Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.010/2018
- Nomor
- 36/PMK.010/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
www.jdih.kemenkeu.go.id
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2018;
www.jdih.kemenkeu.go.id
632) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Mentert Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 898); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2018.
www.jdih.kemenkeu.go.id
penghasilan ditanggung
www.jdih.kemenkeu.go.id
Tahunan Pajak 2017 dan/atau
nomor rekening, nama bank, dan kantor cabang bank.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Pelaporan dan pertanggungjawaban Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas penghasilan dart penghapusan piutang negara yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu dilaksanakan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, DirektoratJenderal Pajak selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1Januari 2018. www.jdih.kemenkeu.go.id • Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempata:inya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2018 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 470 Plh. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. �- // u 'C.\.)l'.\.NG4N Rt , Kepala Bagian :r��<mrelite !�:;,_ � ·� �- � · */ LUHUT M.R. LIMBONG .}: / NIP 19610503 198810 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/PMK. 010/2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2018 A. RINCIAN DAFTAR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU YANG MENDAPATKAN FASILITAS PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG NEGARA NON POKOK YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITERIMA TAHUN 2017
Nama Wajib Pajak NPWP Alamat Nomor Rekening Nama Nasabah Nama Bank Kantor Cabang Bank : ............................................. (4) : ............................................. (5) : .............................. ; .............. (6) : .................... : ........................ (7) : ............................................. (8) : ............................................. (9) : ............................................. (10) mengajukan permohonan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara sesuai PMK Nomor XXX/PMK.010/2018. Untuk kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampiri :
Demikian permohonan ini kami sampaikai1. .......... , ................ 2018 (11) Pengurus/Kuasa * ) , Nama Jelas.................. (12) Tembusan:
www.jdih.kemenkeu.go.id C. FORMAT LEMEAR PERHITUNGAN EESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH LEMEAR PENGHITUNGAN EESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH Nama Wajib Pajak NPWP ......... ... . ........ ........... . ...... ...... (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : · · · · (2) Tahun Pajak 2017 No. Uraian I Pendapatan Usaha II Eeban Usaha III Laba (Rugi) Usaha IV Pendapatan dari Luar Usaha
(3)I I I
(8)I I
(10)I I I (11)I I I
(13)I I I (l4) I I I I I I I I (15)I I I I I I I
i
I !
I
\
! Penghasilan dari /
I
I www.jdih.kemenkeu.go.id
Plh. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)