Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.01/2016
- Nomor
- 38/PMK.01/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan
MEMUTUSKAN: P ERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! K EUANGAN NOMOR 13/PMK.01/2014 TENTANG PENGADAAN LANG SUNG SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan, diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
1 1. Pengawas Pekerjaan adalah pihak ketiga yang diperintahkan oleh PPK jika diperlukan, untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa.
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mematuhi prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 10 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 20 15.
mencegah Kata Sandi
www.jdih.kemenkeu.go.id
Panitia/PPHP mempunyai tugas dan kewenangan:
Mekanisme pelaksanaan Pengadaan Langsung Secara Elektronik dengan bukti pembelian dan kuitansi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Terhadap pelaksanaan Aplikasi SIMPeL yang tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini sebagai akibat dari terjadinya keadaan kahar atau gangguan teknis, seperti gangguan daya listrik, jaringan, dan aplikasi, Pejabat Pengadaan dapat:
dan/atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 20 16 DIR EKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 1 Maret 20 16 M ENTERI K EUANGAN ttd. BAMBANG P. S. BRODJON EGORO . P ERATURAN P ERUNDANG-UNDANGAN K EM E NT E RIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA B E RITA N EGARA REPUBLIK INDONE SIA TAHUN 20 16 NOMOR 40 1 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian T.U. Kementerian .. . A RIF BINTA . TO YUWONO J NIP 197 109 12 199703 100 1 www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)