DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.05/2015

Nomor: 48/PMK.05/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Maret 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal · 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
b.bahwa Universitas Lampung pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009;
c.bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalu1 Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2Q14, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d.bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim.Penilai;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Dmum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);· tentang Republik Lembaran www.jdih.kemenkeu.go.id . Menetapkan MENTERIKEUANGAN
3.Peraturan Pemerin:tah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara · Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS LAMPUNG PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a.Tarif Layanan Akademik; dan
b.Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam · Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a.Tarif Pendaftaran dan Seleksi Ujian Masuk;
b.Tarif Layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
c.Tarif Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana;
d.Tarif Program Profesi dan Pasca Sarjana; dan
e.Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas: www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

a.Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana, Gedung dan Asrama, dan Lahan;
b.Tarif Layanan Balai Bahasa;
c.Tarif Layanan Pengembangan, Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
d.Tarif Layanan Pengembangan Karier dan Kewirausahaan;
e.Tarif Layanan Jasa Konsultasi;
f.Tarif Layahan Klinik; dan
g.Tarif Layanan Laboratorium.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pacta perguruan tinggi negeri pacta lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

(1)Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
(2)Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
(3)Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pacta ayat
(2)tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 8

Tarif Layanan Klinik dan Tarif Layanan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Lampung pacta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. {j.. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN

Pasal 9

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan. . Pasal 10 Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan/ sample pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur jtenaga ahli.

Pasal 11

(1)Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
(2)Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal · 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
b.bahwa Universitas Lampung pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009;
c.bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalu1 Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2Q14, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d.bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim.Penilai;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Dmum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);· tentang Republik Lembaran www.jdih.kemenkeu.go.id . Menetapkan MENTERIKEUANGAN
3.Peraturan Pemerin:tah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara · Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS LAMPUNG PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a.Tarif Layanan Akademik; dan
b.Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam · Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a.Tarif Pendaftaran dan Seleksi Ujian Masuk;
b.Tarif Layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
c.Tarif Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana;
d.Tarif Program Profesi dan Pasca Sarjana; dan
e.Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas: www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

a.Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana, Gedung dan Asrama, dan Lahan;
b.Tarif Layanan Balai Bahasa;
c.Tarif Layanan Pengembangan, Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
d.Tarif Layanan Pengembangan Karier dan Kewirausahaan;
e.Tarif Layanan Jasa Konsultasi;
f.Tarif Layahan Klinik; dan
g.Tarif Layanan Laboratorium.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

(1)Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
(2)Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
(3)Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pacta ayat
(2)tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

(1)Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
(2)Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.08/2009

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.05/2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.08/2009

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.05/2022