DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.04/2021

Nomor: 71/PMK.04/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN). Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership. Negara Anggota pengekspor kedua dapat menerbitkan SKA Back-to-Back berdasarkan SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama.Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga atau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA Form AJ, dapat menerbitkan Third Country Invoice. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap SKA Form AJ untuk pengenaan Tarif Preferensi.Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta informasi kepada Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. SKA Form AJ tetap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor (minor discrepancies).Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan Verification Visit jika jawaban atas Permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 diragukan kebenarannya dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA Form AJ. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan monitoring dan/atau evaluasi terhadap pernanfaatan SKA FormAJ di wilayah kerjamasing-masing secara periodik.Barang impor yang berasal dari Negara Anggota pengekspor dengan nilai Free-on-Board (FOB) tidak melebihi US$200.00, dapat dikenakan Tarif Preferensitanpa harus melampirkan SKA FormAJ. Dalamhal SKA FormAJ dibatalkan oleh Instansi Penerbit SKA, Tarif Preferensi tidak diberikan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan 1nengenai tata cara pengenaan tarif bea 1nasuk atas barang impor sebagai pelaksanaan dari Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara clan Jepang, telah diatur dalan1 Peraturan Menteri Keuangan Nornor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang In1por Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional; t 2 www.jdih.kemenkeu.go.id
b.bahwa untuk lebih 1nemberikan kepastian hukum clalam n1en1berikan pelayanan kegiatan kepabeanan atas impor barang dari negara anggota Perhilnpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan ,.J epang guna n1engak01nodasi dinan1ika Persetujuan Ken1itraan Ekonmni Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, perlu melakukan penyen1purnaan terhadap ketentuan sebagailnana din1aksud dalan1 huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertin1bangan sebagaimana climaksud dalam huruf a · dan huruf b, serta untuk 1nelaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang In1por Berdasarkan Persetujuan Ken1itraan Ekonmni Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhin1punan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang;

l.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nmnor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tan1bahan Len1baran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagain1ana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nmnor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Non1or 93, Tainbahan Lem.baran Negara Republik Indonesia Non1or 4661);
2. 3.Undano"-Undano" Nomor 39 Tahun 2008 tentane: b b '-' Ke1nente1ian Negara (Len1baran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Non1or 166, Tainbahan Len1baran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement on Comprehensive Economic www.jdih.kemenkeu.go.id Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan (Persetujuan Kernitraan Ekor10mi Menyeluruh antar Negara-Negara An.ggota Perhhnpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang) (Len1baran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 174);
4. 5.Peraturan Presiden Nornm· 57 Tahun 2020 tentang Kernenterian Keuangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 98);
5. 6.Peraturan Menteri Keuangan Nornor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Non1or 1862) sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Non1or 2_17 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Non1or 1745); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalmn Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang rneliputi wilayah clarat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta ten1pat-ten1pat tertentu di Zona Ekonorni www.jdih.kemenkeu.go.id Eksklusif dan landas kontinen yang di dalan1nya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2.Kawasan yang Ditetapkan. sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalan1 wilayah huku1n Negara Kesatuan Repu.blik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertainbahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3.Kawasan Ekonon1i Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dala1n wilayah huku1n Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk n1enyelenggarakan fungsi perekonomian dan n1en1peroleh fasilitas tertentu.
4.Ten1pat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan, yang n1en1enuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menin1bun barang dengan tujuan tertentu dengan n1endapatkan penangguhan bea n1asuk.
5.Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menin1bun barang asal luar Daerah Pabean dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalan1 daerah pabean, dapat disertai dengan l (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalan1 jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan ke1nbali.
6.Tempat Lain Dalan1 Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan. Bebas dan TPB.
7.Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang rnelakukan kegiatan 1nemasukkan barang ke dalan1 Daerah Pabean.
8.Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:

