Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 1neliputi wilayah darat, perairan, clan ruang udara di atasnya, serta tempat-te1npat tertentu di Zona Ekonmni Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2.Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalan1 wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertan1bahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3.Kawasan Ekonmni Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukun1 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan n1e111peroleh fasilitas tertentu.
4.Ten1pat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, ten1pat, atau kawasan, yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menin1bun barang dengan tujuan ,tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
5.Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menilnbun barang asal luar Daerah Pabean dan/ atau barang yang berasal dari te111pat lain dalam daerah pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalan1 jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6.Tempat Lain Dalan1 Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan TPB.
www.jdih.kemenkeu.go.id
7.Importir adalah orang perseorangan a tau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
8.Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:
a.penyelenggara kawasan berikat;
b.penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat;
c.pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat;
d.penyelenggara gudang berikat;
e.penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat; atau
f.pengusaha di gudang berikat merangkap penyelenggara di gudang berikat.
9.Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
a.penyelenggara PLB;
b.penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau
c.pengusaha di PLB merangkap sebagai penyelenggara di PLB.
10.Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah:
a.Badan Usaha KEK;
b.Pelaku Usaha di KEK; atau
c.Badan Usaha KEK sekaligus Pelaku Usaha di KEK.
11.Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah · Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina yang besarannya ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina.
12.PPFfZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFfZ- 01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 6 -·
13.Harmonized Commodity Description and Coding Systern yang selanjutnya disebut Harmonized System (HS) adalah standar internasional atas siste1n penarnaan dan penornoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh World Customs Organization (WCO).
14.Penelitian Ulang adalah penelitian ken1bali atas tarif dan/ a tau nilai pabean yang diberitahukan dalmn doku1nen pe1nberitahuan pabean in1por dan peneHtian kembali atas tarif, harga, jenis, dan/atau jun1lah barang yang diberitahukan dala1n dokumen pen1beritahuan pabean ekspor n1elalui pengujian dengan data, inforn1asi dan dokumen lain terkait.
15.Audit Kepabeanan adalah kegiatan pen1eriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokurnen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat ya11.g berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/ atau sediaan barang dalain rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
16.Kantor Pabean adalah kantor dalan1 lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai te111pat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Un.dang-Un.dang Kepabeanan.
1 7. Sisten1 Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sisten1 komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
18.Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin), yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Me1norandun1 Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pen1erintah Negara Palestina ten tang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina untuk menentukan negara asal barang.
t www.jdih.kemenkeu.go.id
19.Negara Anggota adalah negara yang n1enandatangani Memorandurn Saling Pengertian antara Pen1erintah Republik Indonesia clan Pen1erintah Negara Palestina.
ten.tang Fasilitasi Perdagangan untuk Prociuk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina.
20.Bahan Originating adalah bahan yang n1en1enuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Men1orandun1 Saling Pengertian antara Pernerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina ten tang FasHitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina.
21.Barang Originating adalah barang yang 1nen1enuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Me1norandu1n Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia clan Pe1nerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina.
22.Bahan Non-Originating adalah bahan yang berasal dari luar Wilayah Palestina atau bahan yang tidak 111e1nenuhi Ketentuan Asal Barang berclasarkan Men1orandmn Saling Pengertian antara Pen1erintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina ten tang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina.
23.Aturan Khusus Produk (Product Specific Rules) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan yang 1T1erinci 1nengenai:
a.barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di \Vilayah Palestina (wholly obtained atau produced);
b.proses produksi suatu barang yang 1nenggunakan Bahan Non-Originating, dan Bahan Non-Originating tersebut harus n1engalan1i perubahan klasifikasi atau Change in Tariff Classification (CTC);
www.jdih.kemenkeu.go.id - 8 --
c.barang yang proses produksinya 1nenggunakan Bahan Non-Originating yang n1en1enuhi kriteria kandungan sejun1lah nilai tertentu yang dinyatakan dalain persentase;
d.barang yang mengalanli suatu proses pabrikasi atau proses operasional tertentu; atau
e.kombinasi dari setiap kriteria tersebut.
24.Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut Instansi Penerbit Sl{A adalah instansi pen1erintah atau institusi yang ditunjuk pen1erintah di Negara Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk n1enerbitkan SKA Form P atas barang yang akan diekspor.
25.Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Me1norandu1n Saling Pengertian antara Pen1erintah Republik Indonesia dan Pen1erintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina yang selanjutnya disebut SKA Form P adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang akan digunakan sebagai dasar pe1nberian Tarif Preferensi.
26.Overleaf Notes adalah halaman sebalik SKA Form P yang berisi ketentuan 1nengenai pengisian SKA Form P dan n1erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKA FormP.
27.Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pen1beritahuan pabean, n1isalnya invoice, packing list, bm of lading/ airway bill, manifest, clan doku1nen lainnya yang dipersyaratkan.
28.Surat Keterangan Asal Elektronik Form D yang selanjutnya disebut e-Form D adalah SKA Form D yang disusun sesuai dengan e-ATIGA Form D Process Specification and IHessage Implementation Guideline, dan dikirin1 secara elektronik antar Negara Anggota.
www.jdih.kemenkeu.go.id
29.Invoice dari Negara/Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut Third Country Invoice/Third Party Invoice adalah invoice yang diterbitkan oleh perusahaan lain yang berlokasi di Negara/pihak ketiga (baik Negara An.ggota atau selain Negara A11ggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara ten1pat diterbitkannya SKA.
30.Surat Keterangan Asal Back-to-Back yang selanjutnya disebut SKA Back-to-Back adalah SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara An.ggota pengekspor pertarna.
31.Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal bill of lading untuk 1noda pengangkutan laut, tanggal airway bill untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk n1oda pengangkutan darat.
32.Pern1intaan Retroactive Check adalah pern1intaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai kepada Instansi Penerbit SKA untuk 1nendapatkan infonnasi mengenai pern.enuhan Ketentuan Asal Barang dan/ atau keabsal1.an SKAFormP.
33.Verification Visit adalah kegiatan yang clilakukan oleh pejabat bea clan cukai di Negara Anggota penerbit SKA Form P untuk me1nperoleh data atau inforniasi n1engenai pe1nenuhan Ketentuan Asal Barang clan/ atau keabsahan SKAFormP.
34.Menteri adalah n1enteri yang 1nenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
35.Direktur Jencleral adalah Direktur Jenderal Bea clan Cukai.
36.Pejabat Bea clan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea clan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk rnelaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-U ndang Kepabeanan.
f I www.jdih.kemenkeu.go.id - 10 ·- BAB II TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN) Bagian Kesatu Tarif Preferensi