Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023
- Nomor
- 48
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 54
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan dan/ atau PajakPertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan EmasPerhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/ atauBatu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasanyang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/ atauBatu Permata dan/ atau Batu Lainnya yang Sejenis,yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/ a tau Pengusaha EmasBatangan; 1.
ayat
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentangHarmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); / jdih.kemenkeu.go.id - 3 - 3. Unclang-Unclang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 4. Unclang-Unclang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa clan Pajak Penjualan atasBarang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Ler:hbaranNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang KementerianNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4916); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang PajakPertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu clan/ atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833); 7. Peraturan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 98); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 t entang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK PERTAMBARAN NIIAI ATAS PENJUALAN/PENYERAHAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN, PERHIASAN YANG BARAN SELURUHNYA BUKANDARI EMAS, BATU PERMATA DAN/ATAU BATU LAINNYA YANGSEJENIS, SERTA JASA YANG TERKAIT DENGAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN, PERHIASAN YANG BARAN SELURUHNYA BUKAN DARI EMAS, DAN/ATAU BATU PERMATADAN/ATAU BATU I.AINNYA YANG SEJENIS, YANG DII.AKUKANOLEH PABRIKAN EMAS PERHIASAN, PEDAGANG EMAS PERHIASAN, DAN/ATAU PENGUSAHA EMAS BATANGAN. jdih.kemenkeu.go.id I - 4 - BAB I KETENTUAN UMUM
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang- Undang Nomor· 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi PeraturanPerpajakan. 3. Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. 4. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PajakPertambahan Nilai. 5. Ba.rang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajakberdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 6. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 7. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerahpabean, melakukan usaha jasa termasuk mengeksporjasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. 8. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ataupenyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 9. Emas Perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas, termasuk yang dilengkapi dengan batu permatadan/ a tau bahan lain yang melekat atau terkandungdalam emas perhiasan dimaksud. 10. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui prosesmengubah bentuk dan/ atau sifat suatu barang daribentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyaidaya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber dayaalam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badanlain melakukan kegiatan tersebut. 11. Pabrikan Emas Perhiasan adalah Pengusaha yang Menghasilkan Emas Perhiasan dan melakukan kegiatan jual beli Emas Perhiasan dan/ atau penyerahan jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan. jdih.kemenkeu.go.id - 5 - 12. Pedagang Emas Perhiasan adalah Pengusaha yang melakukan kegiatan jual beli Emas Perhiasan dan/ataupenyerahan jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan. 13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputipembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 14. Pemotong Pajak Penghasilan adalah Wajib Pajak yangdikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajaksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang Pajak Penghasilan. 15. Pemungut Pajak Penghasilan adalah Wajib Pajak yangdikenai kewajiban untuk melakukan pemungutan pajaksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang Pajak Penghasilan. 16. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan ataspenghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataukegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalamnegeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 17. Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pajak Penghasilansehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang,kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidanglain, dan penjualan barang yang tergolong sangat mewahsebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Pajak Penghasilan. 18. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan ataspenghasilan yang dibayarkan, disediakan dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap sebagaimanadiatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 19. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh kepala kantor pelayanan pajak yang menerangkan bahwaWajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yangmemiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah mengenai penyesuaian pengaturan di bidang Pajak Penghasilan. 20. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasiadalah surat pemberitahuan masa yang digunakan olehPemotong Pajak Penghasilan atau Pemungut Pajak Penghasilan untuk melaporkan kewajiban pemotongandan/ atau pemungutan Pajak Penghasilan, penyetoran atas pemotongan dan/ atau pemungutan Pajak Penghasilan, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapajenis Pajak Penghasilan dalam 1 (satu) masa pajak, sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 21. Konsumen Akhir adalah pembeli barang dan/atau penerima jasa yang mengonsumsi secara langsung barangdan/atau jasa yang dibeli atau diterima dan tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan/ataujasayang dibeli atau diterima dimaksud untuk kegiatan usah/ jdih.kemenkeu.go.id - 6 - 22. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuatoleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahanBarang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 23. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semuabiaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjualkarena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasukPajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan hargayang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 24. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semuabiaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, eksporJasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak tidakberwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilaiyang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan hargayang dicantumkandalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayaratau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerimamanfaat Barang Kena Pajak tidak belWlljud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak belWlljud dari luardaerah pabean di dalam daerah pabean. 25. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajakkarena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehanJasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang KenaPajak tidak belWlljud dari luar daerah pabean dan/ataupemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabeandan/ atau impor Barang Kena Pajak. 26. Pihak Lain adalah pihak lain sebagaimana diatur dalamPasal 32A Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 27. Menteri adalah menteri yang rnenyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan negara. BABII PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN/PENYERAHAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN, PERHIASAN YANG BAHAN SELURUHNYA BUKAN DARI EMAS, BATU PERMATA DAN/ATAU BATU LAINNYA YANG SEJENIS, SERTA JASA YANG TERKAIT DENGAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN, PERHIASAN YANG BAHAN SELURUHNYA BUKAN DARI EMAS, DAN/ ATAU BATU PERMATA DAN/ ATAU BATU LAINNYA YANG SEJENIS, YANG DILAKUKAN OLEH PABRIKAN EMAS PERHIASAN, PEDAGANG EMAS PERHIASAN, DAN/ATAU PENGUSAHA EMAS BATANGAN Bagian Kesatu Pajak Penghasilan atas Penjualan Emas Perhiasan, EmasBatangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan / jdih.kemenkeu.go.id - 7 - (1)(2)(3)(4)(5)(1)(2)(3)
Menteri menunjuk Pihak Lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan Pajak Penghasilan atas penjualan:a. Emas Perhiasan; dan/atau b. emas batangan. Pihak Lain sebagaimana c!imaksud · pada ayat
Pabrikan Emas Perhiasan; dan b. Pedagang Emas Perhiasan. Pajak Penghasilan sebagaimana c!imaksud pada ayat (1)yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22.Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana c!imaksud pada ayat (4) yaitu sebesar 0,25%(nol koma dua lima persen) dari Harga Jual Emas Perhiasandan/atau HargaJual emas batangan.
Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)termasuk:a. penyerahan Emas Perhiasan basil produksi dari Pabrikan Emas Perhiasan kepada Pengusaha EmasPerhiasan yang memesan Emas Perhiasan, denganspesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu untuk EmasPerhiasan tersebut baik sebagian maupun seluruhnyadisediakan atau diserahkan oleh Pengusaha EmasPerhiasan yang memesan Emas Perhiasan; dan b. penyerahan bahan baku berupa:1. Emas Perhiasan; dan/atau 2. emas batangan, dari Pengusaha Emas Perhiasan yang memesan EmasPerhiasan kepada Pabrikan Emas Perhiasan, yangdimaksudkan. untuk Menghasilkan Emas Perhiasan. Pengusaha Emas Perhiasan yang juga melakukan penjualan:a. perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas;dan/atau b. batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, penjualan dimaksud dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22sebagaimana c!imaksud dalam Pasal 2 ayat (4).Pemungutan Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan dalam hal:a. perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas;dan/atau b. batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, diserahkan sebagai bahan baku dari Pengusaha Emas Perhiasan yang memesan Emas Perhiasan kepada Pabrikan Emas Perhiasan yang c!imaksudkan untuk Menghasilkan Emas Perhiasan. / jdih.kemenkeu.go.id - 8 -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), terutang dan dipungut pada saatpenjualan.
(2), oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Pengusaha emas batangan kepada:a. Konsumen Akhir; b. Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yangbersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yangmengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan telah memiliki serta menyerahkan fotokopi Surat Keterangan yang telah terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; atau c. Wajib Pajak yang memiliki surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yangmengatur mengenai pembebasan pemotongan dan/ atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain.
kepada Bank Indonesia; atau b. melalui pasar fisik emas digital sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi.
/ jdih.kemenkeu.go.id - 9 - · Pasal 6 Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)wajib:a. membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan menyerahkannya kepada pihak yang dipungut; b. menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telahdipungut ke kas negara; dan c. melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang perpajakan.
Contoh mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Menteri ini. Bagian Kedua Pajak Penghasilan Sehubungan dengan Jasa yang terkaitdengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, ·Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/ atau Batu Permata dan/ atau Batu Lainnya yang Sejenis
( 1) Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasayang terkait dengan Emas Perhiasan, emas batangan,perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas,dan/ atau batu permata dan/ atau batu lainnya yangsejer;iis merupakan objek Pajak Penghasilan.
jasa modifikasi; b. jasa perbaikan; c. jasa pelapisan; d. jasa penyepuhan; e. jasa pembersihan; dan f. jasa lainnya yang merupakan nama lain dari jasasebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dipotongPajak Penghasilan Pasal 21; atau· b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usahatetap, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23. I jdih.kemenkeu.go.id - 10 -
Pajak Penghasilan
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)