Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum .\ 1/ YAH4l i::��199703 1 001 30 Maret 2022 366 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR66/PMK.03/2022 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG ATAS PENYERAHAN PUPUK BERSUBSIDI DAN PETUNJUK PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN PUPUK BERSUBSIDI YANG BAGIAN HARGANYA MENDAPATKAN SUBSIDI A. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG ATAS PENYERAHAN PUPUK BERSUBSIDI
1.Pada tanggaI 18 Mei 2022, PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai produsen Pupuk Bersubsidi mengajukan permintaan pembayaran subsidi Pupuk Bersubsidi kepada KPA sebesar Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atas penyerahan Pupuk Bersubsidi yang telah dilakukan selama bulan April 2022. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku adalah sebesar 11 % (sebelas persen). Atas permintaan pembayaran subsidi tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan penghitungan sebagai berikut:
a) Dasar Pengenaan Pajak= 100/111 x Rpl00.000.000.000,00 = Rp90.090.090.090,09 b) Pajak Pertambahan Nilai terutang = 11% x Rp90.090.090.090,09 = Rp9.909.909.909,00
2.Pada tanggaI 19 April 2022, PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai produsen Pupuk Bersubsidi menyerahkan 5.000 (lima ribu) ton pupuk Urea (bersubsidi) kepada distributor. Harga eceran tertinggi pupuk Urea yang berlaku sebesar Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku adalah sebesar 11% (sebelas persen). Atas penyerahan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan penghitungan sebagai berikut:
11 www.jdih.kemenkeu.go.id a) Dasar Pengenaan Pajak = 100 / 111 x 5.000.000 x Rp2.250,00 = Rpl0.135.135.135,13 b) Pajak Pertambahan Nilai terutang = 11% x Rpl0.135.135.135,13 = Rpl.114.864.864,00 B. PETUNJUK PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN PUPUK BERSUBSIDI YANG BAGIAN HARGANYA MENDAPATKAN SUBSIDI
1.Kade dan nomor seri Faktur Pajak
a) Kade transaksi pada Faktur Pajak diisi dengan kode 02, yaitu kode untuk penyerahan kepada Instansi Pemerintah. b) Kade status dan nomor seri Faktur Pajak diisi sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak.
2.Pengusaha Kena Pajak Diisi dengan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak Pengusaha Kena Pajak produsen yang menyerahkan Pupuk Bersubsidi.
3.Pembeli Barang Kena Pajak dan/ atau penerima Jasa Kena Pajak Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4.Pengisian tentang Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan:
a) Nomor urut Diisi dengan nomor urut dari Pupuk Bersubsidi yang diserahkan. b) Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Diisi dengan nama jenis Pupuk Bersubsidi yang dimintakan pembayaran subsidinya. c) Hargajual/penggantian/uang muka/termin Diisi dengan nilai subsidi harga Pupuk Bersubsidi yang dimintakan pembayaran subsidinya. d) Jumlah hargajual/penggantian/uang muka/termin Diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom harga jual/penggantian/uang muka/termin e) Potongan harga Diisi dengan total nilai potongan harga Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan, dalam hal terdapat potongan harga. www.jdih.kemenkeu.go.id f) Uang muka yang telah diterima Diisi dengan nilai uang muka yang telah diterima dari penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak. g) Dasar Pengenaan Pajak Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yaitu Nilai Lain dengan formula sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. h) Pajak Pertambahan Nilai Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku dikalikan Dasar Pengenaan Pajak. i) Pajak Penjualan atas Barang Mewah Keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak perlu diisi. j) .... ... .. ........... Tanggal ..... .... .... .. . Diisi dengan tempat dan tanggal Faktur Pajak dibuat. k) Nama dan tanda tangan Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. • ini~trasi Kementerian SYA1i ~ 02 13 199703 1 001 ttd. SRI MULYANI INDRAWATI ' www.jdih.kemenkeu.go.id