a.penyelenggara kawasan berikat;
b.penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat;
c.pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat; . t www.jdih.kemenkeu.go.id
d.penyelenggara gudang berikat;
e.penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat atau
f.pengusaha di gudang berikat 1nerangkap penyelenggara di gudang berikat.
1. 9.Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
a.penyelenggara PLB;
b.penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau
c.pengusaha di PLB merangkap sebagai penyelenggara di PLB.
1. 10.Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah:
a.Badan Usaha KEK;
b.Pelaku Usaha di KEK; atau
c.Badan Usaha KEK sekaligus Pelaku Usaha di KEK.
1. 11.Tarif Preferensi adalah tmif bea 1nasuk berdasarkan Persetujuan Ke1nitraan Ekonon1i Menyeluruh an.tar Negara-Negara Anggota Perhin1punan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan J epang yang besarannya clitetapkan dalam Peraturan Menteri n1engenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership.
2. 12.PPITZ dengan Kade 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ- 01 adalah pen1beritahuan pabean untuk pe1nasukan dan pengeluaran barang ke clan clari Kawasan Bebas dari clan ke luar Daerah Pabean, clan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.
3. 13.Harmonized Commodity Description and Coding System yang selanjutnya clisebut Harmonized System (HS) adalah stanclar inten1asional atas sisten1 penan1aan clan penmnoran yang cligunakan untuk pengklasifikasian procluk perdagangan clan turunannya yang dikelola oleh World Customs Organization (\VCO).
4. 14.Penelitian Ulang adalah penelitian ken1bali atas tarif clan/atau nilai pabean yang cliberitahukan clalam cloku1nen pen1beritahuan pabean impor clan penelitian kembali atas tarif, harga, jenis, dan/ atau jurnlah barang www.jdih.kemenkeu.go.id yang diberitahukan dalam dokun1en pen1beritahuan pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi dan doku1nen lain terkait.
5. 15.Audit Kepabeanan adalah kegiatan pen1eriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokun1en yang 111enjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha tennasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dala111 rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
6. 16.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan. 1 7. Sisten1 Kmnputer Pelayanan yang selai1jutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalan1 rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
7. 18.Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Ken1itraan Ekon01ni Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang untuk n1enentukan negara asal barang.
8. 19.Negara Anggota adalah negara yang menandatangani Persetujuan Kemitraan Ekonon1i Menyeluruh an.tar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan J epang.
9. 20.Bahan Originating adalah Ketentuan Asal Barang bahan yang n1en1enuhi berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekon01ni Menyeluruh an.tar Negara-Negara Anggota Perhilnpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang. t www.jdih.kemenkeu.go.id
10. 21.Barang Originating adalah Ketentuan Asal Barang barang yang n1em.enuhi berdasarkan Persetujuan K.em.itraan Ekonorni Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang.
11. 22.Bahan Non-Originating adalah bahan yang berasal dari luar Negara Anggota atau bah.an yang tidak n1ei11enuhi K.etentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan K.emitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhi1npunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang.
12. 23.Aturan K.husus Produk (Product Specific Rules) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan yang 1nerinci 111engenai:
a.barang yang seluruhnya diperoleh a.tau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (wholly obtained atau produced);
b.proses produksi suatu barang yang menggunakan Bah.an Non-O1iginating, dan Bah.an Non-Originating tersebut han1s mengalami perubahan klasiilkasi atau Change in Tarif.f Classification (CTC); C. barang Bah.an yang proses produksinya menggunakan Non-Originating yang n1en1enuhi k1iteria kandungan regional sejuntlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase; cl. barang yang n1engalam.i suatu proses pabrikasi at.au proses operasional tertentu; atau
e.kombinasi dari setiap kriteria tersebut.
1. 24.Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pen1erintah atau institusi yang ditunjuk pe1nerintah di Negara An.ggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk n1enerbitkan SKA Form AJ atas barang yang akan diekspor. t www.jdih.kemenkeu.go.id
2. 25.Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Persetujuan Kemitraan Ekonorni Menyeluruh antar Negara-Negara Ar1ggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang yang selanjutnya disebut SKA Fonn AJ adalah dokun1en pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.
3. 26.Overleaf Notes adalah halan1an sebalik SKA Forrn AJ yang berisi ketentuan 111engenai pengisian SKA Form AJ dan n1erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKA Form AJ.
4. 27.Dokun1en Pelengkap Pabean adalah semua dokun1en yang digunakan sebagai pelengkap pembe1itahuan pabean, n1isalnya invoice, packing list, bill of lading l ainvay bill, manifest, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
5. 28.Surat Keterangan Asal Elektronik Form D yang selanjutnya disebut e-Form D adalah SKA Form D yang clisusun sesuai dengan e-ATIGA Form D Process Specification and Message Implementation Guideline, dan dikirin1 secara elektronik antar Negara Anggota.
6. 29.Invoice dari Negara Ketiga yang selanjutnya disebut Third Country Invoice adalah invoice yang diterbitkan oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (Negara Anggota atau selain Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang san1a dengan negara ten:1pat diterbitkannya SKA Form AJ.
7. 30.Surat Keterangan Asal Back-to-Back yang selanjutnya disebut SKA Back-to-Back adalah SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertan1a.
8. 31.Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal bill of lading untuk moda pengangkutan laut, tanggal airway bill untuk n1oda pengangkutan udara, atau tanggal doku1nen pengangkutan darat untuk 1noda pengangkutan darat. www.jdih.kemenkeu.go.id
9. 32.Permintaan Retroactive Check adalah permintaan yang dilakukan oleh pejabat bea clan cukai kepada Instansi Penerbit SKA untuk n1endapatkan informasi n1engenai pen1enuhan Ketentuan Asal Barang clan/ atau keabsahan SKAB'ormAJ.
10. 33.Verification Visit adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di Negara An.ggota penerbit SKA Form AJ untuk memperoleh data atau infonnasi n1engenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA Form AJ.
11. 34.Menteri adalah rnente1i yang 1nenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
12. 35.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea clan Cukai.
13. 36.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalmn jabatan tertentu untuk 1nelaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN)

