rencana penggunaan TUP masih/cukup tersedia dananya dalam DIPA; 3) TUPsebelumnya sudah dipertanggungjawabkan selurubnya; 4) TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke kas negara.
126. e.Untuk pengajuan permintaan TUP yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala KPPN dapat memberikan persetujuan sebagian atau seluruh permintaan TUP melalui surat persetujuan pemberian TUP.
127. f.Kepala KPPN menolak permintaan TUP dalam hal pengajuan permintaan TUP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
128. g.Persetujuan atau penolakan disampaikan KPPNpaling lambat 1 (satu) hari kerja setelah surat pengajuan permintaan TUP diterima KPPN.
129. h.Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danj'atau belum disetor, KPPN dapat menyetujui permintaan TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kepala KanwilDJPB.
  1. 1.Dalam hal KPAmengajukan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan, Kepala KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan). J. TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap.
130. k.Dalam hal selama 1 (satu) bulan sejak SP2D-TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, Kepala KPPNmenyampaikan surat teguran kepada KPA.
  1. 1.Sisa TUPyang tidak habis digunakan harus disetor ke kas negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf j.
131. m.Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, KPAmengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN.
132. n.Kepala KPPN memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP sebagaimana dimaksud dalam huruf m dengan pertimbangan: 1) KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan; C. Pembayaran Tagihan yang Bersumber dari Penggunaan PNBP
  1. 1.Pembayaran tagihan atas beban belanja negara yang bersumber dari penggunaan PNBP,dilakukan sebagai berikut:
133. a.Satker dapat menggunakan PNBP sesuai dengan jems dan batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan sesuai yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
134. b.Batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan maksimum pencairan dana yang dapat dilakukan oleh Satker berkenaan.
135. c.Satker dapat menggunakan PNBP sebagaimana dimaksud dalam huruf a setelah PNBPdisetor ke kas negara berdasarkan konfirmasi dari KPPN.
136. d.Dalam hal PNBP yang ditetapkan penggunaannya secara terpusat, pembayaran dilakukan berdasarkan pagu pencairan sesuai Surat Edararr/Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
137. e.Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBPSatker yang bersangkutan dalam DIPA.
138. f.Dalam hal realisasi PNBP melampaui target dalam DIPA, penambahan pagu dalam DIPAdilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran.
  1. 2.Satker pengguna PNBPdapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBPdalam DIPAmaksimum sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus . juta rupiah).
  2. 3.Realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada angka 2, termasuk sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran 2) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disampaikan KPA melalui surat pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana tercantum dalam contoh Format 19. MP Maksimum Pencairan. PPP Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. JS Jumlah Setoran. JPS Jumlah Pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan. [ MP = (PPP x JS) I
  3. 4.Dalam hal UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulan dengan memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP).
  4. 5.Pembayaran UP/TUP untuk Satker Pengguna PNBP dilakukan terpisah dari UPITUP yang berasal dari Rupiah Murni.
  5. 6.Satker pengguna PNBP yang belum memperoleh MP dana PNBP dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu per duabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA, maksimal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  6. 7.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan untuk Satker pengguna PNBP:
139. a.yang telah memperoleh MP dana PNBPnamun belum mencapai 1/12 (satu per duabelas) dari pagu dana PNBPpada DIPA;atau
140. b.yang belum memperoleh pagu pencairan sebagiamana dimaksud angka 1 huruf d.
  1. 8.Penggantian UP atas pemberian UP sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 dilakukan setelah Satker pengguna PNBP memperoleh MP dana PNBP paling sedikit sebesar UP yang diberikan.
  2. 9.Penyesuaian besaran UP dapat dilakukan terhadap Satker pengguna PNBPyang telah memperoleh MPdana PNBPmelebihi UP . yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7. 10.Dana yang berasal dari. PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula sebagai berikut: D. Pembayaran Tagihan Untuk Kegiatan Yang Bersumber Dari Pinjaman danjatau Hibah Luar Negeri
  3. 1.Penerbitan SPP, SPM dan SP2D untuk kegiatan yang sebagianj seluruhnya bersumber dari pinjaman danj atau hibah luar negeri mengikuti ketentuan mengenai kategori, porsi pembiayaan, closing date dan persetujuan pembayaran dari pemberi pinjaman danj atau hibah luar negeri sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pencairan dana pinjaman danjatau hibah luar negeri berkenaan.
  4. 2.Penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D-LS atas tagihan berdasarkan perjanjianjkontrak dalam valuta asing (valas) danjatau pembayaran ke luar negeri mengikuti ketentuan sebagai berikut:
141. a.perjanjianjkontrak dalam valas tidak dapat dikonversi ke dalam rupiah; dan
142. b.pengajuan SPM disampaikan kepada KPPNKhusus Jakarta VI.
  1. 3.Penerbitan SPP-UPjTUP. SPM-UPjTUP,dan SP2D-UPjTUP menjadi beban dana Rupiah Murni.
  2. 4.Pertanggungjawaban dan penggantian dana Rupiah Murni atas SP2D-UPjTUP sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan dengan penerbitan SPP-GUPjGUP NihiljPTUP, SPM-GUPjGUP NihiljPTUP, dan SP2D-GUPjGUP NihiljPTUP yang menjadi beban Pinjaman danj atau hibah luar negeri berkenaan.
  3. 11.Sisa MP dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dari Satker pengguna PNBP dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan- kegiatan tahun anggaran berjalan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif.
  4. 12.PPSPM menyampaikan SPM-UPjTUPjPTUPjGUPjGUP NihiljLS beserta ADK SPM kepada KPPN dengan melampirkan:
143. a.dokumen pendukung SPM;
144. b.bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN; dan
145. c.daftar perhitungan jumlah MP sebagaimana tercantum dalam Format 20.
  1. 13.KPPNmelakukan penelitian terhadap kebenaran perhitungan dalam daftar perhitungan jumlah MP sebagaimana dimaksud pada angka 12 hurufc.
  2. 5.Dalam hal terjadi penguatan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap valas yang menyebabkan alokasi dana rupiah pada DIPA melampaui sisa pinjaman danj'atau hibah luar negeri sebelum dilakukan penerbitan SPP, satker harus melakukan perhitungan danl atau konfirmasi kepada Executing Agency agar tidak terjadi pembayaran yang melampaui sisa pinjaman danl atau hibah luar negeri berkenaan.
  3. 6.Pengeluaran atas SP2D dengan sumber dana dari pinjaman danl atau hibah luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen perjanjian pinjaman danl atau hibah luar negeri atau pengeluaran setelah pinjaman danl atau hibah luar negeri dinyatakan closing date dikategorikan sebagai pengeluaran ineligible.
  4. 7.Atas pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada angka 6, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan kementerian negara/Iembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
  5. 8.Penggantian atas pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada angka 6menjadi tanggung jawab kementerian negara/Iembaga yang bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DIPA tahun anggaran berjalan atau dibebankan dalam DIPAtahun anggaran berikutnya.
  6. 9.Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pencairan dana pinjaman dan/ atau hibah luar negeri diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. E. Dokumen Pendukung Penerbitan SPM
  7. 1.Pembayaran Gaji Induk dilengkapi:
146. a.SPPdan ADKSPP;
147. b.daftar Gaji, rekapitulasi daftar gaji, dan halaman luar daftar gaji yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
148. c.daftar perubahan data pegawaiyang ditandatangani PPABP;
149. d.daftar perubahan potongan;
150. e.daftar penerimaan gaji bersih pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan secara langsung pada rekening masing-
  1. 2.Pembayaran Gaji Susulan:
151. a.Gaji susulan yang dibayarkan sebelurn gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam gaji induk, dilengkapi: 1) SPPdan ADKSPP; 2) daftar gaji susulan, rekapitulasi daftar gaji susulan, dan halaman luar daftar gaji susulan yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 3) daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 4) copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi SK terkait dengan pengangkatan sebagai Calon PNS/PNS, SK Mutasi PNS, SK terkait Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Surat atau Akta terkait dengan anggota keluarga yang mendapat tunjangan, dan SKPPsesuai peruntukannya; 5) ADKterkait dengan perubahan data pegawai; 6) ADK perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai;
152. f.copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/ pejabat yang berwenang meliputi Surat Keputusan(SK)terkait dengan pengangkatan Calon PNS,SK PNS, SK Kenaikan Pangkat,Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala,SKMutasi PNS,SKMenduduki Jabatan,Surat Pernyataan Melaksakan Tugas,Akta terkait dengan anggota keluarga yang mendapat tunjangan,Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP),dan surat keputusan yang mengakibatkan penurunan gaji,serta SKPemberian Uang Tunggu sesuai peruntukannya;
153. g.ADKterkait dengan perubahan data PNS;
154. h.ADKperhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai;
  1. 1.SSP PPh Pasal 21;
155. j.SPTJMsebagaimana tercantum dalam contoh Format 21. , perubahan data pegawai; 6) SSP PPh Pasal 21; 7) SPTJM.
  1. 3.Pembayaran Kekurangan Gaji, dilengkapi:
156. a.SPP dan ADKSPP;
157. b.daftar kekurangan gaji, rekapitulasi daftar kekurangan gaji,dan halaman luar daftar kekurangan gaji yang ditandatangani PPABP,BendaharaPengeluaran,KPA/PPK;
158. c.daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;
159. d.copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker / pejabat yang berwenang meliputi SK terkait dengan pengangkatan sebagai Calon PNS/PNS, SK Kenaikan Pangkat, Surat Keputusarr/Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi PNS,SK terkait dengan jabatan,Surat Pernyataan Melaksanakan tugas;
160. e.ADKterkait dengan perubahan data pegawai;
161. f.ADKperhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai;
162. g.SSP PPh Pasal 21; h.SPTJM. 7) SSP PPh Pasal 21; 8) SPTJM.
163. b.Gaji Susulan yang dibayarkan setelah gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam gaji induk, dilengkapi: 1) SPP dan ADKSPP; 2) daftar gaji susulan, rekapitulasi daftar gaji susulan, dan halaman luar daftar gaji susulan yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 3) daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 4) ADKterkait dengan perubahan data pegawai; 5) ADK perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai
  1. 4.Pembayaran Uang Duka Waiat/Tewas, dilengkapi:
164. a.SPP dan ADK SPP;
165. b.daitar perhitungan uang duka waiat/ tewas,rekapitulasi daitar uang duka wafat/ tewas dan halaman luar daftar uang duka wafat/tewas yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, KPA/PPK;
166. c.daitar perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP;
167. d.SK Pemberian uang duka wafat/tewas dari pejabat yang berwenang;
168. e.surat keterangan dan permintaan tunjangan kematianj'uang duka waiat/ tewas;
169. f.surat keterangan kernatian jvisum dari camat.atau rumah sakit;
170. g.ADKterkait dengan perubahan data pegawai; dan
171. h.ADKperhitungan pernbayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai;
  1. 1.SPTJM.
  2. 5.Pembayaran Terusan Penghasilan Gaji, dilengkapi:
172. a.SPP dan ADKSPP;
173. b.daftar perhitungan terusan penghasilan gaji, rekapitulasi daitar terusan penghasilan gaji, dan halaman luar daftar terusan penghasilan gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
174. c.daitar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;
175. d.copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker / pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kernatian dari Camat atau Visum Rumah Sakit untuk pembayaran pertama kali;
176. e.ADKterkait dengan perubahan data pegawai;
177. f.ADKperhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai;
178. g.SSP PPh Pasa! 21;
179. h.SPTJM.
  1. 6.Pembayaran Uang Muka Gaji, dilengkapi:
180. a.SPP dan ADK SPP;
181. b.daftar perhitungan uang muka gaji, rekapitulasi daftar uang muka gaji, dan halaman luar daftar uang muka gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPAjPPK;
182. c.copydokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker j pejabat yang berwenang berupa SK Mutasi Pindah, Surat Permintaan Uang Muka Gaji, dan Surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga;
183. d.ADKterkait dengan perubahan data pegawai; dan
184. e.ADKperhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai;
185. f.SPTJM.
  1. 7.Pembayaran Uang Lembur, dilengkapi:
186. a.SPP dan ADKSPP;
187. b.daftar pembayaran perhitungan lembur dan rekapitulasi daftar perhitungan lembur yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPAjPPK;
188. c.Surat perintah kerja lembur;
189. d.daftar hadir kerja selama 1 (satu) bulan;
190. e.daftar hadir lembur;
191. f.SSP PPh Pasal 21;
192. g.SPTJM.
  1. 8.Pembayaran Uang Makan, dilengkapi:
193. a.SPP dan ADKSPP;
194. b.daftar perhitungan uang makan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPAjPPK;
195. c.SSP PPh Pasal 21;
196. d.SPTJM.
  1. 9.Pembayaran Honorarium TetapjVakasi, dilengkapi:
197. a.SPP dan ADKSPP;
198. b.daftar perhitungan honorariumjvakasi yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPAjPPK;
199. c.SK dari Pejabat yang berwenang;
200. d.SSP PPh Pasal 21;
201. e.SPTJM. 10.Pembayaran honorarium, dilengkapi:
202. a.SPP dan ADKSPP;
203. b.surat keputusan yang terdapat pernyataan bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan surat keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA;
204. c.daftar nominatif penerima honorarium yang memuat paling sedikit nama orang.besaran honorarium dan nomor rekening masing-masing penerima honorarium yang ditandatangani oleh KPAjPPKdan Bendahara Pengeluaran;
205. d.SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran;
206. e.Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampirkan pada awal pembayaran dan pada saat terjadi perubahan surat keputusan;
207. f.SPTJM. 11.Pembayaran Langganan Daya dan .Jasa, dilengkapi:
208. a.SPP dan ADKSPP;
209. b.surat tagihan penggunaan daya dan jasa yang sah.
  1. 12.Pembayaran Perjalanan Dinas, sebagai berikut:
210. a.Perjalanan Dinas yang belum dilaksanakan: 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)dan ADKSPP; 2) Surat Tugas yang ditandatangani KPA; 3) daftar nominatif perjalanan dinas ditandatangani oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan dinas, meliputi: a) nama; b) pangkatj golongan; c) tujuan; d) tanggal keberangkatan; e) lama perjalanan dinas; dan 1) biaya yang diperlukan.
211. b.Perjalanan Dinas yang sudah dilaksanakan: 1) SPPdan ADKSPP; 2) Surat Tugas yang ditandatangani KPA; 3) daftar nominatif perjalanan dinas ditandatangani oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan, meliputi: a) nama; b) pangkat/ golongan; c) tujuan; d) tanggal keberangkatan; e) lama perjalanan dinas; dan f) biaya yang diperlukan. 4) dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perjalanan dinas.
212. c.Perjalanan dinas pindah, dilampiri: 1) SPP dan ADK SPP; 2) dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perjalanan dinas.
  1. 13.Pembayaran Pengadaan Tanah, dilengkapi:
213. a.SPP dan ADK SPP;
214. b.daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian yang memuat paling sedikit nama masing-masing penerima, besaran uang dan nomor rekening masing-masing penerima;
215. c.foto copy bukti kepemilikan tanah;
216. d.bukti pembayaranj'kuitansi;
217. e.Surat Pernberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPI'PBB)tahun transaksi;
218. f.pemyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
219. g.pemyataan dad Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Iokasi tanah yang disengketakan bahwa Pengadilan Negeri tersebut dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa;
220. h.surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening Pengadilan Negeri yang menampung uang titipan tersebut merupakan rekening pemerintah lainnya, dalam hal tanah sengketa;
  1. 1.berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah;
221. j.SSP PPh Pasal 21 final atas pelepasan hak;
222. k.surat pelepasan hak adat (bila diperlukan);
  1. 1.dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah.
  2. 14.Pembayaran pengadaan barangfjasa atas beban belanja barang, belanja modal, belanja bantu an sosial, dan belanja lain-lain, dilengkapi:
223. a.Spp dan ADKSPP;
224. b.Bukti perjanjian/kontrak;
225. c.Referensi bank yang menunjukan nama dan nomor rekening penyedia barang/ jasa;
226. d.Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
227. e.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang; .
228. f.bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan;
229. g.Berita Acara Pembayaran;
230. h.kwitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012;
231. i.faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani oleh wajib pajakjBendahara Pengeluaran; J. Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; danj atau
232. k.dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/Iuar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalamjluar negeri bersangkutan. F. Koreksi/Ralat, Pembatalan SPP, SPMdan SP2D
  1. 1.Koreksi/ralat SPP, SPM dan SP2D hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan:
233. a.perubahanjumlah uang pada SPP, SPM dan SP2D;
234. b.sisa pagu anggaran pada DIPA/POKmenjadi minus;
235. c.perubahan kode bagian anggaran, unit eselon I dan Satker.
  1. 15.Pembayaran UP dan TUP, dilengkapi:
236. a.SPP dan ADKSPP;
237. b.surat permohonan UP/TUP dari KPAkepada KPPN; . c. surat pernyataan untuk UP/TUP dari KPA;
238. d.rincian rencana penggunaan UP/TUP;
239. e.surat persetujuan dari KPPNuntuk UP/TUP;
240. f.surat persetujuan UP dari Kanwil DJPB untuk UP yang melampaui besaran yang sudah ditentukan;
241. g.SK Pejabat Perbendaharaan;
242. h.Joto copy DIPA/POK;
  1. 1.Berita Acara (BA)Rekon tahun yang lalu untuk pengajuan UP; J. rekening koran terakhir (khusus TUP).
  2. 16.Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (GUP) dan GUP Nihil, dilengkapi:
243. a.SPP dan ADKSPP;
244. b.daftar rincian permintaan pembayaran;
245. c.SPBy yang telah disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA;
246. d.kuitansi /bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP;
247. e.nota/bukti penerimaan barangfjasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dan telah disahkan PPK;
248. f.SSP yang telah dikonfirmasi KPPN;
249. g.perjanjiarr/kontrak beserta faktur pajak untuk nilai transaksi yang harus menggunakan perjanjian/kontrak. Check list kelengkapan berkas pengujian kebenaran SPP sebagaimana tercantum dalam contoh Format 22.
  1. 2.Dalam hal diperlukan perubahan kode bagian anggaran Unit Eselon I dan Satker sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat· persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.
  2. 3.Koreksij ralat SPP, SPM dan SP2D dapat dilakukan untuk:
250. a.memperbaiki uraian pengeluaran dan kode BAS selain perubahan kode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c;
251. b.pencantuman kode pada SPM yang meliputi kode jenis SPM, cara bayar, tahun anggaran, jenis pembayaran, sifat pembayaran, sumber dana, cara penarikan, nomor register; atau
252. c.koreksi/ ralat penulisan nomor dan nama rekening, nama bank yang tercantum pada SPP, SPM dan SP2D beserta dokumen pendukungnya yang disebabkan terjadinya kegagalan transfer dana.
  1. 4.Koreksi/ralat SPM dan ADK SPM hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi/ralat SPM dan ADK SPM secara tertulis dari PPK.
  2. 5.Koreksr/ralat kode mata anggaran pengeluaran (Akun 6 digit) pada ADK SPM dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi/ralat ADK SPM secara tertulis dari PPK sepanjang tidak mengubah SPM.
  3. 6.Koreksi/ralat SP2D hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi SP2D secara tertulis dari PPSPM dengan disertai SPM dan ADKyang telah diperbaiki.
  4. 7.Pembatalan SPP hanya dapat dilakukan oleh PPK sepanjang SP2D belum diterbitkan.
  5. 8.Pembatalan SPM hanya dapat dilakukan oleh PPSPM secara tertulis sepanjang SP2D belum diterbitkan.
  6. 9.Dalam hal SP2D telah diterbitkan dan belum mendebet kas negara, pembatalan SPM dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk.
  7. 10.Koreksi SP2D atau daftar nominatif untuk penerima lebih dari satu rekening hanya dapat dilakukan oleh Kepala KPPN berdasarkan permintaan KPA.
  8. 11.Pembatalan SP2D tidak dapat dilakukan dalam hal SP2D telah mendebet kas negara. A. Laporan Keuangan Laporan keuangan yang merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Kementerian terdiri dari:
  9. 1.Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
  10. 2.Neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.
  11. 3.Laporan Operasional (LO) Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
  12. 4.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
  13. 5.Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Laporan keuangan disusun menggunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA),terdiri dari:
  14. 1.Sistem Akuntansi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SA- UAKPA);
  15. 2.Sistem Akuntansi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (SA-UAPPA-W); BABIX PELAPORANKEUANGAN B. Unit Akuntansi: Untuk terselenggaranya SAK diperlukan perangkat berupa unit akuntansi keuangan terdiri dari:
  16. 1.UAKPA: UAKPAmerupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja (KPA) yang memiliki wewenang menguasai anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanggungjawab UAKPAadalah Kepala Satuan Kerja. Struktur organisasi UAKPA terdiri dari penanggungjawab dan petugas akuntansi keuangan sebagaimana tercantum dalam Bagan 23.
253. a.Penanggungjawab Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 1) menyelenggarakan akuntansi keuangan dilingkungan Satker; 2) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala; 3) memantau pelaksanaan akuntansi keuangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, penanggung jawab melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) menyiapkan rencana dan jadual pelaksanaan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan; 2) menunjuk dan menetapkan organisasi UAKPAsebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan di lingkungannya; 3) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;
  1. 3.Sistem Akuntansi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (SA-UAPPA-El);dan
  2. 4.Sistem Akuntansi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (SA-UAPA). Laporan keuangan yang dihasilkan dari SAIBA harus dilakukan rekonsiliasi internal dengan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAKBMN). telahyang7) menyampaikan laporan keuangan ditandatangani KPAke jenjang diatasnya. 4) memantau dan mengevaluasi prestasi kerja petugas pelaksana; 5) menandatangani laporan kegiatan berkenaan dengan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; 6) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan; 7) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPNsetiap bulan; 8) menelaah dan menandatangani laporan keuangan UAKPA; 9) meneliti dan menganalisis laporan keuangan yang akan didistribusikan; 10) menandatangani laporan keuangan UAKPA; 11) menyampaikan laporan keuangan UAKPAdan ADK ke KPPNdan UAPPA-WlEI.
254. b.Pejabat pengawas atau pejabat setingkat lainnya di bidang keuangarr/verifikasi danl atau akuntansi atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan; 2) memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat/petugas yang terlibat sistem akuntansi keuangan; 3) melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; 4) menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansikeuangan; 5) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPNsetiap bulan; 6) meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan yang akan didistribusikan; dan
  1. 2.UAPPA-W UAPPA-Wmerupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPAdi wilayahnya. UAPPA-W dibentuk dengan menunjuk dan menetapkan kantor wilayah sebagai UAPPA-W.Penanggung jawab UAPPA-W yaitu Kepala Kanwil atau Kepala Satker yang ditetapkan sebagai UAPPA-W.
255. a.UAPPA-Wdibentuk: 1) UAPPA-WDekonsentrasi dibentuk oleh Kepala SKPDyang memperoleh alokasi dana dekonsentrasi setelah mendapat persetujuan Gubernur;
256. c.Petugas Akuntansi Keuangan Petugas akuntansi keuangan pada tingkat UAKPAterdiri dari petugas perekaman komputer dan petugas akuntansi/verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) memelihara dokumen sumber (DS) dan dokumen akuntansi; 2) membukukan/menginput DS ke dalam aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA); 3) menerima data BMNdari petugas akuntansi barang; 4) melakukan verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan aplikasi SAKPAdengan DS; 5) melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; 6) melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; 7) melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporan keuangan; 8) menyiapkan konsep pemyataan tanggung jawab; 9) menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA; 10) mendistribusikan laporan keuangan ke tingkat UAKPA; 11) menyimpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran. rnenyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA-W dengan fungsi sebagai berikut: 1) menyelenggarakan akuntansi keuangan; 2) menyusun dan rnenyampaikan laporan keuangan secara berkala; dan 3) rnernantau pelaksanaan akuntansi keuangan.
257. c.Penanggungjawab UAPPA-Wterdiri dari: 1) Kepala dinas provinsi/kabupaten/kota atau Kepala Satker yang ditetapkan sebagai UAPPA-Wmelaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) rnengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistern akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W; b) rnengkoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-W sebagai pelaksana sistern akuntansi keuangan; c) rnenetapkan organisasi UAPPA-W sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan di lingkup wilayahnya; d) mengarahkan penyiapan sumber daya, baik rneliputi sumber daya rnanusia (SDM), sarana dan prasarana yang diperlukan; e) mengkoordinasikan pelaksanaan pernbinaan dan monitoring pelaksanaan sistern akun tansi keuangan di lingkup UAPPA-W; f) mernantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan; jawab UAPPA-W yaituTugas pokok penanggung 2) UAPPA-WTugas Pernbantuan dibentuk oleh Kepala SKPD yang rnemperoleh alokasi dana tugas pernbantuan setelah mendapat persetujuan Gubernur, Bupati/Walikota; 3) UAPPA-W Kantor Daerah dibentuk oleh Kepala UPTP. Struktur organisasi UAPPA-Wterdiri dari penanggung jawab dan petugas akuntansi keuangan sebagaimana tercanturn dalam Bagan 24.
258. b.Penanggung jawab UAPPA-W g) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan antara UAPPA-W dengan UAPPA-El, UAPA dan tim bimbingan Kanwil DJPB; h) menandatangani laporan keuangan dan pernyataan tanggungjawab tingkat UAPPA-Wke UAPPA-El; i) menyampaikan laporan keuangan UAPPA-W ke UAPPA- El sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. 2) Pejabat Administrator atau pejabat setingkat lainnya bidang keuanganjverifikasi danj atau akuntansi atau pejabat yang ditetapkan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W; b) menyiapkan sumber daya, meliputi sumber daya manusia (SDM),sarana dan prasarana yang diperlukan; c) memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA- W dan tingkat UAKPA;dan d) menyetujui laporan keuangan tingkat wilayah yang akan disampaikan ke UAPPA-El sebelum ditandatangani oleh Pejabat yang ditetapkan. 3) Pejabat Pengawas atau pejabat setingkatnya lainnya bidang keuanganjverifikasi danjatau akuntansi atau pejabat yang ditetapkan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan; b) memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabatj petugas yang terlibat dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; c) melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W; d) menandatangani laporan kegiatan berkenaan dengan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; e) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan; f) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan
  1. 3.UAPPA-El UAPPA-El merupakan unit akuntansi pada tingkat Eselon I dengan penanggungjawab Pejabat Pimpinan Tinggi Utama. Penanggung jawab UAPPA-El dalam menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat Eselon I menjalankan fungsi: g) meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-W yang akan didistribusikan; h) menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-W dan ADK ke UAPPA-El yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang ditetapkan. 4) Petugas Akuntansi Keuangan Wilayah: Petugas Akuntansi Keuangan pada tingkat UAPPA-W terdiri dari petugas akuntansi/veriflkasi dan petugas komputer melaksanakan kegiatan: a) Memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAKPA; b) menerima dan memverifikasi ADK dari UAKPA; c) melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; d) melaksanakan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPB c.q. Bidang AKLAP serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; e) menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADKUAKPA; f) menyiapkan konsep pernyataan tanggung jawab; g) melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporan keuangan; h) menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPPA-W; i) menyirnpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran. , e) mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-E1; f) memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan; g) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan dengan UAPPA-E1 dan tim bimbingan DJPB; h) menandatangani laporan keuangan dan pemyataan tanggung jawab tingkat UAPPA-El yang akan disampaikan ke Menteri; dan i) menyampaikan laporan keuangan UAPPA-E1 ke Menteri sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran.
259. a.menyelenggarakan akuntansi keuangan;
260. b.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala; dan
261. c.memantau pelaksanaan akuntansi keuangan. Struktur organisasi UAPPA-El terdiri dari penanggung jawab dan petugas akuntansi keuangan sebagaimana tercantum dalam Bagan 25.
262. a.Penanggungjawab UAPPA-El,terdiri dari: 1) Pejabat Pimpinan TinggiUtama atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan: a) mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Eselon I; b) mengkoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-El sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan; c) mengarahkan penyiapan sumber daya, meliputi sumber daya manusia (SDM),sarana dan prasarana yang diperlukan; d) menetapkan organisasi UAPPA-E1sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan di lingkup Eselon I; 2) Kepala Biro KeuanganjSekretaris Itjen/Sekretaris Direktorat JenderaljSekretaris BadanjPejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan: a) menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Eselon I; b) menyiapkan konsep penempatan pejabatj petugas pada organisasi UAPPA-El; c) menyiapkan SDM, sarana, dan prasarana yang diperlukan; d) memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-El; dan e) menyetujui Iaporan keuangan tingkat Eselon I yang akan disampaikan ke UAPA sebelum ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Utama. 3) Kepala Bagian Keuangan/Kabag Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Sub bagian KeuanganjPejabat yang membidangi keuangan atau Pejabat yang ditunjuk untuk: a) melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang te1ah ditetapkan; b) memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabatj petugas yang melaksanakan sistem akuntansi keuangan; c) melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-El; d) menandatangani laporan kegiatan berkenaan dengan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; e) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan Iaporan keuangan; f) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan DJPB c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuanganjika dianggap perIu; g) meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA- E1 yang akan didistribusikan; h) menyampaikan laporan keuangan UAPPA-El setelah ditandatangani Pejabat Eselon I dan ADKke UAPA; i] menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-El setelah ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan ADKke UAPA.
263. b.Petugas Akuntansi Keuangan Eselon I Petugas akuntansi keuangan pada tingkat UAPPA-Elterdiri dari petugas akuntanai/verifikasi dan petugas komputer melaksanakan kegiatan: 1) memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAPPA-W UPTP/ dekonsentrasi/fugas pembantuan darr/atau UAKPA Pusat dan/atau UAKPAdekonsentrasij tugas pembantuan; 2) menerima dan memverifikasi ADK dari UAPPA-WUPTP/ dekonsentrasi/tugas pembantuan danj'atau UAKPApusat danl atau UAKPAdekonsentrasi/ tugas pembantuan; 3) melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; 4) melaksanakan rekonsiliasi dengan DJPB c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; 5) menyusun laporan keuangan triwulanan, semesteran, dan tahunan tingkat UAPPA-El berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADK dari UAPPA-W UPTP/dekonsentrasi/tugas pembantuan darr/atau UAKPA pusat, antara lain: a) menyiapkan konsep surat pernyataan tanggung jawab; b) melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporan keuangan; c) menyiapkan dan mendistribusikan laporan keuangan tingkat UAPPA-El;dan d) menyimpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran. pelaksanaan anggaran; g) menandatangani laporan keuangan kementerian semester I dan tahunan yang disampaikan ke Menteri Keuangan. 2) Sekretaris Jenderal/Pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan: a) mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup kementerian; b) mengarahkan penyiapan SDM, sarana dan prasarana yang diperlukan; pertanggungjawabansebagaiPerbendaharaan
  1. 4.UAPAdi Tingkat Kementerian (UAPA) UAPAmerupakan unit akuntansi pada tingkat kementerian dengan penanggungjawab yaitu Menteri. Tugas dan fungsi penanggung jawab UAPAsebagai penyelenggara akuntansi keuangan di tingkat kementerian, antara lain:
264. a.menye1enggarakanakuntansi keuangan;
265. b.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala;
266. c.memantau pelaksanaan akuntansi keuangan. Struktur organisasi UAPAterdiri dari penanggung jawab, petugas akuntansi/verifikasi, dan petugas komputer sebagaimana tercantum dalam Bagan 26.
267. a.PenanggungJawab UAPA 4) Menteri, bertanggungjawab: a) membina dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; b) membina dan memantau sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan akuntansi; c) menetapkan organisasi UAPAsebagai pelaksana Sistem Akuntansi Keuangan; d) membina pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; e) menandatangani surat pernyataan tanggungjawab; 1) menyampaikan laporan keuangan semester I dan tahunan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal kementerian yang akan didistribusikan; h) mengkoordinasikan pembuatan laporan kegiatan dan. pendistribusiannya; i) mengevaluasihasil kerja petugas akuntansi; j) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan; keuangan c) memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan; d) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan dengan UAPPA-Eldan tim bimbingan DJPB; e) menyetujui Laporan Keuangan Kementerian yang akan disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebelum ditandatangani Menteri. 3) KepalaBagian Akuntansi dan Pelaporari/Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan atau pejabat yang ditunjuk, bertugas: a) melaksanakan sistem akuntansi keuangan di lingkup kementerian; b) menyiapkan usulan struktur organisasi dan uraian tugas seluruh unit akuntansi di tingkat pusat maupun daerah; c) menyiapkan SDM, sarana, dan prasarana yang diperlukan; d) memantau pelaksanaan sistem akuntansi keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup kementerian; e) memberikan petunjuk kepada unit-unit akuntansi di tingkat pusat maupun daerah tentang hubungan kerja, SDM,sumber dana, sarana dan prasarana serta hal-hal administratif lainnya; f1 melakukan supervisi/pembinaan atas pelaksanaan sistem akuntansi keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup Kementerian; g) meneliti dan menganalisis laporan laporan keuangan; 7) menyiapkan konsep surat pernyataan tanggung jawab; 8) menyiapkan dan mendistribusikan laporan keuangan tingkat UAPA; 9) menyimpan ADKdan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran. 5) semester I dan tahunan penggabungan laporan menyusun laporan keuangan tingkat UAPA berdasarkan keuangan dan ADKUAPPA-E1; 6) meneliti dan menganalisis laporan keuangan semester I dan tahunan tingkat UAPAuntuk membuat catatan atas k) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan DJPB c.q. Ditektorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester; 1) menyampaikan Laporan Keuangan UAPAdan ADK ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang telah ditandatangani oleh Menteri.
268. b.Petugas Akuntansi Keuangan Petugas akuntansi keuangan pada tingkat UAPAyang terdiri dari Petugas Akuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan: 1) memelihara laporan keuangan dari UAPPA-El; 2) menerima dan memverifikasiADKdari UAPPA-E1; 3) melaksanakan rekonsiliasi intemal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang dan melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; 4) melaksanakan rekonsiliasi dengan DJPB c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; arus data dan laporan (termasuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) = = = ~ = = : rekonsiliasi data - - - ~ - - . : pencocokan laporan BMNdengan laporan keuangan Penjelasan Mekanisme Pelaporan:
  1. 1.UAKPA menyampaikan dokumen sumber perolehan aset tetap kepada UAKPBsetiap terdapat transaksi perolehan aset;
  2. 2.UAKPB mengirimkan ADK aset setiap bulan ke UAKPA sebagai bahan penyusunan neraca;
  3. 3.UAKPA menyampaikan secara bulanan ke KPPN berupa LRA, Neraca, LO, LPE dan ADK dalam rangka melakukan rekonsiliasi data. Laporan semester I dan tahunan dilengkapi dengan CaLK; Keterangan ; ----H------ = l.§.. = DJREKTORAT .. JENDERAL PBN 14 1- : .. .. KANWll Dlrektorat 5 6 3 C. Mekanisme Pelaporan
  4. 4.UAKPA UPTP, SKPD Dekonsentrasi, dan tugas pembantuan menyampaikan ADK, LRA, LO, LPE dan neraca secara bulan an .setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN kepada UAPPA-Wdan UAPPA-El untuk digabungkan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian up Kepala Biro Keuangan. Laporan semester I dan tahunan disertai dengan CALK;
  5. 5.UAKPAKantor Pusat menyampaikan ADK,LRA,dan neraca secara bulan an kepada UAPPA-E1 untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian up Kepala Biro Keuangan. Laporan semester I dan tahunan disertai dengan CaLK;
  6. 6.UAKPA-BLUmenyampaikan laporan triwulanan ke KPPN berupa LRA,neraca, dan ADK untuk rekonsiliasi data. Laporan semester I dan tahunan dilengkapi dengan CaLK;
  7. 7.UAKPA-BLUmenyampaikan ADK,LRA,LO, LPE dan Neraca kepada UAPPA-E1 untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap triwulan. Laporan semester I dan tahunan disertai dengan CaLK;
  8. 8.UAPPB-W menyampaikan laporan BMN kepada UAPPA-W setiap semester I dan tahunan untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPPA-W;
  9. 9.UAPPA-Wmenyampaikan ADKsecara bulanan ke Kanwil DJPBNup. Bidang AKLAP,dan menyampaikan LRA,LO, LPE dan neraca beserta ADK setiap triwulan dalam rangka rekonsiliasi tingkat wilayah. Laporan semester I dan tahunan dilengkapi dengan CaLK;
  10. 10.UAPPA-Wmenyampaikan LRA, Neraca, LO, LPE dan ADK secara triwulanan kepada UAPPA-Eluntuk digabungkan di tingkat Eselon I dengan tembusan ke Sekretaris Jenderal Kementerian up Kepala Biro Keuangan. Laporan semester I dan tahunan dilengkapi dengan CaLK; 11.UAPPB-El menyampaikan laporan BMN kepada UAPPA-El setiap semester I dan tahunan untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPPA-E1; D. Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
  11. 1.Dokumen Sumber Dokumen sumber yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di tingkat satuan kerja antara lain:
269. a.Dokumen penerimaan, terdiri dari: 1) Estimasi pendapatan yang dialokasikan: PNBP dan Hibah pada DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. 2) Realisasi pendapatan, seperti Bukti Penerimaan Negara (BPN)disertai dengan dokumen pendukung SSBP, SSPB, SSP, SSBC dan dokumen lain yang dipersamakan.
270. b.Dokumen pengeluaran, terdiri dari: 1) Alokasi anggaran DIPA, SKO dan dokumen lain yang dipersamakan; 2) realisasi pengeluaran, seperti SPM beserta SP2D dan dokumen lain yang dipersamakan.
271. c.Memo penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan jurnal koreksi dan jumal aset; 12.UAPPA-E1menyampaikan LRA,neraca, LO, LPE dan ADK termasuk BLU dan bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan setiap triwulan ke UAPA sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian. Laporan semester I dan tahunan dilengkapi dengan CaLK. Menyampaikan ADK dan laporan keuangan kepada UAPAsetiap tangga125 bulan berikutnya; 13.UAPPA-Eldapat melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat eselon I dengan Direktorat Jenderal PBN up. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester I dan tahunan; 14.UAPBmenyampaikan laporan BMN kepada UAPAsetiap semester I dan tahunan untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPA; 15.UAPAmenyampaikan laporan keuangan beserta ADK kepada DJPB up. Dit. APK dalam rangka rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan pemerintah pusat setiap semester I dan tahunan.
272. d.Dokumen Piutang, antara lain kartu piutang, daftar rekapitulasi piutang dan daftar umur piutang;
273. e.Dokumen persediaan, antara lain kartu persediaan, buku persediaan, dan laporan persediaan;
274. f.Dokumen Konstruksi Dalam Pengerjaan, antara lain kartu KDP, Laporan KDPdan lembar analisis SPMjSP2D;
275. g.Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian seperti Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), SKPenghapusan, Laporan Hasil Opname Fisik, dan sebagainya.
  1. 2.Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian. Tahapan perekaman dokumen sumber sampai dengan pelaporan keuangan:
276. a.Tingkat UAKPA Kegiatan Harian, Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan UAKPsebagai berikut: 1) menerima dan memverifikasi dokumen sumber transaksi keuangan dan Barang MilikNegara; 2) menyampaikan dokumen sumber transaksi yang mendukung kapitalisasi nilai BMNkepada UAKPB; 3) menerima dan memproses ADK BMN dari UAKPBsetiap bulan; 4) merekam dokumen sumber; 5) mencetak dan memverifikasi Register Transaksi Harian (RTH)dengan dokumen sumber; 6) melakukan posting data untuk seluruh transaksi keuangan dan BMNsetiap bulan; 7) mencetak dan memverifikasibuku besar; 8) mencetak dan mengirim laporan keuangan beserta ADKke KPPNsetiap bulan; 9) melakukan rekonsiliasi data dengan KPPN dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan pada data UAKPA; 10) mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, LO, LPE dan menyampaikannya ke UAPPA-WjUAPPA-El beserta ADKsetiap bulan;
277. c.Tingkat UAPPA-El Kegiatan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan UAPPA-El sebagai berikut: 1) menerima dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima dan UAKPAsetiap bulan; 2) menerima dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima dari UAPPA-W setiap triwulan; 3) melakukan pencocokan data BMN UAPPA-El dengan UAPPB-El;
278. b.Tingkat UAPPA-W. Kegiatan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan UAPPA-Wsebagai berikut: 1) menerima dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima dari UAKPAsetiap bulan; 2) menggabungkan data laporan keuangan dari masing- masing UAKPAyangberada di bawahnya; 3) melakukan pencocokan hasil penggabungan data BMN dengan UAPPB-Wsetiap semester; 4) menyampaikan data laporan keuangan ke Kanwil DJPB sebagai bahan rekonsiliasi setiap triwulan; 5) melakukan rekonsiliasi data dengan Kanwil DJPB menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan pada data UAPPA- W; , 6) mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, LO, LPE dan menyampaikannya ke UAPPA-El beserta ADK sesuai jadwal penyampaian; 7) menyusun catatan atas Laporan Keuangan dan menyampaikannya ke UAPPA-Elsetiap semester; 8) melakukan back up data. 11) menyusun catatan atas ,laporan keuangan dan menyampaikan ke UAPPA-W/UAPPA-El setiap semester; 12) melakukan back up data.
279. d.Tingkat UAPA Kegiatan Trlwulanan, Semesteran dan Tahunan UAPAsebagai berikut: 1) menenma dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima dari UAPPA-Elsetiap triwulan; 2) menggabungkan data laporan keuangan dari semua UAPPA-El; 3) melakukan pencocokan data BMNUAPAdengan UAPB; 4) melakukan rekonsiliasi data dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan datajika ditemukan kesalahan pada data UAPA; 5) mencetak Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran, LO, LPE dan menyusun Catatan atas Laporan Keuangan setiap semester dan tahunan; 6) membuat Surat Pemyataan Tanggung Jawab; 7) menyampaikan laporan keuangan beserta ADK ke DJPB c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 8) melakukan back up data; 9) Laporan Keuangan kementerian direviu oleh aparat pengawasan intern kementerian setiap semester dan hasil revru dituangkan dalam pernyataan telah direviu (dilampirkan dalam laporan keuangan). 4) melakukan rekonsiliasi data dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan jika diperlukan; 5) mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, LO, LPE dan menyampaikannya ke UAPA beserta ADK setiap triwulan. Untuk semesteran disertai Catatan atas Laporan Keuangan; 6) melakukan back up data. Jenis Periode Pelaporan No. Laporan Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1 LRA X X X 2 Neraca X X X 3 LO X X X 4 LPE X X X 5 CaLK X X 6 ADK X X X X E. Jenis dan Periode Pelaporan Jenis dan periode pelaporan yang harus disampaikan, yaitu:
  1. 1.Tingkat UAKPAke KPPN:
  2. 3.Sistematika lsi Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya memuat:
280. a.Penjelasan Umum. 1) Dasar Hukum. 2) Kebijakan Teknis. 3) Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan. 4) Kebijakan Akuntansi.
281. b.Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.
282. c.Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional (LO)
283. d.Penjelasan atas Pos-pos Laporan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
284. e.Penjelasan atas Pos-pos Neraca.
285. f.Pengungkapan Penting Lainnya.
286. g.Lampiran. Jenis Periode Pelaporan No. Laporan Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1 LRA X X X 2 Neraca X X X 3 LO X X X 4 LPE X X X 5 CaLK X X 6 ADK X X X X
  1. 4.Tingkat UAPPA-Wke UAPPA-El: Jenis Periode Pelaporan No. Laporan Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1 LRA X X X 2 Neraca X X X 3 LO X X X 4 LPE X X X 5 CaLK X X 6 ADK X X X X
  2. 3.Tingkat UAPPA-Wke Kanwil DJPB: Jenis Periode Pelaporan No. Laporan Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1 LRA X X X 2 Neraca X X X 3 LO X X X 4 LPE X X X 5 CaLK X X 6 ADK X X X X
  3. 2.Tingkat UAKPAke tingkat UAPPA-W/UAPPA-El: Keterangan: 1) LRAyang disampaikan kepada KPPN dan Kanwil DJPB terdiri dari LRA Belanja, LRAPengembalian Belanja, LRAPendapatan dan Hibah dan LRA Pengembalian Pendapatan dan Hibah dan disampaikan pada saat rekonsiliasi; 2) LRAyang disampaikan kepada UAPPA-W,UAPPA-El dan UAPA meliputi LRA satuan kerja/wilayab./eselon I/Kementerian (semesteran/tahunan) LRABelanja, LRAPengembalian Belanja, LRAPendapatan dan Hibah, LRAPengembalian Pendapatan dan Hibah; 3) LRA Semesteran yang disampaikan adalah LRA perbandingan antara LRA Semester I tahun berjalan dengan LRA Semester I tahun sebelumnya; Jenis Periode Pelaporan No. Laporan Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1 LRA X X X 2 Neraca X X 3 LO X X 4 LPE X X 5 CaLK X X 6 ADK X X X X
  4. 6.Tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan: Jenis Periode Pelaporan No. Laporan Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1 LRA X X X 2 Neraca X X X 3 LO X X X 4 LPE X X X 5 CaLK X X 6 ADK X X X X
  5. 5.Tingkat UAPPA-E1ke UAPA: Penyampaian laporan keuangan tersebut dilaksanakan hams tepat waktu, maka jadual penyampaian Laporan Keuangan pada tingkat UAKPA,UAPPA-W,UAPPA-E1,dan UAPAditetapkan sebagai berikut: Kementerian menyampaikan Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebanyak 3 (tiga) set disertai ADKdan softcopy laporan keuangan. III, selambat-lambatnya tanggal 9 November tahun anggaran berjalan;
  6. 4.Untuk laporan keuangan tahunan Unaudited disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal terakhir di bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir, sedangkan Laporan Keuangan Tahunan Asersi Final (Audited) akan ditentukan waktunya sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan. I, selambat-lambatnya tanggal 26 Juli tahun anggaran I, selambat-Iambatnya tanggal 9 Mei tahun anggaran1. Triwulan berjalan;
  7. 2.Semester berjalan;
  8. 3.Triwulan F. Jadual Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Untuk penyampaian laporan keuangan Kementerian ditetapkan sebagai berikut: 4) Neraca Semesteran yang disampaikan adalah neraca perbandingan antara neraca semester I dengan Neraca per 31 Desember tahun sebelumnya; 5) Neraca Tahunan yang disampaikan adalah neraca perbandingan antara Neraca per 31 Desember tahun berjalan dengan neraca per 31 Desember tahun sebelumnya. Unit Proses dan Waktu Terima Kirim Organisasi Rekonsiliasi Pengiriman UAKPA - - 12 April 3 hari D 20XX UAPPA-W 15 April 20XX 5 hari 20 April 3 hari 20XX UAPPA-El 23 April 20XX 3 hari D 2 hari D 27 April 20XX UAPA 29 April 20XX 8 hari 1 hari D Menkeu cq. 09 Mei 20XX - 08 Mei 20XX Direktorat Jenderal PBN -
  9. 1.Laporan Keuangan Triwulan I: Unit Proses dan Waktu Terima Kirim Organisasi Rekonsiliasi Pengiriman UAKPA - - 10 Juli 2 hari 20XX UAPPA-W 12 Juli 3 hari 2 hari 20XX 15 Juli 20XX UAPPA-El 3 hari 2 hari D 17 Juli 20XX 20 Juli D 20XX 3 hari UAPA D 22 Juli 20XX 25 Juli- Menkeu cq. 20XX Direktorat Jenderal 26 Juli PBN 20XX -
  10. 2.Laporan Keuangan Semester I: Unit Proses dan Waktu Terima Kirim Organisasi Rekonsiliasi Pengiriman UAKPA - 20 Jan 3 hari 20XX UAPPA-W 23 Jan 20XX 6 hari 3 hari 29 Jan 20XX UAPPA-El 02 Feb 20XX 6 hari 2 hari D 08 Feb 1 hari
  11. 4.Laporan Keuangan Tahunan: Unit Proses dan Terima Kirim Waktu Pengiriman Organisasi Rekonsiliasi UAKPA - - 120kt 3 hari 20XO 15 5 hari 3 hari D Okt 200kt UAPPA-W 20XX 20XO D 6 hari 2 hari UAPPA-El 23 290kt D Okt 20XO 20XX 8 hari 1 hari UAPA '. D - 08 Nov 31 20XO Menkeu Okt cq. 20XX Direktorat - Jenderal PBN 09 Nov 20XX
  12. 3.Laporan Keuangan Triwulan III: G. Sanksi.
  13. 1.Laporan Keuangan bulanan UAKPA harus diterima di KPPN selambat- lambatnya pada tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya. Apabila sampai tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya belum diterima KPPN, maka KPPN akan menerbitkan surat peringatan atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Jika sampai 5 (lima)hari kerja sejak diterbitkan surat peringatan, Satker yang bersangkutan tidak mengirimkan laporan keuangan bulanan, maka KPPN akan memberikan sanksi berupa pengembalian SPM yang diajukan oleh Satker, kecuali untuk SPM Belanja Pegawai, SPMLS pihak III, dan SPMPengembalian.
  14. 2.Bagi SKPD yang secara sengaja darr/atau lalai dalam menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan,SKPD yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa:
287. a.penundaan pencairan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau
288. b.penghentian alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya. D 10 Feb 20XX 17 hari 20XX UAPA 28 Feb 20XX D - 27 Feb Menkeu cq. 20XX Direktorat Jenderal PBN - A. Pelaporan BMN Pelaporan BMNdimaksudkan agar semua data dan informasi mengenai BMN dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat serta bertujuan untuk memperoleh data dan informasi BMN hasil pembukuan dan inventarisasi yang dilakukan oleh pelaksana penatausahaan pada pengguna barang yang akurat.
  1. 1.Pelaksana Pelaporan Pelaksana pelaporan dilakukan oleh seluruh pelaksana penatausahaan pada Pengguna Barang dan PengelolaBarang.
  2. 2.Sasaran Pelaporan BMN Sasaran pelaporan BMNyaitu seluruh BMNmeliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan yang berada dalam pengelolaan pengelolabarang.
  3. 3.Batasan Penyajian Daftar BMN dan Penyampaian Daftar dan Mutasi BMN Batasan penyajian daftar BMN pada unit penatausahaan pada Pengguna Barang, batasan penyajian untuk penyampaian daftar BMN untuk pertamakali, dan batasan penyajian untuk penyampaian mutasi BMNoleh unit penatausahaan pada Pengguna Barang dan PengelolaBarang adalah sebagai berikut:
289. a.Daftar BMNberupa persediaan: 1) Tingkat UAKPB,sampai dengan sub-sub kelompok barang. 2) Tingkat UAPPB-W,UAPPB-El, UAPB sampai dengan sub kelompok barang. BABX PELAPORANDANPENATAUSAHMNBARANGMILIKNEGARA
290. b.Daftar BMNberupa Aset Tetap 1) Tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkutan bermotor, disajikan oleh masing-masing tingkat organisasi pelaksana penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang sampai dengan sub-sub kelompok barang. 2) Aset tetap selain tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkutan bermotor, disajikan: a) Tingkat UAKPBsampai dengan sub-sub kelompok barang. b) Tingkat UAPPB-W, UAPPB-E1 sampai dengan sub kelompok barang. c) Tingkat UAPBsampai dengan kelompok barang.
291. c.Daftar BMNberupa Aset Lainnya 1) Tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkut bermotor, disajikan oleh masing-masing tingkat organisasi pelaksana penatausahaan BMNpada Pengguna Barang sampai dengan sub-sub kelompok barang. 2) Aset tetap selain tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkut bermotor, disajikan: a) Tingkat UAKPBsampai dengan sub-sub kelompok barang. b) Tingkat UAPPB-W, UAPPB-El sampai dengan sub kelompok barang. c) Tingkat UAPBsampai dengan kelompok barang.
292. d.Batasan Penyajian untuk Pelaporan BMN Batasan penyajian untuk penyampaian laporan berupa laporan barang semesteran dan tahunan termasuk laporan kondisi barang pada masing-masing unit pelaksana penatausahaan baik pada Pengguna Barang sebagai berikut: 1) Pelaporan BMNberupa persediaan: a) Tingkat UAKPB,sampai dengan sub kelompok barang. b) Tingkat UAPPB-W, UAPPB-El, UAPB sampai dengan kelompok barang. " ~... . ~~. ~ , -......._, . 2) Pelaporan BMNberupa Aset Tetap dan Aset Lainnya a) Tingkat UAKPB, sampai dengan sub-sub kelompok barang. b) Tingkat UAPPB-Wsampai dengan sub kelompok barang. c) Tingkat UAPPB-El, UAPB sampai dengan kelompok barang.
293. e.Tata Cara Pelaporan BMNpada Pengguna Barang 1) Tingkat UAKPB a) Dokumen Sumber:
(1)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
(2)buku barang;
(3)Kartu Identitas Barang (KIB);
(4)dokumen inventarisasi BMN;
(5)dokumen pembukuan lainnya. b) Jenis Laporan:
(1)DBKP(untuk pertama kali)
(2)Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) (a) laporan persediaan; (b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan jalan , irigasi, dan jaringan), meliputi laporan intrakomptabel, laporan ekstrakomptabel, dan laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel; (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset lainnya; (e) laporan barang bersejarah; (f) Catatan Ringkas Barang (CRB).
(3)Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) (a) laporan persediaan; (b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan jalan, irigasi, dan jaringan), meliputi Iaporan intrakomptabel, laporan ekstrakomptabel, dan laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel; (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset lainnya; (e) laporan barang bersejarah; (f) Catatan Ringkas Barang (CRB)
(4)Laporan mutasi BMN.
(5)Laporan Kondisi Barang (LKB).
(6)Laporan Hasil Inventarisasi (LHI).
(7)Laporan PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN).
(8)Arsip Data Komputer (ADK). c) Prosedur Pelaporan
(1)Proses pertama kali Menyampaikan DBKP yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPByang berisi semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan ini beserta ADK-nya untuk pertama kali kepada UAPPB-W, UAPPB-El, atau UAPBdan KPKNL.
(2)Proses Semesteran (a) menyusun laporan mutasi BMN pada DBKP berdasarkan data transaksi BMN; (b) meminta pengesahan laporan mutasi BMN kepada pejabat penanggungjawab UAKPB; (c) menyampaikan laporan mutasi BMN pada DBKP yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB beserta ADK-nya kepada UAPPB-W, UAPPB-E1,atau UAPBdan KPKNL; (d) menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS)yang datanya berasal dari Buku Barang, KIB,dan DBKP; (e) meminta pengesahan LBKPS kepada pejabat penanggung jawab UAKPB; (f) menyampaikan LBKPSyang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB beserta ADK-nya secara periodik kepada UAPPB-W, UAPP~-El, atau UAPBdan KPKNL; (g) menyusun Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN; (h) meminta pengesahan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN kepada pejabat penanggung jawab UAKPB; (i) menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB seeara semesteran kepada UAPPB-W, UAPPB-El, atau UAPB.
(3)Proses Akhir Periode Pembukuan (a) menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT)yang datanya berasal dari Buku Barang, KIB, dan Daftar Barang; (b) meminta pengesahan LBKPT kepada pejabat penanggung jawab UAKPB; (e) menyampaikan LBKPT yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB beserta ADK-nya seeara periodik kepada UAPPB-W, UAPPB-El, atau UAPB dan KPKNL; (d) menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB); (e) meminta pengesahan LKB kepada pejabat penanggung jawab UAKPB; (f) menyampaikan LKB yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB seeara tahunan kepada UAPPB-W,UAPPB-El, atau UAPBdengan tembusan kepada KPKNL.
(4)Proses Lainnya (a) menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)BMN; (b) meminta pengesahan LHI BMN kepada pejabat penanggungjawab UAKPB; (e) menyampaikan LHI BMN yang telah disahkan oleh penanggungjawab UAKPBkepada UAPPB-W, UAPPB-El, atau UAPBdan KPKNL. d) Untuk UAKPB Dekonsentrasij'Tugas Pembantuan selain mengirimkan Laporan kepada UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan juga mengirimkan Laporan kepada UAPPB-E1 pada Kementerian Negara/Lembaga yang mengalokasikan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan. 2) Tingkat UAPPB-W a) Dokumen Sumber
(1)Daftar Barang Pengguna - Wilayah (DBP-W);
(2)Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP)Semesteran dan Tahunan dari UAKPBdi wilayah kerjanya;
(3)Laporan kondisi barang (LKB)dari UAKPBdi wilayah kerjanya;
(4)Laporan PNBPyang bersumber dari pengelolaan BMN dari UAKPBdi wilayah kerjanya;
(5)Dokumen inventarisasi BMN;dan
(6)Dokumen pembukuan lainnya b) Jenis Laporan
(1)Daftar Barang Pengguna - Wilayah (untuk pertama kali)
(2)Laporan Barang Pengguna - Wilayah Semesteran (LBPWS): (a) laporan persediaan; (b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan jalan, irigasi, dan jaringan), meliputi laporan intrakomptabel, laporan ekstrakomptabel, dan laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel; (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset lainnya; (e) laporan barang bersejarah; (f) Catatan Ringkas Barang (eRB).
(3)Laporan Barang Pengguna - Wilayah Tahunan (LBPWT) (a) laporan persediaan; (b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan jalan, irigasi, dan jaringan), meliputi laporan intrakomptabel, laporan ekstrakomptabel, dan laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel; (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset lainnya; (e) laporan barang bersejarah; dan
(1)Catatan Ringkas Barang (CRB).
(4)laporan mutasi barang;
(5)Laporan Kondisi Barang (LKB);
(6)Laporan Hasil Inventarisasi (LHI);
(7)Laporan PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN); dan
(8)Arsip Data Komputer (ADK) c) Prosedur Pelaporan
(1)Proses pertama kali Menyampaikan DBP-W yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W yang berisi semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan ini beserta ADK-nya untuk pertama kali kepada UAPPB-E1 atau UAPB dan Kanwil DJKN.
(2)Proses Semesteran (a) menyusun laporan mutasi BMN pada DBP-W yang datanya berasal dari himpunan laporan mutasi BMN dari UAKPB; (b) meminta pengesahan laporan mutasi BMN pada DBP-W kepada pejabat penanggung jawab UAPPB-W; (c) menyampaikan laporan mutasi BMN pad a DBP-W yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-El beserta ADK-nya kepada UAPPB-W atau UAPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN; (d) menyusun Laporan Barang Pengguna Wilayah Semesteran (LBPWS) yang datanya berasal dari himpunan LBKPS dari UAKPB; (e) meminta pengesahan LBPWS kepada pejabat penanggung jawab UAPPB-W;
(1)menyampaikan LBPWSyang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W beserta ADK-nya secara periodik yang datanya berasal dari UAKPB, dan menyampaikannya kepada UAPPB-El atau UAPBdengan tembusan kepada Kanwil DJKN; (g) menyusun Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN, yang datanya berasal dari himpunan Laporan PNBPdari UAKPB; (h) meminta pengesahan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN kepada pejabat penanggungjawab UAPPB-W; (i) menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W yang datanya berasal dari UAKPB secara semesteran kepada UAPPB-El atau UAPB.
(3)Proses Akhir Periode Pembukuan (a) menyusun Laporan Barang Pengguna Wilayah Tahunan (LBPWT)yang datanya berasal dari himpunan LBKPTdari UAKPB; (b) meminta pengesahan LBPWT kepada pejabat penanggungjawab UAPPB-W; (c) menyampaikan LBPWTyang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W beserta ADK-nya secara periodik kepada UAPPB-E 1 atau UAPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN; (d) menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB)yang datanya berasal dari himpunan LKBdari UAKPB; (e) meminta pengesahan LKB kepada pejabat penanggungjawab UAPPB-W; pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBPW semesteran dan tahunan dengan UAKPB di wilayah kerjanya. 3) Tingkat UAPPB-El a) Dokumen Sumber
(1)DBP- Eselon 1 (DBP-El);
(2)Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP)Semesteran dan Tahunan dari UAKPB danjatau Laporan Barang Pengguna - Wilayah (LBP-W) dari UAPPB-W di wilayah kerjanya;
(3)Laporan kondisi barang (LKB) dari UAKPB danj atau UAPPB-W di wilayah kerjanya;
(4)Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN dari UAKPB danj atau UAPPB-W di wilayah kerjanya;
(5)Dokumen inventarisasi BMN; dan
(6)Dokumen pembukuan lainnya. melakukandapatUAPPB-Wdiperlukand) Jika (f) menyampaikan LKB yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W yang datanya berasal dari UAKPB secara tahunan kepada UAPPB-El atau UAPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN.
(4)Proses Lainnya (a) menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BMN yang datanya berasal dari himpunan LHI BMN dari UAKPB; (b) meminta pengesahan LHI BMN kepada pejabat penanggung UAPPB-W; (c) menyampaikan yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W kepada UAPPB-El atau UAPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN. b) Jenis Laporan
(1)DBP- Eselon I (untuk pertama kali)
(2)Laporan Barang Pengguna - Eselon I Semesteran (LBPES), meliputi: (a) laporan persediaan; (b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan jalan, irigasi, dan jaringan), meliputi laporan intrakomptabel, laporan ekstrakomptabel, dan laporan gabungan intrakomptabe1 dan ekstrakomptabel; (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset lainnya; (e) laporan barang bersejarah; (f) Catatan Ringkas Barang (CRB).
(3)Laporan Barang Pengguna - Eselon I Tahunan (LBPET) (a) laporan persediaan; (b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan jalan, irigasi, dan jaringan), meliputi laporan intrakomptabel, laporan ekstrakomptabel, dan laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel. (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset Lainnya; (e) laporan barang bersejarah; (f) Catatan Ringkas Barang (CRB).
(4)laporan mutasi barang;
(5)Laporan Kondisi Barang (LKB);
(6)Laporan Hasil Inventarisasi (LHI).
(7)Laporan PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN);dan
(8)Arsip Data Komputer (ADK). c) Prosedur Pelaporan
(1)Proses Pertama Kali Menyampaikan DBP-El yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-El yang berisi semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan ini beserta ADK-nya untuk pertama kali kepada KanwilDJKNdan UAPB.
(2)Proses Semesteran (a) menyusun laporan mutasi BMN pada DBP-El yang datanya berasal dari himpunan laporan mutasi BMNdari UAKPBatau UAPPB-W; (b) meminta pengesahan laporan mutasi BMN kepada penanggungjawab UAPPB-El; (c]' menyampaikan laporan mutasi BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-El beserta ADK-nyakepadaUal'B. (d) menyusun laporan barang pengguna Eselon I Semesteran (LBPES)yang datanya berasal dari himpunan LBKPS dari UAKPBatau LBP-Wdari UAPPB-W; (e) meminta pengesahan LBPES kepada penanggung jawab UAPPB-El; (f) menyampaikan LBPES yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-El beserta ADK-nya secara periodik kepada UAPB; (g) menyusun Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang datanya berasal dari himpunan Laporan PNBP dari UAKPB atau UAPPB-W; (h) meminta pengesahan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN kepada penangungjawab UAPPB-El;dan (i) menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-El secara semesteran kepada UAPB.
(3)Proses Akhir Periode Pembukuan (a) menyusun Laporan Barang Pengguna Eselon I Tahunan (LBPET) yang datanya berasal dari himpunan LBKPT pada UAKPB atau LBPET pada UAPPB-W; (b) meminta pengesahan LBPET kepada penanggung jawab UAPPB-E1; (c) menyampaikan LBPET yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-El beserta ADK-nya secara periodik kepada UAPB; (d) menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB) yang datanya berasal dari himpunan LKB dari UAKPB atau UAPPB-W; (e) meminta pengesahan LKB kepada penanggung jawab UAPPB-El;
(1)menyampaikan LKB yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-El secara tahunan kepada UAPB.
(4)Proses Lainnya (a) menyusun/ menghimpun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)BMNyang datanya berasal dari himpunan LHIBMNdari UAKPBatau UAPPB-W; (b) meminta pengesahan LHI kepada pejabat penanggungjawab UAPPB-El; dan (c) menyampaikan LHI BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-E1 yang datanya berasal dari UAKPBatau UAPPB-Wkepada UAPB. d) Jika diperlukan, UAPPB-E1 dapat melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBPE1 semesteran dan tahunan dengan UAKPBatau UAPPB-W di wilayah kerjanya. 4) Tingkat UAPB a) Dokumen Sumber
(1)Daftar Barang Pengguna (DBP); i i
(2)Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP)Semesteran dan Tahunan dari UAKPBdanj'atau Laporan Barang Pengguna - Wilayab (LBP-W) dari UAPPB-W dan Iatau Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBP-El);
(3)Laporan Kondisi Barang (LKB)dari UAKPB,UAPPB-W darr/atau UAPPB-El;
(4)Laporan PNBPyang bersumber dari pengelolaan BMN dari UAKPBdan/atau UAPPB-Wdarr/atau UAPPB- E1;
(5)Dokumen inventarisasi BMN;dan
(6)Dokumen pembukuan lainnya. b) Jenis Laporan
(1)DBP (untuk pertama kali);
(2)Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS): (a) laporan persediaan; (b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesm, dan jalan, irigasi, dan jaringan), meliputi laporan intrakomptabel, laporan ekstrakornptabel, dan laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel; (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset lainnya; (e) laporan barang bersejarah; (f) Catatan Ringkas Barang (CRB).
(3)Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) (a) laporan persediaan; (b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesm, dan jalan, irigasi, dan jaringan), meliputi laporan intrakomptabel, laporan ekstrakornptabel, dan laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel; (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset lainnya; (e) laporan barang bersejarah; (f) Catatan Ringkas Barang (CRB).
(4)Laporan mutasi barang; 1 I i I
(6)Laporan Hasil Inventarisasi (LHI);
(7)Laporan PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN); dan
(8)Arsip Data Komputer (ADK). c) Proses Pelaporan
(1)Proses Pertama Kali Menyampaikan DBP yang telah disahkan 'oleh penanggung jawab UAPB yang berisi semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 beserta ADK-nya untuk pertama kali kepada DJKN.
(2)Proses Semesteran (a) menyusurr/ menghimpun laporan mutasi BMN pada DBP yang datanya berasal dari himpunan laporan mutasi BMN dari UAKPB, UAPPB-W, darr/atau UAPPB-El; (b) meminta pengesahan laporan mutasi BMN kepada pejabat penanggung jawab UAPB; (c) menyampaikan laporan mutasi BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPB beserta ADK-nya kepada DJKN; (d) menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) yang datanya berasal dari himpunan LBKPS pada UAKPB, LBPWS pada UAPPB-W, dan/atau LBPES pada UAPPB-El; (e) meminta pengesahan LBPS kepada pejabat penanggung jawab UAPB; (f) menyampaikan LBPS yang te1ah disahkan oleh pejabat penanggung jawab UAPB beserta ADK- nya secara periodik yang datanya berasal dari UAKPB, UAPPB-W darr/atau UAPPB-E1, dan menyampaikannya kepada DJKN; . (g) menyusun Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang datanya berasal dari himpunan Laporan PNBP dari UAKPB,UAPPB-W, darr/atau UAPPB-El; (h) meminta pengesahan Laporan PNBP kepada pejabat penanggung jawab UAPB;dan (i) menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPB yang datanya berasal dari UAKPB, UAPPB-W danjatau UAPPB-El secara semesteran kepada DJKN.
(3)Proses Akhir Periode Pembukuan (a) menyusun laporan barang pengguna tahunan (LBPT) yang datanya berasal dari himpunan LBKPS pada UAKPB, LBPWT pada UAPPB-W, dan/ atau LBPETpada UAPPB-El ; (b) meminta pengesahan LBPT kepada pejabat penanggung jawab UAPB; (c) menyampaikan LBPT yang telah disahkan oleh pejabat penanggung jawab UAPB beserta ADK- nya secara periodik kepada DJKN; (d) menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB)yang datanya berasal dari himpunan LKBdari UAKPB, UAPPB-Watau UAPPB-El; (e) meminta pengesahan LKB kepada pejabat penanggung jawab UAPB;dan (f) menyampaikan LKB yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPBsecara tahunan kepada DJKN.
(4)Proses Lainnya (a) menyusun laporan hasil inventarisasi (LHI)BMN yang datanya berasal dari himpunan LHI BMN dari UAKPB,UAPPB-Wdanjatau UAPPB-El; (b) meminta pengesahan LHI BMN kepada pejabat penanggung jawab UAPB. (c) menyampaikan LHI BMN yang telah disahkan oleh penanggungjawab UAPBkepada DJKN. 2) Jadwal Penyampaian Laporan dan Daftar Mutasi BMN Semester II Pelaksana Tanggal Waktu Tanggal Waktu Penatausahaan Terima Proses Kirim Pengiriman UAKPB - - 5 Juli 2 hari n UAPPB-W 7 Juli 4 hari 11 Juli 2 hari n UAPPB-El 13 Juli 2 hari 15 Juli 2 hari D UAPB 17 Juli 3 hari 20 Juli 1 hari D Menkeu cq. 21 Juli - - DJKN
1. h.Jadwal Pelaporan BMN 1) Jadwal Penyampaian Laporan dan Daftar Mutasi BMN Semester I Pelaksana Penatausahaan Pada Pengguna Barang (d) Jika diperlukan UAPB dapat melakukan rekonsiliasi/ pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBP semesteran dan tahunan dengan UAKPB,UAPPB-Wdanj atau UAPPB-El.
2. g.Bagan arus penyajian daftar BMN dan penyampaian daftar pelaporan BMN. Pelaksana Tanggal Waktu Tanggal Waktu Penatausahaan Terima Proses Kirim Pengirima n UAKPB - - 14 5 hari n Januari UAPPB-W 19 Januari 5 hari 3 hari n 24 UAPPB-W 27 Januari 7 hari Januari 2 hari n UAPB 5 Februari 11 hari 3 1 hari n (termasuk Februari Menkeu cq. 15 pemutakhir DJKN Februari an data 14 BMN) Februari- - 3) Jadwal Penyampaian Laporan Tahunan Pelaksana Penatausahaan Pada Pengguna Barang Pelaksana Tanggal Waktu Tanggal Waktu Penatausahaan Terima Proses Kirim Pengiriman UAKPB - - 10 5 hari n Januari UAPPB-W 15 5 hari 3 hari n Januari 20 UAPPB-El 5 hari Januari 2 hari n 23 UAPB Januari 5 hari 28 1 hari U Januari Menkeu cq. 30 - DJKN Januari 4 Februari 5 Februari - Pelaksana Penatausahaan Pada Pengguna Barang persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN berupa Penjualan dan Hibah. dengankepemilikan, dengan nilai perolehan .sampai Rp100.000.000,OO(seratusjuta rupiah) per unit/satuan.
  1. 2.Pemindahtanganan BMN Pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan Klasifikasikewenangan dan tanggungjawab pengguna barang:
  2. 1.Penggunaan BMN Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab :
3. a.menetapkan status penggunaan; dan
4. b.memberikan persetujuan penggunaan sementara. Kewenangan dan tanggung jawab dilakukan terhadap BMNselain tanah danl atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen B. Penatausahaan BMN Kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang terhadap pengelolaan BMNmeliputi:
  1. 1.penggunaan, meliputi penetapan status penggunaan dan penggunaan sementara;
  2. 2.pemindahtanganan, meliputi penjualan dan hibah;
  3. 3.pemusnahan; dan
  4. 4.penghapusan. Kewenangandan tanggungjawab Pengguna Barang meliputi :
  5. 1.penetapan status penggunaan BMN;
  6. 2.pemberian persetujuan penggunaan sementara BMN;
  7. 3.pemberian persetujuan atas permohonan pemindahtanganan BMN meliputi penjualan dan hibah BMN, kecuali terhadap BMNyang berada pada pengguna barang yang memerlukan persetujuan Presideri/ DPR;
  8. 4.pemberian persetujuan atas permohonan pemusnahan BMN;dan
  9. 5.pemberian persetujuan atas permohonan penghapusan BMN. Kewenangan dan tanggung jawab Menteri selaku Pengguna Barang secara fungsional dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan tidak dapat dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Barang. perjanjianjkontrak; 4) BMNyang diperoleh sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
  10. 3.Pemusnahan Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMNdalam hal:
5. a.BMNtidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, danj atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
6. b.terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Kewenangan dan tanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan pemusnahan BMNdilakukan terhadap BMN,berupa: daripelaksanaansebagaidiperolehyang3)BMN I I,
7. a.Kewenangan dan tanggung jawab memberikan persetujuan berupa penjualan dilakukan terhadap: 1)BMNselain tanah danjatau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,OO(seratusjuta rupiah) per unitjsatuan; 2) bongkaran BMNkarena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).
8. b.Kewenangan dan tanggung jawab memberikan persetujuan berupa hibah dilakukan terhadap: 1)BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan; 2)BMNselain tanah dari/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,OO(seratusjuta rupiah) per unitjsatuan; 3)bongkaran BMNkarena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).
9. c.BMNyang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan meliputi tetapi tidak terbatas pada: 1)BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN; 2)BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; C. Pengawasan dan Pengendalian Barang MilikNegara
  1. 1.Ruang Lingkup . Ruang lingkup yang dilakukan Penggunan Barang dan Kuasa Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian meliputi:
10. a.pemantauan; dan
11. b.penertiban.
  1. 2.Pemantauan dan penertiban yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang meliputi pelaksanaan:
12. a.Penggunaan;
13. b.Pemanfaatan;
14. c.Pemindahtanganan;
15. d.Penatausahaan; dan
16. e.pemeliharaan dan pengamanan, 1 merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti rusak berat yang tidak bernilai ekonomis, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure). dengankepemilikan, dengan nilai perolehan sampai RplOO.OOO.OOO,OO(seratusjuta rupiah) per unitj'satuan. Penghapusan BMNdilakukan sebagai akibat dati sebab-sebab lain yang
17. a.persediaan;
18. b.aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman;
19. c.selain tanah dan/ atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen
20. a.persediaan;
21. b.aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman;
22. c.selain tanah dan/ atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan RplOO.OOO.OOO,OO(seratusjuta rupiah) per unit/satuan:
23. d.bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).
  1. 4.Penghapusan BMN Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan Penghapusan BMNterhadap BMN,berupa Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN;
24. b.melakukan penertiban atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN;
25. c.memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan dan Investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN;
26. d.dapat meminta aparat pengawasan intem Pemerintah untuk melakukan audit atas tindak lanjut hasil, pemantauan dan penertiban BMNsebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
27. e.menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai peraturan perundang-undangan.
  1. 4.Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat struktural untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada nomor l guna melakukan pemantauan dan penertiban BMNyang ada pada Kuasa Pengguna Barang.
  2. 5.Pengguna Barang harus membuat prosedur kerja pengawasan dan pengendalian BMN yang diberlakukan pada lingkungan Kementeriarr/Lembagayang dipimpinnya.
  3. 6.Wewenang dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1.
  4. 7.Kuasa Penggunan Barang membuat laporan tahunan dan disampaikan kepada Kepala KPKNL dengan tembusan kepada Pengguna Barang paling lambat akhir bulan Maret. Penggunaan,a. melakukan pemantauan atas pelaksanaan
  5. 3.Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian BMNmeliputi
  6. 1.KepaIa Satker dalam mengusulkan pejabat perbendaharaan negara harus mempertimbangkan kemungkinan adanya mutasi, pensiun, terkena hukuman disiplin dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi revisi yang dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan.
  7. 2.Pejabat perbendaharaan negara tidak boleh merangkap jabatan, antara lain:
28. a.PPKdengan Pejabat penanda tangan SPM;
29. b.PPK atau Pejabat penanda tangan SPM dengan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Pelaksana Pengelolaan BMN;
30. c.Bendahara Penerimaan dengan Bendahara Pengeluaran;
31. d.Bendahara Penerimaan dengan Pelaksana Pengelolaan BMN;dan
32. e.Bendahara Pengeluaran dengan Pelaksana Pengelolaan BMN.
  1. 3.Setiap Satker dapat mengusulkan Bendahara Pengeluaran sebanyak DIPA yang dikelola Satker yang bersangkutan, sedangkan untuk Bendahara Penerimaan dan Pelaksana Pengelolaan BMNmasing-masing cukup diusulkan 1 (satu) orang setiap Satker.
  2. 4.KPA/KPB wajib membentuk UAKPA dan UAKPB di Satker yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas penyiapan laporan keuangan berdasarkan SAL
  3. 5.KPA/PPKdilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggarannya.
  4. 6.KepaIa Satker selaku KPA/KPB setelah menerima DIPA agar segera menetapkan pelaksana untuk mendukung operasional kegiatan para Pejabat Perbendaharaan Negara daIam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran antara lain:
33. a.PPK;
34. b.Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/.Jasa:
35. c.Panitia/Pejabat Penerima Barang/ Jasa;
36. d.Staf Sekretariat PPK/Bendahara Pengeluaran, Staf Pelaksana Penguji Tagihan dan Pencetak SPMserta staflainnya sesuai kebutuhan. BABXI KETENTUANLAINLAIN menyajikanjmenyampaikan laporan barang milik negara kepada unit Eselon I terkait UAPPBEI setiap semester, untuk semester I (satu) harus diterima paling Iambat tanggal 10 Juli tahun berjalan dan semester II (dua)tanggallO Januari tahun berikutnya.
  1. 9.Pengangkatan dan pemberhentian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak terikat dengan periode tahun anggaran, dan apabila terjadi penggantian maka kepala satuan kerja segera mengusulkan pejabat pengganti. 10.KPA,PPK,dan PPSPMyang tindakannya mengakibatkan keterlambatan penyelesaian tagihan, dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS. 11.Pejabat Perbendaharaan Negarayang mengelolalebih dari 1 (satu) DIPA, berhak memperolehhonorarium atas masing-masing DIPAyang dikelola, sepanjang telah dialokasikan dalam DIPA. 12.KPAyang merangkap sebagai PPK atau PPSPM,hanya diperbolehkan untuk menerima 1 (satu) honorarium pejabat Perbendaharaan Negara. 13.Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari yang sebenarnya (mark up),dan/atau melakukan perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas sehingga mengakibatkan kerugian negara, pihak-pihak yang bersangkutan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukannya. 14.Bendahara dibebaskan sementara darijabatan Bendahara, apabila:
37. a.dalam proses pemeriksaan terdapat dugaan bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
38. b.terjadi sesuatu yang menyebabkan bendahara tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam waktu 3 (tiga)bulan;
39. c.apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata bendahara tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum maka Menteri dapat mengangkat kembali bendahara dimaksud pada jabatannya sebagai bendahara. wajibBarangPengguna8. Kepala Satker selaku Kuasa
  1. 7.Kepala Satker selaku KPA wajib menyajikan/menyampaikan laporan keuangan kepada unit Eselon I terkait UAPPA-EIsetiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 15.Bendahara dapat diberhentikan apabila :
40. a.dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
41. b.dijatuhi hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
42. c.diberhentikan sebagai PNS;
43. d.sakit berkepanjangan;
44. e.meninggal dunia;
45. f.mutasi/berpindah tempat kerja. 16.Mekanisme pembayaran dengan UP dan TUPpada Atase Teknis di luar negeri dari DIPAKementerian, sebagai berikut:
46. a.UP atau TUPyang dikirim ke Perwakilan RI pada negara penempatan Atase/Btaf Teknis harus dipertanggungjawabkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak uang diterima;
47. b.apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan uang persediaan atau tambahan uang persediaan belum dipertanggungjawabkan,harus segera membuat surat penangguhan atau menyampaikan surat perpanjangan untuk pengembalian dana uang persediaan atau tambahan uang persediaan yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna AnggaranSatker pengirim anggaran;
48. c.perpanjangan waktu untuk pengembalian dana uang persediaan dan Tambahan Uang Persediaan sesuai dengan huruf a dan b ditambah paling lama 1 (satu) bulan. 17.Kelengkapan dokumen dalarn pertanggungjawaban dari Atase/ Staf Teknis di Perwakilan RI pada Negara penemoatan, sebagai berikut:
49. a.Surat Permintaan Pembayaran (SPP)yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Perwakilan RI negara penempatan Atase/Btaf Teknis;
50. b.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Belanja (SPTJMB)yang ditandatangani oleh Bendahara di Perwakilan RI pada negara penempatan Atase/Btaf Teknis diketahui oleh, Atase dan atas persetujuan Pejabat yang berwenang pada Perwakilan RI luar negeri pada negara penempatan;
51. c.menyarnpaikan bukti rincian pengeluaran yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang pada PerwakilanRI luar negeri;
52. d.melampirkan foto copy bukti kwitansi/ struk pembelian yang sah diketahui oleh Pejabat yang berwenang di Perwakilan RI luar negeri pada negara penempatan;
53. e.bukti asli pengeluaran disimpan di Pejabat yang ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan pada Perwakilan RI luar negeri pada Negara penempatan.
  1. 18.Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMN yang menghasilkan penerimaan negara dapat diberikan insentif.
  2. 19.Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang daIam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara. I
  3. 20.Pemberian insentif dan Iatau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMNdiatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  4. 21.PengelolaBarang dapat mengenakan beban pengelolaan (capital charge) terhadap BMNpada Pengguna Barang.
  5. 22.Ketentuan lebih Ianjut mengenai beban pengelolaan (capital charge) terhadap BMNdiatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  6. 23.Menteri Keuangan dapat memberikan alternatif bentuk lain pengelolaan BMN atas permohonan persetujuan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan dari Pengguna Barang.
  7. 24.Pengelolaan BMNyang berasal dari badan khusus yang dibentuk daIam rangka penyehatan perbankan, diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  8. 25.Pengelolaan kekayaan Negara tertentu yang berasal dari perolehan lainnya yang sah diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan. 1 N,SH ~Bi:I:$I""'-. 9600324 198903 1 001 ~$~AN SESUAI DENGAN ASLINYA ~~~~IRO HUKUM, M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan BMN bidang ketenagakerjaan ini merupakan acuan bagi pengelola keuangan yang menggunakan dana pusat, dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan. KETENTUAN PENUTUP Format 16 Format 17 Format 18 Format IDA Format lOB Format 11 Format 12A Format 12B Format 5 Format 6 Format 7 Format 8 Format 9A Format 9B Format 4 Format 3 Format 2 Format 1 Pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Pusat dan Satker UPT-P Pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Tugas Pembantuan Pengusulan Penggantian Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Pusat/UPTP Pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Kabupaten/Kota BKU yang digunakan oleh Bendahara Penerima BKUyang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran Buku Pembantu BKUBendahara Pengeluaran Pembatu Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Surat Tugas Luar Kota Surat Perjalanan Dinas Daftar Pengeluaran Rill Surat Pemyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Surat Pemyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Kuitansi Pembayaran Tagihan Penyedia Barang/ Jasa Surat Perintah Bayar Kuitansi/Bukti Pembelian yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Surat Pemyataan UP Surat Pengajuan Permintaan TUP Format 13 Format 14 Format 15 Daftar Format Formulir dan Bagan LAMPIRANII PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN BARANG MILIK NEGARA BIDANG KETENAGAKERJAAN I I N, SH . 19600324 198903 1 001 ~~~AN SESUAI DENGAN ASLINYA BIRO HUKUM, M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Surat Pernyataan KPAmempertanggungjawabkan Sisa TUP Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan SPTJM Check list Kelengkapan Berkas Pengujian Kebenararan SPP Struktur Organisasi UAKPA Struktur Organisasi UAPPA-W Struktur Organisasi UAPPE-E1 Struktur Organisasi UAPA Format 19 Format 20 Format 21 Format 22 Bagan 23 Bagan 24 Bagan 25 Bagan 26 ( ) KEPALA BIRO/PUSAT SEKRETARIS ITJEN/DITJEN/BADAN/KEPALA BALAI PELAKSANA NO. KANTORISATUAN KERJA BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN " PENG~LOLAAN BARANG KPPN - MILIK NEGARA 1 2 3 4 5 6 Nama Nama Nama (.........) NIP NIP NIP Gol Gol Gol Jabatan Jabatan ...... selaku bendahara Jabatan penge[uaran Program .... Unit Eselon I .................. , - Format: I DAFTAR USULAN CALON PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DIPA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN .•..••• MENURUT SATUAN KERJA PUSAT/UPTP .. - -_ - -- -:-.--~- --~------ KEPALA SATUAN KERJA KAB/KOTA, KEPALA UPTD MENGETAHUI BUPATIIWALIKOTA, PELAKSANA NO. KANTOR/SATUAN KERJA j BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN PENGELOLAAN BARANG KPPN MILIK NEGARA 1 2 3 4 5 6 7 Nama Nama Nama Nama (.........) NIP NIP NIP NIP Gol Gol Gol Gol Jabatan Jabatan : Staf ............. Jabatan : Staf selaku bendahara Jabatan : Stat ......... ....................... pengeluaran Program ......... Unit Eselon 1............... Format: 2 DAFTAR USULAN CALON PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA OIPA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN . MENURUT SATUAN KERJA KABUPATEN/KOTAlUPTD .•..•....•••••••••.•....•.•••..... KUASA PENGGUNA PELAKSANA NO. KANTORISATUAN KERJA ANGGARAN/KUASA BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARAPENGELUARAN PENGELOLAAN BARANG KPPN PENGGUNA BARANG/JASA MILIK NEGARA KPAlKPB 1 2 3 4 5 6 7 Nama Nama Nama Nama (.........) NIP NIP NIP . NIP Gal Gol Gol Gol Jabatan Jabatan Jabatan : ...... selaku bendahara Jabatan '(:,. pengeluaran Program ...... Unit Eselon I .................. " MENjADI KUASA PENGGUNA PELAKSANA NO. KANTORISATUAN KERJA ANGGARAN/KUASA BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARAPENGELUARAN PENGELOLAAN BARANG KPPN PENGGUNA BARANG/JASA MILIK NEGARA KPAlKPB 1 2 3 3 4 5 6 Nama Nama Nama Nama (.........) NIP NIP NIP NIP Gol Gol Gol Gol Jabatan Jabatan Jabatan : ...... selaku bendahara Jabatan pengeluaran Program ...... Unit Eselon I .................. .. SEfv1ULA Format: 3 DAFTAR USULAN PENGGANTIAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DIPA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ••••••• MENURUT SATUAN KERJA PUSAT IUPTP •.••.••••••••••.•••••••••••••••••.•.• KEPALA DINAS KAB/KOTA, !<EPALA UPTD KUASA PENGGUNA ._ PELAKSANA NO. KANTOR/SATUAN KERJA ANGGARAN/KUASA PEJABAT PENANOA TANGAN BENDAHARA PENERIMAAN ' BENDAHARA PENGElUARAN PENGELOLMN BARA~G KPPN PENGGUNA BARANGIJASA SPM _ MILIK NEGARA " KPAlKPB. 1 2 3 4 5 ., S 7 8 . Nama : Nama Nama Nama Nama (.........) NIP NIP NIP NIP NIP Gal Gal Gal oer Got Jabatan Jabatan Jabatan : Jabatan : ...... selaku bendahara Jabatan pengeluaran Program ....... Unit Eselon I . HENJADI KUASA PENGGUNA PELAKSANA NO. KANTOR/SATUAN KERJA ANGGARANIKUASA PEJABAT PENANDA TANGAN BENOAHARA PENERIMAAN BENOAHARAPENGELUARAN PENGELOLAAN BARANG KPPN PENGGUNA BARANG/JASA SPM MILlK NEGARA KPAlKPB 1 2 3 4 5 S 7 8 Nama Nama : Nama : Nama Nama (.........) NIP NIP : NIP NIP NIP Gal Gal Gal : Gol Gol Jabatan : Jabalan Jabatan Jabatan : ...••. selaku bendahara Jabatan : pengeluaran Program .•.•••• Unit Eselon I SEMULA Format: 4 DAFTAR USULAN PENGGANTIAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DIPA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN .•.•.•.•••• MENURUT SATUAN KERJA KABUPATEN/KOTAlUPTD •••••••••••.•••••••••••••••••••~••••• Petunjuk pengisian:
(1)diisi tanggal pernbukuan (format:bulan-tanggal];
(2)diisi nomor bukti bendahara; .
(3)diisi uraian transaksi penerimaarr/ pengeluaran; Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Bagian 2: Memuat isi dari pembukuannya bendahara penerimaan. Petunjuk pengisian:
(1)diisi kode dan nama kementerian;
(2)diisi kode dan nama unit organisasi;
(3)diisi kode dan nama propinsi/kabupaten/kota;
(4)diisi kode dan nama satuan kerja;
(5)diisi tanggal, bulan dantahun serta nomor SP DIPA;
(6)diisi tanggal,bulan dan tahun serta nomor revisi DIPA(jikaada)
(7)diisi tahun anggaran;
(8)diisi kode dan nama KPPN;
(9)diisi tempat, dan tanggal, bulan serta tahun Buku Kas Umum dibuat;
(10)diisi nama dan NIPKuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk.
(11)diisi nama dan NIP Bendahara Penerimaan yang ditunjuk NIP.NIP.
(11)(10) ....................... , (9) Bendahara Penerimaan,Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)BUKUKASUMUM ( ) . ( ) .. (', ) .. ( ) .. Kementerianj Lembaga Unit Organisasi Propinsij Kabupatenj Kota Satuan Kerja Tgl, No. SP. DIPA Revisi ke: 1. 2. 3. Tahun Anggaran KPPN
(7)
(8)Bagian 1 : Halaman muka Format: 5 Format Buku Kas Umum yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut: NIP.NIP. Yang memeriksa Kepala Satker selaku KPA Yang diperiksa Bendahara Penerimaan

