DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.07/2017

Nomor: 223/PMK.07/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berclasarkan Unclang-Unclang mengenai Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 clan Tahun Anggaran 2017, penghitungan alokasi Dana Insentif Daerah yang cliclasarkan kriteria kinerja menggunakan metocle pemeringkatan kesehatan fiskal clan pengelolaan keuangan claerah sebagaimana cliatur clalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/ 2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal clan Pengelolaan Keuangan Daerah se_bagaimana telah cliubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/ 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07 /2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal clan Pengelolaan Keuangan Daerah; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, penghitungan alokasi Dana Insentif Daerah yang didasarkan kriteria kinerja sudah tidak menggunakan metode pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam · penghitungan alokasi Dana Insentif Daerah, perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/ 2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri .Keuangan Nomor 198/PMK.07/ 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/ 2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatap. dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PENCABUTAN ATAS KEUANGAN NOMOR KEUANGAN PERATURAN 266/PMK.07/ 2015 PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL TENTANG MENTE RI TENTANG DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 198/PMK.07/ 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 266/PMK.07/ 2015 TENTANG PEMERINGKATAN www.jdih.kemenkeu.go.id KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/ 2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2064) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/ 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/ 2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1946), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KE-MENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WI=>ODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1968 UWONO J ��1997031001 www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berclasarkan Unclang-Unclang mengenai Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 clan Tahun Anggaran 2017, penghitungan alokasi Dana Insentif Daerah yang cliclasarkan kriteria kinerja menggunakan metocle pemeringkatan kesehatan fiskal clan pengelolaan keuangan claerah sebagaimana cliatur clalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/ 2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal clan Pengelolaan Keuangan Daerah se_bagaimana telah cliubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/ 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07 /2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal clan Pengelolaan Keuangan Daerah; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, penghitungan alokasi Dana Insentif Daerah yang didasarkan kriteria kinerja sudah tidak menggunakan metode pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam · penghitungan alokasi Dana Insentif Daerah, perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/ 2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri .Keuangan Nomor 198/PMK.07/ 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/ 2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatap. dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PENCABUTAN ATAS KEUANGAN NOMOR KEUANGAN PERATURAN 266/PMK.07/ 2015 PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL TENTANG MENTE RI TENTANG DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 198/PMK.07/ 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 266/PMK.07/ 2015 TENTANG PEMERINGKATAN www.jdih.kemenkeu.go.id KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.07/2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 266/PMK.07/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 266/PMK.07/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.07/2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 266/PMK.07/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 266/PMK.07/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.07/2016