Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 256/PMK.03/2014
- Nomor
- 256/PMK.03/2014
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 87
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/256~PMK.03~2014Per.HTM 1 of 36 12/21/2015 12:34 PM
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/256~PMK.03~2014Per.HTM 2 of 36 12/21/2015 12:34 PM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/256~PMK.03~2014Per.HTM 3 of 36 12/21/2015 12:34 PM
BAB II TUJUAN PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN PBB
BAB II
Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan PBB.
Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Penelitian PBB berdasarkan keterangan lain yang diperoleh dan/atau dimiliki Direktur Jenderal Pajak atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan tujuan menguji pemenuhan kewajiban PBB. BAB III PEMERIKSAAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Kriteria Pemeriksaan
BAB III
Bagian Kedua Standar Pemeriksaan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/256~PMK.03~2014Per.HTM 4 of 36 12/21/2015 12:34 PM
Pelaksanaan Pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/256~PMK.03~2014Per.HTM 5 of 36 12/21/2015 12:34 PM
Kegiatan Pemeriksaan harus didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) bukti bahwa Pemeriksa telah melaksanakan Pemeriksaan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan; 2) bahan dalam melakukan PAHP dengan Subjek Pajak atau Wajib Pajak mengenai temuan hasil Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB; 3) dasar pembuatan LHP; 4) sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan PBB atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB; dan 5) referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.
1) prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; 2) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh, termasuk hasil peninjauan; 3) pengujian dan/atau penilaian yang telah dilakukan; dan 4) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.
Kegiatan Pemeriksaan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:
1) penugasan Pemeriksaan; 2) identitas Subjek Pajak atau Wajib Pajak; 3) identitas Objek Pajak; 4) pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak; 5) pemenuhan kewajiban PBB; 6) data/informasi yang tersedia; 7) buku dan dokumen yang dipinjam; 8) materi yang diperiksa; 9) uraian hasil Pemeriksaan; 10) ikhtisar hasil Pemeriksaan; 11) penghitungan PBB yang terutang; dan 12) simpulan dan usul Pemeriksa.
1) penugasan Pemeriksaan; 2) identitas Subjek Pajak atau Wajib Pajak; 3) identitas Objek Pajak; 4) tujuan Pemeriksaan; 5) data/informasi yang tersedia; 6) buku, catatan dan/atau dokumen yang dipinjam; PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/256~PMK.03~2014Per.HTM 6 of 36 12/21/2015 12:34 PM 7) materi yang diperiksa; 8) uraian hasil Pemeriksaan; dan 9) simpulan dan usul Pemeriksa. Bagian Ketiga Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)