Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.03/2015
- Nomor
- 62/PMK.03/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
cl. bahwa berclasarkan pertimbangan sebagaimana climaksucl clalam huruf a, huruf b, huruf c, clan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2) clan Pasal 13 ayat (la) huruf cl Undang-Unclang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang clan Jasa clan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali cliubah terakhir clengan Unclang-Unclang Nomor 42 Tahun 2009, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak clan Saat Lain Pembuatan Faktur Pajak atas Penyerahan Pupuk Tertentu untuk Sektor Pertanian; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l<EUANGAN REPUBLll< INDONESIA Undang-Undang Nomor 8 Tah un 1983 tentang Pajal( Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Le111baran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia· Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 20 09 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 20 0 9 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 o9); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN SAAT LAIN PEMBUATAN FAKTUR . PAJAK ATAS PENYERAHAN PUPUK TERTENTU UNTUK SEK.TOR PERTANIAN.
Dalam Peraturan Mentei-i ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INQONESIA
111erupakan harga tertinggi pupuk bersubsicli dalam kemasan tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahai1 di biclang pertanian clan di lini tertentu clibeli oleh kelomp6k tani clan/ atau petani sesuai clengan ketentuan yang clitetapkan oleh menteri yang inenyelenggarakan · urusan pemerintahan di bidang perclagangan.
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah 10 % (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana climaksucl dalam Pasal 3 ayat ( 1). www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l<EUANGAN
( 1) Atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian mulai d':l ri tingkat produsen, distributor, pengecer hingga ke kelompok tani clan/atau petani dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai satu kali pada tingkat produsen. (2 ) Produsen, distributor, peii.gecer, kelompok tani clan/atau petani sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan proclusen, distributor, pengecer, kelompok tani clan/atau petani sesuai ketentuan yang mengatur mengeii.ai pengaclaan clan penyaluran pupuk bersubsicli untuk sektor pertanian yang clitetapkan oleh meii.teri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di biclang perclagangan.
( 1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana climaksucl clalam Pasal 5 ayat (3) clibuat Faktur Pajak pacla saat proclusen menyampaikan pe1rmintaan pembayaran atau tagihan subsicli pupuk tertentu untuk sektor pertanian kepacla Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui KPA. (2 ) Faktur Pajak sebagaimana climaksud pacla ayat (1) clibuat clalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l<:EUANGAN REPUBLIK INDOf\JESIA
cl. lembar ke-4 untuk pertinggal Kantor Pelayanan Perbenclaharaan Negara (KPPN).
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
(2 ) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak clan/ atau Jasa Ke:na Pajak sehubungan dengan penyerahan pupuk tertentu untt.ik sektor pertanian yang clilakukan oleh distributor maupun pengecer tidak clapat dikreclitkan.
(2 ) Distributor ·clan pengecer yang clalam usahanya semata-mata melakukan penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian, tidak perlu clikukuhkan menjacli Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Pacla saat Peraturan Menteri 1111 berlaku, Keputusan Menteri Ket,1angan Nomor 579/KMK.04/1996 tentang Penunjukan Direktorat Jencleral Anggaran Sebagai Pemungut Pajak ·Pertambahan Nilai, clicabut clan clitiyatakan tidak berlaku. Pasal l:E Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal cliunclangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEm KEUANGAN Ag�r s _ etiap . orai�� . i�1engetahuinya, memerintahkan pengunclangan Pei atu1 an Mente1 I irn clengan penem1Jatannya clalam Bei·i· la N. .,. R 1 1·1 l · c ega1 ct epu J I :.� --- www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)