2.Selisih Pembukuan (Ill C) B. Pembukuan menurut UAKPA C. Selisih Pembukuan Bendahara dg UAKPA(Al- B) IV Penjelasan atas selisih
1.Selisih Kas (II B) Rp. Rp.
3.Jumlah (A.1 +A.2) Rp. Rp. III Hasil Rekonsiliasi internal (Bendahara dengan UAKPA) A Pembukuan menurut bendahara
1.Penerimaan yg telah disetorkan
2.Penerimaan yg belum disetorkan Rp .. Hasil Pemeriksaan Kas A Kas yang dikuasai Bendahara
1.Uang Tunai di brankas Bendahara Rp.
2.Uang di rekening bank Bendahara Rp.
3.Jumlah Kas (I.A.1-II.A.3) B Selisih Kas antara buku dengan fisik (I A. l-II.A.3) II c Rp. Rp~ . Rp . Rp . Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari
1.Saldo BP Rp.
2.~~~ ~
3.Saldo BP lain-lain Rp.
4.Jumlah (B1+B2+B3) Selisih Pembukuan (A.1 - B.4) B Rp . ' Pada hari ini tanggal, bulan tahun kami Kepala Satker selaku KPA telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp. .... dan Nomor Bukti terakhir No .. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :' , I Hasil pemeriksaan pembukuan Bendahara A Saldo Kas Bendahara
1.Saldo BP Kas (tunai dan bank) BERITAACARAPEMERIKSAANKASDANREKONSILIASI Bagian 3: Memuat catatan hasil pemeriksaan!ka~ dan Rekonsiliasi.

