Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017
- Nomor
- 34/PMK.010/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI :SIDA..NG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN. j www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; www.jdih.kemenkeu.go.id
) www.jdih.kemenkeu.go.id
a) barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API); b) barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian. tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7, 5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API); c) barang berupa kedelai, gandum, dan tepung tertgu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 0, 5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan mengunakan Angka Pengenal Impor (API); f www.jdih.kemenkeu.go.id d) barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2, 5% (dua koma lima persen) dart nilai impor; e) barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7, 5% (tujuh koma lima persen) dart nilai impor; dan/atau; e) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7, 5% (tujuh koma lima persen) dart harga jual lelang.
www.jdih.kemenkeu.go.id
a) 0, 25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak terrnasuk Pajak Pertarnbahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar rninyak yang dibeli dari Pertarnina atau anak perusahaan Pertarnina; b) 0, 3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak terrnasuk Pajak Pertarnbahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar rninyak yang dibeli selain dari Pertarnina atau anak perusahaan Pertarnina; c) 0, 3% (nol koma tiga perseil) dari penjualan tidak terrnasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).
) www.jdih.kemenkeu.go.id
)www.jdih.kemenkeu.go.id
Penghasilan Pasal 22 berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
f www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
) www.jdih.kemenkeu.go.id
a) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos; b) pemakaian air dan listrik;
a) kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; b) kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau c) trading arms kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama. )www.jdih.kemenkeu.go.id
atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas iopor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.
www.jdih.kemenkeu.go.id
pengeluaran barang (delivery order).
j www.jdih.kemenkeu.go.id
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.
Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelaporan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan sesuai jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor, ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam oleh badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan, atau kegiatan usaha di bidang lain diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)