DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 266/PMK.07/2015

Nomor: 266/PMK.07/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa clalam Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara clialokasikan Dana Insentif Daerah kepacla claerah tertentu berclasarkan kriteria utama clan kriteria kinerja clengan tujuan memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu;
b.bahwa berclasarkan ketentuan Pasal 1 3 ayat (3) Unclang-Unclang Nomor 1 4 Tahun 201 5 tentang Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara Tahun 201 6, ketentuan lebih lanjut terkait kriteria kinerja cliatur clengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemeringkatan kesehatan fiskal clan pengelolaan keuangan claerah;
c.bahwa berclasarkan pertimbangan sebagaimana climaksucl clalam huruf a clan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal clan Pengelolaan Keuangan Daerah; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan Undang-Undang Nomor 1 4 Tahun 201 5 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 201 6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1 . Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3.Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah proses menyusun urutan penilaian atas kinerja pemerintah daerah berdasarkan aspek-aspek kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah, hasil capaian dari program/kegiatan pada sektor pelayanan dasar publik pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, serta ekonomi dan kesejahteraan.
4.Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas kinerja tertentu. pencapaian 7 www.jdih.kemenkeu.go.id
5.Nilai Variabel Indikator adalah nilai dari satu obyek penilaian yang terdapat dalam suatu indikator.
6.Nilai Indikator adalah penjumlahan nilai variabel yang berada dalam satu kumpulan yang sama, dan menjadi petunjuk serta dapat memberikan keterangan terhadap suatu aspek pemantauan dan evaluasi.
7.Nilai Daerah adalah penjumlahan nilai dari beberapa indikator yang menjadi dasar pemberian peringkat kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

BAB II

TUJUAN PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan sebagai kriteria kinerja dalam penghitungan alokasi DID.

BAB III

PRINSIP DASAR DAN ASAS PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

Prinsip dasar Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara komprehensif melalui penilaian kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah dan menghubungkannya dengan capaian pelayanan dasar publik di daerah dalam mendukung pencapaian peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan.

Pasal 4

Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan asas: www.jdih.kemenkeu.go.id

a.objektif;
b.terukur;
c.berkesinambungan;
d.dapat diperbandingkan;
e.transparan; dan
f.akuntabel.

Pasal 5

(1 ) Objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan menggunakan sistern pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.

(2)Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan data kuantitatif dan/ atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif.
(3)Berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan setiap tahun untuk memperoleh hasil monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintahan Daerah dari waktu ke waktu.
(4)Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator yang sama untuk setiap daerah.
(5)Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan secara terbuka sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui metodologi penilaian serta prosedur pemberian peringkat kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.
(6)Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan dengan pengolahan data indikator yang diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/ atau kementerian/ lembaga teknis yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB IV

PELAKSANAAN PEMERINGKATAN KESEHATAN FISK.AL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 6

( 1) Pemeringkatan Kesehatan Fiskal clan Pengelolaan Keuangan Daerah clilaksanakan melalui penilaian atas 3 (tiga) inclikator kinerja, yaitu:

a.inclikator kinerja kesehatan pengelolaan keuangan claerah; fiskal
b.inclikator kinerja pelayanan clasar publik; clan
c.inclikator kinerja ekonomi clan kesejahteraan. clan

(2)Berclasarkan hasil penilaian sebagaimana climaksucl pacla ayat (2), clilakukan pemberian peringkat kesehatan fiskal clan pengelolaan keuangan claerah untuk masing-masing claerah provinsi, kabupaten, clan kota.

Pasal 7

(1 ) Pemeringkatan Kesehatan Fiskal clan Pengelolaan Keuangan Daerah clilakukan terhaclap claerah provinsi, kabupaten, clan kota yang telah terseclia 3 (tiga) atau paling kurang 2 (clua) inclikator kinerja sebagaimana climaksucl clalam Pasal 6 ayat ( 1).

(2)Penilaian inclikator kinerja kesehatan fiskal clan pengelolaan keuangan claerah bagi Pemerintah Daerah yang memiliki konclisi:
1. a.belum memperoleh opm1 clari Baclan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya; atau www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) clan/ atau Ticlak Wajar (TW) clari Baclan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, clilakukan secara terpisah clari Pemerintah Daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) clan W ajar Dengan Pengecualian (WDP) clari clari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya.

Pasal 8

(1 ) Inclikator kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan claerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1 ) huruf a merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan claerah.