Pasal 2

(1)Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besan1ya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku un1un1 (Most Favoured Nation/MFN).
(2)Besaran tarif bea n1asuk sebagain1ana dilnaksud pada ayat (1), ditetapkan dalan1 Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership.
(3)Tmif Preferensi sebagain1ana din1aksud pada ayat ( 1) dikenakan terhadap: t www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.impor barang untuk dipakai yang n1enggunakan pemberitahuan pabean in1por berupa Pemberitahuan hnpor Barang (PIB);
2. b.in1por barang untuk dipakai yang 1nenggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pe1nberitahuan in1por barang dari TPB, yang pada saat pen1asukan barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk n1enggunakan Tarif Preferensi;
3. c.impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pe1nberitahuan in1por barang dari PLB, yang pada saat pe1nasukan barang ke PLB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
4. d.pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke TLDDP, sepanjang:
  1. 1.bahan baku dan/ atau bahan penolong berasal dari luar Daerah Pabean;
  2. 2.pada saat pe1nasukan barang ke Kawasan Bebas telah mendapat persetujuan penggunaan Tarif Preferensi; dan
  3. 3.dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah 1ne1nenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan Tarif Preferensi; atau
5. e.pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang pada saat pe1nasukan barang ke KEK telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi.
(4)Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana din1aksud pada ayat (3) huruf d angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.1nemiliki izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan;
2. b.1nelakukan pen1asukan bahan baku dan/ atau bahan penolong, dan sekaligus melakukan pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;
3. c.me1niliki dan n1enerapkan sistem infonnasi persediaan berbasis kmnputer (IT Inventory) yang t www.jdih.kemenkeu.go.id dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara online dan realtime, dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang n1engawasi;
4. d.1nemiliki akses kepabeanan; dan
5. e.menymnpaikan konversi bahan baku menjadi barang hasil produksi dan blueprint proses produksi yang telah n1endapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang n1engawast, pada saat barang akan dikeluarkan ke TLDDP.

