DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2012

Nomor: 68/PMK.03/2012
Tahun: 2012
Ditetapkan: 2 Mei 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.480 2

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN.

Pasal 1

(1)Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
1. a.Surat Tagihan Pajak (STP);
2. b.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
3. c.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
4. d.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
5. e.Surat Ketetapan Pajak (SKP);
6. f.Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT);
7. g.Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
(2)Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
1. a.Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
2. b.Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
3. c.hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
4. d.dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4803
5. e.hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(3)Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
1. a.Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
2. b.hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
3. c.dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
4. d.hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 2

(1)Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kantor Pelayanan Pajak.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Jurusita Pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
(3)Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 3

(1)Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
(2)Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya.
(3)Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan penelitian kepada Direktur Jenderal Pajak. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.480 4
(4)Direktur Jenderal Pajak mengusulkan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan.

Pasal 4

(1)Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak.
(2)Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak untuk menghapuskan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta Pasal 1 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal Pajak melakukan:

a.penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
b.hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Pasal 6

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atas penugasan dari Menteri Keuangan melakukan reviu atas usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan dan tindak lanjut penghapusan piutang pajak serta penetapan bentuk lampiran Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan; dan
2.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4805

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2012 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.480 6 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ……(1)……. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak Tahun Pajak …...(2).…. sampai dengan Tahun Pajak ..…(2)…… pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ………………(1)…………, yang tidak dapat ditagih lagi;

b.bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, perlu menghapuskan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor …..…(3)……../PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ……..(1)……; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999); LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4807
1. 2.Keputusan Presiden Nomor ………..(4)……..;
2. 3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor …..…(3)……../PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………(1)………… . PERTAMA : Menghapuskan piutang pajak Tahun Pajak ……(2)…… sampai dengan Tahun Pajak …..…(2)….… pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak …………(1)………… sebesar Rp ………..…(5)……………. (…………(6)…….…), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDUA : Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan rincian dan besarnya penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA. KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
3. 1.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
4. 2.Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
5. 3.Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
6. 4.Direktur Jenderal Pajak
7. 5.Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak
8. 6.Kepala Kantor Wilayah DJP ……………(1)……………….. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ……(7)…… MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ..............(8)............. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.480 8 PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang mengusulkan penghapusan piutang pajak. Nomor (2) : diisi dengan Tahun Pajak piutang pajak. Nomor (3) : diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan. Nomor (4) : diisi dengan Nomor dan Tahun Peraturan Presiden untuk pengangkatan Menteri Keuangan. Nomor (5) : diisi dengan jumlah nominal piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan. Nomor (6) : diisi dengan terbilang jumlah nominal piutang pajak yang dihapuskan. Nomor (7) : diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan. Nomor (8) : diisi dengan nama Menteri Keuangan yang menjabat. MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN.

Pasal 1

(1)Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
1. a.Surat Tagihan Pajak (STP);
2. b.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
3. c.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
4. d.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
5. e.Surat Ketetapan Pajak (SKP);
6. f.Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT);
7. g.Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
(2)Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
1. a.Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
2. b.Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
3. c.hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
4. d.dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4803
5. e.hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(3)Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
1. a.Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
2. b.hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
3. c.dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
4. d.hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 2

(1)Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kantor Pelayanan Pajak.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Jurusita Pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
(3)Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 3

(1)Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
(2)Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya.
(3)Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan penelitian kepada Direktur Jenderal Pajak. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.480 4
(4)Direktur Jenderal Pajak mengusulkan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan.

Pasal 4

(1)Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak.
(2)Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak untuk menghapuskan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta Pasal 1 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal Pajak melakukan:

a.penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
b.hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Pasal 6

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atas penugasan dari Menteri Keuangan melakukan reviu atas usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 7

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan; dan
2.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4805

Pasal 9

b.bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, perlu menghapuskan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor …..…(3)……../PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ……..(1)……; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999); LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.4807
1. 2.Keputusan Presiden Nomor ………..(4)……..;
2. 3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor …..…(3)……../PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK …………(1)………… . PERTAMA : Menghapuskan piutang pajak Tahun Pajak ……(2)…… sampai dengan Tahun Pajak …..…(2)….… pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak …………(1)………… sebesar Rp ………..…(5)……………. (…………(6)…….…), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDUA : Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan rincian dan besarnya penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA. KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
3. 1.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
4. 2.Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
5. 3.Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
6. 4.Direktur Jenderal Pajak
7. 5.Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak
8. 6.Kepala Kantor Wilayah DJP ……………(1)……………….. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ……(7)…… MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ..............(8)............. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.480 8 PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang mengusulkan penghapusan piutang pajak. Nomor (2) : diisi dengan Tahun Pajak piutang pajak. Nomor (3) : diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan. Nomor (4) : diisi dengan Nomor dan Tahun Peraturan Presiden untuk pengangkatan Menteri Keuangan. Nomor (5) : diisi dengan jumlah nominal piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan. Nomor (6) : diisi dengan terbilang jumlah nominal piutang pajak yang dihapuskan. Nomor (7) : diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan. Nomor (8) : diisi dengan nama Menteri Keuangan yang menjabat. MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.depkumham.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/4/2014 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/4/2014 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2018