(5)diisi jumlah setoran yang tercantum dalam dokumen sumber;
(6)diisi jumlah saldo setelah ditambahfdikurangi jumlah penerimaarr/ setoran yang tercantum dalam dokumen sumber. Petunjuk pengisian:
(1)diisi tanggal dan bulan transaksi terjadi;
(2)diisi nomor bukti bendahara pengeluaran;
(3)diisi uraian dan transaksi penerimaanj pengeluaran;
(4)diisijumlah transaksi penerimaan;
(5)diisi jumlah transaksi pengeluaran;
(6)diisi jumlah akumulasi yang terdapat pada transaksi sebelumnya ditambah/ dikurangi jumlah penerimaanj pengeluaran saat itu. Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Petunjuk pengisian:
(1)diisi kode dan nama kementerian;
(2)diisi kode dan nama unit organisasi;
(3)diisi kode dan nama propinei/kabupaterr/kota;
(4)diisi kode dan nama satuan kerja;
(5)diisi tanggal dan nomor SP DIPA;
(6)diisi tahun anggaran;
(7)diisi kode dan nama KPPN;
(8)diisi ada tempat dan tanggal BKUditandatangani;
(9)diisi nama dan NIPKPAyang ditunjuk;
(10)diisi nama dan NIPbendahara pengeluaran yang ditunjuk. BUKUKASUMUM Kementerian/Lembaga ( ........ ) .......................... (1) Unit Organisasi ( ........ ) ........................... (2) Propinsij Kabupaterr/ Kota . ( ........ ) .......................... (3) Satuan Kerja ( ........ ) ...................... ,... (4) Tgi.No. SP. DIPA .........., .......................... (5) Tahun Anggaran : ............. (6) KPPN ( ........ ) •••••••••• • ••••• t •• ' ••• I •• (7) - .................... ,... , .......................... (8) Mengetahui Bendahara Pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran
(9)(10) ............................... .............................. NIP. NIP. Format: 6 Format BKUyang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai berikut: . NIP. NIP. Kepala Satker selaku KPAYang diperiksa Bendahara Pengeluaran

2.Selisih ·UP(IIIC)
1.Selisih Kas (II B) Rp.C. Selisih UP pembukuan Bendahara dengan UAKPA(A3-B) IV Penjelasan atas selisih i , , Rp. Rp.
3.Jumlah UP dan Kuitansi UP (AI + A2) B. Pembukuan UP menurut UAKPA III Hasil Rekonsiliasi internal (Bendahara dengan UAKPA) A. Pembukuan UP menurut Bendahara
1.~~~ ~
2.Kuitansi UP yang belum disahkan Rp.
2.Saldo BP UM Perjadin Rp.
3.Jumlah (A 1+ A2) Rp. ........... B Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari
1.Saldo BP UP Rp.
2.Saldo BP LS-Bendahara Rp.
3.Saldo BP Pajak Rp.
4.Saldo BP lain-lain Rp.
5.Jumlah (B1+B2+B3+B4) Rp. ........... C Selisih Pembukuan (A3- BS) Rp. II Hasil Pemeriksaan Fisik Kas A Fisik Kas yang dikuasai Bendahara
1.Uang Tunai di brankas Bendahara Rp.
2.Uang di rekening bank Bendahara Rp.
3.Jumlah Fisik Kas pada bendahara (AI + A2) Rp. ......... ,. B Selisih Kas antara buku dengan fisik (I A. 1-II.A.3) Rp. Pada hari ini tanggal, bulan tahun kami selaku kepala Satker selaku KPAtelah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp dan Nomor Bukti terakhir No .. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut : Hasil pemeriksaan pembukuan Bendahara A Saldo Kas Bendahara (yang belum dipertanggungjawabkan Bendahara)
1.Saldo BP Kas [tunai dan bank) Rp. BERITAACARAPEMERIKSAANKASDANREKONSILIASI Bagian 3: Memuat catatan hasil pemeriksaan kas dan Rekonsiliasi. Petunjuk pengisian: (I) diisi kode dan, nama kementerian;

(2)diisi kode dan' nama unit organisasi;
(3)diisi kode dannama propinsi/kabupaten/kota;
(4)diisi kode dan, nama satuan kerja;
(5)diisi tanggal dan nomor SP DIPA;
(6)diisi tahun anggaran;
(7)diisi kode dan' nama KPPN;
(8)diisi tanggal d'an bulan transaksi terjadi;
(9)diisi nomor bukti bendahara pengeluaran;
(10)diisi uraian dari transaksi penerimaan/pengeluaran; Tanggal Nomor Uraian Debet Kredit Saldo Bukti PPn PPh21 PPh22 PPh23 (81 (9) . (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Kementeriari/Lembaga: (I) Unit Organisasi (2) Prop/Kab/kota (3) Satuan kerja (4) Tgl, No-SP DIPA (5) THN Anggaran (6) KPPN (7) Buku Pembantu Pajak Petunjuk pengisian:
(1)diisi kode dan nama kementerian;
(2)diisi kode dan nama unit organisasi;
(3)diisi kode clan nama propinsi/kabupatenj kota;
(4)diisi kode dan nama satuan kerja;
(5)diisi tanggal dan nomor SP DIPA;
(6)diisi tahun anggaran;
(7)diisi kode dan nama KPPN;
(8)diisi tanggal dan bulan transaksi terjadi;
(9)diisi nomor bukti bendahara pengeluaran;
(10)diisi uraian dari transaksi penerimaanj'pengeluaran; (II) diisi jumlah transaksi penerimaan;
(12)diisi jumlah transaksi pengeluaran;
(13)diisi jumlah akumulasi yang terdapat pada transaksi sebelumnya ditambahj dikurangi jumlah penerimaari/ pengeluaran saat itu. Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
(8)(9) (10) (11) (121 (131 ; Buku Pernbantu . Kementerian/Lembaga: (1) Unit Organisasi (2) Prop/Kab/kota (3) Satuan kerja (4) Tgl, No-SP DIPA (5) THN Anggaran (6) KPPN (7) Format: 7 Petunjuk Pengisian:
(1)diisi kode dan nama kementerian;
(2)diisi kode dan nama unit organisasi;
(3)diisi kode dan nama propinsij'kabupatenykota;
(4)diisi kode dan nama satuan kerja;
(5)diisi tanggal dan nomor SP DIPA;
(6)diisi tahun anggaran;
(7)diisi kode dan nama KPPN;
(8)diisi kode dan nama fungsi;
(9)diisi kode dan nama sub fungsi;
(10)diisi kode dan nama program;
(11)diisi kode dan nama kegiatan;
(12)diisi kode dan nama output;
(13)diisi tanggal dan bulan transaksi terjadi;
(14)diisi nomor bukti bendahara pengeluaran;
(15)diisi uraian dari transaksi penerimaan/pengeluaran;
(16)diisijumlah nilai transaksi;
(17)diisi jumlah nilai transaksi dengan cara bayar UP (diakumulasi kan dgn dana yang diatasnya);
(18)diisi jumlah nilai transaksi dengan cara bayar LS (diakumulasikan dengan dana yang diatasnya);
(19)masukan jumlah dana untuk masing-inasing BKPKdan selanjutnya nilai tersebut akan berkurang sesuai dengan nilai transaksi;
(20)masukan jumlah dana untuk masing-masing Mata Anggaran (MAl dan selanjutnya nilai tersebut akan berkurang sesuai dengan nilai transaksi;
(21)masukan jumlah transaksi dana bila cara bayar menggunakan UP dan masih dalam bentuk bukti pengeluaran (nilainyaterakumulasikan dengan nilai sebelumnya);
(22)masukan jumlah transaksi dana bila cara bayar menggunakan UP dan sudah disahkan dengan terbitnya SPM/SP2D GUP. Cara Posisi UP Nomor Nilai Bavar Tgl Bukti Uraian Transaksi BKPK MA Bukti Sudah UP Ls pengeluaran disahkan
(13)(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)Fungsi Sub Fungsi Program Kegiatan Output
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kabj'kota Satuan kerja Tgl,No-SPDIPA THNAnggaran KPPN Buku Pembantu Pengawas Anggaran Belanja
(13)diisi jumlah transaksi penerimaan PPn22;
(14)diisijumlah transaksi penerimaan PPn23;
(15)diisijumlah transaksi pengeluaran;
(16)diisi jumlah akumulasi yang terdapat pada transaksi sebelumnya ditambah/dikurangi jumlah penerimaanj'pengeluaran saat itu. Petunjuk pengisian:
(1)diisi kode dan nama kementerian;
(2)diisi kode dan nama unit organisasi;
(3)diisi kode dan nama propinsi/kabupaten/kota;
(4)diisi kode dan nama satuan kerja;
(5)diisi tanggal dan nomor SP DIPA;
(6)diisi tahun anggaran;
(7)diisi kode dan nama KPPN;
(8)diisi kode dan nama fungsi;
(9)diisi kode dan nama sub fungsi;
(10)diisi kode dan nama program;
(11)diisi kode dan nama kegiatan;
(12)diisi kode dan nama output;
(13)diisi tanggal dan bulan transaksi terjadi;
(14)diisi nomor bukti bendahara pengeluaran;
(15)diisi uraian dari transaksi penerimaanj'pengeluaran;
(16)diisijumlah nilai transaksi;
(17)masukan jumlah dana untuk masing-masing BKPKdan selanjutnya nilai tersebut akan berkurang sesuai dengan nilai transaksi;
(18)masukan jumlah dana untuk masing-masing Mata Anggaran (MA) dan selanjutnya nilai tersebut akan berkurang sesuai dengan nilai transaksi;
(19)masukanjumlah transaksi dana bila cara bayar menggunakan UP dan masih dalam bentuk bukti pengeluaran (nilainya terakumulasikan dengan nilai sebelumnya);
(20)masukan jumlah transaksi dana bila cara bayar menggunakan UP dan sudah disahkan dengan terbitnya SPP GUP. Nomor Nilai Posisi UP Tgl Bukti Uraian Transaksi BKPK MA Bukti Sudah di pengeluaran SPP kan
(13)(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)Fungsi Sub Fungsi Program Kegiatan .Output Kementerian/Lembaga: (1) Unit Organisasi (2) Prop/Kab/kota (3) Satuan kerja (4) Tgl, No-SPDIPA (5) THNAnggaran (6) KPPN (7) , Buku Pembantu Pengawas Anggaran Belanja Uang Persediaan Petunjuk pengisian:
(1)diisi tanggal dan bulan transaksi terjadi;
(2)diisi nomor bukti bendahara pengeluaran;
(3)diisi uraian dari transaksi penerimaanj'pengelueran:
(4)diisi jumlah transaksi penerimaan;
(5)diisi jumlah transaksi pengeluaran;
(6)diisijumlah akumulasi yang terdapat pada transaksi sebelumnya ditambah/ dikurangi jumlah penerimaari/ pengeluaran saat itu. Tanggal NomorBukti Uraian Debet Kredit Saldo
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Bagian 2 : Memuat isi dari pembukuannya bendahara pengeluaran pembantu. Petunjuk pengisian: 1) diisi kode dan nama kementerian; 2) diisi kode dan nama unit organisasi; 3) diisi kode dan nama propinsijkabupatenjkota; 4) diisi kode dan nama satuan kerja; 5) diisi tanggal dan nomor SK BPP; 6) diisi tanggal dan nomor SK Pejabat Pembuat Komitmen; 7) diisi tahun anggaran; 8) diisi ada temp at dan tanggal BKUditandatangani; 9) diisi nama dan NIPPPKyang ditunjuk; 10) diisi nama dan NIPBendahara Pengeluaran Pembantu yang ditunjuk. I i, I BUKUKASUMUM Kementeriarr/ Lembaga ( ........ ) ••• ~••••• t ................. (1) Unit Organisasi '. ( ........ ) (2).......................... Propinsi/Kabupateri/ Kota ( ........ ) ,.......................... (3) Satuan Kerja ( ........ ) ........................... (4) TgI, No. SK. DIPA BPP (5) PPK ,
(6)Tahun Anggaran : : ............ (7) ....................... , ........................ (8) Mengetahui Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen
(9)(10) ........................,..... .............................. NIP. NIP. Format BKU yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai berikut: Format: 8 NIP.NIP. Yang memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen Yang diperiksa Bendahara Pengeluaran Pembantu 1. 2. I ~ ' I Hasil pemeriksaan pembukuan BPP A Saldo Kas Bendahara (yang belum dipertanggungjawabkan BPP)

1.Saldo BP Kas (tunai dan bank) Rp. ............. 2, Saldo BP UM Perjadin Rp. ............ (+)
3.Jumlah (A I+ A2) Rp. ........... B Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari
1.Saldo BP UP Rp. ............
2.Saldo BP LS-Bendahara Rp. .............
3.Saldo BP Pajak Rp. ............
4.Saldo BP lain-lain Rp. ............ (+)
5.Jumlah (B1+B2+B3+B4) Rp. ........... C Selisih Pembukuan (A3- B5) Rp. II Hasil Pemeriksaan Kas A Kas yang dikuasai BPP
1.Uang Tunai di brankas Rp. ...........
2.Uang di rekening bank Rp. ........... (+)
3.Jumlah Fisik Kas pada bendahara (AI + A2) Rp. ........... B Selisih Kas (A.I +A.2)) Rp. m Selisih Kas A. 1. Saldo BP Kas (LA.!) Rp. I
2.Jumlah Kas (Il.A.3) Rp. (-) I 3. Selisih kas (Al- A2) Rp. ........... IV Penjelasan atas selisih kas : Pada hari ini tanggal, bulan : tahun kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas BPP dengan posisi saldo BKU sebesar Rp dan Nomor Bukti terakhir No .. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut : BERITA ACARAPEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI Bagian 3: Memuat catatan hasil pemeriksaan kas dan Rekonsiliasi BPP. Nama (22) NIP .. Nama (21) NIP .. Bendahara Pengeluaran,Mengetahui: Kuasa Pengguna Anggaran, .. , (20)

(19)(jelaskan apabila ada selisih)Rp.Selisih Pembukuan2. Rp ........ (15) Rp ......... (16) H Rp ......... (17) III.Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA A. Pernbukuan menurut Bendahara

1.Penerimaan yang telah disetor ke Kas Negara B. Pernbukuan menurut UAKPA C. Selisih pembukuan Bendahara dengan UAKPA (AI-B) IV.Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPAdengan hasil sebagai berikut:
1.Selisih Kas (saldo akhir LA.1 -Rp. .. ........ (18) [jelaskan apabila ada selisih) 11.3) Rp. ........1.... (14)3. Jumlah Kas rekeningsalin an(+) (terlampir koran) II. Keadaan Kas pada akhir Bulan Pelaporan
1.Uang Tunai di Rp. .. (12) Brankas
2.Uang di Rekening Rp (13) Bank ................ (10) dan Nomor Bukti terakhir Nomor: ................. J11) Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penerimaan Penyetora Saldo Akhir n 1 2 3 4 5 6 A. BPKas ..............
1., BP Kas (Tunai dan .............. .............. .............. ............... Bank) - B. Buku Pembantu ............
1.BP pengawasan angg. .............. .............. .............. .............. pend. .............. .............. •••••••••• t ••• ..............
2.BP LS-Bendahara .............. .............. .............. ...............
3.BP Lain-lain
1.Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. TgI, No. SP DIPA (7)

(8)
(9)(...) .....:... Tahun Anggaran KPPN
(2).(3)
(4)
(5)
(6)( ) . ( ) . ( ) .. . ( ) .. Kementerian/ Lembaga Unit Organisasi ProvinsifKab IKota Satuan Kerja Alamat dan Telp. Bulan: ;..: :. (1) LAPORANPERTANGGUNGJAWABANBENDAHARAPENERIMA,AN Format: 9A Nama (27) NIP ; .. Nama (26) NIP . Adapun penjabaran pengisiannya adalah:
(1): diisi bulan dan tahun berkenaan;
(2): diisi kode dan nama kementerian;
(3): diisi kode dan nama unit organisasi;
(4): diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota;
(5): diisi kode dan nama satuan kerja;
(6): diisi alamat da nomor telepon satuan kerja; Bendahara Pengeluaran,Mengetahui: Kuasa Pengguna Anggaran, .. , (25)
(24)2. V. Penjelasan selisih kas danj'atau selisih pembukuan UP (apabila ada):

1... . (~) (+) Rp. . (19) Rp. .. (20) Rp. .. (21) Rp. .. (22) Rp. . (23) (-) Rp. .. (16) Rp (17) Rp. . (l8) III. Selisih Kas
1.Saldo Akhir BP Kas (LA.l kol 6)
2.Jumlah Kas (11.3)
3.Selisih Kas IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA
1.Saldo UP pada BP UP
2.Kuitansi UP yang Belum Disahkan
3.Jumlah Saldo dan Kuitansi UP
4.Saldo UP menurut UAKPA
5.Selisih Pembukuan UP I I' II. Keadaan Kas pada akhir Bulan Pelaporan
1.Uang Tunai di Brankas Rp. .. (13)
2.Uang di Rekening Bank Rp (14) (+) [terlampir salinan rekening koran)
3.Jumlah Kas Rp. .. (15) *) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp (12) dan Nomor Bukti terakhir Nomor: ................. (11' Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 2 3 4 5 6 A. BP Kas, BPP, dan UM Perjadin .............. l.BP Kas (Tunai dan Bank) .............. .............. .............. .............. 2.BP UM Perjadin .............. .............. .............. ............... 3.BP BPP (Kas pada BPP) .............. .............. .............. .............. B. BP selain Kas, BPP, dan UM ............ Perjadin 1.BP UP *) .······ .. t·· .. .............,. .............. .............. 2.BP LS~Bendahara .............. .............. .............. .............. 3.BPPajak I ................ .............. .............. .............. 4.BP Lain-lain .............. .............. .............. .. ................
1.Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp (10}

(7)
(8)
(9)( ) .. Tgl, No. SP DIPA Tahun Anggaran KPPN
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)( ) .. .( ) .. ( ) . ( ) .. Kementrian/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kab / Kota Satuan Kerja Alamat dan Telp. Bulan: ,; (1) Format laporan pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran berbentuk sebagai berikut: LAPORANPERTANGGUNGJAWABANBENDAHARAPENGELUARAN Format: 9B I I I
(16): diisi saldo akhir BP Kas (LA.1 kolom 6);
(17): diisijumlah kas (11.3)atau sarna dengan nomor (15);
(18): diisi selisih nomor (16)dan (17);
(19): diisi saldo UP pada BP UPbulan berkenaan;
(20): diisijumlah UPyang belum disahkan pada bulan berkenaan;
(21): diisi penjumlahan nomor (19)dan (20);
(22): diisi saldo UP menurut UAKPA;
(23): diisi selisih antara nomor (17)dan (18);
(24): diisi penjelasan apabila terdapat selisih;
(25): diisi tempat dan tanggal LPJ ditandatangani;
(26): Diisinama lengkap dan NIPKuasa PA;
(27): Diisi nama lengkap dan NIPBendahara Pengeluaran.
(8): diisi tahun anggaran;
(9): diisi kode dan nama KPPNj
(10): diisijumlah saldo akhir BKU pada bulan pelaporan;
(11): diisi nomor bukti terakhir pada BKU; Kolom 3 : Diisi jumlah saldo awal masing-masing buku, yang merupakan saldo akhir bulan lalu. Kolom 4 : Diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku pembantu. Kolom 5 : Diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing- masing buku pembantu. Kolom6 Diisi jumlah saldo akhir yaitu kolom 3 ditarnbah kolom 4 atau dikurangi kolom 5 masing-masing buku.
(12): diisi jumlah UPyang belum disahkan pada bulan berkenaan;
(13): diisi jumlah uang tunai· di brankas Bendahara Pengeluaran pada akhir bulan pelaporan;
(14): diisi jumlah uang pada rekening Bendahara Pengeluaran di bank pada akhir bulan pelaporan;
(15): diisi penjumlahan nomor (13)dan (14); Adapun cara pengisiannya sebagai berikut:
(1)diisi bulan dan tahun berkenaan;
(2)diisi kode dan nama departemen;
(3)diisi kode dan nama unit organisasi;
(4)diisi kode dan nama propinaij kabupatenj'kota;
(5)diisi kode dan nama satuan kerja;
(6)diisi alamat dan nomor telpon satuan kerja;
(7)diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor SKpengangkatan BPP; Nama (21)· NIP.......•................................... Nama (20) NIP .. Bendahara Pengeluaran Pembantu Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen .. : , (19)
(18)(-) Rp. .. (17) Rp. .. (15) Rp. .. (16) ITLSelisih Kas

1.Saldo akhir BP Kas (I.A.1kol 6)
2.Jumlah Kas (II.3)
3.Selisih Kas IV. Penjelasan selisih 1II.3 (apabila ada):
1... Rp. (terlampir salinan rekening koran) .. (14) (+) ............ (12) ............ (13) *) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPP kan sebesar Rp . II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan
1.Uang tunai Rp.
2.Uang direkening bank Rp.
3.Jumlah kas Jenis Buku Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

(1)(2) (3) _(4) (5) (6) A. BP Kas dan UM PeIjadin ..............

1.BP Kas (kas tunai dan bank) .............. .............. .............. ..............
2.BP UM Perjadin .............. .............. .............. .............. B. BP selain Kas dan UM Perjadin
1.BP UP *) .............. ....,......... .............. .............. - Belanja MA ...... .............. - Belanja MA...... ". .............. - Belanja MA...... .............. - Pengembalian Sisa UP ..............
2.BP LS-Bdh .,............ .............. .............. .............. - Pembayaran atas LS-Bdh ............. - Setoran atas LS-Bdh ...............
3.BP Pajak ...........~.. .............. ...........~.. ..............
4.BP Lain-lain .............. .............. ............... ..............
1.Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU-BPP sebesar Rp (10) dan nomor bukti terakhir nomor ~ (11) Satuan Kerja Alamat dan TIp.

(7)
(8)
(9)LAPORANPERTANGGUNGJAWABANBENDAHARAPENGELUARANPEMBANTU Bulan: (1) (..... ) ..,...... (2) TglJNo SK Pengangkatan (.•... ) ••.••.... (3) 1. BPP ( ) .. (4) 2. Pejabat Pembuat Komitmen ( ) (5) Tahun Anggaran ................. (6) KementerianJ Lernbaga Unit Organisasi Propinsi/Kab /Kota Sedangkan untuk Format Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai berikut:
(15)diisi sarna dengan LA.! kolom 6;
(16)diisi sama dengan II.3j
(17)diisi selisih antara nomor(15) dan (16);
(18)diisi penjelasan terjadinya selisih (apabila terdapat selisihl;
(19)diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun LPJ ditandatangani;
(20)diisi nama dan NIPPejabat Pembuat Komitmen;
(21)diisi nama dan NIPBendahara Pengeluaran Pembantu. Kolom(6) Kolom(5) Kolom(4) Kolom(3) Diisi jumlah saldo awal masing-masing buku pembantu yang merupakan saldo akhir bulan lalu (untuk Belanja MA , Pengembalian sisa UP, Pembayaran atas LS-Bdh. dan Setoran atas LS-Bdh tidak perlu diisi). Diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku pembantu (untuk Belanja MA........• Pengembalian sisa UP. Pembayaran atas LS-Bdh, dan Setoran atas LS-Bdh tidak perlu diisi). Diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku pembantu. (untuk BP UP merupakan penjumlahan dari Belanja MA .... dan Pengembalian sisa UP. sedangkan untuk BP LS-Bdh merupakan penjumlahan dari Pembayaran atas LS-Bdh dan Setoran atas L8- Bdh). Diisi jumlah saldo akhir (kolom (3) ditambah kolom (4) atau dikurangi kolom (5))masing-masing buku. (untuk Belanja MA ..... Pengembalian sisa UP, Pembayaran atas L8-Bdh, dan Setoran atas LS-Bdh tidak perlu diisi).
(12)diisijumlah uang tunai di brankas pada akhir bulan pelaporan;
(13)diisijumlah uang pada rekening ~i bank pada akhir bulan pelaporan;
(14)diisi penjumlahan nomor (12)dan (13);
(9)diisi tahun anggaran;
(10)diisijumlah saldo akhir BKUpada bulan pelaporan;
(11)diisi .nomor bukti terakhir pada BKU; I, NIP999999999999999 999 Atasan Langsung/Kepala Satker Dikeluarkan di Pada Tanggal Demikian, Sural Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Blaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Oaftar Isian PeJaksanaan Anggaran (OIPA) Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 20xx Nomor xxxxl026-xx.x.xxlxxl20xx tanggal xx Oesember 20xx. AKUN xxxxxxx. Pembiayaan

2.Oilaksanakan pada tanggal s.d. 20XX di .
3.Meiapciikiiri"has'ii' 'peiaksari'iia'';' 'kEliiiatan' 'kepada' '.':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. (Yang memerintahkan).
1.Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka ..Untuk ............................................................................................................ Kepada 1. Nama NIP Gol Jabatan
2.Nama NIP Gol Jabatan DIPERINTAHKAN 1 ,,', ' .. 2. 3. Oasar Pertimbangan Dalam rangka , , , ,."., ,".' . 'SURAT TUGAS , NO: .1 KOP SURAl SAlUAN KERJA Format: 10A , . NIP . Pejabat Pembuat Kemitmen Dikeluarkan di Tanggal coret yang tldak perlu 1 Pejabat Pembuat Komitmen 2 Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas 3 a. Pangkat dan Golongan a.

b.Jabatan/lnstansi b.
c.Tinokat Siava Perjalanan Dinas c. 4 Maksud Perjalanan Dinas 5 Alat anqkutan yang dipergunakan 6 a. Tempat berangkat a.
b.Tempat Tujuan b. 7 a. Lamanya perjalanan dinas a.
b.Tanggal berangkat b.
c.Tanggal harus kembaliftiba di c. tempat baru .) 8 Pengikut: Nama Tanggal Lahir Keterangan 1. 2. 3. 4. 5. 9 Pembebanan Anggaran
a.Instansi a.
b.Akun b. 10 Keterangan lain-lain , SURAT PERJALANAN OINAS (SPO) Lembarke Kode No Nemor Kementerian.....;.. Format.' 10/B VIII. PERHATIAN: PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dlnas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkaUtiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung Jawabberdasar1<anperaturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi aklbat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya. VII. Catatan Lain-lain: NIP .. Telah diperiksa dengan keterangan bahwa parjalanan tersebut atas perintahnya dan semala-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen NIP . Pejabat Pembuat Komitmen VI. Tiba di (Tempat kedudukan) Pada Tanggal NIP . Berangkat dan Pada Tanggal Kepala NIP .. V. Tibadi Pada Tanggal Kepala NIP . Berangkat dan Pada Tanggal Kepala NIP . IV. Tibadi Pada Tanggal Kepala NIP . Berangkat dan Pada Tanggal Kepala NIP . Ill. Tibadi Pada Tanggal Kepala ·NIP . Berangkat dan Pada Tang9al Kepala NIP.........•..•..•.............•.•.. II. Tibadi Pada Tanggal Kepala NIP . I. Berangkat dan (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tang9al Kepala Format: 10lB NIP .. Pejabat Pembuat Komitmen : Rp . : Rp .. : Rp . Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang/lebih PERHITUNGAN SPD RAMPUNG NIP ; ..NIP .. Yang MenerimaBendahara Pengeluaran ................., tanggal, bulan, tahun Telah menerima jumlah uang sebesar Rp , .. Telah dibayar sejumlah Rp . No. RINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. JUMLAH Rp. # Terbilang Lampiran SPD Nemer Tanggal RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Format: 10/B ~ NIP .NIP . Pelaksanan SPD ......................... , ,..Mengetahui/ menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen
1. 2.Jumlah uang terse but pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. No. Uraian Jumlah Jumlah berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor tanggal ......~........, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
2. 1.Biaya transport pegawai darr/atau biaya penginapandi bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaraannya, meliputi : Jabatan Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP DAFTAR PENGELUARAN RilL Format: 11 NIP . ...................................... Yang Membuat Pemyataan (Atasan Langsung SPD / Pejabat yang berwenang) • , , , <II Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat diganti oleh pejabatjpegawai negeri lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari temyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Kementeriarr/Lembaga: menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama: ........................... , •••••••••••••••••••••••••••••••• f ••••• Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Kementerian /Lembaga: Yangbertanda tangan di bawah ini : SURATPERNYATAANPEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS Nomor . Format: 12A NIP . Yang Membuat Pernyataan (Pejabat Pembuat Komitmenj . , . Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara ke Kas Negara. dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor tanggal . Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa . dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DIPAtidak dapat dikembalikarr/refund (sebagianjseluruhnya) sebesar Rp. . , sehingga dibebankan pada DIPA Nomor tanggal . satker . I I : Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Kementerian/Lembaga: menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor : tanggal dan SPD Nomor tanggal ........... atas nama: ................................................................. , " .NIP Jabatan Unit Organisasi Kementeriarr/Lembaga: Yangbertanda tangan di bawah ini: Nama SURATPERNYATAANPEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS Nomor . Format: 12B NIP . ( Nama Jelas )

(11)Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertanggung jawab NIP. , 111 ••••••• ( Nama Jelas )
(9)ttd & stempel
(10)( Nama Jelas ) Jabatan Penerima Uanga.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen (.8.) , . Terbilang Rp (5)Jumlah Uang Pejabat Pembuat Komitmen Satker (4) Sudah terima dari KUITANSI1BUKTI PEMBAYARAN Tahun Anggaran : (1) Nomor Bukti : (2) AKUN : (3)
(6)
(7)................................... " , . KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG ' I Untuk Pembayaran I I ! I Format: 13 I I :1 , I , I dinas 'i I (11) Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam penerimaan barang/jasa
(10)Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP pejabat pembuat komitmen serta stempel sesuai ketentuan. I (9) Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan meterai I ' I ! I I I
(1)Diisi tahun anggaran DIPA Satker yang bersangkutan
(2)Diisi nom or pembukuan SKU Bend.Pengeluaran Satker yang bersangkutan
(3)Diisi kode AKUN Satker yang bersanqkutan
(4)Diisi Satker yang bersangkutan
(5)Diisi jumlah uang dalam angka, tidak boleh cacad/hapusan.
(6)'Diisi jumlah uang dalam huruf, tidak boleh cacad/hapusan.
(7)Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknis.
(8)Diisi tempat tanggal penerimaan uang. TATA CARA PENGISIAN KUITANS~ PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) NIP . Nama Jelas NIP .. Nama JelasNama Jelas NIP . a.n. Kuasa PenggunaAnggaran Pejabat Pembuat KomitmenPenerima UangfUangMuka Ke~aBendaharaPengeluaran Diterimatanggal.....Setujullunasdibayar, Tanggal.... Dibebankan pada : Kegiatan, output, MAK Kode Atas dasar: 1, Kuitansi/bukti pembelian 2, Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) Kepada Untuk pembayaran (***DH***) Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp , . SURAT PERINTAH BAYAR (SPByl Tang~al.. "." .. Nomor : " . KOP SURAT SATUAN KERJA Format: 14 I I 1 ' I *) Kuitansi ini dibuat apabila tidak diperoleh kuitansi dari penyedia barang/jasa (misalnya : jasa tambal ban) ·1 , , , , I I Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertanggung jawab
(12)( Nama Jelas ) NIP . C Nama Jelas )
(11)Lunas dibayar Tgi .. Bendahara Pengeluaran NIP 11 •••••••••••••• a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen ttd & stempel
(10)( Nama Jelas ) Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan.
(6)
(7)( Nama Jelas )
(9)Jabatan Penerima Uang (~1 ,1 ., ••••••••••••.••••••••••••• Rp (5) •••••• 111 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen Satker (4) : (1) : (2) . (3) KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN " I I I I Sudah terima dari 1 " ! Jumlah Uang 'I Terbilang I I ! Untuk Pembayaran Tahun Anggaran Nomor Buktl AKUN KUITANSI PEMBAYAR.AN *) NIP . 1 , Format: 15
(1)Diisi tahun anggaran DIPA Satker yang bersangkutan
(2)Diisi nornor pembukuan BKU Bend.Pengeluaran Satker yang bersangkutan
(3)Diisi kode AKUN Satker yang bersangkutan
(4)Diisi Satker yang bersangkutan
(5)Diisi jumlah uang dalam angka, tidak boleh cacad/hapusan.
(6)Diisi jumlah uang dalam huruf, tidak boleh cacad/hapusan.
(7)Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknis.
(8)Diisi tempat tanggal penerimaan uang.
(9)Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan meterai sesuai ketentuan.
(10)Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP pejabat pembuat komitmen serta stempel dinas
(11)Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP bendahara pengeluaran dan tanggallunas bayar.
(12)Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam penerimaan barang/jasa . I TATA CARA PENGISIAN KUITANSI PEMBAYARAN UP NIP . e '0." ~ . a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen ......................, . DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN 1 Kementerlan : [ . ] Jenis SPP 6 OIPANomor : ~ 2 Unit Organisasl : [ ] 1.GUP Tanggal : 3 Satker : [ ] 2. GUP Nihil 7 Kode Keglatan : 4 Lokasl : [ ] 3.PTUP 8 Kode Output : 5 Alamat : Pagu Output 9 Tahun Anggaran : Rp. 10 Bulan : BUKTI PENGELUARAN No Tanggal Jumlah Ketor Urut Nomer Bukti Nama Penerima dan Keperluan NPWP MAK(AKUN 6 Yang Dibayarkan Pembukuan DIGm (Rp) Jumlall Lamplran : Jumlah spp tnt (Rp.) ............... Lembar SPM/SPP sebelum SPP Inl atas beban·Output Inl Jumlah s.d SPP Inl atas beban Sub Keglatan Inl Format: 16 , 1 !, I ,\ I i , I , 1 ,I i ,I I I \ NIP . .............., 20xx Kuasa Pengguna Anggaran Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Dengan ini menyatakan bahwa :

1.Uang Persediaan (UP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja dan tidak untuk membiayai pengeluaran yang menurut peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS);
2.Apabila dalam 3 (tiga) bulan sejak SP2D-UP diterbitl<an belum dllakukan penggantian (revolving) UP, maka bersedia memotong atau menyetorkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari UP yang diterima;
3.Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan Kepala KPPN untuk memotong atau menyetorkan UP sebesar 25 % (dua puluh lima persen) belum dilaksanakan, maka bersedia memotong atau menyetorkan 50 % (lima puluh persen) dari UP yang diterima. Kuasa Pengguna Anggaran .................................. (xxxxxx) ........................................ (xxx) ........................................ (xx)
1.Nama
2.Jabatan
3.Satuan Kerja
4.Kementerian
5.Unit Organisasi Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.999.999.999,OO(dengan huruf), yang bertanda tangan dibawah ini : SURAl P'ERNYAlAAN Nomor. xxxxxxxxxx KOP SURAT SATUAN KERJA Format: 17 NIP . .............., 20xx Kuasa Pengguna Anggaran Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya .
4.Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban .dan pelaporan atas dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang- undangan Dengan ini menyatakan bahwa :
1.Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut akan dipergunakan untuk rnernbiayal kegiatan yang tidak dapat ditunda dan menu rut perkiraan kami akan habis dipergunakan dalam waktu 1 (satu) bulan;
2.Jumlah Tarnbahan Uang Persediaan (TUP) tersebut diatas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut peraturan perundangundangan harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS);
3.Apabila Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa yang masih ada akan disetor ke....Kas Negara sebagai penerimaan kembali pembayaran Uang Persediaan (UP)lTransito; . . ... ,.... I Kuasa Pengguna .4.nggaran ........................ :............ (xxxxxx) ........................................ (xxx) ........................................ (xx)
1.Nama
2.Jabatan
3.Satuan Kerja
4.Kementerian
5.Unit Organisasi Sehubungan dengan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp.999.999.999,OO (dengan huruf), yang bertanda tangan dibawah ini : I ~} -, SURAl PERNYATAAN Nomor. xxxxxxxxxx ! ., ) ( I I' ;: ; " .') ". ,~~..., I I'r , . _ .. ~.' I :.' .' • I -! , ' .. ,~ ' •• r'-!, .......K-O.....;P.....;S~U-R-A-T..;;..S·-A-:-'TU'--A-N-KE-R-J-'-A--, , ,; . . . .' : . Format: 18 , . . :' NIP . . I" , •• .............., 20xx . Kuasa Pengguna Anggaran , I Demikian surat pernyataan ini dlbuat dengan sebenarnya. "
3.Sisa dana TUP yang tidak diperlukan lagi akan disetor ke kas negara paling lambat tanggal . Dengan ini menyatakan bahwa :
1.Sebag.ian dana TUP telah dipertanggungjawabkan melalui SPM-PTUP sebesar Rp.999.999.999,OO (dengan huruf);
2.Sisa dana TUP pada Bendahara Pengeluaran yang masih diperlukan untuk melaksanakan keqiatan, akan kami pertanggungjawabkan paling lambat tanggal.......; Kuasa Penggl;lnaAnggaran ... ... .. .... ...... ... ... ...... ... ... (xxxxxx) ........................................ (xxx) ........................................ (xx)
3.Satuan Kerja
4.Kementerian
5.Unit Organisasi Sehubungan dengan pengajuan perpanjangan pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp.999.999.999,OO (dengan huru!), yang bertanda tangan dibawah ini :
1.Nama
2.Jabatan SURAT PERNYATAAN Nomor. xxxxxxxxxx : 'I KOP SURAT SATUAN KERJJ;\ ; I ! pl. e . I'." ,". I." ;....'. r . '., , Format: 19 , . I' '~,'~ ~I~./,....,:~,l.:.~'I. I ! ~ • " " NIP . Rp . Rp {-) Rp Rp Rp Rp Rp .. Rp .. Rp .. Rp . Rp .. Format: 20 , ' I 't I) .1. ,'., • • I : ! -, : \'~ 1 ", i'! \ ., . t" 'Il" I " t ~ ( • ". I , , I . I' ,., -; ! 1 .. ' .~..: ' , 20xx Kuasa Pengguna Anggaran ' .. . i' .

a.Jumlah Setoran PNBPTAyang lalu 1) ..
b.Maksimum Pencairan Dana TAyang lalu ( x 6.a) ..
c.Realisasi Pencairan Dana TAyang lalu 2) .
d.Sisa Dana. Tahun Anggarari yanglalu (b-e] ..
e.Sisa UP dan TUP TAyang lalu .: ..
f.Sisa MP TA yang lalu yang dapat digunakan sebelum diperoleh realisasi PNBPTAberjalan (d-e) .
g.SP2D berjalan yang dicairkan dari 6.f .
1. 7.Perhitungan Maksimurrr Pe'I'lcair~niDana Berikutnya : I \1 • "\' • ,I,
a.Setoran PNBPTA berjalan 1) •• :.' ~•• ~ ..
b.Maksimum Pencairan dana TA'berjalan ( % x 7.a) ..
c.Realisasi pencairan dana r~ berjalan s.d SP2D lalu (termasuk jumlah .SR2,D. ¥:arig telah dicairkan -pada huruf 6.g) : " .., 1) SP2D-UP Rp.............. " 2) SP2D-TUP Rp.......... ..... . . •I. 3) SP2D-GUP Rp . 4) SP2D-LS Rp (.+) 5) Jumlah ; ~ ~ .
d.SPIy1 UP/TUPjGtJP/PTUPj.LS yang dapat diajukan berikutnya (7.b -7.c) : . • I ," I i I I
1. 6.Perhitungan Maksimum Pencairan Dana: . . . . . , " . , "
2. 1.Nama dan kode Kantor/Satker·· . , . ~'
3. 2.Nama dan Kode Kegiatan
4. 3.Nomor dan tanggal DIPA
5. 4.Target Pendapatan
6. 5.Pagu Pengeluaran .,DAFrAR PERHITUNGAN J-qMLAt{MAKSIMALPENCAIRANDANA(MP) ..". .,SATKERPENGGUNAPNBP j.' KOP SURATSATUAN KERJA .~ 1 ' .~' \ , .;-, (0 I *) coret yang tidak perlu NIP. .. 'i , Nama Lengkap .................., 20xx KPAlPPK Satker . Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebehar-benarnya. vakasi/uang makan PNS/uang lernbur") tersebut, kami bersedia untuk menyetor kelebihan ke Kas Negara. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
7. 1.Perhitungan yang terdapat pada bulan ........................... bagi satuan kerja . telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja .
8. 2.Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran honorariuml KPAlPPK Satker . I i ! ••••••• 9 •••••••• ~ t •••••••••••••• ,. ••NIP. Jabatan Nama Yang bertandatanqan di bawah ini : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KOP SURAT SATUAN KERJA • t. i • i " • I ,': .i' , Format: 21 l •.•I' I~ PENGUJIANDILAKUKAN OLEH : PELAIGANA NAMA PARAF TGL NAMA PARAF TGL . DISPOSISIPEJABAT PENERBIT SPM : , . ,I. ~ .' , SPP UPITUP * dan ADK SPP ; Surat perrnohonan UPITUP * dari KPA kepada KPPN ; Surat Pernyataan untuk UPITUP dari KPA j Rincian rencana penggunaan UPITUP * ; Surat Persetujuan dari KPPN untuk UPITUP* ; Surat Persetujuan UP dr Kanwil DJPB untuk UP yang malampaui besaran yg sudah ditentukan ; SK Pejebat Perbendaharaan, Foto Copy DIPA, SA Rekon Tahun Yang Lalu Untuk Pengajuan UP; Rekening koran terakhir untuk TUP. o D D o o D E3 (* coret yang tidak perlu) (* coret yang tidak perlu) Format,' 221A '., DISPOSISIPEJABAT PENERBIT SPM : PENGUJIAN DILAI{:UIUN OLEH : PALAI{sANA NAMA PARAF TGL: NAMA PARAF TGL -r Dokumen Pendukung SPM-LS(PENGADAAN 8IJ ATAU DAYA/JASA *) (* coret yang tidak perlu) Sural Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP : Bukti perjanjian1i<ontrak (Buk!i Pembetian/Kuitansi/SPK/Kontrak)* ; Karwas kontrak *; Refrerensi bank yang rnenunjukkan nama dan nornor rekening penyedia barang{Jasa ; Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ; Berita Aeara Serah Terima Pekerjaan/Barang ; Serita aeara penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan ; Berita Aeara Pembayaran ; Kwitansi yang lelah ditandalangani oleh penyedia barang{Jasa dan PPI<, sesuai lampiran III. PMK. 190/PMK.05/2012: Faktur Pajak dan SSP yang ditandatangani oleh Penyedia Sarang/Jasa ; Rincian rnaksimal Pencairan (MP). khusus PNBP *; . Jaminan bank Gika dipersyaratkan) * ; Sural lagihan penggunaan daya dan jasa yang sah (untul< Langganan Daya dan Jasa) ; (* coret yang tidak perlu) KOP SURAl SAlUAN KERJA Format: 2218 .,. ( DISPOSISIPE.JABAT PENERBIT SPM : PENGUJIAN DILA.KUKANOLEH : PALAIGANA NAMA PARAF TGL NAMA PARAF TGL ,. Sural Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP ; Daftar Rincian Permintaan Pembayaran yang ditandatangani KPNPPK atau Pejabat yang ditunjuk ; Surat Perintah bayar (SPBy) yang telah diandatangani oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran ; Kuitansilbukti pembelian yang telah diandatangani oleh KPAlPPK dan Bendahara Pengeluaran SPD Rampung : Tembusan SPD, Surat Tugas dan Daftar Rincian Perjalanan Dinas Rincian maksimal Pencairan (MP). khusus PNBP *: SSBP yang sudah dilegalisir KPAlPPK : Bukti Perjanjian/Kontrak beserta Faktur Pajak dan Bukti Setor Pajak (SSP) yang sudah dikonfirmasi dari KPPN: Dokumen Pendukung SPMMGUP/GUP-NIHIL * (* coret yang tidak perlu) (* coret yang tidak perlu) KOP SURAl SATUAN KERJA .• ! Format: 221C I , I I i \ I ', I •• I DISPOSISI PEJABAT PENERBI'F SPM : PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH : PALAIGANA NAMA PARAF TGL NAMA PARAF TGL Dokumen Pendukung SPM~LS Lembur * (* corel yang lidak perlu) § Surat Perminlaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP ; Surat Perintah Kerja Lembur KPAlPejabat yang ditunjuk: Daftar Pembayaran Perhitunagn lembur dan Rekapitulasi Daftar Perhitungan Lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, KPAlPPK* § Daftar hadir ke~a selama 1 (satu) bulan: Daftar hadir Lembur : SSP PPh Psal 21 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran *: KOP SURAT SATUAN KERJA Format: 221D I 'I I I 1 DISPOSISI PE.IABAT PENERBIT SPM : PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH : PALAIGANA NAMA PARAF TGL NAMA PARAF ·TGL Dokumen Pendukung SPM-LSHonor/Vakasi * (* coret yang tidak perlu) § Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP ; Surat Keputusan (SK) dart Pejabat yang berwenanq ; Daftar Nominatif Penerima Honor yang memuat besaran honor dan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran yang ditandatangani oleh KPAlPejabat yang ditunjuk : § Rincian maksimal Pencairan (MP). khusus PNBP * ; SSP PPh Psal 21 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran *: SPTJM Yang Ditandatangani KPA, KOP SURAl SATUAN KERJA Format: 22IE I I DlSPOSISI PE.TABAT PENERBIT.$PM : , , : PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH : PEAKSANA NAMA PARAF TGL NAMA PARAF TGL Dokumen Pendukung SPM-lSPerjalanan DinasYang belum dilokukan (* coret yang tidak perlu) § Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP ; Rekap Kuitansi yang telah disetujui oleh PPK; Daftar Nominatif Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh KPAJ Pejabat yang ditunjuk yang memuat Nama,PangkatlGol,tujuan dan tanggal pelaksanaan Perdin ; o Surat Tugas dar! KPAIPejabat yang ditunjuk * o Surat Izin SetnegfSekab untuk Perjalanan Dinas Luar Negerl (* coret yang tidak perlu) KOP SURAT SATUAN KERJA Format: 221F I I \ j DISPOSISI PEJABAT PENERBIT SPM : I ! I I \ ; I PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH : PEAKSANA NAMA PARAF TGL NAMA PARAF TGL Dokumen Pendukung SPM-LSPerlalanan Dlnas Yang sudah dllakukan (. coret yang tidak perlu) Surat Pengantar SPP yang ditandatangani KPA . Sural Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP ; Kuitansi yang telah disetujui oleh KPAlPejabat yang ditunjuk ; Daftar Nominalif Pegawai yang akanrneleksanekan peljalanan dinas yang ditandatangani oleh KPAI § Pejabat yang ditunjuk yang memuat Nama,PangkatlGol,tujuandan tanggal pelaksanaan Perdin ; Dokumen pertanggungjawabanbiaya perJalanandinas; Surat Tugas dari KPAlPejabat yang ditunjuk ; Surat Izin Setneg/Sekab untuk Peljaianan Dinas Luar Nageri ; " ,I KOP SURAT SATUAN KERJA Format: 221G DISPOSISI PEJABAT PENERBIT SPM : PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH PELAKSANA NAMA PARAF TGL NAMA PARAF TGL .' Dokumen Pendukung SPM-LSGaji Induk/Susulanflerusanl Kekurangan/UDW /Tewas·· (* caret yang tldak perlu) D Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP ; D Daftar Perhilungan Gaji Induk ; o Lampiran-Iampiran Perubahan Gaji Induk ; D Daftar Polongan Sewa Rumah Dinas atau Hutang Gaji Lainnya (jika ada) ; D Daftar Perhitungan Kekurangan Gaji ; D Larnpiran-Iampiran Kekurangan Gaji ; D Daftar Perhitungan Susulan Gaii ; D SKPPAslilTembusan/Foto Copy; D SKPindah; D Lampiran-Iampiran Susulan Gaji Lainnya (SK CPNS dsb) ; D Daftar Perhitungan Permintaan UDWlTewas ; D Surat Keteranj:Jan Meninggal Dunia ; o Surat Keterangan Ahli Waris ; D Blanko Visum (BlankoKP.6) ; o SSP yang telah diisi dan ditandatangani Bendahara Pengeluaran *; (* coret yang tidak perlu) HOP SUBAT SATUAN HERJA Format: 22IH I I I t I ! Petugas Akuntansi Keuangan ~..•....•.....•~ . . ................. Penanggung Jawab r---- IL _ Keterangan: • ·• • • · . · . · . · .\ ............................•........•.....•..............•....•...•....••. ,~ PETUGAS PEREKAMAN KOMPUTER PETUGAS AKUNTANSII VERIFIKASI ~..................................... ..••........••...•...••......... PEJABAT YG MENANGANI URUSAN KEUANGAN/PEJABAT YG DITUNJUK KEPALA SATUAN KERJA I I I I I I I I I L . J I I 1 I I I I I 1 1- - - - - - - - - - - - - - -- -, Struktur organisasi UAKPA Bagan: 23 1 I 1 I I I I I ! ··. ·• ·• · · Bagan: 24/8 Akuntansi Keuangan w••••••••••••••• e. • •. . ............•.... r---- I PenanggungjawabL _ Keterangan: •..•...•....•....•••~ ~ PETUGAS KOMPUTER PETUGAS AKUNTANSll VERIFIKASI ~----....._I __ r-------------- I I I I KEPALA DINAS PROVINSI I I I I I I I I I I KAPALA BAGIAN I I KEUANGANNERIFIKASI DAN I AKUNTANSIIPEJABAT YG I. I DITUNJUK I I I I I I KEPALA SUBBAGIAN IKEPALA SEKSI I I YG MEMBIDANGI I KEUANGANNERIFIKASI DAN I AKUNTANSIIPEJABATYG DITUNJUK I I I I I I ____ ' J Struktur Organisasi UAPPA-W Dekonsentrasi " ,. .......••...........•..•.....................•................•......... _ : : · . · . · '.• • · · · · · · · I I , I I I I i 1 . ! I , , ,. .' Petugas Akuntansi KeLiangan PenangguDgjawab PETUGAS KOMPUTER I -------t-----~-- KEPALA SUBBAGIANIKEPALA SEKSI YG MEMBIDANGI KEUANGANNERIFlKASI DAN AKUNTANSIIPEJABATYG DITUNJUK , '. o 0 • 0 ••••• Q ••••••••••• r---- I L _ .•..•..••••.•..•.•..••..•...•...•..............•...•.•...•...•..•••.••..• ~ Keterangan: I ·• ·•o KAPALA BAGIAN KEUANGANNERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABATYG DITUNJUK PETUGAS AKUNTANSII VERIFIKASI ..•..•....•...•...•...•.......•.. ,...•.......................•...•...••. - • 0 . . • ·o o ·o o · · o •o o · · Bagan: 24/b KEPALA DINAS PROVINSJlKAB/KOTA I I I I I I I I I I I I I I I I I r-------------- I Struktur Organisasi ·UAPPA·W Tugas Pembantuan I .\ I ,I I I I ·• · · · ·• Bagan: 25 ~ ~ : : Petugas Akuntansi Keuangan ...•......•....•. Keterangan: r==-==1, Penanggung Jawab I I <, · , . ·••••..•.••...••...•.••.••.•...•....•.......•..........••....••..•.•..••••.. PETUGAS AKUNTANSII VERIFIKASI PETUGAS KOMPUTER , J · · · KEPALA SUB BAG IAN KEUANGAN/SUB BAG IAN AKUNTANSI DAN PELAPORANI VERIFIKASI DAN AKUNTANSIIPEJABAT YG DITUNJUK I KEPALA BAG JAN KEUANGAN/KABAG. AKUNTANSI DAN PELAPORAN NERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YG DITUNJUK KEPALABIRO KEUANGAN/SES. ITJEN/SES. DITJEN/SES. BADAN f SEKJENIIRJEN/DIRJENI KEPALA BADAN I I I I 1 I I 1 1 I I 1 1 I 1 I I . ) 1 1- , .................................... ' ..................•.....•....•....•.~ · .• • . $ · . · . · I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 r-------------...., Struktur Organisasi, UAPPA-E1 Bagan: 26 ! I i i I I I :"••••••••••••••• : Petugas Akuntansi Keuangan •••••••••••••••• 8' Penanggung Jawab Keterangan: r ......---t IIL ! · ..........~.....................••.................•................•.....•. ...... • · · ·• ·• ·• · · .' · · · · · · · · , I I I I j I I I ' I I I I I MENTERI I I I I I I SEKRETARIS JENDERAL I I I I . 1 KEPALA BIRO KEUANGAN I KAPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN I KEPALA SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN - - - - - - -.k- - - - - - J••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••• I I I PETUGAS PETUGAS AKUNTANSII KOMPUTER :VERIFIKASI I I I I I 'I I . .' r--------------, I Struktur Organisasi UAPA

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN BARANG MILIK NEGARA BIDANG KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4786);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4406);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 _Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4816);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang MilikNegara Bidang Ketenagakerjaan; Mengingat
1. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pembelanjaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5423);
2. 8.Peraturan Pemerintah Nornor27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerahtl.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor5533);
3. 9.Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5655);
4. 10.Peraturan Presiden Nornor 18 Tahun 2015 Tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5. 11.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 53 Tahun 2010;
6. 12.Keputusan Presiden Nornor 121jP Tahun 2014 tentang Pembentukan Kebinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. 13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171jPMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pernerintah Pusat sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor233jPMK.05j20 11;
8. 14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120jPMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang MilikNegara;
9. 15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Batuan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013;
10. 16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
11. 17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/ PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
12. 18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/~010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, PNS dan PfT (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
13. 19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
14. 20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 ten tang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
15. 21.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Pasal 1 Pedoman dalam Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara bidang ketenagakerjaan yang meliputi:
a.mekanisme revisi anggaran;
b.pejabat perbendaharaan negara;
c.pendelegasian dan tata cara pengusulan pejabat perbendaharaan negara;
d.penatausahaan bendahara;
e.perjalanan dinas;
f.penyelesaian tagihan negara;
g.pengujian surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar serta Pembayaran Tagihan yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG PEDOMAN PENGELOLAANKEUANGAN NEGARA DAN BARANGMILIKNEGARABIDANGKETENAGAKERJAAN.

22.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104jPMK.06j2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor125jPMK.06j2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 810);
23.Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 257 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk menandatangani Revisi Keputusan Menteri dan Petikan Keputusan Menteri tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara serta Dokumen Pelaksanaan AnggaranjDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran Di Kementerian Ketenagakerjaan; I Pasa14 Pada saat Peraturan Menteriini mulai berlaku, maka:
1.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor444); dan
2.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor1434), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)Format formulir dan Bagan pedoman pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.