Pasal 3

(1)Ketentuan Asal Barang terdiri dari:
1. a.kriteria asal barang (origin criteria);
2. b.kriteria pengirilnan (consignment criteria); dan
3. c.ketentuan prosedural (procedural provisions).
(2)Rincian lebih lanjut n1engenai Ketentuan Asal Barang sebagaimana din1aksud pada ayat (1), tercantu1n dalarn Larnpiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Kriteria asal barang (origin criteria) sebagaimana dinmksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf a, 111eliputi:
1. a.barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (wholly obtained atau produced);
2. b.barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya n1enggunakan Bahan Origiriating berasal dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota (produced exclusively); a tau
3. c.barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (not wholly obtained atau produced). t www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Kriteria asal barang (origin criteria) sebagainiana dilnaksud pada ayat (1) huruJ c, meliputi:
1. a.barang yang proses produksinya n1enggunakan Bahan Non-Originating dengan h.asil akhir me1niliki kandungan nilai regional atau Regional Value Content (RVC) yang mencapai nilai persentase paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai Free-on- Board (FOB);
2. b.barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-Originating dan seluruh Bahan Non- Originating tersebut. harus 1nengalaini perubahan klasifikasi atau Change in Tariff Classification (CTC) pada 4 (en1pat) digit pertama Harmonized System (HS) yang selanjutnya disebut Change in Tart{f Heading (CTH); atau
3. c.barang yang termasuk dalan1 daftar PSR sesuai dengan ketentuan yang diatur dalan1 Annex 2 Persetujuan Kenlitraan Ekonon1i Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Jepang.
(3)Dalan1 hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar PSR sebagain1ana dimaksud pada ayat (2) huruf c, kriteria asal barang (origin criteria) harus ditetapkan berdasarkan daftar PSR din1aksud, walaupun kriteria yang terdapat pada ayat (2) huruf a atau huruf b telah terpenuhi.

Pasal 5

(1)Kriteria pengirin1an (consignment criteria) sebagain1ana dimaksud dala111 Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.barang ilnpor dikiriin langsung dari Negara Anggota yang 1nenerbitkan SKA Form AJ ke dala1n Daerah Pabean; atau www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.barang irnpor dikirirn n1elalui 1 {satu) atau lebih Negara Anggota seiain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor, atau n1elalui selain Negara Anggota.
(2)Barang ilnpor dapat dikirin1 rnelalui l (satu) atau lebih Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengin1por atau rnelalui selain Negara Anggota, sebagain1ana din1aksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan kegiatan selain bahwa barang tidak 1nengalan1i transit dan/atau transhipment, penirnbunan sen1entara, bongkar, 1nuat, dan tindakan lain yang diperlukan untuk rnenjaga agar barang tetap dalarn kondisj baik.

Pasal 6

Dalarn hal pengirin1an barang in1por dilakukan rnelalui I (satu) atau lebih Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor, atau 1nelalui selain Negara Anggota, sebagaimana dilnaksud dalarn Pasal 5 ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai dapat n1eminta Irnportir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagain1ana dilnaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka, 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, untuk 1nenyerahkan dokurnen berupa:

a.copy through bill of lading/ airway biU; a tau
b.dokumen atau infonnasi lainnya yang diberikan oleh otoritas pabean daii negara transit atau entitas relevan lainnya, yang n1embuktikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (2). t www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 7

