Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2012
- Nomor
- 68/PMK.03/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.480 2
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN.
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.480 4
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal Pajak melakukan:
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atas penugasan dari Menteri Keuangan melakukan reviu atas usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Ketentuan mengenai tata cara pengusulan dan tindak lanjut penghapusan piutang pajak serta penetapan bentuk lampiran Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4805
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2012 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.480 6 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ……(1)……. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak Tahun Pajak …...(2).…. sampai dengan Tahun Pajak ..…(2)…… pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ………………(1)…………, yang tidak dapat ditagih lagi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999); LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4807
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………(1)………… . PERTAMA : Menghapuskan piutang pajak Tahun Pajak ……(2)…… sampai dengan Tahun Pajak …..…(2)….… pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak …………(1)………… sebesar Rp ………..…(5)……………. (…………(6)…….…), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDUA : Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan rincian dan besarnya penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA. KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ……(7)…… MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ..............(8)............. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.480 8 PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang mengusulkan penghapusan piutang pajak. Nomor (2) : diisi dengan Tahun Pajak piutang pajak. Nomor (3) : diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan. Nomor (4) : diisi dengan Nomor dan Tahun Peraturan Presiden untuk pengangkatan Menteri Keuangan. Nomor (5) : diisi dengan jumlah nominal piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan. Nomor (6) : diisi dengan terbilang jumlah nominal piutang pajak yang dihapuskan. Nomor (7) : diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan. Nomor (8) : diisi dengan nama Menteri Keuangan yang menjabat. MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.depkumham.go.id
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Gubernur (Pergub)