Pasal 3

(1)Pedoman pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi pengelola keuangan dan barang milik negara yang mengelola dana pusat, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

h.pelaporan keuangan; dan
i.pelaporan dan penatausahaan barang milik negara. ~~~N.SESUAI DENGAN ASLINYA ~L~"''-O HUKUM, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1600 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2015 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal21 Oktober 2015 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan memerintahkan mi denganMenteriPeraturan Pasa15 Peraturan Menteri Ill! mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terdapat perubahan yang sangat mendasar dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan perbendaharaan, serta pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Untuk mendorong profesionalitas, tata kelola yang baik (good govemance), menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalarn pengelolaan keuangan negara, maka harus ada pemaharnan yang sarna dan secara utuh oleh para pejabat pengelola keuangan yang mencakup Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran, tugas dan tanggung jawab pejabat pengelola keuangan, tata cara pembukuan, prosedur pencairan dana, pengujian Surat Permintaan Pembayaran dan penerbitan Surat Perintah Membayar, serta pelaporan keuangan. Dengan telah disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka Menteri selaku Pengguna Anggaran menetapkan pejabat pengelola keuangan melalui prosedur yang telah ditentukan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga para pejabat pengelola keuangan dalam me1aksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya tanpa keraguan. BABI PENDAHULUAN KETENAGAKERJAAN BIDANGNEGARAMILIKBARANGDAN LAMPlRANI PERATURANMENTERIKETENAGAKERJMN NOMOR34 TAHUN2015 TENTANG PEDOMANPENGELOLAANKEUANGANNEGARA B. Pengertian DalarnPedoman ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBNadalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
2. 2.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. Dalam pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran terutama dalam pencairan dana dari Bendahara Umum Negara (BUN)melalui kuasa Bendahara Umum Negara yakni KPPN,dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan surat perintah membayar dengan menggunakan peraturan dan prosedur yang sudah ada, sehingga semua pengeluaran keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran, diperlukan adanya pe1aporan keuangan secara berjenjang dari Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada unit Eselon I, yang selanjutnya diproses menjadi pelaporan keuangan kementerian berdasarkan SistemAkuntansi Instansi (SAl). Untuk mewujudkan adanya persarnaan persepsi .serta menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara khususnya di Kementerian Ketenagakerjaan perlu ditetapkan sebuah pedoman bagi pengelola keuangan yang berupa pedornan pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara. A. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran disusunnya pedoman pengelolaan,yaitu:
3. 1.terciptanya pemahaman yang sarna bagi pejabat perbendaharaan negara dalam melaksanakan tugas; dan
4. 2.terwujudnya profesionalisme dalarn pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara bidang ketenagakerjaan.
5. 3.Petunjuk Operasional Kegiatan yang selanjutnya disebut POK adaIah dokumen yang dibuat oleh Menteri/Ketua Lembaga atau Kepala Satker yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dalam DIPAsebagai pengendaIioperasional kegiatan.
6. 4.Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PAadalah Pejabat PemegangKewenanganpenggunaan anggaran.
7. 5.Kuasa Pengguna Anggaran,yang selanjutnya disingkat KPAadalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaankeuangan negara.
8. 6.Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi Kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
9. 7.Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
10. 8.Penerimaan Negara secara giral adalah proses penerimaan negara dari sumber-sumber penerimaan ke dalam rekening kas umum negara yang dilakukan dengan memindahbukukan dana tersebut antar rekening bank.
11. 9.Pengeluaran Negara secara giral adalah proses pembiayaan suatu kegiatan dengan sumber dana dari APBNyang dilakukan dengan memindahbukukan dana tersebut antar rekening bank.
12. 10.Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementeriari/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.
13. 11.Satuan Kerjayang selanjutnya disingkat Satker adalah KPA/kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/Iembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
14. 12.Indikator Keluaran adalah satuan biayaj'harga, kuantitas dari keluaran yang dicapai langsung dari pelaksanaan kegiatan.
15. 13.Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut revisi Rincian ABPP adalah perubahan atau pergeseran rincian anggaran menurut alokasi Satuan Penetapan Rencana Kerja Anggaran (SPRKA).
16. 14.Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut Revisi DIPA adalah perubahan danjatau pergeseran rincian anggaran dalam DIPA.
17. 15.Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan, yang selanjutnya disingkat Revisi POK adalah perubahan /pergeseran rincian kegiatan dan/ atau anggaran belanja yang tidak mengakibatkan perubahan pada DIPA.
18. 16.Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPAjPPK yang berisi permintaan pembayaran kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan surat perintah membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran Kementerianuntuk pihak yang ditunjuk.
19. 17.Surat Perintah Membayar,yang selanjutnya disingkat SPMadalah dokumen yang diterbitkanjdigunakan oleh PAjKPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPAatau dokumen lain yang dipersamakan.
20. 18.Bendahara Pengeluaran adalah orang yang diangkat oleh Menteri yang bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja riegara dalam rangka pelaksanaan APBN Kementerian.
21. 19.Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang diangkat oleh KPA yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
22. 20.Bendahara Penerimaan adalah orang yang menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara.
23. 21.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat UAKPAadalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
24. 22.Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
25. 23.Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
26. 24.Unit Layanan Pengadaan Kementerian, yang selanjutnya disebut ULP Kementerian adalah unit layanan yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/ jasa di Kementerian.
27. 25.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah.
28. 26.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
29. 27.Pengujian SPP adalah penelitian kembali atas kelengkapan dan kebenaran dokumerr/bukti pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan.
30. 28.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat ·SPM-LSadalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran dan Pihak III selaku penerima hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
31. 29.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM atas nama PA/KPA, yang dananya dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
32. 30.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-TUP adalah SPM yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM atas nama KPA yang dananya dipergunakan sebagai TUP untuk kebutuhan yang sangat mendesak.
33. 31.Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-GUPadalah SPMyang diterbitkan oleh Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM atas nama KPA dengan membebani DIPA yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UPyang telah dipakai.
34. 32.Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disebut SPM-GUPNihil adalah SPMpenggantian UP Nihil yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPMatas nama KPAuntuk selanjutnya disahkan oleh KPPN.
35. 33.Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN kepada bank operasional/kantor pos dan giro berdasarkan SPM untuk memindah bukukan sejumlah uang dari kas negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPMberkenaan.
36. 34.Penerbitan SPM adalah persetujuanj'pengesahan dokumen SPP diwujudkan dalam surat perintah membayar yang ditujukan kepada KPPNuntuk melakukan pembayaran sesuai dengan DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
37. 35.Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuatj dikeluarkan oleh PAjKPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Menteri atau Kepala Satker dan disahkan oleh KPPNsetempat.
38. 36.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disingkat SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh KPAjPPKdan Bendahara Pengeluaran atas transaksi belanja.
39. 37.Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, yang selanjutnya disingkat PPABPadalah petugas yang membuat dan menatausahakan pengelolaan gaji pegawai pada Satker yang bersangkutan.
40. 38.PegawaiNegeriSipil,yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaianuntuk menduduki jabatan pemerintahan.
41. 39.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
42. 40.Surat Tugas adalah Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Satker, Atasan Langsung Kepala Satker, Pejabat Pimpinan TinggiPratama, Menteri, atau Pejabat Pimpinan Tinggi Utamaj'pejabat setingkat lainnya kepada pelaksana perjalanan dinas sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Dinas.
43. 41.Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
44. 42.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
45. 43.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
46. 44.Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung, yang selanjutnya disingkat SP2HLadalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan hibah langsung dan Iatau belanja yang bersumber dari hibah langsung.
47. 45.Surat Pengesahan Hibah Langsung, yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN·selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan Pendapatan Hibah Langsung danl atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.
48. 46.Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung, yang selanjutnya disingkat SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo Pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.
49. 47.Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung, yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPNselaku Kuasa BUNuntuk mengesahkan pengembalian hibah langsung kepada Pemberi Hibah.
50. 48.Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung, yang selanjutnya disingkat SPTMHLadalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas Pendapatan Hibah Langsung dan/ atau belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetapj'aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.
51. 49.Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh K/L, danj atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
52. 50.Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/.Jasa/Burat Berharga, yang selanjutnya disingkat SP3HL- BJS adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/eurat berharga ke DJPU.
53. 51.Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/.Jasa/Burat Berharga, yang selanjutnya disingkat MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PAjKPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatatj membukukan pendapatan hibah langsung bentuk barang/ jasa/ surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibahjbelanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibab /pengeluaran pembiayaan untuk pencatatanan surat berharga dari hibah.
54. 52.Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/JasajSurat Berharga, yang selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJSadalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah sebagai persetujuan untuk mencatat Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/ surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.
55. 53.Surat Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Menteri,PNS,atau PPPKdan pihak lain.
56. 54.Buku Kas Umum, yang selanjutnya disingkat BKU adalah pencatatan dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Bendahara.
57. 55.Surat Bukti Setor, yang selanjutnya disingkat SBS adalah tanda bukti penerimaan yang diberikan oleh bendahara penerimaan kepada penyetor.
58. 56.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, yang selanjutnya disebut LPJ adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.
59. 57.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut Kanwil DJPB adalah instansi vertikal DJPB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. ,
60. 58.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal DJPB yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJPB.
61. 59.Unit Organisasi adalah Unit Eselon I Kementerian yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tugas, fungsi, dan program tertentu dari kementerian.
62. 60.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBNatau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
63. 61.PengelolaBarang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
64. 62.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMNdalam hal ini adalah Menteri.
65. 63.Pelaporan BMNadalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMN pada pengguna barang dan pengelolabarang.
66. 64.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya,
67. 65.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kornpetensi yang dimilikinya.
68. 66.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan rnerumuskan rincian kebutuhan BMNuntuk rnenghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
69. 67.Pernanfaatan adalah pendayagunaan BMNyang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kernenterian dengan tidak mengubah status kepemilikan.
70. 68.Sewa adalah Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
71. 69.Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalarn jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
72. 70.Kerja Sarna Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMNoleh pihak lain dalam jangka waktu terten tu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
73. 71.Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan BMNberupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalamjangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kernbali tanah beserta bangunan danl atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
74. 72.Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan BMNberupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan danl atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
75. 73.Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, darr/atau data lainnya.
76. 74.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/ seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/ seseorang yang mengambil tindakan dimaksud
77. 75.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikanBMN.
78. 76.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMNkepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
79. 77.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah PusatjPemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
80. 78.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
81. 79.Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMNyang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimilikinegara.
82. 80.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.
83. 81.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMNdari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
84. 82.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
85. 83.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN.
86. 84.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-rnasing Pengguna Barang.
87. 85.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimilikioleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
88. 86.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
89. 87.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemeritahan di bidang ketenagakerjaan i I usulan revisi anggaran dimaksud kepada Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan.
90. 4.Biro Keuangan meneliti usulan revisi anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
91. 5.Dalam hal usulan revisi anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, Biro Keuangan mengeluarkan surat penolakan usulan RevisiAnggaran.
92. 6.Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan memproses dan menyampaikan usulan dimaksud kepada DJA.
93. 7.Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat disetujui, Direktur Jenderal Anggaran menetapkan:
a.Revisi DHP RKA-KL
b.Surat Pengesahan RevisiAnggaran yang dilampiri notifikasi dari system
1. 3.Berdasarkan hasil reviu APIP, Unit Eselon I terkait menyampaikan • reviu. A. Mekanisme penyampaian usulan revisi anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan:
2. 1.KPAmenyampaikan usulan revisi anggaran kepada Unit Eselon I terkait, dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
a.Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi)
b.SPTJMyang ditandatangani oleh KPAdengan materai.
c.RKAyang ditandatangani oleh KPA
d.DIPAPetikan
e.Konsep DIPA
f.ADKRKA-KLDIPArevisi
g.Dokumen pendukung terkait (TOR,RABdll).
1. 2.Unit Eselon I terkait memproses dan menyampaikan usulan revisi anggaran yang telah diteliti kepada APIP K/L untuk dilakukan BABII MEKANISMEREVISIANGGARAN
2. 8.Dalam hal revisi anggaran dapat disetujui Direktur Jenderal Anggaran, unit Eselon I terkait mencetak dan .menetapkan Revisi POKdengan tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian. B. Mekanisme usulan revisi anggaran yang menjadi kewenangan Kanwil DJPB setempat (untuk Satker Pusat):
3. 1.KPAmenyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Unit Eselon I terkait, dengan tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal, yang dilampirkan dokumen pendukung berupa:
a.Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi)
b.SPI'JMyang ditandatangani oleh KPAdengan materai.
c.RKAyang ditandatangani oleh KPA
d.DIPAPetikan
e.Konsep DIPA
f.ADKRKA-KLDIPArevisi
g.Dokumen pendukung terkait (TOR,RABdll].
1. 2.Unit Eselon I terkait memproses dan menyampaikan usulan revisi anggaran dimaksud kepada Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan.
2. 3.Biro Keuangan meneliti usulan revisi anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
3. 4.Dalam hal usulan revisi anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Biro Keuangan mengeluarkan surat penolakan usulan RevisiAnggaran.
4. 5.Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan memproses dan menyampaikan usulan dimaksud kepada Kepala KanwilDJPB.
5. 6.Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat disetujui, Kepala Kanwil DJPB menetapkan Surat Pengesahan RevisiAnggaran.
6. 7.Dalam hal revisi anggaran dapat disetujui Kepala Kanwil DJPB, unit Eselon I terkait mencetak dan menetapkan revisi POKdengan tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian. , I D. RevisiAnggaran Yang Memerlukan Persetujuan Eselon I Kementerian
7. 1.KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada unit Eselon I Kementerian dilengkapi dokumen pendukung berupa:
a.Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi).
b.SPTJM yang ditandatangani oleh KPA;
c.ADKRKA-K/LDIPARevisi;
d.KASatker; C. Mekanisme Usulan Revisi anggaran yang menjadi kewenangan Kanwil DJPB setempat (untuk Satker Daerah/UPfP):
1. 1.KPAmenyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Unit Eselon I terkait, tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal, dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
a.Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi)
b.SPTJMyang ditandatangani oleh KPAdengan materai.
c.RKAyang ditandatangani oleh KPA
d.DIPAPetikan
e.Konsep DIPA
f.ADKRKA-KLDIPArevisi
g.Dokumen pendukung terkait (TOR,RABdIl)
1. 2.Unit Eselon I terkait meneliti usulan Revisi Anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
2. 3.Unit Eselon I terkait memproses dan menyampaikan surat persetujuan Unit Eselon I kepada KPAuntuk diproses lebih lanjut pada Kanwil DJPB setempat.
3. 4.Dalam hal usulan revisi anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, Kanwil DJPB mengeluarkan surat penolakan usulan revisi anggaran.
4. 5.Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat disetujui, Kanwil DJPB menetapkan Surat Pengesahan Revisi Anggaran. KPAmenyampaikan revisi anggaran yang telah disahkan oleh Kanwil DJPB kepada unit Eselon I terkait untuk mencetak dan menetapkan Revisi POK dengan tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian. E. Revisi POK
5. 1.Dalam hal Revisi Anggaran tidak rnengakibatkan perubahan DIPA Petikan, Eselon I mengubah ADK RKA Satker berkenaan rnelalui aplikasi RKA-K/L DIPA, POK dan Eselon I rnenetapkan perubahan POK.
6. 2.KPA menyarnpaikan usulan Revisi Anggaran kepada unit Eselon I terkait yang membawahi Program pada Satker bersangkutan, tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal dengan rnelampirkan dokurnen pendukung berupa:
a.surat usulan revisi anggaran yang dilarnpiri rnatriks perubahan (semula-menjadi) ;
b.alasan-alasan perlunya diadakan revisi POK;
c.Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya dan keterangan teknis lainnya yang memperkuat alasan revisi POK.
e.copy DIPA terakhir;
f.dokumen pendukung terkait antara lain TOR dan RAB.
1. 2.Unit Eselon I Kementerian/Lembaga meneliti usulan revisi anggaran dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung yang disampaikan.
2. 3.Dalam hal kewenangan penyelesaian Revisi Anggaran rnerupakan kewenangan Kanwil DJPB.
3. 4.Kementeriarr/Lernbaga rnenetapkan surat persetujuan dan menyampaikan kepada KPA Satker sebagai lampiran usulan revisi anggaran ke Kanwil DJPB.
4. 5.Dalam hal kewenangan penyelesaian Revisi Anggaran merupakan kewenangan DJA, Eselon I Kementeriarr/Lembaga menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada DJA untuk rnendapat pengesahan.
5. 6.Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada DJA berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran.
6. 7.Dalam hal Revisi Anggaran dapat disetujui, unit Eselon I terkait mencetak dan rnenetapkan Revisi POK dengan ternbus an Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kernenterian. F. Revisi Anggaran Yang Memerlukan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (OPR)
7. 1.RevisiAnggaran yang memerlukan persetujuan OPR meliputi:
a.tambahan pinjaman proyek luar negeri/ pinjaman dalam negeri baru setelah undang-undang mengenai APBNtahun anggaran berjalan ditetapkan;
b.pergeseran anggaran antar fungsi/unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab Program yang memilki alokasi anggaran (portofolio), dalam 1 (satu) Kementerian / Lembaga;
c.pergeseran anggaran antar Program kecuali un tuk : - memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sepanjang dalam bagian anggaran yang sarna; - penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi Satker sepanjang likuidasi Satker telah disetujui oleh DPR; - penyelesaian administrasi OIPAbaru dalarn 1 (satu) Satker danj atau antar bagian anggaran bagi KementerianjLembaga yang mengalarni perubahan nomenklatur / struktur organisasi sepanjang total pagu Kementerian / Lembaga tetap, dan pagu Program lama dan Program baru telah disetujui OPR.
1. 2.Revisi anggaran yang memerlukan persetujuan OPR diajukan oleh Sekretaris JenderaljUnit Eselon IKementerian kepada Pimpinan OPRuntuk mendapat persetujuan.
2. 3.Sekretaris Jenderal mengajukan usulan Revisi anggaran kepada Oirektur Jenderal Anggaran berdasarkan persetujuan dari Pimpinan DPR.
3. 4.Ketentuan mengenai tata cara pengajuan RevisiAnggaran pada OJA berlaku mutatis mutandis dalarn pengajuan RevisiAnggaran. B. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPAmempunyai tugas, wewenang,dan tanggungjawab untuk:
4. 1.melakukan perencanaan penggunaan dan pengendalian anggaran pada Satker yang bersangkutan;
5. 2.menentukan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
6. 3.mencermati DIPASatker yang bersangkutan;
7. 4.meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; A. Pengguna Anggaran (PA) PAberwenang untuk:
8. 1.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
9. 2.mengumumkan rencana umum pengadaan barangfjasa; 3.· menetapkan peraturan pelimpahan dana dekonsentrasi;
10. 4.menetapkan peraturan penugasan dana tugas pembantuan;
11. 5.menetapkan KPA,PPSPM, Bendahara dan Pelaksana Pengelolaan BMNuntuk Tugas Pembantuan;
12. 6.menetapkan KPA, Bendahara dan Pelaksana Pengelolaan BMN untuk Pusat dan UPT-P;
13. 7.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;
14. 8.menggunakan BMN;
15. 9.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; 10.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang negara; 11.menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rpl00.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau pemenang pada seleksi atau penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rpl0.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); 12.mengawasi pelaksanaan anggaran; 13.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. BABIII PEJABATPERBENDAHARAANNEGARA
16. 5.menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL)dan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL), serta menerbitkan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/ Jasa/ Surat Berharga (MPHL-BJS);
17. 6.menandatangani Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL);
18. 7.mengajukan UP dan atau TVP untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari;
19. 8.mengajukan SP2HLkepada KPPNKhusus Jakarta VI;
20. 9.mengajukan MPHL-BJSkepada KPPNmitra kerjanya; 10.membuat dan menyampaikan SP2HLke KPPNsekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran; 11.menandatangani dan menyampaikan MPHL-BJSke KPPN;
21. 12.membebankan pengeluaran sesuai dengan akun pengeluaran yang bersangkutan; 13.menetapkan PPK, pejabat pengadaan barang/jasa, panitiaj pejabat penerima barang/jasa, petugas pengantar SPM, SP2HL, SP4HLdan MPHL-BJS, petugas pengambil SP2D, SPHL, SP3HL, dan persetujuan MPHL-BJS, petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA),Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB),pelaksana pengelolaan barang milik negara, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)sesuai dengan kebutuhan untuk Pusat, UPI'-P,Tugas Pembantuan;
22. 14.menetapkan PPSPMuntuk Dana Pusat dan UPT-P; 15.memerintahkan pembayaran atas beban APBN;
23. 16.melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali sebulan terhadap pembukuan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara penerimaan;
24. 17.melakukan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan DIPA;
25. 18.menyampaikan laporan keuangan;
26. 19.melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian tagihan atas beban APBNpada Satkernya;
27. 20.bertanggungjawab atas ketepatan waktu penyelesaian tagihan atas beban APBNpada Satkernya;
28. 21.menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; C. Pejabat Pembuat Komitrnen (PPK) PPKmempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
29. 1.menyusun kegiatan dan perencanaarr/penarikan kasjdana harian, mingguan dan bulanan;
30. 2.menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barangj jasa yang meliputi:
a.spesifikasi teknis barangjjasa;
b.Harga Perkiraan Sendiri (HPS);dan
c.rancangan kontrak.
1. 3.rnenerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa;
2. 4.menyetujui bukti pernbelian atau menandatangani kuitansi/Burat Perintah Kerja (SPK)jsurat perjanjian;
3. 5.menandatangani kontrak;
4. 6.melaksanakan kontrak dengan penyedia barangjjasa;
5. 7.rnengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. 8.melaporkan kemajuan pekerjaan terrnasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap
7. 22.membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) atas seluruh pendapatan hibah langsung dan belanja terkait hibah langsung serta pengernbalian hibah;
8. 23.meneliti kebenaran dokurnen yang menjadi persyaratarr/kelengkapan sehubungan dengan penyampaian SP2HL;
9. 24.membuat/rnengajukan SP4HL atas pengernbalian sisa uang yang bersurnber dari hibah kepada pemberi hibah sesuai perjanjian hibah;
10. 25.rneneliti kebenaran dokurnen yang menjadi persyaratarr/kelengkapan sehubungan dengan ikatanj'perjanjian pengadaan barangj jasa;
11. 26.melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan Bendahara dan laporan keuangan UAKPAsekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN;dan
12. 27.melaporkan rekening pengelolaan keuangan negara pada Satkernya kepada Menteri yang mengurusi urusan pemerintahan di bidang keuangan.
13. 9.mengusulkan kepada PA/KPA apabila terjadi:
a.perubahan paket pekerjaan; dan/ atau
b.perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
1. 10.menetapkan tim pendukung teknis dan administrasi;
2. 11.menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzerj untuk membantu pelaksanaan tugas ULP Kementerian bilamana diperlukan;
3. 12.menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barangj jasa dari nilai kontrak;
4. 13.melaksanakan pengadaan barangfjasa serta mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan penge1uaran atas beban belanja Negara;
5. 14.menandatangani Pakta Integritas;
6. 15.melakukan pemeriksaan kas BP dan BPP sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan;
7. 16.melaksanakan kegiatan swakelola;
8. 17.memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
9. 18.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
10. 19.meneliti dan menandatangani bukti-bukti pengeluaran atas dana yang dikelolanya;
11. 20.membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran be1anja;
12. 21.menyiapkan, melaksanakan, dan mengendalikan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barangfjasa;
13. 22.menyiapkan dan menguji dokumen pendukung tagihan pembayaran serta menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PPSPM;
14. 23.menetapkan tingkat perjalanan dinas dan transportasi yang digunakan;
15. 24.melaporkan pelaksanaanj'penyelesaian kegiatan kepada KPA;
16. 25.menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan. E. Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
17. 1.menatausahakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baik yang disetor langsung oleh wajib setor ke kas negara maupun yang dipungutnya;
18. 2.menyetorkan PNBPsesuai dengan ketentuan yang berlaku;
19. 3.menatausahakan bukti-bukti setor PNBPke kas negara;
20. 4.memproses pengajuan restitusi PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
21. 5.menyiapkan bahan-bahan data penerimaan PNBP sebagai dasar penyusunan/ penggunaan anggaran PNBPkementerian;
22. 6.melakukan rekonsiliasi atas penerimaan PNBP dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
23. 7.meneliti rekening koran atas penerimaan dan penyetoran PNBP;
24. 8.pada akhir tahun anggaran, menyetorkan seluruh uang negara yang dikuasainya ke kas Negara;
25. 9.membuat laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; D. Pejabat Penanda Tangan SPM Pejabat Penanda Tangan SPM mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
26. 1.menguji kebenaran SPP berserta dokumen pendukung;
27. 2.menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
28. 3.membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
29. 4.menerbitkan SPM;
30. 5.menandatangani SPM;
31. 6.memasukan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik ADKSPM;
32. 7.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
33. 8.melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;dan
34. 9.melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. F. Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
35. 1.menerima dan menyimpan UP;
36. 2.mengelola uangj'surat berharga yang berasal dari UP dan LS;
37. 3.meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh KPA/PPK;
38. 4.melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah KPA/PPK;
39. 5.menguji ketersediaan dana DIPA;
40. 6.wajib menolak perintah bayar dari KPA/PPK apabila persyaratan pada angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak dipenuhi;
41. 7.wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran Satker yang berada dibawah pengelolaannya;
42. 8.memperhitungkan atas tagihan yang terkena pajak dan menyetorkan ke kas negara;
43. 9.bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya; 10.menyetorkan sisa UP/TUPke kas negara dengan menggunakan formulir Surat Setor Bukan Pajak (SSBP); 11.menyetorkan sisa belanja ke kas Negara dengan menggunakan formulir SSPB untuk tahun berjalan dan formulir SSBP setelah lewat tahun anggaran;
44. 12.menyusun dan menyampaikan LPJ atas uang yang dikelolanya dan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya kepada:
a.Kepala KPPN;
b.Pengguna Anggaran cq. Sekretaris .Jenderal, Biro Keuangan 10.menyusun dan menyampaikan LPJ atas uang yang dikelolanya dan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya kepada:
a.Kepala KPPN;
b.Pengguna Anggaran cq. Sekretaris Jenderal, Biro Keuangan
c.Kepala Satker; dan
d.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). G. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
1. 1.menerima dan menyimpan UP;
2. 2.melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
3. 3.melakukan pembukuan sebatas pada uang yang berada di bawah pengelolaannya.
4. 4.BPP secara operasional bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya;
5. 5.BPP bertanggung jawab atas seluruh uang dalam penguasaannya dan bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
6. 6.menyiapkan bahan-bahan pengajuan pencairan dana melalui SPP- GUP, SPP-TUP, SPP Nihil dan disampaikan kepada PPK yang telah memerintahkan BPP mengeluarkan UP;
7. 7.menerima dan membayarkan uang secara tunai yang diterima dari Bendahara Pengeluaran dan menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban ke Bendahara Penge1uaran;
8. 8.membuat laporan bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. 9.melakukan pengujian pajak maupun non pajak termasukjasa giro;
10. 10.menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. 11.melakukan pencocokan data realisasi penyerapanj'penggunaan dana dengan Bendahara Pengeluaran;
12. 12.mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
13. 13.LPJ-BPP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran paling lamb at 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya disertai salinan rekening koran dari bank /pos untuk bulan berkenaan.
c.Kepala Satker; dan
d.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
1. 13.melakukan rekonsiliasi dengan UAKPASatker yang bersangkutan atas penggunaan UP/TUP. anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
2. 6.menyampaikan daftar permintaan belanja pegawai beserta ADK belanja pegawai dan dokumen pendukung kepada PPK;
3. 7.mencetak kartu pengawasan belanja pegawai perorangan melalui aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP) Satker setiap awal tahun dan/ atau apabila diperlukan untuk disatukan dengan kartu pengawasan belanja pegawai perorangan yang diterima dari KPPN;
4. 8.bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada KPA;
5. 9.tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai. I. Pelaksana Pengelolaan BMN Pelaksana Pengelolaan BMN mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
6. 1.menatausahakan BMN pada Satker yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. 2.menyimpan dan mendistribusikan barang-barang persediaan; dan PemberhentianKeputusanSurat4. memproses pembuatan Pembayaran (SKPP);
8. 5.memproses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga setiap awal tahun H. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai mernpunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk:
9. 1.melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dany atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan;
10. 2.melakukan penatausahaan semua tembusan surat-surat keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur;
11. 3.memproses pembuatan daftar gaji, uang duka wafaty tewas, terusan penghasilan gaji, uang muka gaji, uang lembur, uang makan, honorarium, vakasi dan pembuatan daftar permintaan pembayaran belanja pegawai lainnya; J. ULPKementeriari/Pejabat Pengadaan Barang/.Jasa Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab ULP Kementeriarr/Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa:
12. 1.menerima dan melaksanakan tugas dari KPA/PPK untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. 2.menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
14. 3.menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; 4.. menetapkan dokumen pengadaan;
15. 5.menetapkan besaran nominaljaminan penawaran;
16. 6.mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/1 masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
17. 7.dalam hal diperlukan dapat mengusulkan kepada KPA/PPK:
a.perubahan HPS;
b.perubahan SpesifikasiTeknis Pekerjaan.
1. 8.menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascalrualifikasi;
2. 9.melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; 10.Pejabat Pengadaan:
a.Menetapkan penyedia barang/jasa untuk: 1) penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barangj pekerjaan konstruksifjasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,OO(dua ratus juta rupiah); dan/ atau 2) penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,OO(limapuluhjuta rupiah); ,
1. 3.menyusun data laporan secara periodik BMN pada Satker yang bersangkutan. L. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk:
2. 1.me1akukan pencatatan akuntansi sesuai dengan Sistem Akuntansi lnstansi Berbasis Akrual (SAlBA);
3. 2.menyusun laporan keuangan meliputi:
a.laporan realisasi anggaran;
b.neraca;
c.catatan atas laporan keuangan;
d.rekening pemerintah.
1. 3.menyiapkan laporan keuangan;
2. 4.melakukan rekonsiliasi bulanan dengan KPPN. K. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/.Jasa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/iJasa mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:
3. 1.melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
4. 2.menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian sesuai dengan kontrak;
5. 3.membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
6. 4.bertanggung jawab bahwa barang yang diterima sesuai dengan kontrak;
7. 5.menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPAjPPK.
8. 6.memastikan barangjjasa telah berfungsi dan dapat digunakan dengan baik. 11.menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa kepada KPA/PPK; 12.membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada KPA/PPK; 13.memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barangfjasa kepada KPA/PPK. - 34-", , ketenagakerjaan untuk dana tugas pembantuan. membidangiyangkabupaten/kotadinasKepala A. Pendelegasian Pejabat Perbendaharaan Negara
9. 1.KPA
a.Satker Pusat 1) Sekretariat Jenderal didelegasikan kepada Kepala Biro dan Kepala Pusat; 2) Inspektorat J enderal didelegasikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal; dan 3) Direktorat .Jenderal/Badan didelegasikan kepada Sekretaris Direktorat .Jenderal/Badan dan Kepala Pusat dilingkungan Unit Kerja yang bersangkutan.
b.Satker UPTP Kepala UPTP
c.Satker Kabupaterr/Kota, BABIV PENDELEGASIANDANTATACARAPENGUSULAN PEJABATPERBENDAHARAANNEGARA M. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk:
1. 1.melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN(SIMAKBMN);
2. 2.menyusun laporan Barang MilikNegara meliputi:
a.laporan BMN;
b.neraca; dan
c.catatan atas laporan BMN.
1. 3.menyiapkan laporan BMN;
2. 4.melakukan rekonsiliasi internal (UAKPAdengan UAKPB);dan
3. 5.melakukan rekonsiliasi setiap semester I,semester II dan tahunan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
4. 2.Pejabat Penanda Tangan 8PM
a.Satker Pusat 1) 8ekretariat Jenderal yaitu Kepala Bagian Penatalaksanaan Anggaran; 2) Inspektorat Jenderal yaitu Kepala Bagian Umum; 3) Direktorat Jenderal dan Badan yaitu Kepala Bagian Keuangan.
b.Satker UFfP 1) Balai Besar yaitu Kepala Bagian Tata Usaha, 2) Balai-Balai yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
c.Satker Kabupateri/Kota Dinas Kabupateri/Kota yaitu adalah pejabat yang membidangi keuangan atau Sekretaris Dinas untuk dana tugas pembantuan.
1. 3.Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Satker Pusat, UPT-P, dan kabupaterr/kota adalah PNS yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keuangan pada Satker yang bersangkutan, dengan persyaratan:
a.berpendidikan formal sekurang-kurangnya SLTA/sederajat;
b.golongan serendah-rendahnya II/b; dan
c.telah memiliki sertifikat bendahara atau telah mengikuti bimtek/ diklat pengelolaan keuangan.
1. 4.Pelaksana Pengelolaan BMN Satker Pusat, UPTP, dan Kabupaten/ Kota PNS yang melaksanakan tugas dan fungsi pada pengelolaan BMN pada Satker yang bersangkutan dan diharuskan telah mengikuti bimtek/ diklat SIMAKBMN.
2. 5.PPK, dengan harus memenuhi persyaratan:
a.pejabat Struktural Eselon III dan/ atau Eselon IV;
b.pendidikan minimal 81;
c.mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN);
d.memiliki dan menandatangani Pakta Integritas;dan
e.memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. B. Tata Cara Pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara Pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara, sebagai berikut:
1. 1.Satker Pusat
a.Sekretariat Jenderal: Kepala Biro dan Kepala Pusat.
b.Inspektorat Jenderal: Sekretaris Inspektorat .Jenderal.
c.Direktorat Jenderal dan Badan: Kepala Satker mengusulkan Pejabat Perbendaharaan Negara dilingkungan Direktorat Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal dan di lingkungan Badan melalui Sekretaris Badan.
1. 2.Satker UPTP Kepala SatkerUPTP mengusulkan Pejabat Perbendaharaan Negara kepada Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepadaSekretaris Jenderal up. Kepala Biro Keuangan.
2. 3.Satker Kabupaterr/Kota Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mengusulkan Pejabat Perbendaharaan Negara setelah memperoleh rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, maka PPKdirangkap oleh KPA.
3. 6.Pejabat Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah Persyaratan yang harus dipenuhi:
a.PNS pada Satkeryang bersangkutan mempunyai masa kerja minimal 2 (dua) tahun dan telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa.
b.memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
c.memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;dan
d.memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan.
1. 4.Dalam rangka percepatan pengusularr/ penggantian, penyampaian usulan dilakukan pada kesempatan pertama dengan melalui sarana yang tercepat seperti email atau fax. Format pengusulan penggantian Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Pusat sebagaimana tercantum dalam contoh Format 3. Format pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Kabupaterr/Kota sebagaimana tercantum dalam contoh Format 4. Negara3. Pengusulan/Penggantian Pejabat Perbendaharaan disampaikan kepada: Sekretaris J enderal up. Kepala Biro Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling51 Jakarta Selatan Format pengusulan pejabat perbendaharaan negara untuk Satker Pusat dan Satker UPT-P sebagaimana tercantum dalam contoh Format
2. 1.Format pengusulan pejabat perbendaharaan negara untuk Satker dan Satker Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam contoh Format 2. C. Prosedur Pengusulan Penggantian Pejabat Perbendaharaan Negara
3. 1.Penggantian Pejabat Perbendaharaan Negara dilakukan dengan alasan yang jelas misalnya terjadi mutasi, meninggal dunia, mengundurkan diri, pensiun atau berdasarkan pertimbangan KPA yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. 2.Untuk pengusulan penggantian Pejabat Perbendaharaan Negara pada Satker Pusat dan pengusulan penggantian pada Satker Provinsi dan Satker Kabupateri/Kota tembusannya disarnpaikan kepada Gubernur dan BupatijWalikota setempat. Pembukuan Bendahara menggunakan basis kas yaitu basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara dengan kas diterima atau dibayar. Pada basis kas ini pencatatan dilakukan pada saat kas dikeluarkan danl atau diterima. Selain itu system pembukuan Bendahara menggunakan tata buku tunggal (single entry) yaitu pencatatan atas transaksi kas dilakukan hanya pada satu sisi dimana Penerima pada saat kas diterima dan Pengeluaran pada saat kas dikeluarkan. Pembukuan Bendahara tidak menganut seperti tata buku berpasangan (double entry) yang dilakukan pada sistem akutansi pemerintah bahwa setiap transaksi akan dicatat baik disisi debet maupun disisi kredit. Pembukuan Bendahara dilaksanakan berdasarkan asas bruto yang mengandung arti bahwa suatu prinsip yang tidak diperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerima dan pengeluaran. Asas bruto menekankan bahwa apabila terdapat satu transaksi yang mengakibatkan penerimaan sekaligus pengeluaran Negara maka pencatatan atas transaksi tersebut harus dilakukan secara terpisah yaitu mencatat penerimaan sebesar jumlah penerimaan dan mencatat selisih lebih besar antara penerima lebih besar dengan pengeluaran meskipun kas riil yang diterima atau dikeluarkan hanya sebesar selisihnya. Dalam hubungannya dengan kas, peristiwa atau transaksi tersebut terdiri dari dua transaksi kas yaitu transaksi penerima dan transaksi pengeluaran sehingga masing- masing harus dicatat dengan nilai bruto. A. Pembukuan Bendahara Penerimaan.
5. 1.Bendahara penerimaan wajib membukukan seluruh penerimaan PNBP,baik yang disetor langsung oleh wajib setor ke kas negara, maupun yang dipungutnya.
6. 2.Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus segera dicatat dalam BKU,buku pembantu dan buku pengawasan anggaran. BABV PENATAUSAHAANBENDAHARA
7. 3.Dokumen sumber pembukuan bendahara penerimaan antara lain:
a.SBS (Surat Bukti Setor)yang dinyatakan sah dibukukan disisi debet dan kredit (in-out);
b.SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) yang dinyatakan sah dibukukan disisi debet dan disisi kredit (in-out);
c.Target anggaran atau rencana anggaran yang tertuang dalam DIPA,dibukukan disisi debet dan kredit (in-out);
d.Target anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dicatat disisi debet sebagai pagu pada buku pengawasan anggaran pendapatan.
1. 4.Dokumen sumber pembukuan bendahara penerimaan berfungsi sebagai bukti realisasi target anggaran penerimaan untuk akun berkenaan dalam buku pengawasan anggaran;
2. 5.Jenis Buku Bendahara Penerimaan terdiri dari:
a.Buku Kas Umum (BKU);
b.Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan; dan
c.Buku Pembantu Sesuai Kebutuhan. Format Buku Kas Umum yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Format 5.
1. 6.Aktivitas Pembukuan Bendahara Penerimaan.
a.Target Penerimaan DIPA 1) In-out pada BKU; 2) Pagu penerimaan pada buku pengawasan anggaran pendapatan.
b.Surat Bukti Setor (SBS) 1) Sisi Debet pada BKU; 2) Sisi Debet pada BP Kas; 3) Sisi Debet pada BP Terkait; 4) Akumulatif pada kolom AKUN berkenaan pada buku pengawasan anggaran pendapatan.
c.Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)Bendahara 1) Sisi Kredit pada BKU; 2) Sisi Kredit pada BP Kas; 3) Sisi Kredit pada BP Terkait; 4) Penyetoran pada buku pengawasan anggaran pendapatan. B. Pembukuan Bendahara Pengeluaran
1. 1.Bendahara pengeluaran wajib membukukan seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran satker yang ada dibawah pengelolaannya.
2. 2.Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus segera dicatat dalam BKU,buku pembantu dan buku pengawasan anggaran.
3. 3.Dokumen bukti yang menjadi dasar pembukuan antara lain:
a.SPM-UPjTUPjGUP yang telah diterbikan SP2D, sebagai bukti pembukuan penerimaan;
b.SPM-LSkepada Bendahara Pengeluaran yang telah diterbitkan SP2D, sebagai bukti penerimaan;
c.Faktur pajak, bukti potongan atas pembayaran yang dilakukan oleh bendahara, sebagai bukti pembukuan penerimaan;
d.Kwitansi/dokumen pembayaran baik dengan menggunakan UP/TUP maupun melalui pengajuan SPM-LS, sebagai bukti pembukuan penge1uaran;
e.SSP, SSPB dan SSBP yang telah ditera bank dan KPPN(setoran bendahara) sebagai bukti pembukuan pengeluaran;
f.SPM-LS kepada pihak ketiga yang telah diterbitkan SP2D, sebagai bukti pembukuan penerimaan dan, sekaligus sebagai bukti pembukuan pengeluaran (in-out) debetjkredit;
g.SPM-GUPnihil yang telah diterbitkan SP2D oleh KPPN,sebagai bukti pembukuan penenmaan sekaligus sebagai bukti pembukuan pengeluaran (in-out) debetjkredit;
d.Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)Wajib Setor 1) In-out pada BKU; 2) Kolom AKUN pada buku pengawasan anggaran pendapatan; 3) Penyetoran pada buku pengawasan anggaran pendapatan.
e.Penerimaan Lainnya: 1) Bukti Penerimaan dibukukan pada sisi Debet dalam BKU, BP Kas, dan BP Lainnya; 2) SSBP dibukukan pada sisi Kredit dalam BKU, BP Kas dan BP Lainnya.
b.Buku Pembantu (BP) Buku Pembantu berfungsi sebagai pendamping BKU dalam penjabaran masing-masing dari jenis buku-buku pembantu, sehingga dapat dirinci atau diketahui berapa besar penerimaan atau pengurangan yang berdampak pada saldo pada tiap transaksi sesuai jenis buku pembantu yang berkenaan. BKU ditutup hanya pada akhir tahun anggaran. Sedangkan untuk setiap akhir bulan yang berkenaan pembukuan Bendahara Pengeluaran cukup diketahui besaran saldo yang dapat dilihat langsung dari kolom saldo pada masing-masing buku Bendahara Pengeluaran selanjutnya dapat dituangkan dalam laporan pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran. Format BKU yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Format 6.
h.Dokumen transaksi lainnya. Seluruh dokumen bukti pembukuan tersebut diarsipkan dengan memberikan nomor bukti secara berurutan sesuai dengan BKU untuk memudahkan pengendalian atas dokumen bukti.
1. 4.Jenis dan Bentuk Buku yang digunakan,antara lain:
a.Buku Kas Umum (BKU) Mempunyai fungsi untuk mencatat semua transaksi penenmaan dan pengeluaran kas yang berbentuk tunai maupun giral serta untuk penerimaan dan pengeluaran yang sifatnya perbaikan Zkoreksi-koreksi kesalahan pembukuan. Bentuk Buku Kas Umum menggunakan kolom saldo, yang mengandung arti bahwa memuat selisih dari penerimaan dan pengeluaran setiap transaksi. BKU yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni: 1) Bagian 1 memuat halaman pertama dari BKU; 2) Bagian 2 memuat isi dari pembukuan Bendahara; 3) Bagian 3 memuat Berita Acara Pemeriksaaan Kas dan Rekonsiliasi. Dikarenakan data yang dituangkan dimulai dari BKU maka isi dari buku pembantu harus mengikuti data-data yang tertulis dari BKU. Sebagai contoh nomor bukti bendahara yang diperoleh dari BKU maka pada buku pembantu harus dengan nomor bukti bendahara yang sarna. Demikian halnya dengan uraian dan besaran uang penerimaan atau pengeluaran yang berakibat selanjutnya pada masing-masing saldo pada buku pembantu berkenaan. 1) Jenis-jenis buku pembantu diantaranya: a) Buku Pembantu Kas Bank: Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran yang terjadi pacta rekening bendahara di Bank. b) Buku Pembantu Kas Tunai: Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran yang terjadi pada brankas bendahara. c) Buku Pembantu Pajak: Mencatat transaksi penerimaan (pungutan pajak) dan pengeluaran (penyetoran ke kas Negara) atas pembayaran yang memuat ketentuan teknis pajak yang dilakukan atas BP2BPP. d) Buku Pembantu Uang Muka Kerja Perjalanan Dinas: Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran untuk perjalanan dinas yang merupakan uang muka kerja dan berasal dari UP/TUP. e) Buku Pembantu UP/TUP: Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran yang berasal dari UP/TUP. f) Buku Pembantu LSBendahara: Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran atas pengajuan SPP-LS melalui rekening bendahara pengeluaran dan pihak ketiga.
1. 5.AktivitasPembukuan Bendahara Pengeluaran. Dokumen sumber pembukuan bendahara pengeluaran berdasarkan aktivitasnya dapat dibedakan dalam 5 (lima) kelompokyaitu:
a.Aktivitaspenerbitan SPMoleh Kuasa Pengguna Anggaran. 1) SPM-UP yang telah diterbitkan SP2D-nya merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti pemberian uang persediaan dari KPPN kepada KPA melalui bendahara pengeluaran, dibulrukan: 2) Format Buku Pembantu Buku Pembantu yang harus dimiliki bendahara pengeluaran adalah Buku Pembantu Kas Bank, Buku pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Uang Persediaan, Buku pembantu LS-Bendahara, Buku pembantu Uang Muka perjalanan Dinas, Buku Pembantu Lain-lain.Format Buku Pembantu yang harus dimiliki oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Format 7. g) Buku Pembantu PengawasAnggaranUang Persediaan: Buku ini wajib dimiliki oleh Bendahara Pengeluaran sebagai alat kontrol terhadap penggunaan anggaran belanja Uang Persediaan, baik ketersediaan dana maupun besaran penggunaan dana yang wajib di pertanggung jawabkan dalam bentuk terbitnya Penggantian Uang Persediaan (GUP).Buku pembantu pengawas anggaran uang persediaan mencatat pagu dan realisasi anggaran untuk tiap-tiap akun kegiatan berdasarkan klasifikasi belanja dan mata anggaran yang berkenaan. Klasiflkasi belanja dapat dilihat dari kegiatan yang tertuang dalam DIPA, khususnya halaman II DIPAdari masing-masing.Satker. Sedangkan akun dari tiap-tiap klasifikasi belanja dapat diketahui dari POK. a) Sebesar nilai bruto dibukukan dalam:

(1)Buku Kas Umum pada sisi penerimaan (debet);
(2)Buku Pembantu Kas Bank pada sisi penerimaan (debet);
(3)Buku Pembantu Uang Persediaan pada SISI penerimaan (debet). b) Sebesar nilai potongan (jika ada) dibukukan dalam:
(1)Buku Kas Umum pada sisi pengeluaran (kredit);
(2)Buku Pembantu Kas Bank pada sisi pengeluaran (kredit);
(3)Buku Pembantu Uang Persediaan pada SISI pengeluaran (kredit). 2) SPM-TUP yang te1ah diterbitkan SP2D-nya merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai bukti pemberian tambahan uang persediaan dari KPPNkepada KPAmelalui bendahara pengeluaran, Pembukuan. yang dilakukan sebagai berikut: Sebesar nilai bruto dibukukan dalam: a) Buku Kas Umum pada sisi penerimaan (debet); b) Buku Pembantu Kas Bank pada sisi penerimaan (debet); c) Buku Pembantu Uang Persediaan pada sisi penerimaan (debet). 3) SPM-GUyang telah diterbitkan SP2D-nya merupakan bukti pertanggung jawaban KPA/PPK atas uang persediaan yang telah diterimanya melalui bendahara pengeluaran, dan sekaligus sebagai saran a pengisian kembali/ revolving uang persediaan kepada bendahara pengeluaran, dibukukan: a) Sebesar nilai bruto dibukukan dalam:
(1)Buku Kas Umum pada sisi penerimaan (debet);
(2)Buku Pembantu Kas Bank pada sisi penerimaan (debet);
(3)Buku Pembantu Uang Persediaan pada SISI penerimaan (debet);
(4)Buku' Pembantu Pengawas Anggaran sebagai pengesahan (pada kolom: Posisi UP sudah disahkan). b) Sebesar nilai potongan (jika ada) dibukukan dalam:
(1)Buku Kas Umum pada sisi pengeluaran (kredit);
(2)Buku Pembantu Kas Bank pada sisi pengeluaran (kredit);
(3)Buku Pembantu Uang Persediaan pada sisi pengeluaran (kredit). Apabila ada potongan pada SPM-GUyang terjadi karena sisa pagu anggaran yang tersedia pada DIPA terbatas, sehingga tidak memungkinkan pemberian/ revolving UP sebesar sisa pagu anggaran dalam DIPA, sedangkan terhadap selisihnya (nilai bruto SPM-GU dikurangi sisa pagu) dinyatakan sebagai setoranj'potongan atas uang persediaan terdahulu. 4) SPM-GUnihil yang telah diterbitkan SP2D-nya, adalah bukti pertanggung jawaban KPA/PPK atas UP/TUP yang telah diterimanya melalui bendahara penge1uaran. Sebesar nilai brute dibukukan dalam: a) BKU pada sisi penerimaan (debet) dan sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Pengawasan Anggaran sebagai pengesahan (pada kolom: Posisi UP sudah disahkan). 5) SPM-LSkepada pihak ketigaj rekanan yang telah diterbitkan SP2D-nya, adalah realisasi belanja yang dilakukan oleh KPA/PPK dan mengurangi/rnembebani pagu anggaran dalam DIPA. Pelaksanaan pembayarannya dilakukan langsung oleh KPPN ke rekening pihak ketiga. Cara Pembukuannya sebagai berikut: a} BKU pada sisi penerimaan (debet) dan sisi pengeluaran (kredit); b) Buku pembantu pengawas anggaran sebagai pengeluaran (kredit) dengan menuliskan sebesar nilai brute (sebagai pengesahan). 6) SPM-LS melalui rekening bendahara pengeluaran yang telah diterbitkan SP2D-nya adalah realisasi belanja yang dilakukan oleh KPA/PPK dan mengurangi/rnembebani pagu anggaran dalam DIPA. Pelaksanaan pembayaran atas SPM mi, dilakukan dari rekening kas Negara kepada pegawai/ pihak ketiga melalui rekening bend ahara pengeluaran, dan dibukukan: a) Sebesar nilai bruto dibukukan dalam:
(1)Buku kas Umum pada sisi penerimaan (debet);
(2)Buku pembantu Kas Bank pada sisi penerimaan (debet);
(3)Buku pembantu LS-bendahara pada sisi penerimaan (debet);
(4)Buku pembantu pengawas anggaran sebagai pengeluaran (kredit) dengan menuliskan sebesar nilai bruto (sebagai pengesahan). b) Sebesar nilai potongan dibukukan dalam:
(1)Buku kas Umum pada sisi pengeluaran (kredit);
(2)Buku pembantu Kas Bank pada sisi pengeluaran (kredit);
(3)Buku pembantu LS-bendahara pad a sisi pengeluaran (kredit).
1. b.Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari UP/TUP: 1) Pembayaran atas uang persediaan dilakukan setelah dikurangi kewajiban pihak terbayarj'pihak ketiga. Selanjutnya Bendahara pengeluaran wajib meminta kuitansi/bukti pembayaran sebesar nilai bruto dan memberikan faktur pajak kepada pihak terbayar / pihak ketiga sebesar kewajibannya kuitansij'bukti pembayaran dan faktur pajak dibukukan. 2) Sebesar nilai bruto kuitansij'bukti pembayaran dibukukan dalam: a) BKUpada sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Bank pada sisi pengeluaran (kredit) atau Buku Pembantu Kas tunai pada sisi pengeluaran (kredit); sesuai dengan jenis pajak yang di pungut. 4) Setoran atas sisa UP ke Rekening Kas Negara dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada akhir kegiatari/ akhir tahun anggaran dengan menggunakan SSBP. Sedangkan pungutan pajak harus segera disetor ke kas negara dengan menggunakan SSP dibukukan dalam: a) BKUpada sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu Pajak pada sisi pengeluaran (kredit) sesuai dengan jenis pajak yang di pungut. Untuk SSBPyang dinyatakan sah dibukukan dalam: a) BKUpada sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu UP pada sisi pengeluaran (kredit). 5) Pemberian uang muka perjalanan dinas dibukukan dalam: a) BKUpada sisi penerimaan (debet) dan sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada SISI pengeluaran (kredit); c) Buku pembantu UM perjadin (uang muka perjalanan dinas) pada sisi penerimaan (debet). a) BKUpada sisi Penerimaan (debet); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi Penerimaan (debet); c) Buku Pembantu Pajak pada sisi Penerimaan (debet) c) Buku Pembantu UP pada sisi pengeluaran (kredit); d) Buku pembantu pengawas anggaran sebagai pengeluaran (kredit) dengan menuliskan sebesar nilai bruto (sebagai pengesahan). 3) Sebesar nilai faktur pajak dibukukan dalam: 6) Perhitungan rampung dilakukan pembukuan sebagai berikut: a) Telah melaksanakan perjalanan dinas dengan cara membukukan sebesar nilai perjalanan dinas dalarn:
(1)Buku Kas Umum pada sisi pengeluaran (kredit);
(2)Buku Pembantu UMperjadin pada sisi pengeluaran (kredit);
(3)Buku pembantu UPpada sisi pengeluaran (kredit);
(4)Buku pembantu pengawas anggaran sebagai pengeluaran (kredit) dengan menuliskan sebesar nilai brute (sebagaipengesahan). b) Apabila pemberian UM perjadin sebelumnya tidak cukup maka dapat diberikan tarnbahan UM perjadin kembali. Proses pencatatannya sarna seperti pemberian UMperjadin diatas. c) Apabila UM perjadin terdapat sisa (kelebihan uang) maka harus diterima oleh bendahara dan dicatat dalam:
(1)BKUpada sisi penerimaan (debet);
(2)Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi penenmaan (debet);
(3)Buku pembantu UMperjadin pada sisi pengeluaran (kredit).
1. c.Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari SPM-LS yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran. Pada dasarnya dengan SPM-LS Bendahara Pengeluaran pemotongan kepada pihak terbayar telah dilakukan pada saat penerbitan SPM dimaksud. Oleh karena itu, pelaksanaan pembayaran dilakukan atas netto kepada yang berhak. Penyetoran atas sisa SPM-LS Bendahara Pengeluaran ke Rekening Kas Negara dilakukan dengan rnenggunakan SSPB sebesar nilai netto. Hal tersebut apabila dalam waktu tertentu pihak yang berhak tidak mengambil uang dimaksud. Pembukuan atas bukti SSPBdilakukan sebagai berikut: SSPByang dinyatakan sah dibukukan dalam: 1) BKUpada sisi pengeluaran (kredit); 3) Buku Pembantu LS-Bendahara pada sisi pengeluaran (kredit).
2. d.Aktivitas penyaluran dana kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)dan LPJ BPP. Bendahara Pengeluaran dalam menyalurkan uangnya harus dilaksanakan seeara giral melalui rekening BPP atas UP/TUP maupun SPM-LS bendahara, uang tersebut pada dasarnya belum merupakan belanja/pengeluaran kas bagi bendahara pengeluaran. Dengan demikian, kas pada BPP masih merupakan uang yang harus dipertanggung jawabkan oleh bendahara pengeluaran, dan dibukukan sebagai berikut: 1) Sebesar tanda terima/bukti transfer kepada BPP dalam: a) BKUpada sisi penerimaan (debet) dan sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada S1S1 pengeluaran (kredit); e) Buku Pembantu BPPpada sisi penerimaan (debet). 2) Pengembalian sisa UP/TUP dari BPP ke bendahara pengeluaran dibukukan melalui LPJ-BPP. Berdasarkan ketentuan bendahara pengeluaran wajib melakukan pembukuan atas dasar transaksi dan pertanggung jawaban BPP dalam bentuk LPJ-BPP. LPJ-BPP menjadi dukumen sumber pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran. Adapun pembukuannya sebagai berikut: a) Dana UP/TUP.
(1)Belanja yang dilakukan oleh BPP atas Uang Persediaan maka dibukukan sebesar jumlah nilai UP dalam: (a) BKUpada sisi pengeluaran (kredit); (b) Buku Pembantu UP padasisi pengeluaran (kredit); (e) Buku Pembantu BPP pada sisi pengeluaran (kredit); (d) Buku Pengawasan Anggaran Belanja sebagai pengurangan pagu dalam kolom mata (pengembalian sisa Uang Persediaan dari BPP ke Bendahara Pengeluaran) sebesar jumlah pengeluaranj transfer dibukukan dalam: (a) BKU pada sisi penerimaan (debet) dan SISI pengeluaran (kredit); (b) Buku Pembantu Kas Tunai pada penerimaan (debet) (c) Buku Pembantu BPP pada sisi pengeluaran (kredit). b) Dana LS- Bendahara Pengeluaran
(1)Pembayaran yang dilakukan oleh BPP atas dana yang bersumber dari SPM LS Bendahara Pengeluaran sebesar jumlah pengurangan j pembayaran dibukukan di: (a) Buku kas Umum pada sisi pengeluaran (kredit); (b) Buku Pembantu LS-Bendahara pada sisi pengeluaran (kredit); (c) Buku Pembantu BPP pada sisi pengeluaran (kredit).
(2)Setoran ke Kas Negara (yang dilakukan oleh BPP) atas sisa dana yang bersurnber dari SPM-LS Bendahara Pengeluaran, sebesar setoran dibukukan dalam: (a) Buku kas Umum pada sisi pengeluaran (kredit); (b) Buku Pembantu LS-Bendahara pada S1S1 pengeluaran (kredit); (c) Buku Pembantu BPP pada SISI pengeluaran (kredit). PengeluaranBendaharake(2) Transfer C. Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu

1.Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib membukukan seluruh penerimaan dan pengeluaran uang yang ada dibawah pengelolaannya;
2.Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran hams segera dicatat dalam BKU,buku pembantu dan buku pengawasan anggaran;
3.Dokumen bukti yang menjadi dasar pembukuan, antara lain:

a.Bukti transfer melalui rekening BPP dari Bendahara Pengeluaran (UP/TUP maupun LS) dibukukan disisi debet pada BKU, buku pembantu kas, buku pembantu UP danj atau buku pembantu LS (sesuai peruntukkannya);
b.Pembayaran yang dilakukan oleh BPP atas UP/TUP dibukukan disisi kredit pada BKU, buku pembantu kas dan buku pembantu UP, dan dicatat sebagai pengurangan pagu pada buku pengawasan anggaran belanja;
c.Pembayaran LS pihak ketiga dibukukan disisi kredit dan debet (in-out) pada BKU dan buku pembantu LS, dan dicatat sebagai pengurangan pagu pada buku pengawasan anggaran belanja;
e.Aktivitas lainnya, yaitu pertambahan kas diluar aktivitas tersebut diatas. Pada dasamya Bendahara wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang yang diterima. Selanjutnya untuk menampung kemungkinan adanya penerimaan bendahara diluar akivitas tersebut diatas, pembukuan dilakukan sebagai berikut: 1) Bukti penerimaan lainnya dibukukan dalam: a) BKUpada sisi penerimaan (debet); b) Buku Pembantu Kas pada sisi penerimaan (debet); c) Buku Pembantu lain-lain pada sisi penerimaan (debet). 2) Pengeluaran dengan menyetor ke kas negara menggunakan blangko SSBP yang merupakan peneriman lain-lain dibukukan dalam: a) BKUpada sisi Pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas pada sisi Pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu lain-lain pada sisi Pengeluaran (kredit).
d.Pungutan pajak yang telah disetor ke kas Negara dibukukan disisi kredit pada BKU, buku pembantu kas tunai dan buku pembantu pajak;
e.Pungutan pajak yang telah disetor ke kas Negara dibukukan disisi kredit pada BKU, buku pembantu kas tunai dan buku pembantu pajak;
f.Bukti transfer pengembalian sisa UP kepada Bendahara Pengeluaran dibukukan disisi kredit pada BKU,buku pernbantu kas tunai dan buku pembantu UP;
g.LPJ BPP disusun berdasarkan BKU,buku-buku pembantu dan buku pengawasan anggaran.
1. 4.Jenis dan Bentuk Buku yang Digunakan:
a.BKU Format BKU yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana tercantum dalam Format 8.
b.Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Buku pembantu bendahara pengeluaran pembantu berfungsi sebagai pendamping BKUdalam penjabaran masing-masing dari jenis buku-buku pernbantu, sehingga dapat dirinci atau diketahui berapa besar penerimaan atau pengeluaran yang berdampak pada saldo pada tiap transaksi sesuai jenis buku pembantu yang berkenaan. Dikarenakan data yang dituangkan dimulai dari BKU maka isi dari buku pembantu harus mengikuti data-data yang tertulis dari BKU. Sebagai contoh nomor bukti diperoleh dari BKU maka pada buku pembantu harus dengan nomor bukti yang sarna. Demikian halnya dengan uraian dan besaran uang penerimaan atau pengeluaran yang berakibat, pada rnasing-masing saldo pada buku pembantu berkenaan. 1) Jenis-jenis buku pembantu diantaranya: a) Buku Pembantu Kas Bank. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran yang terjadi pada rekening bendahara di Bank. b) Buku Pembantu Kas Tunai. Mencatat seluruh transaksi penerirnaan dan transaksi c) Buku Pembantu Pajak. Mencatat transaksi penenmaan dan transaksi penyetoran pungutan pajak terhadap pembayaran yang menurut ketentuan terkena pajak. d) Buku Pembantu Uang Muka KerjaPerjalanan Dinas. Digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran untuk perjalanan dinas yang merupakan uang muka kerja dan berasal dari UP/TUP. e) Buku Pembantu UP/TUP. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran yang berasal dari UP/TUP. f) Buku Pembantu L8 Bendahara. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran yang uangnya berasal dari terbitnya SPM/SP2D Langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau pengajuan dari BPP. g) Buku Pembantu PengawasanAnggaran Belanja. Mencatat semua pengeluaran yang dibayar melalui UP/TUP/LS dan sebagai alat kontrol terhadap penggunaan anggaran belanja, baik ketersediaan dana maupun besaran penggunaan dana yang wajib di pertanggungjawabkan dalam bentuk terbitnya Penggantian Uang Persediaan (GUP).buku pembantu pengawas anggaran digunakan untuk mencatat pagu dan realisasi anggaran untuk tiap-tiap mata anggaran kegiatan berdasarkan klasifikasi belanja dan akun yang berkenaan. Klasifikasibelanja dapat dilihat dari kegiatan yang tertuang dalam DIPA, khususnya halaman II DIPA dari masing-masing Satker. Sedangkan akun dari tiap-tiap klasifikasi belanja yang tertuang dalam POK.
1. 5.Aktivitas Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dokumen sumber pembukuan bendahara pengeluaran Pembantu berdasarkan aktivitasnya dapat dibedakan dalam empat kelompok yaitu: h) Buku Pembantu PengawasAnggaran UP. Sebagai alat kontrol terhadap penggunaan anggaran belanja Uang Persediaan, baik ketersediaan dana maupun besaran penggunaan dana yang wajib di pertanggung jawabkan dalam bentuk terbitnya Penggantian Uang Persediaan (GUP). Buku pembantu pengawas anggaran uang persediaan digunakan untuk mencatat pagu dan realisasi anggaran untuk tiap-tiap akun kegiatan berdasarkan klasifikasi belanja dan mata anggaran yang berkenaan. Klasifikasi belanja dapat dilihat dari kegiatan yang tertuang dalam DIPA,sedangkan akun dari tiap-tiap klasifikasi belanja dapat diketahui dari POK. Fungsi Buku Pembantu Pengawas Anggaran Belanja UP:

(1)menginformasikan besaran pagu pada masing- masing klasifikasi belanja dan mata anggaran;
(2)sisa dana yang tersedia dari masing-masing belanja dan mata anggaran yang berkenaan;
(3)besaran SPM-GUyang belum di SPPkan;
(4)besaran dana yang dibayar atas pengadaan barang/ jasa dengan hanya menggunakan UP;
(5)alat control dari besaran pagu per kegiatan;
(6)managerial report bagi bendahara pengeluaran pembantu.
1. a.Aktivitas Penerimaan UP,TUPdan LS-Bendahara Pengeluaran. Pada prinsipnya yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dari Bendahara Pengeluaran harus melalui rekening bendahara pembantu. Sedangkan proses terbitnya dokumen SPM/SP2D sampai pencatatan dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Sehingga bendahara pengeluaran pembantu tidak perlu mencatat SPM/SP2D. Setelah diterimanya uang melalui transfer dari Bendahara Pengeluaran maka Bendahara pengeluaran Pembantu mencatat pada: 1) BKUpada sisi penerimaan (debet); 2) Buku pembantu Kas Bank pada sisi penerimaan (debet); 3) Buku Pembantu UP pada sisi penerimaan (debet)bila uang tersebut merupakan UP/TUP. Apabila uang berasal dari Ls-Bendahara pengeluaran,dibukukan pada buku pembantu LS-bendahara pada sisi penerimaan (debet).
2. b.Aktivitaspembayaran atas uang yang bersumber dari UP. 1) Pembayaran atas uang persediaan dilakukan setelah dikurangi (pajak-pajak] pihak terbayarj'pihak ketiga. Selanjutnya Bendahara pengeluaran pembantu wajib meminta kuitansi /bukti pembayaran sebesar nilai brute dan memberikan faktur pajak kepada pihak terbayar/ pihak ketiga sebesar kewajibannya kuitansij'bukti pembayaran dan faktur pajak dibukukan. 2) Sebesar nilai brute kuitansi/bukti pembayaran dibukukan dalam: a) BKUpada sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Bank pada sisi pengeluaran (kredit) atau Buku Pembantu Kas tunai pada sisi pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu UP pada sisi pengeluaran (kredit); d) Buku pembantu pengawas anggaran sebagai pengeluaran (kredit) dengan menuliskan sebesar nilai brute (sebagaipengesahan). 3) Nilaifaktur pajak dibukukan dalam: a) Buku Kas Umum pada sisi Penerimaan (debet); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi Penerimaan (debet); c) Buku Pembantu Pajak pada sisi Penerimaan (debet) sesuai dengan jenis pajak yang di pungut. 4) Setoran ke kas negara pungutan pajak dengan menggunakan blanko SSP dibukukan dalam: a) Buku Kas Umum pada sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu Pajak pada sisi pengeluaran (kredit) sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. 5) Pemberian UMperjadin dibukukan dalam: a) BKUpada sisi penerimaan (debet)dan sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran (kredit); c) Buku pembantu UM perjadin pada sisi penerimaan (debet). 6) Perhitungan rampung dilakukan pembukuan sebagai berikut: a) Telah melaksanakan perjalanan dinas dengan cara membukukan sebesar nilai perjalan dinas dalam:
(1)BKUpada sisi pengeluaran (kredit);
(2)Buku Pembantu UM perjadin pada SISI pengeluaran (kredit);
(3)Buku pembantu UP pada sisi pengeluaran (kredit);
(4)Buku pembantu pengawasan anggaran sebagai pengeluaran (kredit) dengan menuliskan sebesar nilai bruto (sebagai pengesahan). b) Apabila pemberian UM perjadin .sebelumnya tidak cukup maka dapat dibayarkan kekurangannya. Proses pencatatannya sarna seperti pemberian UM perjadin diatas. c) Apabila UM perjadin terdapat sisa (kelebihan uang) maka harus dikembalikan dan dicatat dalam:
(1)BKU pada sisi penerimaan (debet);
(2)Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan (debet);
(3)Buku pembantu UM perjadin pada sisi pengeluaran (kredit).
1. c.Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari SPM-LS melalui Bendahara Pengeluaran. SPM-LS melalui rekening Bendahara Pengeluaran pemotongan pajak kepada pihak terbayar dilakukan pada saat penerbitan SPM. Oleh karen a itu, pelaksanaan pembayaran dilakukan atas netto berdasarkan daftar yang sudah dibuat. Demikian juga penyetoran atas sisa SPM-LS Bendahara Pengeluaran ke Rekening Kas Negara dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan SSPB sebesar nilai netto. Hal tersebut apabila terjadi setelah waktu tertentu pihak yang berhak tidak mengambil uang dimaksud. Pembukuan atas bukti pembayaran dan SSPB dilakukan sebagai berikut: 1) Sebesar tanda terimaj'bukti pembayaran dibukukan dalam: a) Buku Kas Umum pada sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu Kas Bank pada sisi pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu LS-Bendahara pada sisi pengeluaran (kredit). 2) SSPB yang dinyatakan sah dibukukan dalam: a) BKU pada sisi pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu LS-Bendahara pada S1S1 pengeluaran (kredit).
2. d.Aktivitas lainnya berupa pertambahan kas diluar aktivitas tersebut diatas. LPJ menyajikan informasi antara lain:
  1. 1.keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan, penggunaan/ pengurangan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantu; D. LPJ LPJ atas pengelolaan keuangan sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan,dikarenakan laporan:
  2. 1.merupakan informasi antara pemberi dan penerima sumber daya sehingga tercipta komunikasi 2 (dua) arah yang posisi akhir dalam penggunaan sumber daya yang dipertanggungjawabkan;
  3. 2.memberikan informasi kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan;
  4. 3.memberikan informasi kesesuaian antara pencatatan dengan sumber daya yang dikelola bendahara pengeluaran; 4.' memberikan informasi tambahan atas perbedaan antara pencatatan akuntansi dan pencatatan yang dilakukan bendahara secara pembukuan;
  5. 5.memberikan informasi tambahan jika terdapat perbedaan antara dengan keadaan fisik sumber daya yang dikelolaoleh bendahara. Pada dasarnya Bendahara wajib membukukan dan mempertanggung jawabkan seluruh uang yang diterima. Selanjutnya untuk menampung kemungkinan adanya penerimaan Bendahara Pengeluaran Pembantu diluar aktivitas tersebut diatas, pembukuan dilakukan sebagai berikut: 1) Bukti penerimaan lainnya dibukukan dalam: a) BKUpada sisi penerimaan (debet); b) Buku Pembantu Kas pada sisi penerimaan (debet); c) Buku Pembantu lain-lain pada sisi penerimaan (debet). 2) Pengeluaran dengan menyetor ke kas Negara menggunakan blanko SSBPyang merupakan setoran atas peneriman lain- lain dibukukan dalam: a) BKUpada sisi Pengeluaran (kredit); b) Buku Pembantu Kas pada sisi Pengeluaran (kredit); c) Buku Pembantu lain-lain pada sisi Pengeluaran (kredit). G. Format LPJ
  6. 1.Laporan Bendahara Penerimaan sebagaiinana tercantum dalam Format 9A.
  7. 2.Laporan Bendaharan Pengeluaran Pembantu sebagaimana tercantum dalam Format 9B. F. Penyampaian LPJ LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran disampaikan kepada:
  8. 1.Kepala KPPNSatker yang bersangkutan;
  9. 2.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
  10. 3.PAcq. Sekretaris .Jenderal, Biro Keuangan
  11. 4.Kepala Satker yang bersangkutan. Penyusunan dan penyampaian LPJ dilaksanakan pada setiap akhir bulan dan dikirimkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya, sedangkan untuk BPP dikirimkan melalui BP paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya masing-masing dilampiri rekening koran dari bank/ pos bulan berkenaan. E. Tata Cara Penyusunan LPJ LPJ Bendahara disusun berdasarkan BKU,Buku-Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah direkonsiliasi dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/UAKPA.Sedangkan untuk LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan gabungan dari satu atau lebih LPJ-BPPdengan LPJ Bendahara Pengeluaran itu sendiri. LPJ BPPjuga disusun berdasarkan BKU, Buku-buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran.
  12. 2.keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo di rekening bank/ pos;
  13. 3.hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan Akuntansi Kuasa Pengguna Anggarari/ UAKPA;
  14. 4.penjelasan atas selisih, antara saldo buku dan saldo kas (jika ada). Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi ketenagakerjaan yang dilaksanakan di dalam negeri dan luar negeri. A. Perjalanan Dinas Dalam Negeri
  15. 1.Surat Tugas
3. a.Perjalanan dinas digolongkanmenjadi: 1) Perjalanan dinas yang melewatibatas kota; dan 2) Perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota. Perjalanan dinas yang melewati batas kota dan perjalanan dinas dalam kota harus diterbitkan Surat Tugas sebagaimana tercantum dalam contoh Format lOA yang merupakan dasar menerbitkan SPD sebagaimana tercantum dalam contoh Format lOB. Sedangkan perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa menerbitkan SPD dan pembebanan biaya perjalanan dinas dicantumkan dalam Surat Tugas.
4. b.Kewenanganpenerbitan Surat Tugas perjalanan dinas: 1) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Menteri/Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. 2) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Surat Tugas ditandatangani oleh Pejabat Pimpiman Tinggiyang bersangkutan. 3) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD dalam lingkup unit Eselon II/setingkat Unit Eselon II, Surat Tugas ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan. 4) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala UPT-P di daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala UPT-P yang bersangkutan. BABVI PERJALANANDINAS 5) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Satker, Surat Tugas ditandatangani oleh Atasan Langsung Kepala Satker yang bersangkutan. 6) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD pada satuan kerja, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Satker yang bersangkutan.
5. c.Pejabat penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan pihak lain diluar Pejabat Negara/PNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)untuk melakukan perjalanan dinas.
6. d.Surat Tugas mencantumkan hal-hal sebagai berikut: 1) Dasar Penugasan; 2) PemberiTugas; 3) Pe1aksanaTugas; 4) Waktu Pelaksanaan Tugas; 5) Tempat Pelaksanaan Tugas; 6) Pembebanan Biaya.
7. e.Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat 'transpot yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
  1. 2.Biaya Perjalanan Dinas
8. a.Komponenperjalanan dinas terdiri dari: 1) uang harlan; 2) biaya transport; 3) hiaya penginapan; 4) uang representasi dapat diberikan untuk Menteri dan para Pejabat PimpinanTinggidi Kementerian; 5) sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan untuk Menteri.
9. b.Pelaksana SPD yang tidak menggunakan biaya penginapan diberikan hiaya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar biaya yang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan dibayarkan secara lumpsum. paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
10. e.Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP danj'atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
  1. 3.Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
11. a.Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas: 1) Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD. 2) SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas. 3) Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran mada transportasi lainnya. 4) Daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalarn cantoh Format 11. 5) Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalarn kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan. 6) Bukti pembayaran hotel atau tempat penginap lainnya. negara tingkat melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan ditentukan oleh KPA sesuai dengan pendidikanjkepatutan/tugas yang bersangkutan.
12. d.Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana SPD
13. c.Perjalanan dinas digolongkan dalam 3 (tiga)tingkat, yaitu: 1) Tingkat A untuk Menteri dan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya, serta Pejabat setingkat lainnya. 2) Tingkat B untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat setingkat lainnya. 3) Tingkat C untuk Pejabat AdministratorjPNS Golongan IV, Pejabat Pengawas/PNS Golongan III dan PNS Golongan II serta PNS Golongan 1. Penyetaraan tingkat perjalanan dinas untuk PPPK yang , j , B. Perjalanan Dinas Luar Negeri
  1. 1.Kewenanganpenerbitan Surat Tugas perjalanan dinas:
14. a.Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Menteri dan Pejabat Tinggi Utama/Pejabat Tinggi Madya, Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
15. b.Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat TinggiPratama, Surat Tugas ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Utama yang bersangkutan.
16. c.Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit Eselon II/setingkat Unit Eselon II, Surat Tugas ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Pratama yang bersangkutan.
17. d.Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala UPf-P di daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala UPT-P yang bersangkutan.
18. e.Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Satker, Surat Tugas ditandatangani oleh Atasan Langsung Kepala Satker yang bersangkutan.
19. f.Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD pada Satker, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Satker yang bersangkutan, Menteri, PNS, dan PPPK yang ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus memperoleh ijin dari Presiden atau Pejabat yang ditunjukberdasarkan Surat Tugas dan Surat Ijin dan PPKmenerbitkan SPD.
20. b.Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
21. c.Biaya transport kepulangan pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transport kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transport kepulangan.
  1. 3.Klasifikasitransportasi masing-masing golongan:
22. a.ModaTransportasi Udara terdiri dari: 1) Klasifikasi Business diberikan untuk Golongan A dan GolonganB; 2) Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan C dan Golongan D dan apabila lama perjalannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak tennasuk transit) dapat diberikan KlasifikasiBusiness.
23. b.Transportasi Darat atau Air, paling rendah klasifikasi Bisnis untuk semua golongan.
  1. 4.Komponenperjalanan dinas terdiri dari:
24. a.uang harian, yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal;
25. b.biaya transpor~ termasuk biaya resmi lain yang dibayarkan dalam rangka perjalanan dinas yang antara lain meliputi visa, airport tax, dan retribusi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
26. c.uang representasi diberikan bagi ketua delegasi.
  1. 5.Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas:
27. a.Surat tugas dari pejabat yang berwenang;
28. b.Surat persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk, sebagai ijin prinsip perjalanan dinas ke luar negeri;
29. c.Surat Perintah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
30. c.Golongan C, untuk PNS golongan Ill/ c sampai golongan IV/b; dan
31. d.Golongan D, untuk PNSyang dimaksud pada golongan B dan C.
  1. 2.Perjalanan dinas dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan, terdiri dari:
32. a.Golongan A, untuk Menteri/setara Menteri, Pejabat Pimpinan TinggiUtama, dan Pimpinan TinggiMadya;
33. b.Golongan B, untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/PNS golonganIV/ c ke atas; C. Pembatalan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Biaya pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja bersangkutan. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas, meliputi:
  1. 1.Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam contoh Format 12A.
  2. 2.Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam contoh Format 12B.
  3. 3.Tanda bukti besaran pengembalian biaya transport danl atau penginapan yang tidak dapat dikembalikanj refund.
34. d.Foto copy halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda keberangkatarr/ kedatangan oleh pihak yang berwenang ditempat kedudukan/bertolak dan tempat tujuan perjalanan dinas;
35. e.Bukti penerimaan uang harlan sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
36. f.Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri dari: 1) bukti pembelian tiket transpotasi darr/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya, dan 2) bording pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi.
37. g.Daftar pengeluaran riil, dalam hal bukti pengeluaran untuk keperluan transportasi tidak diperoleh;
38. h.Bukti pengeluaran yang sab untuk biaya penginapan;
  1. 1.Bukti pengeluaran yang sah atas penggunaan uang representasi danl atau dengan pernyataan riil.
  2. 6.Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan. A. Pembuatan Komitmen
  3. 1.Pembuatan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dilakukan dalam bentuk:
39. a.Perjanjiarr/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/ atau
40. b.Penetapan keputusan.
  1. 2.Bentuk perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa:
41. a.Bukti pembelian, digunakan untuk Pengadaan Barang/.Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,OO(sepuluh juta rupiah);
42. b.Kwitansi,digunakan untuk Pengadaan Barang/iJasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,OO(limapuluh juta rupiah);
43. c.Surat Perintah Kerja (SPK), digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/.Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,OO (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,OO(lima puluh juta rupiah);
44. d.Surat perjanjian, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/clasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,OO (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,OO(limapuluh juta rupiah).
  1. 3.Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluran negara antara lain untuk:
45. a.pe1aksanaan belanja pegawai;
46. b.pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelola;
47. c.pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran honorarium kegiatan;
48. d.belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang kepada penerima bantu an sosial. BABVII PENYELESAIAN TAGIHAN NEGARA B. Pencatatan Komitmen Perjanjiarr/kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPM- LS, PPK mencatat perjanjianj'kontrak yang telah ditandatangani ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh DJPB pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, yang memuat data:
  1. 1.nama dan kode Satker serta uraian fungsi/ subfungsi, program, kegiatan, output, dan akun yang digunakan;
  2. 2.nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPA;
  3. 3.nom or, tanggal, dan nilai perjanjian Zkontrak yang dibuat oleh Satker;
  4. 4.uraian pekerjaan yang diperjanjikan;
  5. 5.data penyedia barang/jasa yang tercantum dalam perjanjianj'kontrak antara lain nama rekanan, alamat rekanan, NPWP, nama bank, nama, dan nomor rekening penerima pembayaran;
  6. 6.jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkan;
  7. 7.ketentuan sanksi apabila dipersyaratkan;
  8. 8.addendum perjanjian/kontrak apabila terdapat perubahan.
  9. 9.cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran:
49. a.sekaligus (nilai .... rencana bulan ....); atau
50. b.secara bertahap (nilai .... rencana bulan ....). Data perjanjian/ kontrak dan ADK disampaikan kepada KPPNsecara langsung atau melalui e-mail paling lambat 5 (lima)hari kerja setelah ditandatanganinya peIjanjian/kontrak. C. MekanismePenyelesaianTagihan dan Penerbitan SPP
  1. 1.Pengajuan Tagihan
51. a.Tagihan atas pengadaan barang/jasa dan Iatau pelaksanaan kegiatan yang membebani APBNdiajukan dengan surat tagihan oleh penerima hak kepada PPKberdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran,
52. b.Pelaksanaan pembayaran tagihan dilakukan dengan pembayaran LS kepada penyedia barang/jasa atau Bendahara Pengeluaranj pihak lainnya.
53. c.Dalam hal pembayaran LS tidak dapat dilakukan maka pembayaran tagihan kepada penerima hak dilakukan dengan UP.
54. d.Pembayaran LSditujukan kepada: 1) Penyediabarang/jasa atas dasar perjanjian/kontrak; 2) Bendahara Pengeluarari/ pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan.
55. e.Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan berdasarkan: 1) perjanjian/kontrak; 2) Rerferensi bank yang menunjukan nama dan nomor rekening penyedia barang/ jasa; 3) Berita Acara PenyelesaianPekerjaan; 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaarr/Barang; 5) bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan; 6) Berita Acara Pembayaran; 7) kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangfjasa dan PPKsebagaimana tercantum dalam contoh Format 13; 8) faktur Pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP)yang telah ditandatangani oleh wajib pajak/Bendahara Pengeluaran; 9) jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; 10) dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalarri/Iuar negeri.
56. f.Pembayaran tagihan kepada Bendahara Pengeluarari/ pihak lain, meliputi: 1) surat keputusan; 2) surat tugasj'surat perjalanan dinas; 3) daftar penerimaan pembayaran; 4) dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. g.Pembayaran untuk pengadaan barangjjasa berlaku ketentuan: 1) tidak boleh dilakukan sebelum barangjjasa diterima; 2) pengadaan barangfjasa yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran dapat dilakukan setelah penyedia menyampaikan jaminan atas uang pembayaran yang akan dilakukan dan dilengkapi dengan Surat Kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada KepalaKPPNuntuk mencairkan jaminan.
58. h.Pengajuan tagihan atas pengadaan barangjjasa danj atau pelaksanaan kegiatan diajukan oleh penerima hak dengan surat tagihan kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara.
  1. 1.PPK harus segera memberitahukan secara tertulis kepada penerima hak tagih untuk mengajukan tagihan apabila 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih belum mengajukan surat tagihan. J. Penerima hak tagih harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada PPK atas keterlambatan pengajuan tagihan tersebut.
59. k.Timbulnya hak tagih kepada negara didasarkan atas: 1) Berita Acara KemajuanPekerjaan; 2) Berita Acara PenyelesaianPekerjaan; 3) Berita Acara Serah TerimaPekerjaarr/Barang; 4) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan.
  1. 1.PPK menolakjmengembalikan tagihan secara tertulis paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima surat tagihan, apabila dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar.
  2. 2.MekanismePenerbitan SPP-LS Kelengkapanpenerbitan SPP-LS,antara lain:
60. a.Pembayaran Gaji Induk 1) daftar gaji, rekapitulasi daftar gajidan halaman luar daftar; 2) gaji yang ditandatangani oleh PPABP, bendahara pengeluaran, dan KPAjPPK; 3) daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP; 4) daftar perubahan potongan; 5) daftar penerimaan gaji bersih pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan secara langsung pada rekening masing-masing pegawai; 6) foto copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/ pejabat yang berwenang.; 7) ADKterkait dengan perubahan data pegawai; 8) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; 9) Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSPPPh) Pasal 21.
61. b.Pembayaran Gaji Susulan 1) Gaji susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam gaji induk, dilengkapi dengan: a) daftar gaji susulan, rekapitulasi daftar gaji susulan, dan halaman luar daftar gaji susulan yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran dan KPA/PPK; b) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; c) Foto copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/ pejabat yang berwenang. d) ADKterkait dengan perubahan data pegawai; e) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; f) SSP PPh Pasal 21. 2) Gaji Susulan yang dibayarkan setelah gaJl pegawai yang bersangkutan masuk dalam Gaji induk, dilengkapi dengan: a) daftar gaji susulan, rekapitulasi daftar gaji susulan, dan halaman luar daftar gaji susulan yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; b) daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; c) ADKterkait dengan perubahan data pegawai; d) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; e) SSP PPh Pasal 21. 5) Surat keterangan kematian /visum dari.camat atau rumah sakit; 6) ADKterkait dengan perubahan data pegawai. 7) ADK perhitungan pembayaran belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai. tunjangan
62. c.SPP-LSuntuk pembayaran Kekurangan Gaji 1) daftar kekurangan gaji, rekapitulasi daftar kekurangan gaji, dan halaman luar daftar kekurangan gaji yang ditandatangani PPABP, Bendahara Pengeluaran dan KPA/PPK; 2) daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 3) Foto copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker / pejabat yang berwenang. 4) ADKterkait dengan perubahan data pegawai; 5) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; 6) SSP PPh Pasal 21.
63. d.Pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas 1) Daftar perhitungan uang duka wafat/fewas, rekapitulasi daftar uang duka wafat/tewas dan halaman luar daftar uang duka wafat/tewas yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran dan KPA/PPK. 2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP. 3) SK Pemberian uang duka wafat/ tewas dari pejabat yang berwenang. 4) Surat keterangan dan permintaan kematianyuang duka wafat/tewas,
64. e.Pembayaran Terusan Penghasilan Gaji 1) Daftar perhitungan terusan penghasilan gaji, rekapitulasi daftar terusan penghasilan gaji, dan halaman luar daftar terusan penghasilan gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK. 2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP. 3) Foto copy dokurnen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/ pejabat yang berwenang berupa surat keterangan kematian dari camat atau visum rumah sakit untuk pembayaran pertama kali. 4) ADKterkait dengan perubahan data pegawai. 5) ADK perhitungan pembayaran belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai. 6) SSP PPh Pasal 21.
65. f.Pembayaran Uang Muka Gaji 1) Daftar perhitungan uang muka gaji, rekapitulasi daftar uang muka gaji, dan halaman luar daftar uang muka gaji yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK. 2) Foto copy dokumen pendulrung yang te1ah dilegalisasi oleh Kepala Satker/ pejabat yang berwenang. 3) ADKterkait dengan perubahan data pegawai. 4) ADK perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai.
66. g.Pembayaran Uang Lembur 1) Daftar Pembayaran Perhitungan Lembur dan Rekapitulasi Daftar Perhitungan Lembur yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK. 2) Surat perintah kerja lembur. 3) Daftar hadir kerja selama 1 (satu) bulan. 4) Daftar hadir lembur. 5) SSP PPh Pasal 21.
67. h.Pembayaran Uang Makan 1) Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2) SSP PPh Pasal 21.
68. i.Pembayaran Honorarium TetapjVakasi dilengkapi dengan: 1) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)yang ditandatangani KPA. 2) SPP dan ADKSPP. 3) Daftar Perhitungan Honorarium/Vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPAjPPK. 4) SK dari Pejabat yang berwenang. 5) SSP PPh Pasal 21. 6) SPTJM.
69. j.Pembayaran Honorarium 1) Surat keputusan yang terdapat pernyataan bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan surat keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA. 2) Daftar nominatif penerima honorarium yang memuat paling sedikit nama orang, besaran honorarium dan nomor rekening masing-masing penerima honorarium yang ditandatangani oleh KPAjPPKdan Bendahara Pengeluaran. 3) SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran. 4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampirkan pada awal pembayaran dan pada saat terjadi perubahan surat keputusan.
70. k.Pembayaran Langganan Daya dan Jasa Dilengkapi Dengan Dokumen Pendukung Berupa Surat Tagihan Penggunaan Daya dan Jasa Yang Sah.
  1. 1.Pembayaran Perjalanan Dinas 1) Perjalanan Dinas yang belum dilaksanakan: a) Surat tugasyang ditandatangani KPA. 2) Perjalanan Oinas yang sudah dilaksanakan: a) Surat tugas yang ditandatangani KPA. b) Oaftar nominatif perjalanan dinas ditandatangani oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan, meliputi: 1) nama; 2) pangkat/ golongan; 3) tujuan; 4) tanggal keberangkatan; 5) lama perjalanan dinas; dan 6) biaya yang diperlukan. c) Ookumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan mengenai perjalanan dinas.
71. m.Pembayaran Pengadaan Tanah 1) Oaftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian yang memuat paling sedikit nama masing-masing penerima, besaran uang dan nomor rekening masing- masing penerima. 2) Foto copy bukti kepemilikan tanah. 3) Bukti pembayararr/kuitansi. 4) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB)tahun transaksi. 5) Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan. 1) nama; 2) pangkat/ golongan; 3) tujuan; 4) tanggal keberangkatan; I 5) lama perjalanan dinas; dani 6) biaya yang diperlukan. b) Oaftar nominatif perjalanan dinas ditandatangani oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan dinas, meliputi: 6) Pernyataan dari Pengadilan Negeriyang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa Pengadilan Negeritersebut dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa. 7) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening Pengadilan Negeriyang menampung uang titipan tersebut merupakan RekeningPemerintah Lainnya, dalam hal tanah sengketa. 8) Berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah. 9) SSP PPh Pasal 21 final atas pelepasan hak. 10)Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan). 11)Dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah.
72. n.Pembayaran Pengadaan Barang/ Jasa atas Beban Belanja Barang dan Belanja Modal 1) Bukti perjanjianj'kontrak. 2) Referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/ jasa. 3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaari/Barang. 5) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan. 6) Berita Acara Pembayaran. 7) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK. 8) Faktur Pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP)yang telah ditandatangani oleh wajib pajak/Bendahara Pengeluaran. 9) Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah.
73. d.Berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy), Bendahara Pengeluaran atau BPP melakukan: 1) Pengujian atas SPBy, meliputi: a) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; b) pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: 1) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran; 2) nilai tagihan yang harus dibayar; 3) jadwal waktu pembayaran; dan 10)Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalarri/Iuar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/Iuar anegeri bersangkutan.
  1. 3.Mekanisme Penerbitan SPP-UP/GUP/GUPNihil
74. a.Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun, Bendahara Pengeluaran menyampaikan kebutuhan UP kepada PPK yang dilengkapi dengan perhitungan besaran UP.
75. b.SPP-UP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara Pengeluaran.
76. c.Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy)yang disetujui dan ditandatangani oleh PPKatas nama KPAsebagaimana tercantum dalam contoh Format 14, dengan dilampiri dengan bukti pengeluaran: 1) kultansiybukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; serta 2) nota/bukti penerrmaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK. Dalam hal penyedia barangfjasa tidak mempunyai kuitansi/bukti pembelian, Bendahara Pengeluaran atau BPP membuat kuitansi sebagaimana tercantum dalam contoh Format 15. 4) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; c) pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara .spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barangfjasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjianj'kontrak; dan d) pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit). 2) Pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara.
77. e.Pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran atas uang muka kerja harus dilampiri: 1) rencana pelaksanaan kegiatan / pembayaran; 2) rincian kebutuhan dana; dan 3) batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja, dari penerima uang muka kerja,
78. f.BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran.
79. g.Bendahara Pengeluaran menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan dan penerbitan SPP-GU/ GUP Nihil.
80. h.Penerbitan SPP-GUPjGUP Nihil dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut: 1) daftar rind an permintaan pembayaran; 2) bukti pengeluaran sebagai berikut: a) kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP); serta b) notaj'bukti penerimaan barangfjasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK. 3) SSP yang telah dikonfirmasi KPPN;dan 4) perjanjiarr/kontrak beserta faktur pajak untuk nilai transaksi yang harus menggunakan perjanjian/kontrak.
  1. 4.Mekanisme Penerbitan SPP-TUP/ PTUP
81. a.PPK menerbitkan SPP-TVP dan dilengkapi dengan dokumen meliputi: 1) rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran; 2) surat pernyataan dari KPA/PPK yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut: a) digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan b) tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS. 3) Surat permohonan TUP yang telah memperoleh persetujuan TVPdari Kepala KPPN.
82. b.Pertanggungjawaban atas TVP, PPK menerbitkan SPP-PTVP dilengkapi dokumen pendukung, sebagai berikut: 1) Daftar rincian permintaan pembayaran sebagaimana tercantum dalam contoh Format 16. 2) Bukti pengeluaran sebagai berikut: a) kuitansij bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; b) nota/ bukti penerimaan barangfjasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK;serta c) SSP yang telah dikonfirmasi I\PPN.
83. c.SPP-TVPdisampaikan kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima persetujuan TVPdari Kepala KPPN.
84. d.SPP-PTUPdisampaikan kepada PPSPMpaling lambat 5 (lima)hari kerja sebelum batas akhir pertanggungjawaban TUP.
  1. 1.SPP-GUP/GUP Nihildisampaikan kepada PPSPMpaling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar. A. Mekanisme Pengujian SPP dan Penerbitan SPM
  2. 1.PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta keabsahan dokumen pendukung yang disampaikan oleh KPA/PPK.
  3. 2.Pengujian terhadap SPP beserta keabsahan dokumen pendukung, meliputi:
85. a.Kelengkapan dokumen pendukung SPP.
86. b.Kesesuaian tanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan KPA/PPK.
87. c.Kebenaran pengisian format SPP.
88. d.Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker.
89. e.Pengujian kode BAS termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan kode akun (6 digit) dengan uraiannya;
90. f.Ketersediaan pagu sesuai BAS (Bagan Akun Standar) pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker; Kebenaran formal dokumen/ surat keputusan yang menjadi persyaratanj'kelengkapan pembayaran belanja pegawai.
91. g.Kebenaran formal dokumen/ surat bukti yang menjadi persyaratarr/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/ jasa.
92. h.Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/ surat keputusan.
93. i.Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih. J. Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara.
94. k.Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak.
  1. 3.Jangka waktu pengujian SPP sampai dengan penerbitan SPM- UP/TUP/GUP/PTUP/LS oleh PPSPMsebagai berikut:
95. a.untuk SPP-UP/TUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja;
96. b.untuk SPP-GUPdiselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja;
97. c.untuk SPP-PTUPdiselesaikan paling lambat 3 (tiga)hari kerja;
98. d.untuk SPP-LSdiselesaikan paling lambat 5 (lima)hari kerja.
  1. 4.Dalam hal PPSPM menolak/rnengembalikan SPP karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan tidak benar, maka PPSPM hams menyatakan secara tertulis alas an penolakarr/ pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPP.
  2. 5.Seluruh bukti pengeluaran sebagai dasar pengujian dan penerbitan SPMdisimpan oleh PPSPM.
  3. 6.Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 menjadi bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal.
  4. 7.Penerbitan SPM oleh PPSPMdilakukan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh DJPB.
  5. 8.SPM yang diterbitkan me1alui sistem aplikasi memuat Personil Identification Number (PIN)PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADKSPMdari penerbit SPMyang sah.
  6. 9.Dalam penerbitan SPM melalui sistem aplikasi, PPSPM bertanggungjawab atas:
99. a.keamanan data pada aplikasi SPM;
100. b.kebenaran SPM dan kesesuaian an tara data pada SPM dengan data pada ADKSPM;dan
101. c.penggunaan PINpada ADKSPM.
  1. 10.PPSPM menyampaikan SPM-UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP/LS dalam rangkap 2 (dua) beserta ADKSPMkepada KPPN.
  2. 11.Penyampaian SPM-UP/TUP/LS/GUP diatur sebagai berikut:
102. a.Penyampaian SPM-UP dilampiri dengan surat pernyataan dari KPA yang menyatakan bahwa UP tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dengan pembayaran langsung (LS)sebagaimana tercantum dalam contoh Format 17.
103. b.Penyampaian SPM-TUP dilampiri dengan Surat Persetujuan Pemberian TUP dari Kepala KPPN. B. Mekanisme Pembayaran Dengan UP dan TUP
  1. 1.Mekanisme Pembayaran dengan UP
104. a.UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan mernbiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui meknisme pembayaran LS.
105. b.UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving) .
106. c.Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
107. c.Penyampaian SPM-LS dilampiri SSP dari/atau bukti setor lainnyadan/ atau daftar nominatif untuk lebih dari '1 (satu) penerima.
108. d.Penyampaian SPM-GUPdilampiri SSP.
  1. 12.Khusus untuk penyampaian SPM-LS dalam rangka pembayaran jaminan uang muka atas perjanjianj'kontrak, juga dilampiri:
109. a.asli suratjaminan uang muka; .b. asli surat kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka;
110. c.asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah.
  1. 13.Khusus untuk penyampaian SPM atas beban pinjaman/hibah luar negeri, juga dilampiri dengan faktur pajak.
  2. 14.PPSPMmenyampaikan SPM kepada KPPNpaling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.
  3. 15.SPM-LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran. Apabila tanggal 15 merupakan hari libur / dinyatakan libur penyampaian SPMdilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggall5.
  4. 16.Penyampaian SPM kepada KPPNdilakukan oleh petugas pengantar SPM yang sah dan ditetapkan oleh KPAdengan menunjukkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS).
111. f.UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran: 1) belanja barang; 2) belanja modal; 3) belanja lain-lain.
112. g.Bendahara Pengeluaran dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah dipergunakan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA.
113. h.Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP ke KPPNharus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP.
  1. 1.Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui Bendahara Pengeluaran, apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 % (limapuluh persen). J. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP, maka Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA. Direktur . JenderalKeuangancq.persetujuan Menteri Perbendaharaan.
114. e.Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp50.000.000,- (limapuluhjuta rupiah). 1) kwitansi; 2) faktur barang; 3) faktur standar pajak dan SSP bila kena pajak; 4) tanda terima barang dari salah satu panitia penerima hasil pekerjaarr/barang. Pengecualian melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1)sampai dengan angka 4) untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
115. d.Pembayaran dengan UP oleh Bendahara Pengeluaran/B'PP kepada 1 (satu) penerima/penyedla barangfjasadapat melebihi Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat
116. k.Dalam hal setelah 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf j belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN maka memotong UP sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
  1. 1.Pemotongan dana UP sebagaimana dimaksud dalam huruf k dilakukan dengan cara Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPAuntuk memperhitungkan potongan UP dalam SPMdanjatau menyetorkan ke kas negara.
117. m.Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf I KPA tidak memperhitungkan potongan UP dalam SPM danj atau menyetorkan ke kas Negara maka Kepala KPPN memotong UP sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA untuk memperhitungkan potongan UP dalam SPMdanj atau menyetorkan ke kas negara.
118. n.Apabila setelah surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf m KPA melakukan penyetoran UP danjatau memperhitungkan potongan UP dalam pengajuan SPM-GUP, Kepala KPPNmelakukan pengawasan UP.
119. o.KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP.
120. p.UP diberikan paling banyak: 1) Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jems belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah); 2) Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu jems belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah); 3) Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) -untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah); , 4) Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
121. q.Kepala Kanwil DJPB atas permintaan KPA, dapat memberikan persetujuan UP melalui besaran sebagaimana dimaksud dalam huruf p dengan mempertimbangkan: 1) frekuensi pengantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; 2) perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP.
  1. 2.Mekanisme Pembayaran dengan TUP
122. a.KPAdapat mengajukarr TUP kepada Kepala KPPNdalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda.
123. b.Syarat penggunaan TUP: 1) Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; 2) Tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.
124. c.KPA mengajukan permintaan TUP kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUNdisertai: 1) Rincian rencana penggunaan TUP; 2) Surat pengajuan permintaan TUP sebagaimana tercantum dalam contoh Format 18.
125. d.Atas dasar permintaan TUP oleh KPA,Kepala KPPN melakukan penilaian terhadap: 1) pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang hams dilakukan dengan pembayaran LS; 2) pengeluaran pada rmcian rencana penggunaan TUP masih/cukup tersedia dananya dalam DIPA; 3) TUPsebelumnya sudah dipertanggungjawabkan selurubnya; 4) TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke kas negara.
126. e.Untuk pengajuan permintaan TUP yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala KPPN dapat memberikan persetujuan sebagian atau seluruh permintaan TUP melalui surat persetujuan pemberian TUP.
127. f.Kepala KPPN menolak permintaan TUP dalam hal pengajuan permintaan TUP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
128. g.Persetujuan atau penolakan disampaikan KPPNpaling lambat 1 (satu) hari kerja setelah surat pengajuan permintaan TUP diterima KPPN.
129. h.Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya danj'atau belum disetor, KPPN dapat menyetujui permintaan TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kepala KanwilDJPB.
  1. 1.Dalam hal KPAmengajukan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan, Kepala KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan). J. TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap.
130. k.Dalam hal selama 1 (satu) bulan sejak SP2D-TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, Kepala KPPNmenyampaikan surat teguran kepada KPA.
  1. 1.Sisa TUPyang tidak habis digunakan harus disetor ke kas negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf j.
131. m.Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, KPAmengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN.
132. n.Kepala KPPN memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP sebagaimana dimaksud dalam huruf m dengan pertimbangan: 1) KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan; C. Pembayaran Tagihan yang Bersumber dari Penggunaan PNBP
  1. 1.Pembayaran tagihan atas beban belanja negara yang bersumber dari penggunaan PNBP,dilakukan sebagai berikut:
133. a.Satker dapat menggunakan PNBP sesuai dengan jems dan batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan sesuai yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
134. b.Batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan maksimum pencairan dana yang dapat dilakukan oleh Satker berkenaan.
135. c.Satker dapat menggunakan PNBP sebagaimana dimaksud dalam huruf a setelah PNBPdisetor ke kas negara berdasarkan konfirmasi dari KPPN.
136. d.Dalam hal PNBP yang ditetapkan penggunaannya secara terpusat, pembayaran dilakukan berdasarkan pagu pencairan sesuai Surat Edararr/Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
137. e.Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBPSatker yang bersangkutan dalam DIPA.
138. f.Dalam hal realisasi PNBP melampaui target dalam DIPA, penambahan pagu dalam DIPAdilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran.
  1. 2.Satker pengguna PNBPdapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBPdalam DIPAmaksimum sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus . juta rupiah).
  2. 3.Realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada angka 2, termasuk sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran 2) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disampaikan KPA melalui surat pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana tercantum dalam contoh Format 19. MP Maksimum Pencairan. PPP Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. JS Jumlah Setoran. JPS Jumlah Pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan. [ MP = (PPP x JS) I
  3. 4.Dalam hal UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulan dengan memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP).
  4. 5.Pembayaran UP/TUP untuk Satker Pengguna PNBP dilakukan terpisah dari UPITUP yang berasal dari Rupiah Murni.
  5. 6.Satker pengguna PNBP yang belum memperoleh MP dana PNBP dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu per duabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA, maksimal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  6. 7.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan untuk Satker pengguna PNBP:
139. a.yang telah memperoleh MP dana PNBPnamun belum mencapai 1/12 (satu per duabelas) dari pagu dana PNBPpada DIPA;atau
140. b.yang belum memperoleh pagu pencairan sebagiamana dimaksud angka 1 huruf d.
  1. 8.Penggantian UP atas pemberian UP sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 dilakukan setelah Satker pengguna PNBP memperoleh MP dana PNBP paling sedikit sebesar UP yang diberikan.
  2. 9.Penyesuaian besaran UP dapat dilakukan terhadap Satker pengguna PNBPyang telah memperoleh MPdana PNBPmelebihi UP . yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7. 10.Dana yang berasal dari. PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula sebagai berikut: D. Pembayaran Tagihan Untuk Kegiatan Yang Bersumber Dari Pinjaman danjatau Hibah Luar Negeri
  3. 1.Penerbitan SPP, SPM dan SP2D untuk kegiatan yang sebagianj seluruhnya bersumber dari pinjaman danj atau hibah luar negeri mengikuti ketentuan mengenai kategori, porsi pembiayaan, closing date dan persetujuan pembayaran dari pemberi pinjaman danj atau hibah luar negeri sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pencairan dana pinjaman danjatau hibah luar negeri berkenaan.
  4. 2.Penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D-LS atas tagihan berdasarkan perjanjianjkontrak dalam valuta asing (valas) danjatau pembayaran ke luar negeri mengikuti ketentuan sebagai berikut:
141. a.perjanjianjkontrak dalam valas tidak dapat dikonversi ke dalam rupiah; dan
142. b.pengajuan SPM disampaikan kepada KPPNKhusus Jakarta VI.
  1. 3.Penerbitan SPP-UPjTUP. SPM-UPjTUP,dan SP2D-UPjTUP menjadi beban dana Rupiah Murni.
  2. 4.Pertanggungjawaban dan penggantian dana Rupiah Murni atas SP2D-UPjTUP sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan dengan penerbitan SPP-GUPjGUP NihiljPTUP, SPM-GUPjGUP NihiljPTUP, dan SP2D-GUPjGUP NihiljPTUP yang menjadi beban Pinjaman danj atau hibah luar negeri berkenaan.
  3. 11.Sisa MP dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dari Satker pengguna PNBP dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan- kegiatan tahun anggaran berjalan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif.
  4. 12.PPSPM menyampaikan SPM-UPjTUPjPTUPjGUPjGUP NihiljLS beserta ADK SPM kepada KPPN dengan melampirkan:
143. a.dokumen pendukung SPM;
144. b.bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN; dan
145. c.daftar perhitungan jumlah MP sebagaimana tercantum dalam Format 20.
  1. 13.KPPNmelakukan penelitian terhadap kebenaran perhitungan dalam daftar perhitungan jumlah MP sebagaimana dimaksud pada angka 12 hurufc.
  2. 5.Dalam hal terjadi penguatan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap valas yang menyebabkan alokasi dana rupiah pada DIPA melampaui sisa pinjaman danj'atau hibah luar negeri sebelum dilakukan penerbitan SPP, satker harus melakukan perhitungan danl atau konfirmasi kepada Executing Agency agar tidak terjadi pembayaran yang melampaui sisa pinjaman danl atau hibah luar negeri berkenaan.
  3. 6.Pengeluaran atas SP2D dengan sumber dana dari pinjaman danl atau hibah luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen perjanjian pinjaman danl atau hibah luar negeri atau pengeluaran setelah pinjaman danl atau hibah luar negeri dinyatakan closing date dikategorikan sebagai pengeluaran ineligible.
  4. 7.Atas pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada angka 6, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan kementerian negara/Iembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
  5. 8.Penggantian atas pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada angka 6menjadi tanggung jawab kementerian negara/Iembaga yang bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DIPA tahun anggaran berjalan atau dibebankan dalam DIPAtahun anggaran berikutnya.
  6. 9.Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pencairan dana pinjaman dan/ atau hibah luar negeri diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. E. Dokumen Pendukung Penerbitan SPM
  7. 1.Pembayaran Gaji Induk dilengkapi:
146. a.SPPdan ADKSPP;
147. b.daftar Gaji, rekapitulasi daftar gaji, dan halaman luar daftar gaji yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
148. c.daftar perubahan data pegawaiyang ditandatangani PPABP;
149. d.daftar perubahan potongan;
150. e.daftar penerimaan gaji bersih pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan secara langsung pada rekening masing-
  1. 2.Pembayaran Gaji Susulan:
151. a.Gaji susulan yang dibayarkan sebelurn gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam gaji induk, dilengkapi: 1) SPPdan ADKSPP; 2) daftar gaji susulan, rekapitulasi daftar gaji susulan, dan halaman luar daftar gaji susulan yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 3) daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 4) copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi SK terkait dengan pengangkatan sebagai Calon PNS/PNS, SK Mutasi PNS, SK terkait Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Surat atau Akta terkait dengan anggota keluarga yang mendapat tunjangan, dan SKPPsesuai peruntukannya; 5) ADKterkait dengan perubahan data pegawai; 6) ADK perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai;
152. f.copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/ pejabat yang berwenang meliputi Surat Keputusan(SK)terkait dengan pengangkatan Calon PNS,SK PNS, SK Kenaikan Pangkat,Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala,SKMutasi PNS,SKMenduduki Jabatan,Surat Pernyataan Melaksakan Tugas,Akta terkait dengan anggota keluarga yang mendapat tunjangan,Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP),dan surat keputusan yang mengakibatkan penurunan gaji,serta SKPemberian Uang Tunggu sesuai peruntukannya;
153. g.ADKterkait dengan perubahan data PNS;
154. h.ADKperhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai;
  1. 1.SSP PPh Pasal 21;
155. j.SPTJMsebagaimana tercantum dalam contoh Format 21. , perubahan data pegawai; 6) SSP PPh Pasal 21; 7) SPTJM.
  1. 3.Pembayaran Kekurangan Gaji, dilengkapi:
156. a.SPP dan ADKSPP;
157. b.daftar kekurangan gaji, rekapitulasi daftar kekurangan gaji,dan halaman luar daftar kekurangan gaji yang ditandatangani PPABP,BendaharaPengeluaran,KPA/PPK;
158. c.daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;
159. d.copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker / pejabat yang berwenang meliputi SK terkait dengan pengangkatan sebagai Calon PNS/PNS, SK Kenaikan Pangkat, Surat Keputusarr/Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi PNS,SK terkait dengan jabatan,Surat Pernyataan Melaksanakan tugas;
160. e.ADKterkait dengan perubahan data pegawai;
161. f.ADKperhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai;
162. g.SSP PPh Pasal 21; h.SPTJM. 7) SSP PPh Pasal 21; 8) SPTJM.
163. b.Gaji Susulan yang dibayarkan setelah gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam gaji induk, dilengkapi: 1) SPP dan ADKSPP; 2) daftar gaji susulan, rekapitulasi daftar gaji susulan, dan halaman luar daftar gaji susulan yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 3) daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 4) ADKterkait dengan perubahan data pegawai; 5) ADK perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai
  1. 4.Pembayaran Uang Duka Waiat/Tewas, dilengkapi:
164. a.SPP dan ADK SPP;
165. b.daitar perhitungan uang duka waiat/ tewas,rekapitulasi daitar uang duka wafat/ tewas dan halaman luar daftar uang duka wafat/tewas yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, KPA/PPK;
166. c.daitar perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP;
167. d.SK Pemberian uang duka wafat/tewas dari pejabat yang berwenang;
168. e.surat keterangan dan permintaan tunjangan kematianj'uang duka waiat/ tewas;
169. f.surat keterangan kernatian jvisum dari camat.atau rumah sakit;
170. g.ADKterkait dengan perubahan data pegawai; dan
171. h.ADKperhitungan pernbayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai;
  1. 1.SPTJM.
  2. 5.Pembayaran Terusan Penghasilan Gaji, dilengkapi:
172. a.SPP dan ADKSPP;
173. b.daftar perhitungan terusan penghasilan gaji, rekapitulasi daitar terusan penghasilan gaji, dan halaman luar daftar terusan penghasilan gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
174. c.daitar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;
175. d.copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker / pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kernatian dari Camat atau Visum Rumah Sakit untuk pembayaran pertama kali;
176. e.ADKterkait dengan perubahan data pegawai;
177. f.ADKperhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai;
178. g.SSP PPh Pasa! 21;
179. h.SPTJM.
  1. 6.Pembayaran Uang Muka Gaji, dilengkapi:
180. a.SPP dan ADK SPP;
181. b.daftar perhitungan uang muka gaji, rekapitulasi daftar uang muka gaji, dan halaman luar daftar uang muka gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPAjPPK;
182. c.copydokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker j pejabat yang berwenang berupa SK Mutasi Pindah, Surat Permintaan Uang Muka Gaji, dan Surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga;
183. d.ADKterkait dengan perubahan data pegawai; dan
184. e.ADKperhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai;
185. f.SPTJM.
  1. 7.Pembayaran Uang Lembur, dilengkapi:
186. a.SPP dan ADKSPP;
187. b.daftar pembayaran perhitungan lembur dan rekapitulasi daftar perhitungan lembur yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPAjPPK;
188. c.Surat perintah kerja lembur;
189. d.daftar hadir kerja selama 1 (satu) bulan;
190. e.daftar hadir lembur;
191. f.SSP PPh Pasal 21;
192. g.SPTJM.
  1. 8.Pembayaran Uang Makan, dilengkapi:
193. a.SPP dan ADKSPP;
194. b.daftar perhitungan uang makan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPAjPPK;
195. c.SSP PPh Pasal 21;
196. d.SPTJM.
  1. 9.Pembayaran Honorarium TetapjVakasi, dilengkapi:
197. a.SPP dan ADKSPP;
198. b.daftar perhitungan honorariumjvakasi yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan KPAjPPK;
199. c.SK dari Pejabat yang berwenang;
200. d.SSP PPh Pasal 21;
201. e.SPTJM. 10.Pembayaran honorarium, dilengkapi:
202. a.SPP dan ADKSPP;
203. b.surat keputusan yang terdapat pernyataan bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan surat keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA;
204. c.daftar nominatif penerima honorarium yang memuat paling sedikit nama orang.besaran honorarium dan nomor rekening masing-masing penerima honorarium yang ditandatangani oleh KPAjPPKdan Bendahara Pengeluaran;
205. d.SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran;
206. e.Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampirkan pada awal pembayaran dan pada saat terjadi perubahan surat keputusan;
207. f.SPTJM. 11.Pembayaran Langganan Daya dan .Jasa, dilengkapi:
208. a.SPP dan ADKSPP;
209. b.surat tagihan penggunaan daya dan jasa yang sah.
  1. 12.Pembayaran Perjalanan Dinas, sebagai berikut:
210. a.Perjalanan Dinas yang belum dilaksanakan: 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)dan ADKSPP; 2) Surat Tugas yang ditandatangani KPA; 3) daftar nominatif perjalanan dinas ditandatangani oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan dinas, meliputi: a) nama; b) pangkatj golongan; c) tujuan; d) tanggal keberangkatan; e) lama perjalanan dinas; dan 1) biaya yang diperlukan.
211. b.Perjalanan Dinas yang sudah dilaksanakan: 1) SPPdan ADKSPP; 2) Surat Tugas yang ditandatangani KPA; 3) daftar nominatif perjalanan dinas ditandatangani oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan, meliputi: a) nama; b) pangkat/ golongan; c) tujuan; d) tanggal keberangkatan; e) lama perjalanan dinas; dan f) biaya yang diperlukan. 4) dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perjalanan dinas.
212. c.Perjalanan dinas pindah, dilampiri: 1) SPP dan ADK SPP; 2) dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perjalanan dinas.
  1. 13.Pembayaran Pengadaan Tanah, dilengkapi:
213. a.SPP dan ADK SPP;
214. b.daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian yang memuat paling sedikit nama masing-masing penerima, besaran uang dan nomor rekening masing-masing penerima;
215. c.foto copy bukti kepemilikan tanah;
216. d.bukti pembayaranj'kuitansi;
217. e.Surat Pernberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPI'PBB)tahun transaksi;
218. f.pemyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
219. g.pemyataan dad Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Iokasi tanah yang disengketakan bahwa Pengadilan Negeri tersebut dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa;
220. h.surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening Pengadilan Negeri yang menampung uang titipan tersebut merupakan rekening pemerintah lainnya, dalam hal tanah sengketa;
  1. 1.berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah;
221. j.SSP PPh Pasal 21 final atas pelepasan hak;
222. k.surat pelepasan hak adat (bila diperlukan);
  1. 1.dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah.
  2. 14.Pembayaran pengadaan barangfjasa atas beban belanja barang, belanja modal, belanja bantu an sosial, dan belanja lain-lain, dilengkapi:
223. a.Spp dan ADKSPP;
224. b.Bukti perjanjian/kontrak;
225. c.Referensi bank yang menunjukan nama dan nomor rekening penyedia barang/ jasa;
226. d.Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
227. e.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang; .
228. f.bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan;
229. g.Berita Acara Pembayaran;
230. h.kwitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012;
231. i.faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani oleh wajib pajakjBendahara Pengeluaran; J. Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; danj atau
232. k.dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/Iuar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalamjluar negeri bersangkutan. F. Koreksi/Ralat, Pembatalan SPP, SPMdan SP2D
  1. 1.Koreksi/ralat SPP, SPM dan SP2D hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan:
233. a.perubahanjumlah uang pada SPP, SPM dan SP2D;
234. b.sisa pagu anggaran pada DIPA/POKmenjadi minus;
235. c.perubahan kode bagian anggaran, unit eselon I dan Satker.
  1. 15.Pembayaran UP dan TUP, dilengkapi:
236. a.SPP dan ADKSPP;
237. b.surat permohonan UP/TUP dari KPAkepada KPPN; . c. surat pernyataan untuk UP/TUP dari KPA;
238. d.rincian rencana penggunaan UP/TUP;
239. e.surat persetujuan dari KPPNuntuk UP/TUP;
240. f.surat persetujuan UP dari Kanwil DJPB untuk UP yang melampaui besaran yang sudah ditentukan;
241. g.SK Pejabat Perbendaharaan;
242. h.Joto copy DIPA/POK;
  1. 1.Berita Acara (BA)Rekon tahun yang lalu untuk pengajuan UP; J. rekening koran terakhir (khusus TUP).
  2. 16.Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (GUP) dan GUP Nihil, dilengkapi:
243. a.SPP dan ADKSPP;
244. b.daftar rincian permintaan pembayaran;
245. c.SPBy yang telah disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA;
246. d.kuitansi /bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP;
247. e.nota/bukti penerimaan barangfjasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dan telah disahkan PPK;
248. f.SSP yang telah dikonfirmasi KPPN;
249. g.perjanjiarr/kontrak beserta faktur pajak untuk nilai transaksi yang harus menggunakan perjanjian/kontrak. Check list kelengkapan berkas pengujian kebenaran SPP sebagaimana tercantum dalam contoh Format 22.
  1. 2.Dalam hal diperlukan perubahan kode bagian anggaran Unit Eselon I dan Satker sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat· persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.
  2. 3.Koreksij ralat SPP, SPM dan SP2D dapat dilakukan untuk:
250. a.memperbaiki uraian pengeluaran dan kode BAS selain perubahan kode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c;
251. b.pencantuman kode pada SPM yang meliputi kode jenis SPM, cara bayar, tahun anggaran, jenis pembayaran, sifat pembayaran, sumber dana, cara penarikan, nomor register; atau
252. c.koreksi/ ralat penulisan nomor dan nama rekening, nama bank yang tercantum pada SPP, SPM dan SP2D beserta dokumen pendukungnya yang disebabkan terjadinya kegagalan transfer dana.
  1. 4.Koreksi/ralat SPM dan ADK SPM hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi/ralat SPM dan ADK SPM secara tertulis dari PPK.
  2. 5.Koreksr/ralat kode mata anggaran pengeluaran (Akun 6 digit) pada ADK SPM dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi/ralat ADK SPM secara tertulis dari PPK sepanjang tidak mengubah SPM.
  3. 6.Koreksi/ralat SP2D hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi SP2D secara tertulis dari PPSPM dengan disertai SPM dan ADKyang telah diperbaiki.
  4. 7.Pembatalan SPP hanya dapat dilakukan oleh PPK sepanjang SP2D belum diterbitkan.
  5. 8.Pembatalan SPM hanya dapat dilakukan oleh PPSPM secara tertulis sepanjang SP2D belum diterbitkan.
  6. 9.Dalam hal SP2D telah diterbitkan dan belum mendebet kas negara, pembatalan SPM dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk.
  7. 10.Koreksi SP2D atau daftar nominatif untuk penerima lebih dari satu rekening hanya dapat dilakukan oleh Kepala KPPN berdasarkan permintaan KPA.
  8. 11.Pembatalan SP2D tidak dapat dilakukan dalam hal SP2D telah mendebet kas negara. A. Laporan Keuangan Laporan keuangan yang merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Kementerian terdiri dari:
  9. 1.Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
  10. 2.Neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.
  11. 3.Laporan Operasional (LO) Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
  12. 4.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
  13. 5.Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Laporan keuangan disusun menggunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA),terdiri dari:
  14. 1.Sistem Akuntansi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SA- UAKPA);
  15. 2.Sistem Akuntansi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (SA-UAPPA-W); BABIX PELAPORANKEUANGAN B. Unit Akuntansi: Untuk terselenggaranya SAK diperlukan perangkat berupa unit akuntansi keuangan terdiri dari:
  16. 1.UAKPA: UAKPAmerupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja (KPA) yang memiliki wewenang menguasai anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanggungjawab UAKPAadalah Kepala Satuan Kerja. Struktur organisasi UAKPA terdiri dari penanggungjawab dan petugas akuntansi keuangan sebagaimana tercantum dalam Bagan 23.
253. a.Penanggungjawab Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 1) menyelenggarakan akuntansi keuangan dilingkungan Satker; 2) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala; 3) memantau pelaksanaan akuntansi keuangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, penanggung jawab melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) menyiapkan rencana dan jadual pelaksanaan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan; 2) menunjuk dan menetapkan organisasi UAKPAsebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan di lingkungannya; 3) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;
  1. 3.Sistem Akuntansi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (SA-UAPPA-El);dan
  2. 4.Sistem Akuntansi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (SA-UAPA). Laporan keuangan yang dihasilkan dari SAIBA harus dilakukan rekonsiliasi internal dengan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAKBMN). telahyang7) menyampaikan laporan keuangan ditandatangani KPAke jenjang diatasnya. 4) memantau dan mengevaluasi prestasi kerja petugas pelaksana; 5) menandatangani laporan kegiatan berkenaan dengan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; 6) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan; 7) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPNsetiap bulan; 8) menelaah dan menandatangani laporan keuangan UAKPA; 9) meneliti dan menganalisis laporan keuangan yang akan didistribusikan; 10) menandatangani laporan keuangan UAKPA; 11) menyampaikan laporan keuangan UAKPAdan ADK ke KPPNdan UAPPA-WlEI.
254. b.Pejabat pengawas atau pejabat setingkat lainnya di bidang keuangarr/verifikasi danl atau akuntansi atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan; 2) memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat/petugas yang terlibat sistem akuntansi keuangan; 3) melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; 4) menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansikeuangan; 5) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPNsetiap bulan; 6) meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan yang akan didistribusikan; dan
  1. 2.UAPPA-W UAPPA-Wmerupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPAdi wilayahnya. UAPPA-W dibentuk dengan menunjuk dan menetapkan kantor wilayah sebagai UAPPA-W.Penanggung jawab UAPPA-W yaitu Kepala Kanwil atau Kepala Satker yang ditetapkan sebagai UAPPA-W.
255. a.UAPPA-Wdibentuk: 1) UAPPA-WDekonsentrasi dibentuk oleh Kepala SKPDyang memperoleh alokasi dana dekonsentrasi setelah mendapat persetujuan Gubernur;
256. c.Petugas Akuntansi Keuangan Petugas akuntansi keuangan pada tingkat UAKPAterdiri dari petugas perekaman komputer dan petugas akuntansi/verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) memelihara dokumen sumber (DS) dan dokumen akuntansi; 2) membukukan/menginput DS ke dalam aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA); 3) menerima data BMNdari petugas akuntansi barang; 4) melakukan verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan aplikasi SAKPAdengan DS; 5) melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; 6) melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; 7) melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporan keuangan; 8) menyiapkan konsep pemyataan tanggung jawab; 9) menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA; 10) mendistribusikan laporan keuangan ke tingkat UAKPA; 11) menyimpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran. rnenyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA-W dengan fungsi sebagai berikut: 1) menyelenggarakan akuntansi keuangan; 2) menyusun dan rnenyampaikan laporan keuangan secara berkala; dan 3) rnernantau pelaksanaan akuntansi keuangan.
257. c.Penanggungjawab UAPPA-Wterdiri dari: 1) Kepala dinas provinsi/kabupaten/kota atau Kepala Satker yang ditetapkan sebagai UAPPA-Wmelaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) rnengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistern akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W; b) rnengkoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-W sebagai pelaksana sistern akuntansi keuangan; c) rnenetapkan organisasi UAPPA-W sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan di lingkup wilayahnya; d) mengarahkan penyiapan sumber daya, baik rneliputi sumber daya rnanusia (SDM), sarana dan prasarana yang diperlukan; e) mengkoordinasikan pelaksanaan pernbinaan dan monitoring pelaksanaan sistern akun tansi keuangan di lingkup UAPPA-W; f) mernantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan; jawab UAPPA-W yaituTugas pokok penanggung 2) UAPPA-WTugas Pernbantuan dibentuk oleh Kepala SKPD yang rnemperoleh alokasi dana tugas pernbantuan setelah mendapat persetujuan Gubernur, Bupati/Walikota; 3) UAPPA-W Kantor Daerah dibentuk oleh Kepala UPTP. Struktur organisasi UAPPA-Wterdiri dari penanggung jawab dan petugas akuntansi keuangan sebagaimana tercanturn dalam Bagan 24.
258. b.Penanggung jawab UAPPA-W g) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan antara UAPPA-W dengan UAPPA-El, UAPA dan tim bimbingan Kanwil DJPB; h) menandatangani laporan keuangan dan pernyataan tanggungjawab tingkat UAPPA-Wke UAPPA-El; i) menyampaikan laporan keuangan UAPPA-W ke UAPPA- El sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. 2) Pejabat Administrator atau pejabat setingkat lainnya bidang keuanganjverifikasi danj atau akuntansi atau pejabat yang ditetapkan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W; b) menyiapkan sumber daya, meliputi sumber daya manusia (SDM),sarana dan prasarana yang diperlukan; c) memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA- W dan tingkat UAKPA;dan d) menyetujui laporan keuangan tingkat wilayah yang akan disampaikan ke UAPPA-El sebelum ditandatangani oleh Pejabat yang ditetapkan. 3) Pejabat Pengawas atau pejabat setingkatnya lainnya bidang keuanganjverifikasi danjatau akuntansi atau pejabat yang ditetapkan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan; b) memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabatj petugas yang terlibat dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; c) melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W; d) menandatangani laporan kegiatan berkenaan dengan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; e) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan; f) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan
  1. 3.UAPPA-El UAPPA-El merupakan unit akuntansi pada tingkat Eselon I dengan penanggungjawab Pejabat Pimpinan Tinggi Utama. Penanggung jawab UAPPA-El dalam menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat Eselon I menjalankan fungsi: g) meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-W yang akan didistribusikan; h) menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-W dan ADK ke UAPPA-El yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang ditetapkan. 4) Petugas Akuntansi Keuangan Wilayah: Petugas Akuntansi Keuangan pada tingkat UAPPA-W terdiri dari petugas akuntansi/veriflkasi dan petugas komputer melaksanakan kegiatan: a) Memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAKPA; b) menerima dan memverifikasi ADK dari UAKPA; c) melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; d) melaksanakan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPB c.q. Bidang AKLAP serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; e) menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADKUAKPA; f) menyiapkan konsep pernyataan tanggung jawab; g) melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporan keuangan; h) menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPPA-W; i) menyirnpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran. , e) mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-E1; f) memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan; g) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan dengan UAPPA-E1 dan tim bimbingan DJPB; h) menandatangani laporan keuangan dan pemyataan tanggung jawab tingkat UAPPA-El yang akan disampaikan ke Menteri; dan i) menyampaikan laporan keuangan UAPPA-E1 ke Menteri sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran.
259. a.menyelenggarakan akuntansi keuangan;
260. b.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala; dan
261. c.memantau pelaksanaan akuntansi keuangan. Struktur organisasi UAPPA-El terdiri dari penanggung jawab dan petugas akuntansi keuangan sebagaimana tercantum dalam Bagan 25.
262. a.Penanggungjawab UAPPA-El,terdiri dari: 1) Pejabat Pimpinan TinggiUtama atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan: a) mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Eselon I; b) mengkoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-El sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan; c) mengarahkan penyiapan sumber daya, meliputi sumber daya manusia (SDM),sarana dan prasarana yang diperlukan; d) menetapkan organisasi UAPPA-E1sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan di lingkup Eselon I; 2) Kepala Biro KeuanganjSekretaris Itjen/Sekretaris Direktorat JenderaljSekretaris BadanjPejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan: a) menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Eselon I; b) menyiapkan konsep penempatan pejabatj petugas pada organisasi UAPPA-El; c) menyiapkan SDM, sarana, dan prasarana yang diperlukan; d) memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-El; dan e) menyetujui Iaporan keuangan tingkat Eselon I yang akan disampaikan ke UAPA sebelum ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Utama. 3) Kepala Bagian Keuangan/Kabag Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Sub bagian KeuanganjPejabat yang membidangi keuangan atau Pejabat yang ditunjuk untuk: a) melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang te1ah ditetapkan; b) memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabatj petugas yang melaksanakan sistem akuntansi keuangan; c) melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-El; d) menandatangani laporan kegiatan berkenaan dengan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; e) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan Iaporan keuangan; f) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan DJPB c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuanganjika dianggap perIu; g) meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA- E1 yang akan didistribusikan; h) menyampaikan laporan keuangan UAPPA-El setelah ditandatangani Pejabat Eselon I dan ADKke UAPA; i] menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-El setelah ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan ADKke UAPA.
263. b.Petugas Akuntansi Keuangan Eselon I Petugas akuntansi keuangan pada tingkat UAPPA-Elterdiri dari petugas akuntanai/verifikasi dan petugas komputer melaksanakan kegiatan: 1) memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAPPA-W UPTP/ dekonsentrasi/fugas pembantuan darr/atau UAKPA Pusat dan/atau UAKPAdekonsentrasij tugas pembantuan; 2) menerima dan memverifikasi ADK dari UAPPA-WUPTP/ dekonsentrasi/tugas pembantuan danj'atau UAKPApusat danl atau UAKPAdekonsentrasi/ tugas pembantuan; 3) melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; 4) melaksanakan rekonsiliasi dengan DJPB c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; 5) menyusun laporan keuangan triwulanan, semesteran, dan tahunan tingkat UAPPA-El berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADK dari UAPPA-W UPTP/dekonsentrasi/tugas pembantuan darr/atau UAKPA pusat, antara lain: a) menyiapkan konsep surat pernyataan tanggung jawab; b) melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporan keuangan; c) menyiapkan dan mendistribusikan laporan keuangan tingkat UAPPA-El;dan d) menyimpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran. pelaksanaan anggaran; g) menandatangani laporan keuangan kementerian semester I dan tahunan yang disampaikan ke Menteri Keuangan. 2) Sekretaris Jenderal/Pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan: a) mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup kementerian; b) mengarahkan penyiapan SDM, sarana dan prasarana yang diperlukan; pertanggungjawabansebagaiPerbendaharaan
  1. 4.UAPAdi Tingkat Kementerian (UAPA) UAPAmerupakan unit akuntansi pada tingkat kementerian dengan penanggungjawab yaitu Menteri. Tugas dan fungsi penanggung jawab UAPAsebagai penyelenggara akuntansi keuangan di tingkat kementerian, antara lain:
264. a.menye1enggarakanakuntansi keuangan;
265. b.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala;
266. c.memantau pelaksanaan akuntansi keuangan. Struktur organisasi UAPAterdiri dari penanggung jawab, petugas akuntansi/verifikasi, dan petugas komputer sebagaimana tercantum dalam Bagan 26.
267. a.PenanggungJawab UAPA 4) Menteri, bertanggungjawab: a) membina dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; b) membina dan memantau sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan akuntansi; c) menetapkan organisasi UAPAsebagai pelaksana Sistem Akuntansi Keuangan; d) membina pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; e) menandatangani surat pernyataan tanggungjawab; 1) menyampaikan laporan keuangan semester I dan tahunan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal kementerian yang akan didistribusikan; h) mengkoordinasikan pembuatan laporan kegiatan dan. pendistribusiannya; i) mengevaluasihasil kerja petugas akuntansi; j) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan; keuangan c) memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan; d) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan dengan UAPPA-Eldan tim bimbingan DJPB; e) menyetujui Laporan Keuangan Kementerian yang akan disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebelum ditandatangani Menteri. 3) KepalaBagian Akuntansi dan Pelaporari/Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan atau pejabat yang ditunjuk, bertugas: a) melaksanakan sistem akuntansi keuangan di lingkup kementerian; b) menyiapkan usulan struktur organisasi dan uraian tugas seluruh unit akuntansi di tingkat pusat maupun daerah; c) menyiapkan SDM, sarana, dan prasarana yang diperlukan; d) memantau pelaksanaan sistem akuntansi keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup kementerian; e) memberikan petunjuk kepada unit-unit akuntansi di tingkat pusat maupun daerah tentang hubungan kerja, SDM,sumber dana, sarana dan prasarana serta hal-hal administratif lainnya; f1 melakukan supervisi/pembinaan atas pelaksanaan sistem akuntansi keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup Kementerian; g) meneliti dan menganalisis laporan laporan keuangan; 7) menyiapkan konsep surat pernyataan tanggung jawab; 8) menyiapkan dan mendistribusikan laporan keuangan tingkat UAPA; 9) menyimpan ADKdan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran. 5) semester I dan tahunan penggabungan laporan menyusun laporan keuangan tingkat UAPA berdasarkan keuangan dan ADKUAPPA-E1; 6) meneliti dan menganalisis laporan keuangan semester I dan tahunan tingkat UAPAuntuk membuat catatan atas k) mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan DJPB c.q. Ditektorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester; 1) menyampaikan Laporan Keuangan UAPAdan ADK ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang telah ditandatangani oleh Menteri.
268. b.Petugas Akuntansi Keuangan Petugas akuntansi keuangan pada tingkat UAPAyang terdiri dari Petugas Akuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan: 1) memelihara laporan keuangan dari UAPPA-El; 2) menerima dan memverifikasiADKdari UAPPA-E1; 3) melaksanakan rekonsiliasi intemal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang dan melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; 4) melaksanakan rekonsiliasi dengan DJPB c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; arus data dan laporan (termasuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) = = = ~ = = : rekonsiliasi data - - - ~ - - . : pencocokan laporan BMNdengan laporan keuangan Penjelasan Mekanisme Pelaporan:
  1. 1.UAKPA menyampaikan dokumen sumber perolehan aset tetap kepada UAKPBsetiap terdapat transaksi perolehan aset;
  2. 2.UAKPB mengirimkan ADK aset setiap bulan ke UAKPA sebagai bahan penyusunan neraca;
  3. 3.UAKPA menyampaikan secara bulanan ke KPPN berupa LRA, Neraca, LO, LPE dan ADK dalam rangka melakukan rekonsiliasi data. Laporan semester I dan tahunan dilengkapi dengan CaLK; Keterangan ; ----H------ = l.§.. = DJREKTORAT .. JENDERAL PBN 14 1- : .. .. KANWll Dlrektorat 5 6 3 C. Mekanisme Pelaporan
  4. 4.UAKPA UPTP, SKPD Dekonsentrasi, dan tugas pembantuan menyampaikan ADK, LRA, LO, LPE dan neraca secara bulan an .setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN kepada UAPPA-Wdan UAPPA-El untuk digabungkan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian up Kepala Biro Keuangan. Laporan semester I dan tahunan disertai dengan CALK;
  5. 5.UAKPAKantor Pusat menyampaikan ADK,LRA,dan neraca secara bulan an kepada UAPPA-E1 untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian up Kepala Biro Keuangan. Laporan semester I dan tahunan disertai dengan CaLK;
  6. 6.UAKPA-BLUmenyampaikan laporan triwulanan ke KPPN berupa LRA,neraca, dan ADK untuk rekonsiliasi data. Laporan semester I dan tahunan dilengkapi dengan CaLK;
  7. 7.UAKPA-BLUmenyampaikan ADK,LRA,LO, LPE dan Neraca kepada UAPPA-E1 untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap triwulan. Laporan semester I dan tahunan disertai dengan CaLK;
  8. 8.UAPPB-W menyampaikan laporan BMN kepada UAPPA-W setiap semester I dan tahunan untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPPA-W;
  9. 9.UAPPA-Wmenyampaikan ADKsecara bulanan ke Kanwil DJPBNup. Bidang AKLAP,dan menyampaikan LRA,LO, LPE dan neraca beserta ADK setiap triwulan dalam rangka rekonsiliasi tingkat wilayah. Laporan semester I dan tahunan dilengkapi dengan CaLK;
  10. 10.UAPPA-Wmenyampaikan LRA, Neraca, LO, LPE dan ADK secara triwulanan kepada UAPPA-Eluntuk digabungkan di tingkat Eselon I dengan tembusan ke Sekretaris Jenderal Kementerian up Kepala Biro Keuangan. Laporan semester I dan tahunan dilengkapi dengan CaLK; 11.UAPPB-El menyampaikan laporan BMN kepada UAPPA-El setiap semester I dan tahunan untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPPA-E1; D. Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
  11. 1.Dokumen Sumber Dokumen sumber yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di tingkat satuan kerja antara lain:
269. a.Dokumen penerimaan, terdiri dari: 1) Estimasi pendapatan yang dialokasikan: PNBP dan Hibah pada DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. 2) Realisasi pendapatan, seperti Bukti Penerimaan Negara (BPN)disertai dengan dokumen pendukung SSBP, SSPB, SSP, SSBC dan dokumen lain yang dipersamakan.
270. b.Dokumen pengeluaran, terdiri dari: 1) Alokasi anggaran DIPA, SKO dan dokumen lain yang dipersamakan; 2) realisasi pengeluaran, seperti SPM beserta SP2D dan dokumen lain yang dipersamakan.
271. c.Memo penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan jurnal koreksi dan jumal aset; 12.UAPPA-E1menyampaikan LRA,neraca, LO, LPE dan ADK termasuk BLU dan bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan setiap triwulan ke UAPA sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian. Laporan semester I dan tahunan dilengkapi dengan CaLK. Menyampaikan ADK dan laporan keuangan kepada UAPAsetiap tangga125 bulan berikutnya; 13.UAPPA-Eldapat melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat eselon I dengan Direktorat Jenderal PBN up. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester I dan tahunan; 14.UAPBmenyampaikan laporan BMN kepada UAPAsetiap semester I dan tahunan untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPA; 15.UAPAmenyampaikan laporan keuangan beserta ADK kepada DJPB up. Dit. APK dalam rangka rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan pemerintah pusat setiap semester I dan tahunan.
272. d.Dokumen Piutang, antara lain kartu piutang, daftar rekapitulasi piutang dan daftar umur piutang;
273. e.Dokumen persediaan, antara lain kartu persediaan, buku persediaan, dan laporan persediaan;
274. f.Dokumen Konstruksi Dalam Pengerjaan, antara lain kartu KDP, Laporan KDPdan lembar analisis SPMjSP2D;
275. g.Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian seperti Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), SKPenghapusan, Laporan Hasil Opname Fisik, dan sebagainya.
  1. 2.Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian. Tahapan perekaman dokumen sumber sampai dengan pelaporan keuangan:
276. a.Tingkat UAKPA Kegiatan Harian, Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan UAKPsebagai berikut: 1) menerima dan memverifikasi dokumen sumber transaksi keuangan dan Barang MilikNegara; 2) menyampaikan dokumen sumber transaksi yang mendukung kapitalisasi nilai BMNkepada UAKPB; 3) menerima dan memproses ADK BMN dari UAKPBsetiap bulan; 4) merekam dokumen sumber; 5) mencetak dan memverifikasi Register Transaksi Harian (RTH)dengan dokumen sumber; 6) melakukan posting data untuk seluruh transaksi keuangan dan BMNsetiap bulan; 7) mencetak dan memverifikasibuku besar; 8) mencetak dan mengirim laporan keuangan beserta ADKke KPPNsetiap bulan; 9) melakukan rekonsiliasi data dengan KPPN dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan pada data UAKPA; 10) mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, LO, LPE dan menyampaikannya ke UAPPA-WjUAPPA-El beserta ADKsetiap bulan;
277. c.Tingkat UAPPA-El Kegiatan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan UAPPA-El sebagai berikut: 1) menerima dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima dan UAKPAsetiap bulan; 2) menerima dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima dari UAPPA-W setiap triwulan; 3) melakukan pencocokan data BMN UAPPA-El dengan UAPPB-El;
278. b.Tingkat UAPPA-W. Kegiatan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan UAPPA-Wsebagai berikut: 1) menerima dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima dari UAKPAsetiap bulan; 2) menggabungkan data laporan keuangan dari masing- masing UAKPAyangberada di bawahnya; 3) melakukan pencocokan hasil penggabungan data BMN dengan UAPPB-Wsetiap semester; 4) menyampaikan data laporan keuangan ke Kanwil DJPB sebagai bahan rekonsiliasi setiap triwulan; 5) melakukan rekonsiliasi data dengan Kanwil DJPB menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan pada data UAPPA- W; , 6) mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, LO, LPE dan menyampaikannya ke UAPPA-El beserta ADK sesuai jadwal penyampaian; 7) menyusun catatan atas Laporan Keuangan dan menyampaikannya ke UAPPA-Elsetiap semester; 8) melakukan back up data. 11) menyusun catatan atas ,laporan keuangan dan menyampaikan ke UAPPA-W/UAPPA-El setiap semester; 12) melakukan back up data.
279. d.Tingkat UAPA Kegiatan Trlwulanan, Semesteran dan Tahunan UAPAsebagai berikut: 1) menenma dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima dari UAPPA-Elsetiap triwulan; 2) menggabungkan data laporan keuangan dari semua UAPPA-El; 3) melakukan pencocokan data BMNUAPAdengan UAPB; 4) melakukan rekonsiliasi data dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan datajika ditemukan kesalahan pada data UAPA; 5) mencetak Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran, LO, LPE dan menyusun Catatan atas Laporan Keuangan setiap semester dan tahunan; 6) membuat Surat Pemyataan Tanggung Jawab; 7) menyampaikan laporan keuangan beserta ADK ke DJPB c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 8) melakukan back up data; 9) Laporan Keuangan kementerian direviu oleh aparat pengawasan intern kementerian setiap semester dan hasil revru dituangkan dalam pernyataan telah direviu (dilampirkan dalam laporan keuangan). 4) melakukan rekonsiliasi data dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan jika diperlukan; 5) mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, LO, LPE dan menyampaikannya ke UAPA beserta ADK setiap triwulan. Untuk semesteran disertai Catatan atas Laporan Keuangan; 6) melakukan back up data. Jenis Periode Pelaporan No. Laporan Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1 LRA X X X 2 Neraca X X X 3 LO X X X 4 LPE X X X 5 CaLK X X 6 ADK X X X X E. Jenis dan Periode Pelaporan Jenis dan periode pelaporan yang harus disampaikan, yaitu:
  1. 1.Tingkat UAKPAke KPPN:
  2. 3.Sistematika lsi Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya memuat:
280. a.Penjelasan Umum. 1) Dasar Hukum. 2) Kebijakan Teknis. 3) Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan. 4) Kebijakan Akuntansi.
281. b.Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.
282. c.Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional (LO)
283. d.Penjelasan atas Pos-pos Laporan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
284. e.Penjelasan atas Pos-pos Neraca.
285. f.Pengungkapan Penting Lainnya.
286. g.Lampiran. Jenis Periode Pelaporan No. Laporan Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1 LRA X X X 2 Neraca X X X 3 LO X X X 4 LPE X X X 5 CaLK X X 6 ADK X X X X
  1. 4.Tingkat UAPPA-Wke UAPPA-El: Jenis Periode Pelaporan No. Laporan Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1 LRA X X X 2 Neraca X X X 3 LO X X X 4 LPE X X X 5 CaLK X X 6 ADK X X X X
  2. 3.Tingkat UAPPA-Wke Kanwil DJPB: Jenis Periode Pelaporan No. Laporan Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1 LRA X X X 2 Neraca X X X 3 LO X X X 4 LPE X X X 5 CaLK X X 6 ADK X X X X
  3. 2.Tingkat UAKPAke tingkat UAPPA-W/UAPPA-El: Keterangan: 1) LRAyang disampaikan kepada KPPN dan Kanwil DJPB terdiri dari LRA Belanja, LRAPengembalian Belanja, LRAPendapatan dan Hibah dan LRA Pengembalian Pendapatan dan Hibah dan disampaikan pada saat rekonsiliasi; 2) LRAyang disampaikan kepada UAPPA-W,UAPPA-El dan UAPA meliputi LRA satuan kerja/wilayab./eselon I/Kementerian (semesteran/tahunan) LRABelanja, LRAPengembalian Belanja, LRAPendapatan dan Hibah, LRAPengembalian Pendapatan dan Hibah; 3) LRA Semesteran yang disampaikan adalah LRA perbandingan antara LRA Semester I tahun berjalan dengan LRA Semester I tahun sebelumnya; Jenis Periode Pelaporan No. Laporan Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1 LRA X X X 2 Neraca X X 3 LO X X 4 LPE X X 5 CaLK X X 6 ADK X X X X
  4. 6.Tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan: Jenis Periode Pelaporan No. Laporan Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1 LRA X X X 2 Neraca X X X 3 LO X X X 4 LPE X X X 5 CaLK X X 6 ADK X X X X
  5. 5.Tingkat UAPPA-E1ke UAPA: Penyampaian laporan keuangan tersebut dilaksanakan hams tepat waktu, maka jadual penyampaian Laporan Keuangan pada tingkat UAKPA,UAPPA-W,UAPPA-E1,dan UAPAditetapkan sebagai berikut: Kementerian menyampaikan Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebanyak 3 (tiga) set disertai ADKdan softcopy laporan keuangan. III, selambat-lambatnya tanggal 9 November tahun anggaran berjalan;
  6. 4.Untuk laporan keuangan tahunan Unaudited disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal terakhir di bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir, sedangkan Laporan Keuangan Tahunan Asersi Final (Audited) akan ditentukan waktunya sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan. I, selambat-lambatnya tanggal 26 Juli tahun anggaran I, selambat-Iambatnya tanggal 9 Mei tahun anggaran1. Triwulan berjalan;
  7. 2.Semester berjalan;
  8. 3.Triwulan F. Jadual Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Untuk penyampaian laporan keuangan Kementerian ditetapkan sebagai berikut: 4) Neraca Semesteran yang disampaikan adalah neraca perbandingan antara neraca semester I dengan Neraca per 31 Desember tahun sebelumnya; 5) Neraca Tahunan yang disampaikan adalah neraca perbandingan antara Neraca per 31 Desember tahun berjalan dengan neraca per 31 Desember tahun sebelumnya. Unit Proses dan Waktu Terima Kirim Organisasi Rekonsiliasi Pengiriman UAKPA - - 12 April 3 hari D 20XX UAPPA-W 15 April 20XX 5 hari 20 April 3 hari 20XX UAPPA-El 23 April 20XX 3 hari D 2 hari D 27 April 20XX UAPA 29 April 20XX 8 hari 1 hari D Menkeu cq. 09 Mei 20XX - 08 Mei 20XX Direktorat Jenderal PBN -
  9. 1.Laporan Keuangan Triwulan I: Unit Proses dan Waktu Terima Kirim Organisasi Rekonsiliasi Pengiriman UAKPA - - 10 Juli 2 hari 20XX UAPPA-W 12 Juli 3 hari 2 hari 20XX 15 Juli 20XX UAPPA-El 3 hari 2 hari D 17 Juli 20XX 20 Juli D 20XX 3 hari UAPA D 22 Juli 20XX 25 Juli- Menkeu cq. 20XX Direktorat Jenderal 26 Juli PBN 20XX -
  10. 2.Laporan Keuangan Semester I: Unit Proses dan Waktu Terima Kirim Organisasi Rekonsiliasi Pengiriman UAKPA - 20 Jan 3 hari 20XX UAPPA-W 23 Jan 20XX 6 hari 3 hari 29 Jan 20XX UAPPA-El 02 Feb 20XX 6 hari 2 hari D 08 Feb 1 hari
  11. 4.Laporan Keuangan Tahunan: Unit Proses dan Terima Kirim Waktu Pengiriman Organisasi Rekonsiliasi UAKPA - - 120kt 3 hari 20XO 15 5 hari 3 hari D Okt 200kt UAPPA-W 20XX 20XO D 6 hari 2 hari UAPPA-El 23 290kt D Okt 20XO 20XX 8 hari 1 hari UAPA '. D - 08 Nov 31 20XO Menkeu Okt cq. 20XX Direktorat - Jenderal PBN 09 Nov 20XX
  12. 3.Laporan Keuangan Triwulan III: G. Sanksi.
  13. 1.Laporan Keuangan bulanan UAKPA harus diterima di KPPN selambat- lambatnya pada tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya. Apabila sampai tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya belum diterima KPPN, maka KPPN akan menerbitkan surat peringatan atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Jika sampai 5 (lima)hari kerja sejak diterbitkan surat peringatan, Satker yang bersangkutan tidak mengirimkan laporan keuangan bulanan, maka KPPN akan memberikan sanksi berupa pengembalian SPM yang diajukan oleh Satker, kecuali untuk SPM Belanja Pegawai, SPMLS pihak III, dan SPMPengembalian.
  14. 2.Bagi SKPD yang secara sengaja darr/atau lalai dalam menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan,SKPD yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa:
287. a.penundaan pencairan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau
288. b.penghentian alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya. D 10 Feb 20XX 17 hari 20XX UAPA 28 Feb 20XX D - 27 Feb Menkeu cq. 20XX Direktorat Jenderal PBN - A. Pelaporan BMN Pelaporan BMNdimaksudkan agar semua data dan informasi mengenai BMN dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat serta bertujuan untuk memperoleh data dan informasi BMN hasil pembukuan dan inventarisasi yang dilakukan oleh pelaksana penatausahaan pada pengguna barang yang akurat.
  1. 1.Pelaksana Pelaporan Pelaksana pelaporan dilakukan oleh seluruh pelaksana penatausahaan pada Pengguna Barang dan PengelolaBarang.
  2. 2.Sasaran Pelaporan BMN Sasaran pelaporan BMNyaitu seluruh BMNmeliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan yang berada dalam pengelolaan pengelolabarang.
  3. 3.Batasan Penyajian Daftar BMN dan Penyampaian Daftar dan Mutasi BMN Batasan penyajian daftar BMN pada unit penatausahaan pada Pengguna Barang, batasan penyajian untuk penyampaian daftar BMN untuk pertamakali, dan batasan penyajian untuk penyampaian mutasi BMNoleh unit penatausahaan pada Pengguna Barang dan PengelolaBarang adalah sebagai berikut:
289. a.Daftar BMNberupa persediaan: 1) Tingkat UAKPB,sampai dengan sub-sub kelompok barang. 2) Tingkat UAPPB-W,UAPPB-El, UAPB sampai dengan sub kelompok barang. BABX PELAPORANDANPENATAUSAHMNBARANGMILIKNEGARA
290. b.Daftar BMNberupa Aset Tetap 1) Tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkutan bermotor, disajikan oleh masing-masing tingkat organisasi pelaksana penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang sampai dengan sub-sub kelompok barang. 2) Aset tetap selain tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkutan bermotor, disajikan: a) Tingkat UAKPBsampai dengan sub-sub kelompok barang. b) Tingkat UAPPB-W, UAPPB-E1 sampai dengan sub kelompok barang. c) Tingkat UAPBsampai dengan kelompok barang.
291. c.Daftar BMNberupa Aset Lainnya 1) Tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkut bermotor, disajikan oleh masing-masing tingkat organisasi pelaksana penatausahaan BMNpada Pengguna Barang sampai dengan sub-sub kelompok barang. 2) Aset tetap selain tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkut bermotor, disajikan: a) Tingkat UAKPBsampai dengan sub-sub kelompok barang. b) Tingkat UAPPB-W, UAPPB-El sampai dengan sub kelompok barang. c) Tingkat UAPBsampai dengan kelompok barang.
292. d.Batasan Penyajian untuk Pelaporan BMN Batasan penyajian untuk penyampaian laporan berupa laporan barang semesteran dan tahunan termasuk laporan kondisi barang pada masing-masing unit pelaksana penatausahaan baik pada Pengguna Barang sebagai berikut: 1) Pelaporan BMNberupa persediaan: a) Tingkat UAKPB,sampai dengan sub kelompok barang. b) Tingkat UAPPB-W, UAPPB-El, UAPB sampai dengan kelompok barang. " ~... . ~~. ~ , -......._, . 2) Pelaporan BMNberupa Aset Tetap dan Aset Lainnya a) Tingkat UAKPB, sampai dengan sub-sub kelompok barang. b) Tingkat UAPPB-Wsampai dengan sub kelompok barang. c) Tingkat UAPPB-El, UAPB sampai dengan kelompok barang.
293. e.Tata Cara Pelaporan BMNpada Pengguna Barang 1) Tingkat UAKPB a) Dokumen Sumber:
(1)Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
(2)buku barang;
(3)Kartu Identitas Barang (KIB);
(4)dokumen inventarisasi BMN;
(5)dokumen pembukuan lainnya. b) Jenis Laporan:
(1)DBKP(untuk pertama kali)
(2)Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) (a) laporan persediaan; (b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan jalan , irigasi, dan jaringan), meliputi laporan intrakomptabel, laporan ekstrakomptabel, dan laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel; (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset lainnya; (e) laporan barang bersejarah; (f) Catatan Ringkas Barang (CRB).
(3)Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) (a) laporan persediaan; (b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan jalan, irigasi, dan jaringan), meliputi Iaporan intrakomptabel, laporan ekstrakomptabel, dan laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel; (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset lainnya; (e) laporan barang bersejarah; (f) Catatan Ringkas Barang (CRB)
(4)Laporan mutasi BMN.
(5)Laporan Kondisi Barang (LKB).
(6)Laporan Hasil Inventarisasi (LHI).
(7)Laporan PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN).
(8)Arsip Data Komputer (ADK). c) Prosedur Pelaporan
(1)Proses pertama kali Menyampaikan DBKP yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPByang berisi semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan ini beserta ADK-nya untuk pertama kali kepada UAPPB-W, UAPPB-El, atau UAPBdan KPKNL.
(2)Proses Semesteran (a) menyusun laporan mutasi BMN pada DBKP berdasarkan data transaksi BMN; (b) meminta pengesahan laporan mutasi BMN kepada pejabat penanggungjawab UAKPB; (c) menyampaikan laporan mutasi BMN pada DBKP yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB beserta ADK-nya kepada UAPPB-W, UAPPB-E1,atau UAPBdan KPKNL; (d) menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS)yang datanya berasal dari Buku Barang, KIB,dan DBKP; (e) meminta pengesahan LBKPS kepada pejabat penanggung jawab UAKPB; (f) menyampaikan LBKPSyang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB beserta ADK-nya secara periodik kepada UAPPB-W, UAPP~-El, atau UAPBdan KPKNL; (g) menyusun Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN; (h) meminta pengesahan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN kepada pejabat penanggung jawab UAKPB; (i) menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB seeara semesteran kepada UAPPB-W, UAPPB-El, atau UAPB.
(3)Proses Akhir Periode Pembukuan (a) menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT)yang datanya berasal dari Buku Barang, KIB, dan Daftar Barang; (b) meminta pengesahan LBKPT kepada pejabat penanggung jawab UAKPB; (e) menyampaikan LBKPT yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB beserta ADK-nya seeara periodik kepada UAPPB-W, UAPPB-El, atau UAPB dan KPKNL; (d) menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB); (e) meminta pengesahan LKB kepada pejabat penanggung jawab UAKPB; (f) menyampaikan LKB yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB seeara tahunan kepada UAPPB-W,UAPPB-El, atau UAPBdengan tembusan kepada KPKNL.
(4)Proses Lainnya (a) menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)BMN; (b) meminta pengesahan LHI BMN kepada pejabat penanggungjawab UAKPB; (e) menyampaikan LHI BMN yang telah disahkan oleh penanggungjawab UAKPBkepada UAPPB-W, UAPPB-El, atau UAPBdan KPKNL. d) Untuk UAKPB Dekonsentrasij'Tugas Pembantuan selain mengirimkan Laporan kepada UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan juga mengirimkan Laporan kepada UAPPB-E1 pada Kementerian Negara/Lembaga yang mengalokasikan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan. 2) Tingkat UAPPB-W a) Dokumen Sumber
(1)Daftar Barang Pengguna - Wilayah (DBP-W);
(2)Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP)Semesteran dan Tahunan dari UAKPBdi wilayah kerjanya;
(3)Laporan kondisi barang (LKB)dari UAKPBdi wilayah kerjanya;
(4)Laporan PNBPyang bersumber dari pengelolaan BMN dari UAKPBdi wilayah kerjanya;
(5)Dokumen inventarisasi BMN;dan
(6)Dokumen pembukuan lainnya b) Jenis Laporan
(1)Daftar Barang Pengguna - Wilayah (untuk pertama kali)
(2)Laporan Barang Pengguna - Wilayah Semesteran (LBPWS): (a) laporan persediaan; (b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan jalan, irigasi, dan jaringan), meliputi laporan intrakomptabel, laporan ekstrakomptabel, dan laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel; (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset lainnya; (e) laporan barang bersejarah; (f) Catatan Ringkas Barang (eRB).
(3)Laporan Barang Pengguna - Wilayah Tahunan (LBPWT) (a) laporan persediaan; (b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan jalan, irigasi, dan jaringan), meliputi laporan intrakomptabel, laporan ekstrakomptabel, dan laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel; (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset lainnya; (e) laporan barang bersejarah; dan
(1)Catatan Ringkas Barang (CRB).
(4)laporan mutasi barang;
(5)Laporan Kondisi Barang (LKB);
(6)Laporan Hasil Inventarisasi (LHI);
(7)Laporan PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN); dan
(8)Arsip Data Komputer (ADK) c) Prosedur Pelaporan
(1)Proses pertama kali Menyampaikan DBP-W yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W yang berisi semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan ini beserta ADK-nya untuk pertama kali kepada UAPPB-E1 atau UAPB dan Kanwil DJKN.
(2)Proses Semesteran (a) menyusun laporan mutasi BMN pada DBP-W yang datanya berasal dari himpunan laporan mutasi BMN dari UAKPB; (b) meminta pengesahan laporan mutasi BMN pada DBP-W kepada pejabat penanggung jawab UAPPB-W; (c) menyampaikan laporan mutasi BMN pad a DBP-W yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-El beserta ADK-nya kepada UAPPB-W atau UAPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN; (d) menyusun Laporan Barang Pengguna Wilayah Semesteran (LBPWS) yang datanya berasal dari himpunan LBKPS dari UAKPB; (e) meminta pengesahan LBPWS kepada pejabat penanggung jawab UAPPB-W;
(1)menyampaikan LBPWSyang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W beserta ADK-nya secara periodik yang datanya berasal dari UAKPB, dan menyampaikannya kepada UAPPB-El atau UAPBdengan tembusan kepada Kanwil DJKN; (g) menyusun Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN, yang datanya berasal dari himpunan Laporan PNBPdari UAKPB; (h) meminta pengesahan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN kepada pejabat penanggungjawab UAPPB-W; (i) menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W yang datanya berasal dari UAKPB secara semesteran kepada UAPPB-El atau UAPB.
(3)Proses Akhir Periode Pembukuan (a) menyusun Laporan Barang Pengguna Wilayah Tahunan (LBPWT)yang datanya berasal dari himpunan LBKPTdari UAKPB; (b) meminta pengesahan LBPWT kepada pejabat penanggungjawab UAPPB-W; (c) menyampaikan LBPWTyang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W beserta ADK-nya secara periodik kepada UAPPB-E 1 atau UAPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN; (d) menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB)yang datanya berasal dari himpunan LKBdari UAKPB; (e) meminta pengesahan LKB kepada pejabat penanggungjawab UAPPB-W; pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBPW semesteran dan tahunan dengan UAKPB di wilayah kerjanya. 3) Tingkat UAPPB-El a) Dokumen Sumber
(1)DBP- Eselon 1 (DBP-El);
(2)Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP)Semesteran dan Tahunan dari UAKPB danjatau Laporan Barang Pengguna - Wilayah (LBP-W) dari UAPPB-W di wilayah kerjanya;
(3)Laporan kondisi barang (LKB) dari UAKPB danj atau UAPPB-W di wilayah kerjanya;
(4)Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN dari UAKPB danj atau UAPPB-W di wilayah kerjanya;
(5)Dokumen inventarisasi BMN; dan
(6)Dokumen pembukuan lainnya. melakukandapatUAPPB-Wdiperlukand) Jika (f) menyampaikan LKB yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W yang datanya berasal dari UAKPB secara tahunan kepada UAPPB-El atau UAPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN.
(4)Proses Lainnya (a) menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BMN yang datanya berasal dari himpunan LHI BMN dari UAKPB; (b) meminta pengesahan LHI BMN kepada pejabat penanggung UAPPB-W; (c) menyampaikan yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W kepada UAPPB-El atau UAPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN. b) Jenis Laporan
(1)DBP- Eselon I (untuk pertama kali)
(2)Laporan Barang Pengguna - Eselon I Semesteran (LBPES), meliputi: (a) laporan persediaan; (b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan jalan, irigasi, dan jaringan), meliputi laporan intrakomptabel, laporan ekstrakomptabel, dan laporan gabungan intrakomptabe1 dan ekstrakomptabel; (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset lainnya; (e) laporan barang bersejarah; (f) Catatan Ringkas Barang (CRB).
(3)Laporan Barang Pengguna - Eselon I Tahunan (LBPET) (a) laporan persediaan; (b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan jalan, irigasi, dan jaringan), meliputi laporan intrakomptabel, laporan ekstrakomptabel, dan laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel. (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset Lainnya; (e) laporan barang bersejarah; (f) Catatan Ringkas Barang (CRB).
(4)laporan mutasi barang;
(5)Laporan Kondisi Barang (LKB);
(6)Laporan Hasil Inventarisasi (LHI).
(7)Laporan PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN);dan
(8)Arsip Data Komputer (ADK). c) Prosedur Pelaporan
(1)Proses Pertama Kali Menyampaikan DBP-El yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-El yang berisi semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan ini beserta ADK-nya untuk pertama kali kepada KanwilDJKNdan UAPB.
(2)Proses Semesteran (a) menyusun laporan mutasi BMN pada DBP-El yang datanya berasal dari himpunan laporan mutasi BMNdari UAKPBatau UAPPB-W; (b) meminta pengesahan laporan mutasi BMN kepada penanggungjawab UAPPB-El; (c]' menyampaikan laporan mutasi BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-El beserta ADK-nyakepadaUal'B. (d) menyusun laporan barang pengguna Eselon I Semesteran (LBPES)yang datanya berasal dari himpunan LBKPS dari UAKPBatau LBP-Wdari UAPPB-W; (e) meminta pengesahan LBPES kepada penanggung jawab UAPPB-El; (f) menyampaikan LBPES yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-El beserta ADK-nya secara periodik kepada UAPB; (g) menyusun Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang datanya berasal dari himpunan Laporan PNBP dari UAKPB atau UAPPB-W; (h) meminta pengesahan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN kepada penangungjawab UAPPB-El;dan (i) menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-El secara semesteran kepada UAPB.
(3)Proses Akhir Periode Pembukuan (a) menyusun Laporan Barang Pengguna Eselon I Tahunan (LBPET) yang datanya berasal dari himpunan LBKPT pada UAKPB atau LBPET pada UAPPB-W; (b) meminta pengesahan LBPET kepada penanggung jawab UAPPB-E1; (c) menyampaikan LBPET yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-El beserta ADK-nya secara periodik kepada UAPB; (d) menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB) yang datanya berasal dari himpunan LKB dari UAKPB atau UAPPB-W; (e) meminta pengesahan LKB kepada penanggung jawab UAPPB-El;
(1)menyampaikan LKB yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-El secara tahunan kepada UAPB.
(4)Proses Lainnya (a) menyusun/ menghimpun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)BMNyang datanya berasal dari himpunan LHIBMNdari UAKPBatau UAPPB-W; (b) meminta pengesahan LHI kepada pejabat penanggungjawab UAPPB-El; dan (c) menyampaikan LHI BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-E1 yang datanya berasal dari UAKPBatau UAPPB-Wkepada UAPB. d) Jika diperlukan, UAPPB-E1 dapat melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBPE1 semesteran dan tahunan dengan UAKPBatau UAPPB-W di wilayah kerjanya. 4) Tingkat UAPB a) Dokumen Sumber
(1)Daftar Barang Pengguna (DBP); i i
(2)Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP)Semesteran dan Tahunan dari UAKPBdanj'atau Laporan Barang Pengguna - Wilayab (LBP-W) dari UAPPB-W dan Iatau Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBP-El);
(3)Laporan Kondisi Barang (LKB)dari UAKPB,UAPPB-W darr/atau UAPPB-El;
(4)Laporan PNBPyang bersumber dari pengelolaan BMN dari UAKPBdan/atau UAPPB-Wdarr/atau UAPPB- E1;
(5)Dokumen inventarisasi BMN;dan
(6)Dokumen pembukuan lainnya. b) Jenis Laporan
(1)DBP (untuk pertama kali);
(2)Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS): (a) laporan persediaan; (b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesm, dan jalan, irigasi, dan jaringan), meliputi laporan intrakomptabel, laporan ekstrakornptabel, dan laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel; (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset lainnya; (e) laporan barang bersejarah; (f) Catatan Ringkas Barang (CRB).
(3)Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) (a) laporan persediaan; (b) laporan aset tetap (tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesm, dan jalan, irigasi, dan jaringan), meliputi laporan intrakomptabel, laporan ekstrakornptabel, dan laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel; (c) laporan konstruksi dalam pengerjaan; (d) laporan aset lainnya; (e) laporan barang bersejarah; (f) Catatan Ringkas Barang (CRB).
(4)Laporan mutasi barang; 1 I i I
(6)Laporan Hasil Inventarisasi (LHI);
(7)Laporan PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN); dan
(8)Arsip Data Komputer (ADK). c) Proses Pelaporan
(1)Proses Pertama Kali Menyampaikan DBP yang telah disahkan 'oleh penanggung jawab UAPB yang berisi semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 beserta ADK-nya untuk pertama kali kepada DJKN.
(2)Proses Semesteran (a) menyusurr/ menghimpun laporan mutasi BMN pada DBP yang datanya berasal dari himpunan laporan mutasi BMN dari UAKPB, UAPPB-W, darr/atau UAPPB-El; (b) meminta pengesahan laporan mutasi BMN kepada pejabat penanggung jawab UAPB; (c) menyampaikan laporan mutasi BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPB beserta ADK-nya kepada DJKN; (d) menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) yang datanya berasal dari himpunan LBKPS pada UAKPB, LBPWS pada UAPPB-W, dan/atau LBPES pada UAPPB-El; (e) meminta pengesahan LBPS kepada pejabat penanggung jawab UAPB; (f) menyampaikan LBPS yang te1ah disahkan oleh pejabat penanggung jawab UAPB beserta ADK- nya secara periodik yang datanya berasal dari UAKPB, UAPPB-W darr/atau UAPPB-E1, dan menyampaikannya kepada DJKN; . (g) menyusun Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang datanya berasal dari himpunan Laporan PNBP dari UAKPB,UAPPB-W, darr/atau UAPPB-El; (h) meminta pengesahan Laporan PNBP kepada pejabat penanggung jawab UAPB;dan (i) menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPB yang datanya berasal dari UAKPB, UAPPB-W danjatau UAPPB-El secara semesteran kepada DJKN.
(3)Proses Akhir Periode Pembukuan (a) menyusun laporan barang pengguna tahunan (LBPT) yang datanya berasal dari himpunan LBKPS pada UAKPB, LBPWT pada UAPPB-W, dan/ atau LBPETpada UAPPB-El ; (b) meminta pengesahan LBPT kepada pejabat penanggung jawab UAPB; (c) menyampaikan LBPT yang telah disahkan oleh pejabat penanggung jawab UAPB beserta ADK- nya secara periodik kepada DJKN; (d) menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB)yang datanya berasal dari himpunan LKBdari UAKPB, UAPPB-Watau UAPPB-El; (e) meminta pengesahan LKB kepada pejabat penanggung jawab UAPB;dan (f) menyampaikan LKB yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPBsecara tahunan kepada DJKN.
(4)Proses Lainnya (a) menyusun laporan hasil inventarisasi (LHI)BMN yang datanya berasal dari himpunan LHI BMN dari UAKPB,UAPPB-Wdanjatau UAPPB-El; (b) meminta pengesahan LHI BMN kepada pejabat penanggung jawab UAPB. (c) menyampaikan LHI BMN yang telah disahkan oleh penanggungjawab UAPBkepada DJKN. 2) Jadwal Penyampaian Laporan dan Daftar Mutasi BMN Semester II Pelaksana Tanggal Waktu Tanggal Waktu Penatausahaan Terima Proses Kirim Pengiriman UAKPB - - 5 Juli 2 hari n UAPPB-W 7 Juli 4 hari 11 Juli 2 hari n UAPPB-El 13 Juli 2 hari 15 Juli 2 hari D UAPB 17 Juli 3 hari 20 Juli 1 hari D Menkeu cq. 21 Juli - - DJKN
1. h.Jadwal Pelaporan BMN 1) Jadwal Penyampaian Laporan dan Daftar Mutasi BMN Semester I Pelaksana Penatausahaan Pada Pengguna Barang (d) Jika diperlukan UAPB dapat melakukan rekonsiliasi/ pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBP semesteran dan tahunan dengan UAKPB,UAPPB-Wdanj atau UAPPB-El.
2. g.Bagan arus penyajian daftar BMN dan penyampaian daftar pelaporan BMN. Pelaksana Tanggal Waktu Tanggal Waktu Penatausahaan Terima Proses Kirim Pengirima n UAKPB - - 14 5 hari n Januari UAPPB-W 19 Januari 5 hari 3 hari n 24 UAPPB-W 27 Januari 7 hari Januari 2 hari n UAPB 5 Februari 11 hari 3 1 hari n (termasuk Februari Menkeu cq. 15 pemutakhir DJKN Februari an data 14 BMN) Februari- - 3) Jadwal Penyampaian Laporan Tahunan Pelaksana Penatausahaan Pada Pengguna Barang Pelaksana Tanggal Waktu Tanggal Waktu Penatausahaan Terima Proses Kirim Pengiriman UAKPB - - 10 5 hari n Januari UAPPB-W 15 5 hari 3 hari n Januari 20 UAPPB-El 5 hari Januari 2 hari n 23 UAPB Januari 5 hari 28 1 hari U Januari Menkeu cq. 30 - DJKN Januari 4 Februari 5 Februari - Pelaksana Penatausahaan Pada Pengguna Barang persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN berupa Penjualan dan Hibah. dengankepemilikan, dengan nilai perolehan .sampai Rp100.000.000,OO(seratusjuta rupiah) per unit/satuan.
  1. 2.Pemindahtanganan BMN Pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan Klasifikasikewenangan dan tanggungjawab pengguna barang:
  2. 1.Penggunaan BMN Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab :
3. a.menetapkan status penggunaan; dan
4. b.memberikan persetujuan penggunaan sementara. Kewenangan dan tanggung jawab dilakukan terhadap BMNselain tanah danl atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen B. Penatausahaan BMN Kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang terhadap pengelolaan BMNmeliputi:
  1. 1.penggunaan, meliputi penetapan status penggunaan dan penggunaan sementara;
  2. 2.pemindahtanganan, meliputi penjualan dan hibah;
  3. 3.pemusnahan; dan
  4. 4.penghapusan. Kewenangandan tanggungjawab Pengguna Barang meliputi :
  5. 1.penetapan status penggunaan BMN;
  6. 2.pemberian persetujuan penggunaan sementara BMN;
  7. 3.pemberian persetujuan atas permohonan pemindahtanganan BMN meliputi penjualan dan hibah BMN, kecuali terhadap BMNyang berada pada pengguna barang yang memerlukan persetujuan Presideri/ DPR;
  8. 4.pemberian persetujuan atas permohonan pemusnahan BMN;dan
  9. 5.pemberian persetujuan atas permohonan penghapusan BMN. Kewenangan dan tanggung jawab Menteri selaku Pengguna Barang secara fungsional dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan tidak dapat dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Barang. perjanjianjkontrak; 4) BMNyang diperoleh sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
  10. 3.Pemusnahan Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMNdalam hal:
5. a.BMNtidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, danj atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
6. b.terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Kewenangan dan tanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan pemusnahan BMNdilakukan terhadap BMN,berupa: daripelaksanaansebagaidiperolehyang3)BMN I I,
7. a.Kewenangan dan tanggung jawab memberikan persetujuan berupa penjualan dilakukan terhadap: 1)BMNselain tanah danjatau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,OO(seratusjuta rupiah) per unitjsatuan; 2) bongkaran BMNkarena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).
8. b.Kewenangan dan tanggung jawab memberikan persetujuan berupa hibah dilakukan terhadap: 1)BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan; 2)BMNselain tanah dari/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,OO(seratusjuta rupiah) per unitjsatuan; 3)bongkaran BMNkarena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).
9. c.BMNyang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan meliputi tetapi tidak terbatas pada: 1)BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN; 2)BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; C. Pengawasan dan Pengendalian Barang MilikNegara
  1. 1.Ruang Lingkup . Ruang lingkup yang dilakukan Penggunan Barang dan Kuasa Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian meliputi:
10. a.pemantauan; dan
11. b.penertiban.
  1. 2.Pemantauan dan penertiban yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang meliputi pelaksanaan:
12. a.Penggunaan;
13. b.Pemanfaatan;
14. c.Pemindahtanganan;
15. d.Penatausahaan; dan
16. e.pemeliharaan dan pengamanan, 1 merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti rusak berat yang tidak bernilai ekonomis, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure). dengankepemilikan, dengan nilai perolehan sampai RplOO.OOO.OOO,OO(seratusjuta rupiah) per unitj'satuan. Penghapusan BMNdilakukan sebagai akibat dati sebab-sebab lain yang
17. a.persediaan;
18. b.aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman;
19. c.selain tanah dan/ atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen
20. a.persediaan;
21. b.aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman;
22. c.selain tanah dan/ atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan RplOO.OOO.OOO,OO(seratusjuta rupiah) per unit/satuan:
23. d.bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).
  1. 4.Penghapusan BMN Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan Penghapusan BMNterhadap BMN,berupa Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN;
24. b.melakukan penertiban atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN;
25. c.memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan dan Investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN;
26. d.dapat meminta aparat pengawasan intem Pemerintah untuk melakukan audit atas tindak lanjut hasil, pemantauan dan penertiban BMNsebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
27. e.menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai peraturan perundang-undangan.
  1. 4.Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat struktural untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada nomor l guna melakukan pemantauan dan penertiban BMNyang ada pada Kuasa Pengguna Barang.
  2. 5.Pengguna Barang harus membuat prosedur kerja pengawasan dan pengendalian BMN yang diberlakukan pada lingkungan Kementeriarr/Lembagayang dipimpinnya.
  3. 6.Wewenang dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1.
  4. 7.Kuasa Penggunan Barang membuat laporan tahunan dan disampaikan kepada Kepala KPKNL dengan tembusan kepada Pengguna Barang paling lambat akhir bulan Maret. Penggunaan,a. melakukan pemantauan atas pelaksanaan
  5. 3.Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian BMNmeliputi
  6. 1.KepaIa Satker dalam mengusulkan pejabat perbendaharaan negara harus mempertimbangkan kemungkinan adanya mutasi, pensiun, terkena hukuman disiplin dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi revisi yang dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan.
  7. 2.Pejabat perbendaharaan negara tidak boleh merangkap jabatan, antara lain:
28. a.PPKdengan Pejabat penanda tangan SPM;
29. b.PPK atau Pejabat penanda tangan SPM dengan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Pelaksana Pengelolaan BMN;
30. c.Bendahara Penerimaan dengan Bendahara Pengeluaran;
31. d.Bendahara Penerimaan dengan Pelaksana Pengelolaan BMN;dan
32. e.Bendahara Pengeluaran dengan Pelaksana Pengelolaan BMN.
  1. 3.Setiap Satker dapat mengusulkan Bendahara Pengeluaran sebanyak DIPA yang dikelola Satker yang bersangkutan, sedangkan untuk Bendahara Penerimaan dan Pelaksana Pengelolaan BMNmasing-masing cukup diusulkan 1 (satu) orang setiap Satker.
  2. 4.KPA/KPB wajib membentuk UAKPA dan UAKPB di Satker yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas penyiapan laporan keuangan berdasarkan SAL
  3. 5.KPA/PPKdilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggarannya.
  4. 6.KepaIa Satker selaku KPA/KPB setelah menerima DIPA agar segera menetapkan pelaksana untuk mendukung operasional kegiatan para Pejabat Perbendaharaan Negara daIam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran antara lain:
33. a.PPK;
34. b.Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/.Jasa:
35. c.Panitia/Pejabat Penerima Barang/ Jasa;
36. d.Staf Sekretariat PPK/Bendahara Pengeluaran, Staf Pelaksana Penguji Tagihan dan Pencetak SPMserta staflainnya sesuai kebutuhan. BABXI KETENTUANLAINLAIN menyajikanjmenyampaikan laporan barang milik negara kepada unit Eselon I terkait UAPPBEI setiap semester, untuk semester I (satu) harus diterima paling Iambat tanggal 10 Juli tahun berjalan dan semester II (dua)tanggallO Januari tahun berikutnya.
  1. 9.Pengangkatan dan pemberhentian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak terikat dengan periode tahun anggaran, dan apabila terjadi penggantian maka kepala satuan kerja segera mengusulkan pejabat pengganti. 10.KPA,PPK,dan PPSPMyang tindakannya mengakibatkan keterlambatan penyelesaian tagihan, dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS. 11.Pejabat Perbendaharaan Negarayang mengelolalebih dari 1 (satu) DIPA, berhak memperolehhonorarium atas masing-masing DIPAyang dikelola, sepanjang telah dialokasikan dalam DIPA. 12.KPAyang merangkap sebagai PPK atau PPSPM,hanya diperbolehkan untuk menerima 1 (satu) honorarium pejabat Perbendaharaan Negara. 13.Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari yang sebenarnya (mark up),dan/atau melakukan perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas sehingga mengakibatkan kerugian negara, pihak-pihak yang bersangkutan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukannya. 14.Bendahara dibebaskan sementara darijabatan Bendahara, apabila:
37. a.dalam proses pemeriksaan terdapat dugaan bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
38. b.terjadi sesuatu yang menyebabkan bendahara tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam waktu 3 (tiga)bulan;
39. c.apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata bendahara tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum maka Menteri dapat mengangkat kembali bendahara dimaksud pada jabatannya sebagai bendahara. wajibBarangPengguna8. Kepala Satker selaku Kuasa
  1. 7.Kepala Satker selaku KPA wajib menyajikan/menyampaikan laporan keuangan kepada unit Eselon I terkait UAPPA-EIsetiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 15.Bendahara dapat diberhentikan apabila :
40. a.dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
41. b.dijatuhi hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
42. c.diberhentikan sebagai PNS;
43. d.sakit berkepanjangan;
44. e.meninggal dunia;
45. f.mutasi/berpindah tempat kerja. 16.Mekanisme pembayaran dengan UP dan TUPpada Atase Teknis di luar negeri dari DIPAKementerian, sebagai berikut:
46. a.UP atau TUPyang dikirim ke Perwakilan RI pada negara penempatan Atase/Btaf Teknis harus dipertanggungjawabkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak uang diterima;
47. b.apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan uang persediaan atau tambahan uang persediaan belum dipertanggungjawabkan,harus segera membuat surat penangguhan atau menyampaikan surat perpanjangan untuk pengembalian dana uang persediaan atau tambahan uang persediaan yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna AnggaranSatker pengirim anggaran;
48. c.perpanjangan waktu untuk pengembalian dana uang persediaan dan Tambahan Uang Persediaan sesuai dengan huruf a dan b ditambah paling lama 1 (satu) bulan. 17.Kelengkapan dokumen dalarn pertanggungjawaban dari Atase/ Staf Teknis di Perwakilan RI pada Negara penemoatan, sebagai berikut:
49. a.Surat Permintaan Pembayaran (SPP)yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Perwakilan RI negara penempatan Atase/Btaf Teknis;
50. b.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Belanja (SPTJMB)yang ditandatangani oleh Bendahara di Perwakilan RI pada negara penempatan Atase/Btaf Teknis diketahui oleh, Atase dan atas persetujuan Pejabat yang berwenang pada Perwakilan RI luar negeri pada negara penempatan;
51. c.menyarnpaikan bukti rincian pengeluaran yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang pada PerwakilanRI luar negeri;
52. d.melampirkan foto copy bukti kwitansi/ struk pembelian yang sah diketahui oleh Pejabat yang berwenang di Perwakilan RI luar negeri pada negara penempatan;
53. e.bukti asli pengeluaran disimpan di Pejabat yang ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan pada Perwakilan RI luar negeri pada Negara penempatan.
  1. 18.Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMN yang menghasilkan penerimaan negara dapat diberikan insentif.
  2. 19.Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang daIam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara. I
  3. 20.Pemberian insentif dan Iatau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMNdiatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  4. 21.PengelolaBarang dapat mengenakan beban pengelolaan (capital charge) terhadap BMNpada Pengguna Barang.
  5. 22.Ketentuan lebih Ianjut mengenai beban pengelolaan (capital charge) terhadap BMNdiatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  6. 23.Menteri Keuangan dapat memberikan alternatif bentuk lain pengelolaan BMN atas permohonan persetujuan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan dari Pengguna Barang.
  7. 24.Pengelolaan BMNyang berasal dari badan khusus yang dibentuk daIam rangka penyehatan perbankan, diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  8. 25.Pengelolaan kekayaan Negara tertentu yang berasal dari perolehan lainnya yang sah diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan. 1 N,SH ~Bi:I:$I""'-. 9600324 198903 1 001 ~$~AN SESUAI DENGAN ASLINYA ~~~~IRO HUKUM, M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan BMN bidang ketenagakerjaan ini merupakan acuan bagi pengelola keuangan yang menggunakan dana pusat, dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan. KETENTUAN PENUTUP Format 16 Format 17 Format 18 Format IDA Format lOB Format 11 Format 12A Format 12B Format 5 Format 6 Format 7 Format 8 Format 9A Format 9B Format 4 Format 3 Format 2 Format 1 Pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Pusat dan Satker UPT-P Pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Tugas Pembantuan Pengusulan Penggantian Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Pusat/UPTP Pengusulan Pejabat Perbendaharaan Negara untuk Satker Kabupaten/Kota BKU yang digunakan oleh Bendahara Penerima BKUyang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran Buku Pembantu BKUBendahara Pengeluaran Pembatu Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Surat Tugas Luar Kota Surat Perjalanan Dinas Daftar Pengeluaran Rill Surat Pemyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Surat Pemyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Kuitansi Pembayaran Tagihan Penyedia Barang/ Jasa Surat Perintah Bayar Kuitansi/Bukti Pembelian yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Surat Pemyataan UP Surat Pengajuan Permintaan TUP Format 13 Format 14 Format 15 Daftar Format Formulir dan Bagan LAMPIRANII PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN BARANG MILIK NEGARA BIDANG KETENAGAKERJAAN I I N, SH . 19600324 198903 1 001 ~~~AN SESUAI DENGAN ASLINYA BIRO HUKUM, M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Surat Pernyataan KPAmempertanggungjawabkan Sisa TUP Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan SPTJM Check list Kelengkapan Berkas Pengujian Kebenararan SPP Struktur Organisasi UAKPA Struktur Organisasi UAPPA-W Struktur Organisasi UAPPE-E1 Struktur Organisasi UAPA Format 19 Format 20 Format 21 Format 22 Bagan 23 Bagan 24 Bagan 25 Bagan 26 ( ) KEPALA BIRO/PUSAT SEKRETARIS ITJEN/DITJEN/BADAN/KEPALA BALAI PELAKSANA NO. KANTORISATUAN KERJA BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN " PENG~LOLAAN BARANG KPPN - MILIK NEGARA 1 2 3 4 5 6 Nama Nama Nama (.........) NIP NIP NIP Gol Gol Gol Jabatan Jabatan ...... selaku bendahara Jabatan penge[uaran Program .... Unit Eselon I .................. , - Format: I DAFTAR USULAN CALON PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DIPA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN .•..••• MENURUT SATUAN KERJA PUSAT/UPTP .. - -_ - -- -:-.--~- --~------ KEPALA SATUAN KERJA KAB/KOTA, KEPALA UPTD MENGETAHUI BUPATIIWALIKOTA, PELAKSANA NO. KANTOR/SATUAN KERJA j BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN PENGELOLAAN BARANG KPPN MILIK NEGARA 1 2 3 4 5 6 7 Nama Nama Nama Nama (.........) NIP NIP NIP NIP Gol Gol Gol Gol Jabatan Jabatan : Staf ............. Jabatan : Staf selaku bendahara Jabatan : Stat ......... ....................... pengeluaran Program ......... Unit Eselon 1............... Format: 2 DAFTAR USULAN CALON PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA OIPA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN . MENURUT SATUAN KERJA KABUPATEN/KOTAlUPTD .•..•....•••••••••.•....•.•••..... KUASA PENGGUNA PELAKSANA NO. KANTORISATUAN KERJA ANGGARAN/KUASA BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARAPENGELUARAN PENGELOLAAN BARANG KPPN PENGGUNA BARANG/JASA MILIK NEGARA KPAlKPB 1 2 3 4 5 6 7 Nama Nama Nama Nama (.........) NIP NIP NIP . NIP Gal Gol Gol Gol Jabatan Jabatan Jabatan : ...... selaku bendahara Jabatan '(:,. pengeluaran Program ...... Unit Eselon I .................. " MENjADI KUASA PENGGUNA PELAKSANA NO. KANTORISATUAN KERJA ANGGARAN/KUASA BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARAPENGELUARAN PENGELOLAAN BARANG KPPN PENGGUNA BARANG/JASA MILIK NEGARA KPAlKPB 1 2 3 3 4 5 6 Nama Nama Nama Nama (.........) NIP NIP NIP NIP Gol Gol Gol Gol Jabatan Jabatan Jabatan : ...... selaku bendahara Jabatan pengeluaran Program ...... Unit Eselon I .................. .. SEfv1ULA Format: 3 DAFTAR USULAN PENGGANTIAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DIPA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ••••••• MENURUT SATUAN KERJA PUSAT IUPTP •.••.••••••••••.•••••••••••••••••.•.• KEPALA DINAS KAB/KOTA, !<EPALA UPTD KUASA PENGGUNA ._ PELAKSANA NO. KANTOR/SATUAN KERJA ANGGARAN/KUASA PEJABAT PENANOA TANGAN BENDAHARA PENERIMAAN ' BENDAHARA PENGElUARAN PENGELOLMN BARA~G KPPN PENGGUNA BARANGIJASA SPM _ MILIK NEGARA " KPAlKPB. 1 2 3 4 5 ., S 7 8 . Nama : Nama Nama Nama Nama (.........) NIP NIP NIP NIP NIP Gal Gal Gal oer Got Jabatan Jabatan Jabatan : Jabatan : ...... selaku bendahara Jabatan pengeluaran Program ....... Unit Eselon I . HENJADI KUASA PENGGUNA PELAKSANA NO. KANTOR/SATUAN KERJA ANGGARANIKUASA PEJABAT PENANDA TANGAN BENOAHARA PENERIMAAN BENOAHARAPENGELUARAN PENGELOLAAN BARANG KPPN PENGGUNA BARANG/JASA SPM MILlK NEGARA KPAlKPB 1 2 3 4 5 S 7 8 Nama Nama : Nama : Nama Nama (.........) NIP NIP : NIP NIP NIP Gal Gal Gal : Gol Gol Jabatan : Jabalan Jabatan Jabatan : ...••. selaku bendahara Jabatan : pengeluaran Program .•.•••• Unit Eselon I SEMULA Format: 4 DAFTAR USULAN PENGGANTIAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DIPA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN .•.•.•.•••• MENURUT SATUAN KERJA KABUPATEN/KOTAlUPTD •••••••••••.•••••••••••••••••••~••••• Petunjuk pengisian:
(1)diisi tanggal pernbukuan (format:bulan-tanggal];
(2)diisi nomor bukti bendahara; .
(3)diisi uraian transaksi penerimaarr/ pengeluaran; Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Bagian 2: Memuat isi dari pembukuannya bendahara penerimaan. Petunjuk pengisian:
(1)diisi kode dan nama kementerian;
(2)diisi kode dan nama unit organisasi;
(3)diisi kode dan nama propinsi/kabupaten/kota;
(4)diisi kode dan nama satuan kerja;
(5)diisi tanggal, bulan dantahun serta nomor SP DIPA;
(6)diisi tanggal,bulan dan tahun serta nomor revisi DIPA(jikaada)
(7)diisi tahun anggaran;
(8)diisi kode dan nama KPPN;
(9)diisi tempat, dan tanggal, bulan serta tahun Buku Kas Umum dibuat;
(10)diisi nama dan NIPKuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk.
(11)diisi nama dan NIP Bendahara Penerimaan yang ditunjuk NIP.NIP.
(11)(10) ....................... , (9) Bendahara Penerimaan,Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)BUKUKASUMUM ( ) . ( ) .. (', ) .. ( ) .. Kementerianj Lembaga Unit Organisasi Propinsij Kabupatenj Kota Satuan Kerja Tgl, No. SP. DIPA Revisi ke: 1. 2. 3. Tahun Anggaran KPPN
(7)
(8)Bagian 1 : Halaman muka Format: 5 Format Buku Kas Umum yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut: NIP.NIP. Yang memeriksa Kepala Satker selaku KPA Yang diperiksa Bendahara Penerimaan