(1)Ketentuan prosedural (procedural provisions) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terkait dengan penerbitan SKA Form AJ, berlaku ketentuan sebagai bertkut:
1. a.diterbitkan dalam bahasa Inggrts pada kertas ukuran A4 dengan bentuk dan format SKA Form AJ sesuai dengan format yang tercantt.im dalam:
  1. 1.Lampiran huruf A angka VI untuk SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN; atau
  2. 2.Lampiran huruf A angka VII. untuk SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Jepang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan Menteri ini, termasuk halaman depan dan Overleaf Notes;
2. b.memuat nomor referensi SKA FormAJ;
3. c.memuat tanda tangan pejabat yang berwenang secara manual atau dicetak (printed), dan stempel resmi dart Instansi Penerbit SKA;
4. d.ditandatangani · oleh pemohon (eksportir) secara manual atau dicetak (printed); '
5. e.diterbitkan sebelum, pada saat, atau sainpai dengan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
6. f.mencantumkan kriteria asal barang (origin criteria) untuk setiap uraian barang, dalam hal SKA Form AJ mencantumkan lebih dart 1 (satu) uraian barang;
7. g.memuat informasi paling sedikit mengenai informasi sebagaimana tercantum dalam Minimum Data Requirement pada Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mentert ini; www.jdih.kemenkeu.go.id
8. h.kolorn pada SKA Form AJ diisi sesuai ketentuan pengisian pada Overleaf Notes;
9. i.SKA Form AJ berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan;
10. j.mencantu1nkan klasifikasi barang dalam 6 (enan1) digit Harmonized System (HS) dalam SKA Fonn AJ dan deskripsi barang dalam SKA Form AJ harus secara substansial sama dengan deskripsi dalam invoice dan, apabila memungkinkan, sama dengan deskripsi dalam Hamwnized System (HS) untuk barang tersebut; dan
11. k.SKA Form AJ dapat terdiri dari 2 (dua) atau lebih invoice, tetapi harus tetap dikirimkan dalam 1 (satu) pengiriman/pengapalan.
(2)Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA Form AJ lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi dengan n1emberikan tanda ( ✓ ) atau ( X ) pada kolom 13 kotak "ISSUED RETROACTNELY' untuk SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN atau kolom 9 untuk SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Jepang.
(3)Dalarn hal SKA Form AJ hilang atau rusak, Instansi Penerbit SKA dapat:
1. a.menerbitkan SKA Form AJ baru, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.diterbitkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
  2. 2.digunakan nomor referensi baru;
  3. 3.dicantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form AJ yang hilang atau rusak, pada kolom 12 untuk SKA Form AJ yang · diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN atau kolom 9 untuk SKA Form AJ yang diterbitkan oleh J epang; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
  4. 4.niasa berlaku SKA Fonn AJ barn sama dengan masa berlaku SKA Form AJ yang hilang atau 1usak: atau
2. b.menerbitkan SKA pengganti Fonn AJ, dengan. ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.diterbitkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
  2. 2.diberikan tanda/tulisan/cap "CERTIFIED TRUE COPY' pada SKA Fonn AJ pengganti. Dalain hal SKA Fonn AJ pengganti diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN, tanda/tulisan/ cap "CERTIFIED TRUE COPY' diberikan pada kolom 12 SKA Form AJ pengganti;
  3. 3.dicantumkan tanggal penerbitan SKA Form AJ yang hilang atau rusak;
  4. 4.diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA FonnAJ ym1g hilang atau rnsak; dan
  5. 5.masa berlaku SKA Fonn AJ. pengganti sama dengan masa berlaku SKA Fonn AJ yang hilang atau rnsak.
(4)Dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA Fonn AJ, / koreksi atas pengisian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.menerbitkan SKA Fonn AJ barn, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); atau
2. b.melakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.mencoret data yang salah;
  2. 2.menambahkan data yang benar; dan
  3. 3.menandasahkan perbaikan tersebut oleh pejabat yang beiwenang dari Instansi Penerbit SKA.
(5)Dalam hal pada bill of lading atau dokumen pengangkutan lainnya terdapat tanggal penerbitan dan tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut, www.jdih.kemenkeu.go.id Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi ditentukan pada saat tanggal clin1uatnya barang ke sarana pengangkut.

Pasal 8

( 1) Negara Anggota pengekspor kedua dapat n1enerbitkan SKA Back-to-Bade berdasarkan SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama.