(2)Indikator kinerja kesehatan fiskal clan pengelolaan keuangan daerah sebagaiama dimaksucl pada ayat (1 ) terdiri atas 11 (sebelas) variabel, yaitu:
1. a.realisasi penclapatan asli claerah/ realisasi total penclapatan claerah;
2. b.growth (realisasi pajak claerah clan retribusi daerah/ realisasi total pendapatan daerah);
3. c.realisasi ruang fiskal/ realisasi total pendapatan APBD; cl. realisasi penclapatan pajak claerah clan retribusi claerah/ realisasi procluk clomestik regional bruto nonminyak bumi clan gas bumi;
4. e.realisasi total pendapatan claerah + realisasi penerimaan pembiayaan/ realisasi total belanja claerah + realisasi total pengeluaran pembiayaan;
5. f.realisasi belanja modal/ realisasi total belanja APBD; www.jdih.kemenkeu.go.id
6. g.realisasi belanja pegawai/ realisasi total belanja APBD;
7. h.realisasi s1sa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya/realisasi total belanja APBD; L defisit APBD/total pendapatan APBD; J. realisasi pendapatan APBD/target pendapatan APBD; dan
8. k.realisasi belanja APBD/pagu belanja APBD.

Pasal 9

(1 ) Indikator kinerja pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1 ) huruf b merupakan indikator yang menggambarkan capaian layanan Pemerintah Daerah yang difokuskan pada pelayanan fungsi dasar yang meliputi:

a.bidang pendidikan;
b.bidang kesehatan; dan
c.bidang pekerjaan umum.

(2)Indikator kinerja pelayanan dasar publik bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a terdiri atas 3 (tiga) variabel, yaitu:
1. a.angka partisipasi murni sekolah dasar;
2. b.angka partisipasi murm sekolah menengah pertama; dan
3. c.angka melek huruf.
(3)Indikator kinerja pelayanan dasar publik bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf b terdiri atas 2 (dua) variabel, yaitu:
1. a.persentase bayi lima tahun yang mendapatkan imunisasi; dan
2. b.persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan.
(4)Indikator kinerja pelayanan dasar publik bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf c terdiri atas 2 (dua) variabel, yaitu:
1. a.persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak.

Pasal 10

(1 ) Indikator kinerja ekonomi clan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1 ) huruf c merupakan indikator yang menggambarkan capaian pemerintah daerah di bidang ekonomi clan kesejahteraan.

(2)Indikator kinerja ekonomi clan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) terdiri atas 4 (empat) variabel, yaitu:
1. a.tingkat pertumbuhan ekonomi;
2. b.penurunan tingkat kemiskinan;
3. c.penurunan tingkat pengangguran; clan
4. d.pengendalian tingkat inflasi.
(3)Variabel pengendalian tingkat inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung menggunakan produk domestik regional bruto defiator.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa clalam Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara clialokasikan Dana Insentif Daerah kepacla claerah tertentu berclasarkan kriteria utama clan kriteria kinerja clengan tujuan memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu;
b.bahwa berclasarkan ketentuan Pasal 1 3 ayat (3) Unclang-Unclang Nomor 1 4 Tahun 201 5 tentang Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara Tahun 201 6, ketentuan lebih lanjut terkait kriteria kinerja cliatur clengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemeringkatan kesehatan fiskal clan pengelolaan keuangan claerah;
c.bahwa berclasarkan pertimbangan sebagaimana climaksucl clalam huruf a clan huruf b, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1 . Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3.Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah proses menyusun urutan penilaian atas kinerja pemerintah daerah berdasarkan aspek-aspek kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah, hasil capaian dari program/kegiatan pada sektor pelayanan dasar publik pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, serta ekonomi dan kesejahteraan.
4.Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas kinerja tertentu. pencapaian 7 www.jdih.kemenkeu.go.id
5.Nilai Variabel Indikator adalah nilai dari satu obyek penilaian yang terdapat dalam suatu indikator.
6.Nilai Indikator adalah penjumlahan nilai variabel yang berada dalam satu kumpulan yang sama, dan menjadi petunjuk serta dapat memberikan keterangan terhadap suatu aspek pemantauan dan evaluasi.
7.Nilai Daerah adalah penjumlahan nilai dari beberapa indikator yang menjadi dasar pemberian peringkat kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

BAB II

TUJUAN PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan sebagai kriteria kinerja dalam penghitungan alokasi DID.