2.Selisih Pembukuan (Ill C) B. Pembukuan menurut UAKPA C. Selisih Pembukuan Bendahara dg UAKPA(Al- B) IV Penjelasan atas selisih
1.Selisih Kas (II B) Rp. Rp.
3.Jumlah (A.1 +A.2) Rp. Rp. III Hasil Rekonsiliasi internal (Bendahara dengan UAKPA) A Pembukuan menurut bendahara
1.Penerimaan yg telah disetorkan
2.Penerimaan yg belum disetorkan Rp .. Hasil Pemeriksaan Kas A Kas yang dikuasai Bendahara
1.Uang Tunai di brankas Bendahara Rp.
2.Uang di rekening bank Bendahara Rp.
3.Jumlah Kas (I.A.1-II.A.3) B Selisih Kas antara buku dengan fisik (I A. l-II.A.3) II c Rp. Rp~ . Rp . Rp . Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari
1.Saldo BP Rp.
2.~~~ ~
3.Saldo BP lain-lain Rp.
4.Jumlah (B1+B2+B3) Selisih Pembukuan (A.1 - B.4) B Rp . ' Pada hari ini tanggal, bulan tahun kami Kepala Satker selaku KPA telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp. .... dan Nomor Bukti terakhir No .. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :' , I Hasil pemeriksaan pembukuan Bendahara A Saldo Kas Bendahara
1.Saldo BP Kas (tunai dan bank) BERITAACARAPEMERIKSAANKASDANREKONSILIASI Bagian 3: Memuat catatan hasil pemeriksaan!ka~ dan Rekonsiliasi.