(2)SKL\ Back-to-Back sebagairnana diniaksud pada ayat (1) harus rnemenuhi ketentuan sebagai be1ikut:
1. a.n1en1enuhi ketentuan penerbitan SKA Form AJ sebagain1ana diatur dalan1 Pasal 7;
2. b.berisi infonnasi yang sama dengan SKA Fonn A.J yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama, kecuali jumlah barang dan nilai Free-on- Board (FOB);
3. c.total ju1nlah barang yang tercantum pada SKA Back- to-Badc tidak boleh n1elebihi jumlah barang yang tercantum pada SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama;
4. d.n1asa berlaku SKA Back-to-Back tidak boleh 1nelebihi 1nasa berlaku SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertmna;
5. e.pencantun1an non1or referensi dan tanggal SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama pada SKA Back-to-Back. Dalam hal SKA Back-to-Back diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN, nomor referensi dan tanggal SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama dicantumkan pada kolom 7;
6. f.nan1a eksportir yang tercantmn dalam SKA Back-to- Back harus sama dengan nama In1portir yang tercantun1 dalan1 SKA Form A.J yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor perta1na; dan
7. g.pe1nberian tanda I ✓) atau ( X) pada kotak "Back-to- Back CO" di kolom 13 SKA Back-to-Bade yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN. www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Dalam hal infonnasi pada SKA Back-to-Back diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelalru Usaha KEK, untuk menyerahkan copy atau pindaian SKA Form AJ dari Negara Anggota pengekspor pertama.

Pasal 9

(1)Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga atau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA Form AJ, dapat menerbitkan 11-1ird Country Invoice.
(2)SKA Form AJ yang menggunakan Third Country Invoice sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.rnencantumkan narn.a dan alamat perusahaan yang menerbitkan Third Country Invoice pada kolom 7 SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN atau pada kolom 9 SKA Form AJ yang diterbitkan oleh J epang;
2. b.mencantumkar1 nomor dan tanggal Third Country Invoice pada kolom 10 SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN atau pada kolom 8 SKA Form AJ yang diterbitkan oleh J epang;
3. c.dalam hal Third Country Invoice belum diterbitkan maka: l} mencantumkan nomor dan tanggal invoice asal barang pada kolom 10 SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN atau pada kolom 8 SKA Form AJ. yang diterbitkan oleh Jepang;. dan www.jdih.kemenkeu.go.id 2) 1nencantu1nkan naina dan alan1at pen1sahaan yang akan menerbitkan Third Country Invoice pada kolom 7 SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN atau pada kolon1 9 SKA Form AJ yang diterbitkan oleh J epang; dan
4. d.dalan1 hal Third Country Invoice diterbitkan di negara yang berbeda dengan negara tempat diterbitkannya SKA Fonn AJ, tanda ( ✓ ) atau ( X ) harus dicantun1kan dalam kotak "Third Country Invoicing", pada kolom 13 SKA Fonn AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN atau pada kolon1 9 SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Jepang.

