Dalmn Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang rneliputi wilayah clarat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta ten1pat-ten1pat tertentu di Zona Ekonorni www.jdih.kemenkeu.go.id Eksklusif dan landas kontinen yang di dalan1nya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2.Kawasan yang Ditetapkan. sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalan1 wilayah huku1n Negara Kesatuan Repu.blik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertainbahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3.Kawasan Ekonon1i Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dala1n wilayah huku1n Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk n1enyelenggarakan fungsi perekonomian dan n1en1peroleh fasilitas tertentu.
4.Ten1pat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan, yang n1en1enuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menin1bun barang dengan tujuan tertentu dengan n1endapatkan penangguhan bea n1asuk.
5.Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menin1bun barang asal luar Daerah Pabean dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalan1 daerah pabean, dapat disertai dengan l (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalan1 jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan ke1nbali.
6.Tempat Lain Dalan1 Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan.
Bebas dan TPB.
7.Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang rnelakukan kegiatan 1nemasukkan barang ke dalan1 Daerah Pabean.
8.Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:
a.penyelenggara kawasan berikat;
b.penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat;
c.pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat; .
t www.jdih.kemenkeu.go.id
d.penyelenggara gudang berikat;
e.penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat atau
f.pengusaha di gudang berikat 1nerangkap penyelenggara di gudang berikat.
9.Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
a.penyelenggara PLB;
b.penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau
c.pengusaha di PLB merangkap sebagai penyelenggara di PLB.
10.Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah:
a.Badan Usaha KEK;
b.Pelaku Usaha di KEK; atau
c.Badan Usaha KEK sekaligus Pelaku Usaha di KEK.
11.Tarif Preferensi adalah tmif bea 1nasuk berdasarkan Persetujuan Ke1nitraan Ekonon1i Menyeluruh an.tar Negara-Negara Anggota Perhin1punan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan J epang yang besarannya clitetapkan dalam Peraturan Menteri n1engenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership.
12.PPITZ dengan Kade 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ- 01 adalah pen1beritahuan pabean untuk pe1nasukan dan pengeluaran barang ke clan clari Kawasan Bebas dari clan ke luar Daerah Pabean, clan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.
13.Harmonized Commodity Description and Coding System yang selanjutnya clisebut Harmonized System (HS) adalah stanclar inten1asional atas sisten1 penan1aan clan penmnoran yang cligunakan untuk pengklasifikasian procluk perdagangan clan turunannya yang dikelola oleh World Customs Organization (\VCO).
14.Penelitian Ulang adalah penelitian ken1bali atas tarif clan/atau nilai pabean yang cliberitahukan clalam cloku1nen pen1beritahuan pabean impor clan penelitian kembali atas tarif, harga, jenis, dan/ atau jurnlah barang www.jdih.kemenkeu.go.id yang diberitahukan dalam dokun1en pen1beritahuan pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi dan doku1nen lain terkait.
15.Audit Kepabeanan adalah kegiatan pen1eriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokun1en yang 111enjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha tennasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dala111 rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
16.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
1 7. Sisten1 Kmnputer Pelayanan yang selai1jutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalan1 rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
18.Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Ken1itraan Ekon01ni Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang untuk n1enentukan negara asal barang.
19.Negara Anggota adalah negara yang menandatangani Persetujuan Kemitraan Ekonon1i Menyeluruh an.tar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan J epang.
20.Bahan Originating adalah Ketentuan Asal Barang bahan yang n1en1enuhi berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekon01ni Menyeluruh an.tar Negara-Negara Anggota Perhilnpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang.
t www.jdih.kemenkeu.go.id
21.Barang Originating adalah Ketentuan Asal Barang barang yang n1em.enuhi berdasarkan Persetujuan K.em.itraan Ekonorni Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang.
22.Bahan Non-Originating adalah bahan yang berasal dari luar Negara Anggota atau bah.an yang tidak n1ei11enuhi K.etentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan K.emitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhi1npunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang.
23.Aturan K.husus Produk (Product Specific Rules) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan yang 1nerinci 111engenai:
a.barang yang seluruhnya diperoleh a.tau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (wholly obtained atau produced);
b.proses produksi suatu barang yang menggunakan Bah.an Non-O1iginating, dan Bah.an Non-Originating tersebut han1s mengalami perubahan klasiilkasi atau Change in Tarif.f Classification (CTC);
C. barang Bah.an yang proses produksinya menggunakan Non-Originating yang n1en1enuhi k1iteria kandungan regional sejuntlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase; cl. barang yang n1engalam.i suatu proses pabrikasi at.au proses operasional tertentu; atau
e.kombinasi dari setiap kriteria tersebut.
24.Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pen1erintah atau institusi yang ditunjuk pe1nerintah di Negara An.ggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk n1enerbitkan SKA Form AJ atas barang yang akan diekspor.
t www.jdih.kemenkeu.go.id
25.Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Persetujuan Kemitraan Ekonorni Menyeluruh antar Negara-Negara Ar1ggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang yang selanjutnya disebut SKA Fonn AJ adalah dokun1en pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.
26.Overleaf Notes adalah halan1an sebalik SKA Forrn AJ yang berisi ketentuan 111engenai pengisian SKA Form AJ dan n1erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKA Form AJ.
27.Dokun1en Pelengkap Pabean adalah semua dokun1en yang digunakan sebagai pelengkap pembe1itahuan pabean, n1isalnya invoice, packing list, bill of lading l ainvay bill, manifest, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
28.Surat Keterangan Asal Elektronik Form D yang selanjutnya disebut e-Form D adalah SKA Form D yang clisusun sesuai dengan e-ATIGA Form D Process Specification and Message Implementation Guideline, dan dikirin1 secara elektronik antar Negara Anggota.
29.Invoice dari Negara Ketiga yang selanjutnya disebut Third Country Invoice adalah invoice yang diterbitkan oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (Negara Anggota atau selain Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang san1a dengan negara ten:1pat diterbitkannya SKA Form AJ.
30.Surat Keterangan Asal Back-to-Back yang selanjutnya disebut SKA Back-to-Back adalah SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertan1a.
31.Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal bill of lading untuk moda pengangkutan laut, tanggal airway bill untuk n1oda pengangkutan udara, atau tanggal doku1nen pengangkutan darat untuk 1noda pengangkutan darat.
www.jdih.kemenkeu.go.id
32.Permintaan Retroactive Check adalah permintaan yang dilakukan oleh pejabat bea clan cukai kepada Instansi Penerbit SKA untuk n1endapatkan informasi n1engenai pen1enuhan Ketentuan Asal Barang clan/ atau keabsahan SKAB'ormAJ.
33.Verification Visit adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di Negara An.ggota penerbit SKA Form AJ untuk memperoleh data atau infonnasi n1engenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA Form AJ.
34.Menteri adalah rnente1i yang 1nenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
35.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea clan Cukai.
36.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalmn jabatan tertentu untuk 1nelaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
BAB II TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN) Bagian Kesatu Tarif Preferensi