(5)diisi jumlah setoran yang tercantum dalam dokumen sumber;
(6)diisi jumlah saldo setelah ditambahfdikurangi jumlah penerimaarr/ setoran yang tercantum dalam dokumen sumber. Petunjuk pengisian:
(1)diisi tanggal dan bulan transaksi terjadi;
(2)diisi nomor bukti bendahara pengeluaran;
(3)diisi uraian dan transaksi penerimaanj pengeluaran;
(4)diisijumlah transaksi penerimaan;
(5)diisi jumlah transaksi pengeluaran;
(6)diisi jumlah akumulasi yang terdapat pada transaksi sebelumnya ditambah/ dikurangi jumlah penerimaanj pengeluaran saat itu. Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Petunjuk pengisian:
(1)diisi kode dan nama kementerian;
(2)diisi kode dan nama unit organisasi;
(3)diisi kode dan nama propinei/kabupaterr/kota;
(4)diisi kode dan nama satuan kerja;
(5)diisi tanggal dan nomor SP DIPA;
(6)diisi tahun anggaran;
(7)diisi kode dan nama KPPN;
(8)diisi ada tempat dan tanggal BKUditandatangani;
(9)diisi nama dan NIPKPAyang ditunjuk;
(10)diisi nama dan NIPbendahara pengeluaran yang ditunjuk. BUKUKASUMUM Kementerian/Lembaga ( ........ ) .......................... (1) Unit Organisasi ( ........ ) ........................... (2) Propinsij Kabupaterr/ Kota . ( ........ ) .......................... (3) Satuan Kerja ( ........ ) ...................... ,... (4) Tgi.No. SP. DIPA .........., .......................... (5) Tahun Anggaran : ............. (6) KPPN ( ........ ) •••••••••• • ••••• t •• ' ••• I •• (7) - .................... ,... , .......................... (8) Mengetahui Bendahara Pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran
(9)(10) ............................... .............................. NIP. NIP. Format: 6 Format BKUyang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai berikut: . NIP. NIP. Kepala Satker selaku KPAYang diperiksa Bendahara Pengeluaran

2.Selisih ·UP(IIIC)
1.Selisih Kas (II B) Rp.C. Selisih UP pembukuan Bendahara dengan UAKPA(A3-B) IV Penjelasan atas selisih i , , Rp. Rp.
3.Jumlah UP dan Kuitansi UP (AI + A2) B. Pembukuan UP menurut UAKPA III Hasil Rekonsiliasi internal (Bendahara dengan UAKPA) A. Pembukuan UP menurut Bendahara
1.~~~ ~
2.Kuitansi UP yang belum disahkan Rp.
2.Saldo BP UM Perjadin Rp.
3.Jumlah (A 1+ A2) Rp. ........... B Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari
1.Saldo BP UP Rp.
2.Saldo BP LS-Bendahara Rp.
3.Saldo BP Pajak Rp.
4.Saldo BP lain-lain Rp.
5.Jumlah (B1+B2+B3+B4) Rp. ........... C Selisih Pembukuan (A3- BS) Rp. II Hasil Pemeriksaan Fisik Kas A Fisik Kas yang dikuasai Bendahara
1.Uang Tunai di brankas Bendahara Rp.
2.Uang di rekening bank Bendahara Rp.
3.Jumlah Fisik Kas pada bendahara (AI + A2) Rp. ......... ,. B Selisih Kas antara buku dengan fisik (I A. 1-II.A.3) Rp. Pada hari ini tanggal, bulan tahun kami selaku kepala Satker selaku KPAtelah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp dan Nomor Bukti terakhir No .. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut : Hasil pemeriksaan pembukuan Bendahara A Saldo Kas Bendahara (yang belum dipertanggungjawabkan Bendahara)
1.Saldo BP Kas [tunai dan bank) Rp. BERITAACARAPEMERIKSAANKASDANREKONSILIASI Bagian 3: Memuat catatan hasil pemeriksaan kas dan Rekonsiliasi. Petunjuk pengisian: (I) diisi kode dan, nama kementerian;

(2)diisi kode dan' nama unit organisasi;
(3)diisi kode dannama propinsi/kabupaten/kota;
(4)diisi kode dan, nama satuan kerja;
(5)diisi tanggal dan nomor SP DIPA;
(6)diisi tahun anggaran;
(7)diisi kode dan' nama KPPN;
(8)diisi tanggal d'an bulan transaksi terjadi;
(9)diisi nomor bukti bendahara pengeluaran;
(10)diisi uraian dari transaksi penerimaan/pengeluaran; Tanggal Nomor Uraian Debet Kredit Saldo Bukti PPn PPh21 PPh22 PPh23 (81 (9) . (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Kementeriari/Lembaga: (I) Unit Organisasi (2) Prop/Kab/kota (3) Satuan kerja (4) Tgl, No-SP DIPA (5) THN Anggaran (6) KPPN (7) Buku Pembantu Pajak Petunjuk pengisian:
(1)diisi kode dan nama kementerian;
(2)diisi kode dan nama unit organisasi;
(3)diisi kode clan nama propinsi/kabupatenj kota;
(4)diisi kode dan nama satuan kerja;
(5)diisi tanggal dan nomor SP DIPA;
(6)diisi tahun anggaran;
(7)diisi kode dan nama KPPN;
(8)diisi tanggal dan bulan transaksi terjadi;
(9)diisi nomor bukti bendahara pengeluaran;
(10)diisi uraian dari transaksi penerimaanj'pengeluaran; (II) diisi jumlah transaksi penerimaan;
(12)diisi jumlah transaksi pengeluaran;
(13)diisi jumlah akumulasi yang terdapat pada transaksi sebelumnya ditambahj dikurangi jumlah penerimaari/ pengeluaran saat itu. Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
(8)(9) (10) (11) (121 (131 ; Buku Pernbantu . Kementerian/Lembaga: (1) Unit Organisasi (2) Prop/Kab/kota (3) Satuan kerja (4) Tgl, No-SP DIPA (5) THN Anggaran (6) KPPN (7) Format: 7 Petunjuk Pengisian:
(1)diisi kode dan nama kementerian;
(2)diisi kode dan nama unit organisasi;
(3)diisi kode dan nama propinsij'kabupatenykota;
(4)diisi kode dan nama satuan kerja;
(5)diisi tanggal dan nomor SP DIPA;
(6)diisi tahun anggaran;
(7)diisi kode dan nama KPPN;
(8)diisi kode dan nama fungsi;
(9)diisi kode dan nama sub fungsi;
(10)diisi kode dan nama program;
(11)diisi kode dan nama kegiatan;
(12)diisi kode dan nama output;
(13)diisi tanggal dan bulan transaksi terjadi;
(14)diisi nomor bukti bendahara pengeluaran;
(15)diisi uraian dari transaksi penerimaan/pengeluaran;
(16)diisijumlah nilai transaksi;
(17)diisi jumlah nilai transaksi dengan cara bayar UP (diakumulasi kan dgn dana yang diatasnya);
(18)diisi jumlah nilai transaksi dengan cara bayar LS (diakumulasikan dengan dana yang diatasnya);
(19)masukan jumlah dana untuk masing-inasing BKPKdan selanjutnya nilai tersebut akan berkurang sesuai dengan nilai transaksi;
(20)masukan jumlah dana untuk masing-masing Mata Anggaran (MAl dan selanjutnya nilai tersebut akan berkurang sesuai dengan nilai transaksi;
(21)masukan jumlah transaksi dana bila cara bayar menggunakan UP dan masih dalam bentuk bukti pengeluaran (nilainyaterakumulasikan dengan nilai sebelumnya);
(22)masukan jumlah transaksi dana bila cara bayar menggunakan UP dan sudah disahkan dengan terbitnya SPM/SP2D GUP. Cara Posisi UP Nomor Nilai Bavar Tgl Bukti Uraian Transaksi BKPK MA Bukti Sudah UP Ls pengeluaran disahkan
(13)(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)Fungsi Sub Fungsi Program Kegiatan Output
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Prop/Kabj'kota Satuan kerja Tgl,No-SPDIPA THNAnggaran KPPN Buku Pembantu Pengawas Anggaran Belanja
(13)diisi jumlah transaksi penerimaan PPn22;
(14)diisijumlah transaksi penerimaan PPn23;
(15)diisijumlah transaksi pengeluaran;
(16)diisi jumlah akumulasi yang terdapat pada transaksi sebelumnya ditambah/dikurangi jumlah penerimaanj'pengeluaran saat itu. Petunjuk pengisian:
(1)diisi kode dan nama kementerian;
(2)diisi kode dan nama unit organisasi;
(3)diisi kode dan nama propinsi/kabupaten/kota;
(4)diisi kode dan nama satuan kerja;
(5)diisi tanggal dan nomor SP DIPA;
(6)diisi tahun anggaran;
(7)diisi kode dan nama KPPN;
(8)diisi kode dan nama fungsi;
(9)diisi kode dan nama sub fungsi;
(10)diisi kode dan nama program;
(11)diisi kode dan nama kegiatan;
(12)diisi kode dan nama output;
(13)diisi tanggal dan bulan transaksi terjadi;
(14)diisi nomor bukti bendahara pengeluaran;
(15)diisi uraian dari transaksi penerimaanj'pengeluaran;
(16)diisijumlah nilai transaksi;
(17)masukan jumlah dana untuk masing-masing BKPKdan selanjutnya nilai tersebut akan berkurang sesuai dengan nilai transaksi;
(18)masukan jumlah dana untuk masing-masing Mata Anggaran (MA) dan selanjutnya nilai tersebut akan berkurang sesuai dengan nilai transaksi;
(19)masukanjumlah transaksi dana bila cara bayar menggunakan UP dan masih dalam bentuk bukti pengeluaran (nilainya terakumulasikan dengan nilai sebelumnya);
(20)masukan jumlah transaksi dana bila cara bayar menggunakan UP dan sudah disahkan dengan terbitnya SPP GUP. Nomor Nilai Posisi UP Tgl Bukti Uraian Transaksi BKPK MA Bukti Sudah di pengeluaran SPP kan
(13)(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)Fungsi Sub Fungsi Program Kegiatan .Output Kementerian/Lembaga: (1) Unit Organisasi (2) Prop/Kab/kota (3) Satuan kerja (4) Tgl, No-SPDIPA (5) THNAnggaran (6) KPPN (7) , Buku Pembantu Pengawas Anggaran Belanja Uang Persediaan Petunjuk pengisian:
(1)diisi tanggal dan bulan transaksi terjadi;
(2)diisi nomor bukti bendahara pengeluaran;
(3)diisi uraian dari transaksi penerimaanj'pengelueran:
(4)diisi jumlah transaksi penerimaan;
(5)diisi jumlah transaksi pengeluaran;
(6)diisijumlah akumulasi yang terdapat pada transaksi sebelumnya ditambah/ dikurangi jumlah penerimaari/ pengeluaran saat itu. Tanggal NomorBukti Uraian Debet Kredit Saldo
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Bagian 2 : Memuat isi dari pembukuannya bendahara pengeluaran pembantu. Petunjuk pengisian: 1) diisi kode dan nama kementerian; 2) diisi kode dan nama unit organisasi; 3) diisi kode dan nama propinsijkabupatenjkota; 4) diisi kode dan nama satuan kerja; 5) diisi tanggal dan nomor SK BPP; 6) diisi tanggal dan nomor SK Pejabat Pembuat Komitmen; 7) diisi tahun anggaran; 8) diisi ada temp at dan tanggal BKUditandatangani; 9) diisi nama dan NIPPPKyang ditunjuk; 10) diisi nama dan NIPBendahara Pengeluaran Pembantu yang ditunjuk. I i, I BUKUKASUMUM Kementeriarr/ Lembaga ( ........ ) ••• ~••••• t ................. (1) Unit Organisasi '. ( ........ ) (2).......................... Propinsi/Kabupateri/ Kota ( ........ ) ,.......................... (3) Satuan Kerja ( ........ ) ........................... (4) TgI, No. SK. DIPA BPP (5) PPK ,
(6)Tahun Anggaran : : ............ (7) ....................... , ........................ (8) Mengetahui Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen
(9)(10) ........................,..... .............................. NIP. NIP. Format BKU yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai berikut: Format: 8 NIP.NIP. Yang memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen Yang diperiksa Bendahara Pengeluaran Pembantu 1. 2. I ~ ' I Hasil pemeriksaan pembukuan BPP A Saldo Kas Bendahara (yang belum dipertanggungjawabkan BPP)

1.Saldo BP Kas (tunai dan bank) Rp. ............. 2, Saldo BP UM Perjadin Rp. ............ (+)
3.Jumlah (A I+ A2) Rp. ........... B Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari
1.Saldo BP UP Rp. ............
2.Saldo BP LS-Bendahara Rp. .............
3.Saldo BP Pajak Rp. ............
4.Saldo BP lain-lain Rp. ............ (+)
5.Jumlah (B1+B2+B3+B4) Rp. ........... C Selisih Pembukuan (A3- B5) Rp. II Hasil Pemeriksaan Kas A Kas yang dikuasai BPP
1.Uang Tunai di brankas Rp. ...........
2.Uang di rekening bank Rp. ........... (+)
3.Jumlah Fisik Kas pada bendahara (AI + A2) Rp. ........... B Selisih Kas (A.I +A.2)) Rp. m Selisih Kas A. 1. Saldo BP Kas (LA.!) Rp. I
2.Jumlah Kas (Il.A.3) Rp. (-) I 3. Selisih kas (Al- A2) Rp. ........... IV Penjelasan atas selisih kas : Pada hari ini tanggal, bulan : tahun kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas BPP dengan posisi saldo BKU sebesar Rp dan Nomor Bukti terakhir No .. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut : BERITA ACARAPEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI Bagian 3: Memuat catatan hasil pemeriksaan kas dan Rekonsiliasi BPP. Nama (22) NIP .. Nama (21) NIP .. Bendahara Pengeluaran,Mengetahui: Kuasa Pengguna Anggaran, .. , (20)

(19)(jelaskan apabila ada selisih)Rp.Selisih Pembukuan2. Rp ........ (15) Rp ......... (16) H Rp ......... (17) III.Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA A. Pernbukuan menurut Bendahara

1.Penerimaan yang telah disetor ke Kas Negara B. Pernbukuan menurut UAKPA C. Selisih pembukuan Bendahara dengan UAKPA (AI-B) IV.Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPAdengan hasil sebagai berikut:
1.Selisih Kas (saldo akhir LA.1 -Rp. .. ........ (18) [jelaskan apabila ada selisih) 11.3) Rp. ........1.... (14)3. Jumlah Kas rekeningsalin an(+) (terlampir koran) II. Keadaan Kas pada akhir Bulan Pelaporan
1.Uang Tunai di Rp. .. (12) Brankas
2.Uang di Rekening Rp (13) Bank ................ (10) dan Nomor Bukti terakhir Nomor: ................. J11) Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penerimaan Penyetora Saldo Akhir n 1 2 3 4 5 6 A. BPKas ..............
1., BP Kas (Tunai dan .............. .............. .............. ............... Bank) - B. Buku Pembantu ............
1.BP pengawasan angg. .............. .............. .............. .............. pend. .............. .............. •••••••••• t ••• ..............
2.BP LS-Bendahara .............. .............. .............. ...............
3.BP Lain-lain
1.Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. TgI, No. SP DIPA (7)

(8)
(9)(...) .....:... Tahun Anggaran KPPN
(2).(3)
(4)
(5)
(6)( ) . ( ) . ( ) .. . ( ) .. Kementerian/ Lembaga Unit Organisasi ProvinsifKab IKota Satuan Kerja Alamat dan Telp. Bulan: ;..: :. (1) LAPORANPERTANGGUNGJAWABANBENDAHARAPENERIMA,AN Format: 9A Nama (27) NIP ; .. Nama (26) NIP . Adapun penjabaran pengisiannya adalah:
(1): diisi bulan dan tahun berkenaan;
(2): diisi kode dan nama kementerian;
(3): diisi kode dan nama unit organisasi;
(4): diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota;
(5): diisi kode dan nama satuan kerja;
(6): diisi alamat da nomor telepon satuan kerja; Bendahara Pengeluaran,Mengetahui: Kuasa Pengguna Anggaran, .. , (25)
(24)2. V. Penjelasan selisih kas danj'atau selisih pembukuan UP (apabila ada):

1... . (~) (+) Rp. . (19) Rp. .. (20) Rp. .. (21) Rp. .. (22) Rp. . (23) (-) Rp. .. (16) Rp (17) Rp. . (l8) III. Selisih Kas
1.Saldo Akhir BP Kas (LA.l kol 6)
2.Jumlah Kas (11.3)
3.Selisih Kas IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA
1.Saldo UP pada BP UP
2.Kuitansi UP yang Belum Disahkan
3.Jumlah Saldo dan Kuitansi UP
4.Saldo UP menurut UAKPA
5.Selisih Pembukuan UP I I' II. Keadaan Kas pada akhir Bulan Pelaporan
1.Uang Tunai di Brankas Rp. .. (13)
2.Uang di Rekening Bank Rp (14) (+) [terlampir salinan rekening koran)
3.Jumlah Kas Rp. .. (15) *) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp (12) dan Nomor Bukti terakhir Nomor: ................. (11' Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 2 3 4 5 6 A. BP Kas, BPP, dan UM Perjadin .............. l.BP Kas (Tunai dan Bank) .............. .............. .............. .............. 2.BP UM Perjadin .............. .............. .............. ............... 3.BP BPP (Kas pada BPP) .............. .............. .............. .............. B. BP selain Kas, BPP, dan UM ............ Perjadin 1.BP UP *) .······ .. t·· .. .............,. .............. .............. 2.BP LS~Bendahara .............. .............. .............. .............. 3.BPPajak I ................ .............. .............. .............. 4.BP Lain-lain .............. .............. .............. .. ................
1.Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp (10}

(7)
(8)
(9)( ) .. Tgl, No. SP DIPA Tahun Anggaran KPPN
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)( ) .. .( ) .. ( ) . ( ) .. Kementrian/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kab / Kota Satuan Kerja Alamat dan Telp. Bulan: ,; (1) Format laporan pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran berbentuk sebagai berikut: LAPORANPERTANGGUNGJAWABANBENDAHARAPENGELUARAN Format: 9B I I I
(16): diisi saldo akhir BP Kas (LA.1 kolom 6);
(17): diisijumlah kas (11.3)atau sarna dengan nomor (15);
(18): diisi selisih nomor (16)dan (17);
(19): diisi saldo UP pada BP UPbulan berkenaan;
(20): diisijumlah UPyang belum disahkan pada bulan berkenaan;
(21): diisi penjumlahan nomor (19)dan (20);
(22): diisi saldo UP menurut UAKPA;
(23): diisi selisih antara nomor (17)dan (18);
(24): diisi penjelasan apabila terdapat selisih;
(25): diisi tempat dan tanggal LPJ ditandatangani;
(26): Diisinama lengkap dan NIPKuasa PA;
(27): Diisi nama lengkap dan NIPBendahara Pengeluaran.
(8): diisi tahun anggaran;
(9): diisi kode dan nama KPPNj
(10): diisijumlah saldo akhir BKU pada bulan pelaporan;
(11): diisi nomor bukti terakhir pada BKU; Kolom 3 : Diisi jumlah saldo awal masing-masing buku, yang merupakan saldo akhir bulan lalu. Kolom 4 : Diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku pembantu. Kolom 5 : Diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing- masing buku pembantu. Kolom6 Diisi jumlah saldo akhir yaitu kolom 3 ditarnbah kolom 4 atau dikurangi kolom 5 masing-masing buku.
(12): diisi jumlah UPyang belum disahkan pada bulan berkenaan;
(13): diisi jumlah uang tunai· di brankas Bendahara Pengeluaran pada akhir bulan pelaporan;
(14): diisi jumlah uang pada rekening Bendahara Pengeluaran di bank pada akhir bulan pelaporan;
(15): diisi penjumlahan nomor (13)dan (14); Adapun cara pengisiannya sebagai berikut:
(1)diisi bulan dan tahun berkenaan;
(2)diisi kode dan nama departemen;
(3)diisi kode dan nama unit organisasi;
(4)diisi kode dan nama propinaij kabupatenj'kota;
(5)diisi kode dan nama satuan kerja;
(6)diisi alamat dan nomor telpon satuan kerja;
(7)diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor SKpengangkatan BPP; Nama (21)· NIP.......•................................... Nama (20) NIP .. Bendahara Pengeluaran Pembantu Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen .. : , (19)
(18)(-) Rp. .. (17) Rp. .. (15) Rp. .. (16) ITLSelisih Kas

1.Saldo akhir BP Kas (I.A.1kol 6)
2.Jumlah Kas (II.3)
3.Selisih Kas IV. Penjelasan selisih 1II.3 (apabila ada):
1... Rp. (terlampir salinan rekening koran) .. (14) (+) ............ (12) ............ (13) *) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPP kan sebesar Rp . II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan
1.Uang tunai Rp.
2.Uang direkening bank Rp.
3.Jumlah kas Jenis Buku Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

(1)(2) (3) _(4) (5) (6) A. BP Kas dan UM PeIjadin ..............

1.BP Kas (kas tunai dan bank) .............. .............. .............. ..............
2.BP UM Perjadin .............. .............. .............. .............. B. BP selain Kas dan UM Perjadin
1.BP UP *) .............. ....,......... .............. .............. - Belanja MA ...... .............. - Belanja MA...... ". .............. - Belanja MA...... .............. - Pengembalian Sisa UP ..............
2.BP LS-Bdh .,............ .............. .............. .............. - Pembayaran atas LS-Bdh ............. - Setoran atas LS-Bdh ...............
3.BP Pajak ...........~.. .............. ...........~.. ..............
4.BP Lain-lain .............. .............. ............... ..............
1.Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU-BPP sebesar Rp (10) dan nomor bukti terakhir nomor ~ (11) Satuan Kerja Alamat dan TIp.

(7)
(8)
(9)LAPORANPERTANGGUNGJAWABANBENDAHARAPENGELUARANPEMBANTU Bulan: (1) (..... ) ..,...... (2) TglJNo SK Pengangkatan (.•... ) ••.••.... (3) 1. BPP ( ) .. (4) 2. Pejabat Pembuat Komitmen ( ) (5) Tahun Anggaran ................. (6) KementerianJ Lernbaga Unit Organisasi Propinsi/Kab /Kota Sedangkan untuk Format Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai berikut:
(15)diisi sarna dengan LA.! kolom 6;
(16)diisi sama dengan II.3j
(17)diisi selisih antara nomor(15) dan (16);
(18)diisi penjelasan terjadinya selisih (apabila terdapat selisihl;
(19)diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun LPJ ditandatangani;
(20)diisi nama dan NIPPejabat Pembuat Komitmen;
(21)diisi nama dan NIPBendahara Pengeluaran Pembantu. Kolom(6) Kolom(5) Kolom(4) Kolom(3) Diisi jumlah saldo awal masing-masing buku pembantu yang merupakan saldo akhir bulan lalu (untuk Belanja MA , Pengembalian sisa UP, Pembayaran atas LS-Bdh. dan Setoran atas LS-Bdh tidak perlu diisi). Diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku pembantu (untuk Belanja MA........• Pengembalian sisa UP. Pembayaran atas LS-Bdh, dan Setoran atas LS-Bdh tidak perlu diisi). Diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku pembantu. (untuk BP UP merupakan penjumlahan dari Belanja MA .... dan Pengembalian sisa UP. sedangkan untuk BP LS-Bdh merupakan penjumlahan dari Pembayaran atas LS-Bdh dan Setoran atas L8- Bdh). Diisi jumlah saldo akhir (kolom (3) ditambah kolom (4) atau dikurangi kolom (5))masing-masing buku. (untuk Belanja MA ..... Pengembalian sisa UP, Pembayaran atas L8-Bdh, dan Setoran atas LS-Bdh tidak perlu diisi).
(12)diisijumlah uang tunai di brankas pada akhir bulan pelaporan;
(13)diisijumlah uang pada rekening ~i bank pada akhir bulan pelaporan;
(14)diisi penjumlahan nomor (12)dan (13);
(9)diisi tahun anggaran;
(10)diisijumlah saldo akhir BKUpada bulan pelaporan;
(11)diisi .nomor bukti terakhir pada BKU; I, NIP999999999999999 999 Atasan Langsung/Kepala Satker Dikeluarkan di Pada Tanggal Demikian, Sural Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Blaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Oaftar Isian PeJaksanaan Anggaran (OIPA) Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 20xx Nomor xxxxl026-xx.x.xxlxxl20xx tanggal xx Oesember 20xx. AKUN xxxxxxx. Pembiayaan

2.Oilaksanakan pada tanggal s.d. 20XX di .
3.Meiapciikiiri"has'ii' 'peiaksari'iia'';' 'kEliiiatan' 'kepada' '.':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. (Yang memerintahkan).
1.Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka ..Untuk ............................................................................................................ Kepada 1. Nama NIP Gol Jabatan
2.Nama NIP Gol Jabatan DIPERINTAHKAN 1 ,,', ' .. 2. 3. Oasar Pertimbangan Dalam rangka , , , ,."., ,".' . 'SURAT TUGAS , NO: .1 KOP SURAl SAlUAN KERJA Format: 10A , . NIP . Pejabat Pembuat Kemitmen Dikeluarkan di Tanggal coret yang tldak perlu 1 Pejabat Pembuat Komitmen 2 Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas 3 a. Pangkat dan Golongan a.

b.Jabatan/lnstansi b.
c.Tinokat Siava Perjalanan Dinas c. 4 Maksud Perjalanan Dinas 5 Alat anqkutan yang dipergunakan 6 a. Tempat berangkat a.
b.Tempat Tujuan b. 7 a. Lamanya perjalanan dinas a.
b.Tanggal berangkat b.
c.Tanggal harus kembaliftiba di c. tempat baru .) 8 Pengikut: Nama Tanggal Lahir Keterangan 1. 2. 3. 4. 5. 9 Pembebanan Anggaran
a.Instansi a.
b.Akun b. 10 Keterangan lain-lain , SURAT PERJALANAN OINAS (SPO) Lembarke Kode No Nemor Kementerian.....;.. Format.' 10/B VIII. PERHATIAN: PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dlnas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkaUtiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung Jawabberdasar1<anperaturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi aklbat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya. VII. Catatan Lain-lain: NIP .. Telah diperiksa dengan keterangan bahwa parjalanan tersebut atas perintahnya dan semala-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen NIP . Pejabat Pembuat Komitmen VI. Tiba di (Tempat kedudukan) Pada Tanggal NIP . Berangkat dan Pada Tanggal Kepala NIP .. V. Tibadi Pada Tanggal Kepala NIP . Berangkat dan Pada Tanggal Kepala NIP . IV. Tibadi Pada Tanggal Kepala NIP . Berangkat dan Pada Tanggal Kepala NIP . Ill. Tibadi Pada Tanggal Kepala ·NIP . Berangkat dan Pada Tang9al Kepala NIP.........•..•..•.............•.•.. II. Tibadi Pada Tanggal Kepala NIP . I. Berangkat dan (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tang9al Kepala Format: 10lB NIP .. Pejabat Pembuat Komitmen : Rp . : Rp .. : Rp . Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang/lebih PERHITUNGAN SPD RAMPUNG NIP ; ..NIP .. Yang MenerimaBendahara Pengeluaran ................., tanggal, bulan, tahun Telah menerima jumlah uang sebesar Rp , .. Telah dibayar sejumlah Rp . No. RINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. JUMLAH Rp. # Terbilang Lampiran SPD Nemer Tanggal RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Format: 10/B ~ NIP .NIP . Pelaksanan SPD ......................... , ,..Mengetahui/ menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen
1. 2.Jumlah uang terse but pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. No. Uraian Jumlah Jumlah berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor tanggal ......~........, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
2. 1.Biaya transport pegawai darr/atau biaya penginapandi bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaraannya, meliputi : Jabatan Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP DAFTAR PENGELUARAN RilL Format: 11 NIP . ...................................... Yang Membuat Pemyataan (Atasan Langsung SPD / Pejabat yang berwenang) • , , , <II Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat diganti oleh pejabatjpegawai negeri lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari temyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Kementeriarr/Lembaga: menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama: ........................... , •••••••••••••••••••••••••••••••• f ••••• Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Kementerian /Lembaga: Yangbertanda tangan di bawah ini : SURATPERNYATAANPEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS Nomor . Format: 12A NIP . Yang Membuat Pernyataan (Pejabat Pembuat Komitmenj . , . Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara ke Kas Negara. dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor tanggal . Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa . dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DIPAtidak dapat dikembalikarr/refund (sebagianjseluruhnya) sebesar Rp. . , sehingga dibebankan pada DIPA Nomor tanggal . satker . I I : Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Kementerian/Lembaga: menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor : tanggal dan SPD Nomor tanggal ........... atas nama: ................................................................. , " .NIP Jabatan Unit Organisasi Kementeriarr/Lembaga: Yangbertanda tangan di bawah ini: Nama SURATPERNYATAANPEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS Nomor . Format: 12B NIP . ( Nama Jelas )

(11)Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertanggung jawab NIP. , 111 ••••••• ( Nama Jelas )
(9)ttd & stempel
(10)( Nama Jelas ) Jabatan Penerima Uanga.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen (.8.) , . Terbilang Rp (5)Jumlah Uang Pejabat Pembuat Komitmen Satker (4) Sudah terima dari KUITANSI1BUKTI PEMBAYARAN Tahun Anggaran : (1) Nomor Bukti : (2) AKUN : (3)
(6)
(7)................................... " , . KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG ' I Untuk Pembayaran I I ! I Format: 13 I I :1 , I , I dinas 'i I (11) Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam penerimaan barang/jasa
(10)Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP pejabat pembuat komitmen serta stempel sesuai ketentuan. I (9) Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan meterai I ' I ! I I I
(1)Diisi tahun anggaran DIPA Satker yang bersangkutan
(2)Diisi nom or pembukuan SKU Bend.Pengeluaran Satker yang bersangkutan
(3)Diisi kode AKUN Satker yang bersanqkutan
(4)Diisi Satker yang bersangkutan
(5)Diisi jumlah uang dalam angka, tidak boleh cacad/hapusan.
(6)'Diisi jumlah uang dalam huruf, tidak boleh cacad/hapusan.
(7)Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknis.
(8)Diisi tempat tanggal penerimaan uang. TATA CARA PENGISIAN KUITANS~ PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) NIP . Nama Jelas NIP .. Nama JelasNama Jelas NIP . a.n. Kuasa PenggunaAnggaran Pejabat Pembuat KomitmenPenerima UangfUangMuka Ke~aBendaharaPengeluaran Diterimatanggal.....Setujullunasdibayar, Tanggal.... Dibebankan pada : Kegiatan, output, MAK Kode Atas dasar: 1, Kuitansi/bukti pembelian 2, Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) Kepada Untuk pembayaran (***DH***) Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp , . SURAT PERINTAH BAYAR (SPByl Tang~al.. "." .. Nomor : " . KOP SURAT SATUAN KERJA Format: 14 I I 1 ' I *) Kuitansi ini dibuat apabila tidak diperoleh kuitansi dari penyedia barang/jasa (misalnya : jasa tambal ban) ·1 , , , , I I Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertanggung jawab
(12)( Nama Jelas ) NIP . C Nama Jelas )
(11)Lunas dibayar Tgi .. Bendahara Pengeluaran NIP 11 •••••••••••••• a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen ttd & stempel
(10)( Nama Jelas ) Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan.
(6)
(7)( Nama Jelas )
(9)Jabatan Penerima Uang (~1 ,1 ., ••••••••••••.••••••••••••• Rp (5) •••••• 111 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen Satker (4) : (1) : (2) . (3) KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN " I I I I Sudah terima dari 1 " ! Jumlah Uang 'I Terbilang I I ! Untuk Pembayaran Tahun Anggaran Nomor Buktl AKUN KUITANSI PEMBAYAR.AN *) NIP . 1 , Format: 15
(1)Diisi tahun anggaran DIPA Satker yang bersangkutan
(2)Diisi nornor pembukuan BKU Bend.Pengeluaran Satker yang bersangkutan
(3)Diisi kode AKUN Satker yang bersangkutan
(4)Diisi Satker yang bersangkutan
(5)Diisi jumlah uang dalam angka, tidak boleh cacad/hapusan.
(6)Diisi jumlah uang dalam huruf, tidak boleh cacad/hapusan.
(7)Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknis.
(8)Diisi tempat tanggal penerimaan uang.
(9)Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan meterai sesuai ketentuan.
(10)Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP pejabat pembuat komitmen serta stempel dinas
(11)Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP bendahara pengeluaran dan tanggallunas bayar.
(12)Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam penerimaan barang/jasa . I TATA CARA PENGISIAN KUITANSI PEMBAYARAN UP NIP . e '0." ~ . a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen ......................, . DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN 1 Kementerlan : [ . ] Jenis SPP 6 OIPANomor : ~ 2 Unit Organisasl : [ ] 1.GUP Tanggal : 3 Satker : [ ] 2. GUP Nihil 7 Kode Keglatan : 4 Lokasl : [ ] 3.PTUP 8 Kode Output : 5 Alamat : Pagu Output 9 Tahun Anggaran : Rp. 10 Bulan : BUKTI PENGELUARAN No Tanggal Jumlah Ketor Urut Nomer Bukti Nama Penerima dan Keperluan NPWP MAK(AKUN 6 Yang Dibayarkan Pembukuan DIGm (Rp) Jumlall Lamplran : Jumlah spp tnt (Rp.) ............... Lembar SPM/SPP sebelum SPP Inl atas beban·Output Inl Jumlah s.d SPP Inl atas beban Sub Keglatan Inl Format: 16 , 1 !, I ,\ I i , I , 1 ,I i ,I I I \ NIP . .............., 20xx Kuasa Pengguna Anggaran Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Dengan ini menyatakan bahwa :

1.Uang Persediaan (UP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja dan tidak untuk membiayai pengeluaran yang menurut peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS);
2.Apabila dalam 3 (tiga) bulan sejak SP2D-UP diterbitl<an belum dllakukan penggantian (revolving) UP, maka bersedia memotong atau menyetorkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari UP yang diterima;
3.Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan Kepala KPPN untuk memotong atau menyetorkan UP sebesar 25 % (dua puluh lima persen) belum dilaksanakan, maka bersedia memotong atau menyetorkan 50 % (lima puluh persen) dari UP yang diterima. Kuasa Pengguna Anggaran .................................. (xxxxxx) ........................................ (xxx) ........................................ (xx)
1.Nama
2.Jabatan
3.Satuan Kerja
4.Kementerian
5.Unit Organisasi Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.999.999.999,OO(dengan huruf), yang bertanda tangan dibawah ini : SURAl P'ERNYAlAAN Nomor. xxxxxxxxxx KOP SURAT SATUAN KERJA Format: 17 NIP . .............., 20xx Kuasa Pengguna Anggaran Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya .
4.Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban .dan pelaporan atas dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang- undangan Dengan ini menyatakan bahwa :
1.Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut akan dipergunakan untuk rnernbiayal kegiatan yang tidak dapat ditunda dan menu rut perkiraan kami akan habis dipergunakan dalam waktu 1 (satu) bulan;
2.Jumlah Tarnbahan Uang Persediaan (TUP) tersebut diatas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut peraturan perundangundangan harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS);
3.Apabila Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa yang masih ada akan disetor ke....Kas Negara sebagai penerimaan kembali pembayaran Uang Persediaan (UP)lTransito; . . ... ,.... I Kuasa Pengguna .4.nggaran ........................ :............ (xxxxxx) ........................................ (xxx) ........................................ (xx)
1.Nama
2.Jabatan
3.Satuan Kerja
4.Kementerian
5.Unit Organisasi Sehubungan dengan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp.999.999.999,OO (dengan huruf), yang bertanda tangan dibawah ini : I ~} -, SURAl PERNYATAAN Nomor. xxxxxxxxxx ! ., ) ( I I' ;: ; " .') ". ,~~..., I I'r , . _ .. ~.' I :.' .' • I -! , ' .. ,~ ' •• r'-!, .......K-O.....;P.....;S~U-R-A-T..;;..S·-A-:-'TU'--A-N-KE-R-J-'-A--, , ,; . . . .' : . Format: 18 , . . :' NIP . . I" , •• .............., 20xx . Kuasa Pengguna Anggaran , I Demikian surat pernyataan ini dlbuat dengan sebenarnya. "
3.Sisa dana TUP yang tidak diperlukan lagi akan disetor ke kas negara paling lambat tanggal . Dengan ini menyatakan bahwa :
1.Sebag.ian dana TUP telah dipertanggungjawabkan melalui SPM-PTUP sebesar Rp.999.999.999,OO (dengan huruf);
2.Sisa dana TUP pada Bendahara Pengeluaran yang masih diperlukan untuk melaksanakan keqiatan, akan kami pertanggungjawabkan paling lambat tanggal.......; Kuasa Penggl;lnaAnggaran ... ... .. .... ...... ... ... ...... ... ... (xxxxxx) ........................................ (xxx) ........................................ (xx)
3.Satuan Kerja
4.Kementerian
5.Unit Organisasi Sehubungan dengan pengajuan perpanjangan pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp.999.999.999,OO (dengan huru!), yang bertanda tangan dibawah ini :
1.Nama
2.Jabatan SURAT PERNYATAAN Nomor. xxxxxxxxxx : 'I KOP SURAT SATUAN KERJJ;\ ; I ! pl. e . I'." ,". I." ;....'. r . '., , Format: 19 , . I' '~,'~ ~I~./,....,:~,l.:.~'I. I ! ~ • " " NIP . Rp . Rp {-) Rp Rp Rp Rp Rp .. Rp .. Rp .. Rp . Rp .. Format: 20 , ' I 't I) .1. ,'., • • I : ! -, : \'~ 1 ", i'! \ ., . t" 'Il" I " t ~ ( • ". I , , I . I' ,., -; ! 1 .. ' .~..: ' , 20xx Kuasa Pengguna Anggaran ' .. . i' .

a.Jumlah Setoran PNBPTAyang lalu 1) ..
b.Maksimum Pencairan Dana TAyang lalu ( x 6.a) ..
c.Realisasi Pencairan Dana TAyang lalu 2) .
d.Sisa Dana. Tahun Anggarari yanglalu (b-e] ..
e.Sisa UP dan TUP TAyang lalu .: ..
f.Sisa MP TA yang lalu yang dapat digunakan sebelum diperoleh realisasi PNBPTAberjalan (d-e) .
g.SP2D berjalan yang dicairkan dari 6.f .
1. 7.Perhitungan Maksimurrr Pe'I'lcair~niDana Berikutnya : I \1 • "\' • ,I,
a.Setoran PNBPTA berjalan 1) •• :.' ~•• ~ ..
b.Maksimum Pencairan dana TA'berjalan ( % x 7.a) ..
c.Realisasi pencairan dana r~ berjalan s.d SP2D lalu (termasuk jumlah .SR2,D. ¥:arig telah dicairkan -pada huruf 6.g) : " .., 1) SP2D-UP Rp.............. " 2) SP2D-TUP Rp.......... ..... . . •I. 3) SP2D-GUP Rp . 4) SP2D-LS Rp (.+) 5) Jumlah ; ~ ~ .
d.SPIy1 UP/TUPjGtJP/PTUPj.LS yang dapat diajukan berikutnya (7.b -7.c) : . • I ," I i I I
1. 6.Perhitungan Maksimum Pencairan Dana: . . . . . , " . , "
2. 1.Nama dan kode Kantor/Satker·· . , . ~'
3. 2.Nama dan Kode Kegiatan
4. 3.Nomor dan tanggal DIPA
5. 4.Target Pendapatan
6. 5.Pagu Pengeluaran .,DAFrAR PERHITUNGAN J-qMLAt{MAKSIMALPENCAIRANDANA(MP) ..". .,SATKERPENGGUNAPNBP j.' KOP SURATSATUAN KERJA .~ 1 ' .~' \ , .;-, (0 I *) coret yang tidak perlu NIP. .. 'i , Nama Lengkap .................., 20xx KPAlPPK Satker . Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebehar-benarnya. vakasi/uang makan PNS/uang lernbur") tersebut, kami bersedia untuk menyetor kelebihan ke Kas Negara. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
7. 1.Perhitungan yang terdapat pada bulan ........................... bagi satuan kerja . telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja .
8. 2.Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran honorariuml KPAlPPK Satker . I i ! ••••••• 9 •••••••• ~ t •••••••••••••• ,. ••NIP. Jabatan Nama Yang bertandatanqan di bawah ini : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KOP SURAT SATUAN KERJA • t. i • i " • I ,': .i' , Format: 21 l •.•I' I~ PENGUJIANDILAKUKAN OLEH : PELAIGANA NAMA PARAF TGL NAMA PARAF TGL . DISPOSISIPEJABAT PENERBIT SPM : , . ,I. ~ .' , SPP UPITUP * dan ADK SPP ; Surat perrnohonan UPITUP * dari KPA kepada KPPN ; Surat Pernyataan untuk UPITUP dari KPA j Rincian rencana penggunaan UPITUP * ; Surat Persetujuan dari KPPN untuk UPITUP* ; Surat Persetujuan UP dr Kanwil DJPB untuk UP yang malampaui besaran yg sudah ditentukan ; SK Pejebat Perbendaharaan, Foto Copy DIPA, SA Rekon Tahun Yang Lalu Untuk Pengajuan UP; Rekening koran terakhir untuk TUP. o D D o o D E3 (* coret yang tidak perlu) (* coret yang tidak perlu) Format,' 221A '., DISPOSISIPEJABAT PENERBIT SPM : PENGUJIAN DILAI{:UIUN OLEH : PALAI{sANA NAMA PARAF TGL: NAMA PARAF TGL -r Dokumen Pendukung SPM-LS(PENGADAAN 8IJ ATAU DAYA/JASA *) (* coret yang tidak perlu) Sural Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP : Bukti perjanjian1i<ontrak (Buk!i Pembetian/Kuitansi/SPK/Kontrak)* ; Karwas kontrak *; Refrerensi bank yang rnenunjukkan nama dan nornor rekening penyedia barang{Jasa ; Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ; Berita Aeara Serah Terima Pekerjaan/Barang ; Serita aeara penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan ; Berita Aeara Pembayaran ; Kwitansi yang lelah ditandalangani oleh penyedia barang{Jasa dan PPI<, sesuai lampiran III. PMK. 190/PMK.05/2012: Faktur Pajak dan SSP yang ditandatangani oleh Penyedia Sarang/Jasa ; Rincian rnaksimal Pencairan (MP). khusus PNBP *; . Jaminan bank Gika dipersyaratkan) * ; Sural lagihan penggunaan daya dan jasa yang sah (untul< Langganan Daya dan Jasa) ; (* coret yang tidak perlu) KOP SURAl SAlUAN KERJA Format: 2218 .,. ( DISPOSISIPE.JABAT PENERBIT SPM : PENGUJIAN DILA.KUKANOLEH : PALAIGANA NAMA PARAF TGL NAMA PARAF TGL ,. Sural Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP ; Daftar Rincian Permintaan Pembayaran yang ditandatangani KPNPPK atau Pejabat yang ditunjuk ; Surat Perintah bayar (SPBy) yang telah diandatangani oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran ; Kuitansilbukti pembelian yang telah diandatangani oleh KPAlPPK dan Bendahara Pengeluaran SPD Rampung : Tembusan SPD, Surat Tugas dan Daftar Rincian Perjalanan Dinas Rincian maksimal Pencairan (MP). khusus PNBP *: SSBP yang sudah dilegalisir KPAlPPK : Bukti Perjanjian/Kontrak beserta Faktur Pajak dan Bukti Setor Pajak (SSP) yang sudah dikonfirmasi dari KPPN: Dokumen Pendukung SPMMGUP/GUP-NIHIL * (* coret yang tidak perlu) (* coret yang tidak perlu) KOP SURAl SATUAN KERJA .• ! Format: 221C I , I I i \ I ', I •• I DISPOSISI PEJABAT PENERBI'F SPM : PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH : PALAIGANA NAMA PARAF TGL NAMA PARAF TGL Dokumen Pendukung SPM~LS Lembur * (* corel yang lidak perlu) § Surat Perminlaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP ; Surat Perintah Kerja Lembur KPAlPejabat yang ditunjuk: Daftar Pembayaran Perhitunagn lembur dan Rekapitulasi Daftar Perhitungan Lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, KPAlPPK* § Daftar hadir ke~a selama 1 (satu) bulan: Daftar hadir Lembur : SSP PPh Psal 21 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran *: KOP SURAT SATUAN KERJA Format: 221D I 'I I I 1 DISPOSISI PE.IABAT PENERBIT SPM : PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH : PALAIGANA NAMA PARAF TGL NAMA PARAF ·TGL Dokumen Pendukung SPM-LSHonor/Vakasi * (* coret yang tidak perlu) § Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP ; Surat Keputusan (SK) dart Pejabat yang berwenanq ; Daftar Nominatif Penerima Honor yang memuat besaran honor dan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran yang ditandatangani oleh KPAlPejabat yang ditunjuk : § Rincian maksimal Pencairan (MP). khusus PNBP * ; SSP PPh Psal 21 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran *: SPTJM Yang Ditandatangani KPA, KOP SURAl SATUAN KERJA Format: 22IE I I DlSPOSISI PE.TABAT PENERBIT.$PM : , , : PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH : PEAKSANA NAMA PARAF TGL NAMA PARAF TGL Dokumen Pendukung SPM-lSPerjalanan DinasYang belum dilokukan (* coret yang tidak perlu) § Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP ; Rekap Kuitansi yang telah disetujui oleh PPK; Daftar Nominatif Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh KPAJ Pejabat yang ditunjuk yang memuat Nama,PangkatlGol,tujuan dan tanggal pelaksanaan Perdin ; o Surat Tugas dar! KPAIPejabat yang ditunjuk * o Surat Izin SetnegfSekab untuk Perjalanan Dinas Luar Negerl (* coret yang tidak perlu) KOP SURAT SATUAN KERJA Format: 221F I I \ j DISPOSISI PEJABAT PENERBIT SPM : I ! I I \ ; I PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH : PEAKSANA NAMA PARAF TGL NAMA PARAF TGL Dokumen Pendukung SPM-LSPerlalanan Dlnas Yang sudah dllakukan (. coret yang tidak perlu) Surat Pengantar SPP yang ditandatangani KPA . Sural Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP ; Kuitansi yang telah disetujui oleh KPAlPejabat yang ditunjuk ; Daftar Nominalif Pegawai yang akanrneleksanekan peljalanan dinas yang ditandatangani oleh KPAI § Pejabat yang ditunjuk yang memuat Nama,PangkatlGol,tujuandan tanggal pelaksanaan Perdin ; Dokumen pertanggungjawabanbiaya perJalanandinas; Surat Tugas dari KPAlPejabat yang ditunjuk ; Surat Izin Setneg/Sekab untuk Peljaianan Dinas Luar Nageri ; " ,I KOP SURAT SATUAN KERJA Format: 221G DISPOSISI PEJABAT PENERBIT SPM : PENGUJIAN DILAKUKAN OLEH PELAKSANA NAMA PARAF TGL NAMA PARAF TGL .' Dokumen Pendukung SPM-LSGaji Induk/Susulanflerusanl Kekurangan/UDW /Tewas·· (* caret yang tldak perlu) D Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) dan ADK SPP ; D Daftar Perhilungan Gaji Induk ; o Lampiran-Iampiran Perubahan Gaji Induk ; D Daftar Polongan Sewa Rumah Dinas atau Hutang Gaji Lainnya (jika ada) ; D Daftar Perhitungan Kekurangan Gaji ; D Larnpiran-Iampiran Kekurangan Gaji ; D Daftar Perhitungan Susulan Gaii ; D SKPPAslilTembusan/Foto Copy; D SKPindah; D Lampiran-Iampiran Susulan Gaji Lainnya (SK CPNS dsb) ; D Daftar Perhitungan Permintaan UDWlTewas ; D Surat Keteranj:Jan Meninggal Dunia ; o Surat Keterangan Ahli Waris ; D Blanko Visum (BlankoKP.6) ; o SSP yang telah diisi dan ditandatangani Bendahara Pengeluaran *; (* coret yang tidak perlu) HOP SUBAT SATUAN HERJA Format: 22IH I I I t I ! Petugas Akuntansi Keuangan ~..•....•.....•~ . . ................. Penanggung Jawab r---- IL _ Keterangan: • ·• • • · . · . · . · .\ ............................•........•.....•..............•....•...•....••. ,~ PETUGAS PEREKAMAN KOMPUTER PETUGAS AKUNTANSII VERIFIKASI ~..................................... ..••........••...•...••......... PEJABAT YG MENANGANI URUSAN KEUANGAN/PEJABAT YG DITUNJUK KEPALA SATUAN KERJA I I I I I I I I I L . J I I 1 I I I I I 1 1- - - - - - - - - - - - - - -- -, Struktur organisasi UAKPA Bagan: 23 1 I 1 I I I I I ! ··. ·• ·• · · Bagan: 24/8 Akuntansi Keuangan w••••••••••••••• e. • •. . ............•.... r---- I PenanggungjawabL _ Keterangan: •..•...•....•....•••~ ~ PETUGAS KOMPUTER PETUGAS AKUNTANSll VERIFIKASI ~----....._I __ r-------------- I I I I KEPALA DINAS PROVINSI I I I I I I I I I I KAPALA BAGIAN I I KEUANGANNERIFIKASI DAN I AKUNTANSIIPEJABAT YG I. I DITUNJUK I I I I I I KEPALA SUBBAGIAN IKEPALA SEKSI I I YG MEMBIDANGI I KEUANGANNERIFIKASI DAN I AKUNTANSIIPEJABATYG DITUNJUK I I I I I I ____ ' J Struktur Organisasi UAPPA-W Dekonsentrasi " ,. .......••...........•..•.....................•................•......... _ : : · . · . · '.• • · · · · · · · I I , I I I I i 1 . ! I , , ,. .' Petugas Akuntansi KeLiangan PenangguDgjawab PETUGAS KOMPUTER I -------t-----~-- KEPALA SUBBAGIANIKEPALA SEKSI YG MEMBIDANGI KEUANGANNERIFlKASI DAN AKUNTANSIIPEJABATYG DITUNJUK , '. o 0 • 0 ••••• Q ••••••••••• r---- I L _ .•..•..••••.•..•.•..••..•...•...•..............•...•.•...•...•..•••.••..• ~ Keterangan: I ·• ·•o KAPALA BAGIAN KEUANGANNERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABATYG DITUNJUK PETUGAS AKUNTANSII VERIFIKASI ..•..•....•...•...•...•.......•.. ,...•.......................•...•...••. - • 0 . . • ·o o ·o o · · o •o o · · Bagan: 24/b KEPALA DINAS PROVINSJlKAB/KOTA I I I I I I I I I I I I I I I I I r-------------- I Struktur Organisasi ·UAPPA·W Tugas Pembantuan I .\ I ,I I I I ·• · · · ·• Bagan: 25 ~ ~ : : Petugas Akuntansi Keuangan ...•......•....•. Keterangan: r==-==1, Penanggung Jawab I I <, · , . ·••••..•.••...••...•.••.••.•...•....•.......•..........••....••..•.•..••••.. PETUGAS AKUNTANSII VERIFIKASI PETUGAS KOMPUTER , J · · · KEPALA SUB BAG IAN KEUANGAN/SUB BAG IAN AKUNTANSI DAN PELAPORANI VERIFIKASI DAN AKUNTANSIIPEJABAT YG DITUNJUK I KEPALA BAG JAN KEUANGAN/KABAG. AKUNTANSI DAN PELAPORAN NERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YG DITUNJUK KEPALABIRO KEUANGAN/SES. ITJEN/SES. DITJEN/SES. BADAN f SEKJENIIRJEN/DIRJENI KEPALA BADAN I I I I 1 I I 1 1 I I 1 1 I 1 I I . ) 1 1- , .................................... ' ..................•.....•....•....•.~ · .• • . $ · . · . · I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 r-------------...., Struktur Organisasi, UAPPA-E1 Bagan: 26 ! I i i I I I :"••••••••••••••• : Petugas Akuntansi Keuangan •••••••••••••••• 8' Penanggung Jawab Keterangan: r ......---t IIL ! · ..........~.....................••.................•................•.....•. ...... • · · ·• ·• ·• · · .' · · · · · · · · , I I I I j I I I ' I I I I I MENTERI I I I I I I SEKRETARIS JENDERAL I I I I . 1 KEPALA BIRO KEUANGAN I KAPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN I KEPALA SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN - - - - - - -.k- - - - - - J••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••• I I I PETUGAS PETUGAS AKUNTANSII KOMPUTER :VERIFIKASI I I I I I 'I I . .' r--------------, I Struktur Organisasi UAPA

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Dasar hukum (22)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 2002

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 121 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120jPMK.06/2007

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.05/2013

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 246/PMK.06/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.05/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.02/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.06/2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Dasar hukum (22)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 2002

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 121 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120jPMK.06/2007

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.05/2013

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 246/PMK.06/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.05/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.02/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.06/2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015