Pasal 10

(1)Untuk dapat 1nenggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hnportir wajib:
1. a.1nenyerahkan le1nbar asli SKA Form AJ;
2. b.mencantu1nkan kode fasilitas Persetujuan Ken1itraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhirnpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan J epang pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar; dan
3. c.n1encanturnkan non1or referensi dan tanggal SKA Form AJ pada Pe1nberitahuan Irnpor Barang (PIB) secara benar.
(2)Untuk In1portir sebagailnana din1aksud pada ayat (1) yang tennasuk dalan1 kategori jalur kuning atau jalur n1erah, penyerahan le1nbar asli SKA Fom1 AJ ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang n1en1berikan pelayanan kepabeanan selan1a 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari sen1inggu, lembar asli SKA Form AJ wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling larnbat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya; atau t www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.untuk Kantor Pabean yang belun1 ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang mernberikan pelayanan kepabeanan selaina 24 (dua puluh e1npat) jain sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Forrn AJ wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lan1bat pada pukul 12.00 pada hari kerja berikutnya, terhitung sejak Pen1beritahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).
(3)Untuk hnportir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang termasuk dalam kategori jalur hijau, penyerahan SKA Form AJ ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang me1nberikan pelayanan kepabeanan selan1a 24 (dua puluh en1pat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form AJ wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lan1bat 3 (tiga) hari; atau
2. b.untuk Kantor Pabean yang belun1 ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang me1nberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh en1pat) ja1n sehari dan 7 (tujuh) hari sen1inggu, len1bar asli SKA Form AJ wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling larnbat 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 111endapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
(4)Untuk hnportir sebagain1ana din1aksud pada ayat (l) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO), lembar asli SKA Form AJ wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 5 (lin1a) hari ke1ja terhitung sejak Pe1nberitahuan In1por Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). www.jdih.kemenkeu.go.id
(5)Untuk dapat nienggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalain Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:
1. a.menyerahkan lembar asH SKA Form AJ kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB 1nendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
2. b.menyerahkan lembar asli SKA Form AJ kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 5 (lin1a) hari kerja terhitung sejak pen1beritahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB n1endapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO);
3. c.mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Ken1itraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan J epang pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar; dan ·
4. d.1nencantumkan non10r referensi dan tanggal SKA Form AJ pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar.
(6)Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:
1. a.menyerahkan . lembar asli SKA Form AJ kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.menyerahkan lembar asli SKA Fonn AJ kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 5 (lirna) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB),' dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO);
3. c.mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB secara benar; dan
4. d.mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form AJ pada pemberitahuan pabean impor untuk ditilnbun di PLB secara benar.
(7)Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, wajib:
1. a.menyerahkan lembar asli SKA Form AJ dan hasil cetak dokumen PPITZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen, paling lan1bat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak PPITZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
2. b.mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan J epang pada PPITZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
3. c.mencantumkan n01nor referensi ~an tanggal SKA Form AJ pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dart luar Daerah Pabean secara benar.
(8)Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(9)Dalam hal telah ditetapkan dokumen pemberitahuan pabean khusus untuk KEK, untuk dapat menggunakan Tartf Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, wajib:
1. a.menyerahkan lembar asli SKA Form AJ kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 3 (tiga) hart kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean pe1nasukan barang dart luar Daerah Pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
2. b.1nenyerahkan lembar asli SKA Form AJ kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberttahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO);
3. c.mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang pada pemberttahuan pabean pemasukan barang dart luar Daerah Pabean ke KEK secara benar; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
4. d.n1encantumkan non1or referensi dan tanggal SKA Form AJ pada pemberttal1.uan pa.bean pemasukan ha.rang dart luar Daeral1 Pabean ke KEK secara benar.
(10)In1portir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagainiana dirnaksud dalain Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan U saha/Pelaku U saha KEK, menyerahkan Dokun1en Pelengkap Pa.bean dengan berpedonian pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan.
(11)Dalan1. hal penyerahan dokrnnen secara elektronik telah tersedia dalan1 SKP, Dokmnen Pelengkap Pa.bean sebagailnana dirnaksud pada ayat (10) dapat diserahkan secara elektronik.
(12)Len1bar asli SKA Form AJ sebagaimana din1aksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) n1eliputi:
1. a.lembar asli dari SKA Form AJ atas barang yang diin1por;
2. b.len1bar asli SKA Back-to-Back;
3. c.lembar asli SKA Form AJ ISSUED RETROACTIVELY, dalan1 hal SKA Form AJ diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
4. d.le1nbar asli SKA Form AJ baru a.tau le1nbar asli SKA Form AJ pengganti (Certified True Copy) sebagaimana din1aksud dalam Pasal 7 ayat (3) dalan1 hal SKA Form AJ asli hilang a.tau rusak; a.tau
5. e.lembar asli SKA Form AJ sebagaimana din1aksud dalan1 huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, yang telah dikoreksi sebagain1ana dimaksud dalan1 Pasal 7 ayat (4).
(13)SKA Form AJ sebagain1ana din1aksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) harus masih berlaku pada saat:
1. a.Pemberitahuan In1por Ba.rang (PIB);
2. b.pemberitahuan pa.bean impor untuk ditin1bun di TPB; www.jdih.kemenkeu.go.id
3. c.pe1nberitahuan pabean impor untuk ditirnbun di PLB;
4. d.PPFTZ-01 pernasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
5. e.pen1beritahuan pabean pen1asukau barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, n1endapat nmnor pendaftaran dari Kantor Pabean.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.04/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.04/2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.04/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.04/2019