BAB III

PRINSIP DASAR DAN ASAS PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan asas: www.jdih.kemenkeu.go.id

a.objektif;
b.terukur;
c.berkesinambungan;
d.dapat diperbandingkan;
e.transparan; dan
f.akuntabel.

Pasal 5

(1 ) Objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan menggunakan sistern pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.

(2)Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan data kuantitatif dan/ atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif.
(3)Berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan setiap tahun untuk memperoleh hasil monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintahan Daerah dari waktu ke waktu.
(4)Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator yang sama untuk setiap daerah.
(5)Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan secara terbuka sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui metodologi penilaian serta prosedur pemberian peringkat kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.
(6)Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan dengan pengolahan data indikator yang diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/ atau kementerian/ lembaga teknis yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB IV

PELAKSANAAN PEMERINGKATAN KESEHATAN FISK.AL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 6

( 1) Pemeringkatan Kesehatan Fiskal clan Pengelolaan Keuangan Daerah clilaksanakan melalui penilaian atas 3 (tiga) inclikator kinerja, yaitu:

a.inclikator kinerja kesehatan pengelolaan keuangan claerah; fiskal
b.inclikator kinerja pelayanan clasar publik; clan
c.inclikator kinerja ekonomi clan kesejahteraan. clan

(2)Berclasarkan hasil penilaian sebagaimana climaksucl pacla ayat (2), clilakukan pemberian peringkat kesehatan fiskal clan pengelolaan keuangan claerah untuk masing-masing claerah provinsi, kabupaten, clan kota.

Pasal 7

(2)Penilaian inclikator kinerja kesehatan fiskal clan pengelolaan keuangan claerah bagi Pemerintah Daerah yang memiliki konclisi:
1. a.belum memperoleh opm1 clari Baclan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya; atau www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) clan/ atau Ticlak Wajar (TW) clari Baclan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, clilakukan secara terpisah clari Pemerintah Daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) clan W ajar Dengan Pengecualian (WDP) clari clari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya.

Pasal 8

(2)Indikator kinerja kesehatan fiskal clan pengelolaan keuangan daerah sebagaiama dimaksucl pada ayat (1 ) terdiri atas 11 (sebelas) variabel, yaitu:
1. a.realisasi penclapatan asli claerah/ realisasi total penclapatan claerah;
2. b.growth (realisasi pajak claerah clan retribusi daerah/ realisasi total pendapatan daerah);
3. c.realisasi ruang fiskal/ realisasi total pendapatan APBD; cl. realisasi penclapatan pajak claerah clan retribusi claerah/ realisasi procluk clomestik regional bruto nonminyak bumi clan gas bumi;
4. e.realisasi total pendapatan claerah + realisasi penerimaan pembiayaan/ realisasi total belanja claerah + realisasi total pengeluaran pembiayaan;
5. f.realisasi belanja modal/ realisasi total belanja APBD; www.jdih.kemenkeu.go.id
6. g.realisasi belanja pegawai/ realisasi total belanja APBD;
7. h.realisasi s1sa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya/realisasi total belanja APBD; L defisit APBD/total pendapatan APBD; J. realisasi pendapatan APBD/target pendapatan APBD; dan
8. k.realisasi belanja APBD/pagu belanja APBD.

Pasal 9

a.bidang pendidikan;
b.bidang kesehatan; dan
c.bidang pekerjaan umum.

(2)Indikator kinerja pelayanan dasar publik bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a terdiri atas 3 (tiga) variabel, yaitu:
1. a.angka partisipasi murni sekolah dasar;
2. b.angka partisipasi murm sekolah menengah pertama; dan
3. c.angka melek huruf.
(3)Indikator kinerja pelayanan dasar publik bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf b terdiri atas 2 (dua) variabel, yaitu:
1. a.persentase bayi lima tahun yang mendapatkan imunisasi; dan
2. b.persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan.
(4)Indikator kinerja pelayanan dasar publik bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf c terdiri atas 2 (dua) variabel, yaitu:
1. a.persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak.

Pasal 10

(2)Indikator kinerja ekonomi clan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) terdiri atas 4 (empat) variabel, yaitu:
1. a.tingkat pertumbuhan ekonomi;
2. b.penurunan tingkat kemiskinan;
3. c.penurunan tingkat pengangguran; clan
4. d.pengendalian tingkat inflasi.
(3)Variabel pengendalian tingkat inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung menggunakan produk domestik regional bruto defiator.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.07/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.07/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.07/2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.07/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.07/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.07/2016