DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.02/2006

Nomor: 8/PMK.02/2006
Tahun: 2006
Ditetapkan: 16 Februari 2006
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 2

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLU harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa pada BLU dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/ jasa Pemerintah.

Pasal 4

(1)Terhadap BLU dengan status BLU Secara Penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bila terdapat alasan efektivitas dan/ atau efisiensi.
(2)Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/ jasa yang sumber dananya berasal dari :
1. a.jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
2. b.hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan/atau
3. c.hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya.
(3)Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU dengan mengikuti prinsipprinsip transparansi, adil/ tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang sehat.
(4)Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 dilakukan oleh Panitia Pengadaan.
(2)Panitia Pengadaan adalah Tim/ Unit pada organisasi BLU atau Tim/Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLU yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLU.
(3)Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 6

(1)Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Panitia Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :
1. a.Pemimpin BLU untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
2. b.Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin BLU untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2)Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola BLU dan harus memperhatikan prinsip-prinsip:
1. a.objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/ jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa;
2. b.independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain, langsung maupun tidak langsung; dan
3. c.saling uji (cross check), yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain.

Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2006 MENTERI KEUANGAN, SRIMULYANIINDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya; Kepala Biro Umum

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 2

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLU harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa pada BLU dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/ jasa Pemerintah.

Pasal 4

(1)Terhadap BLU dengan status BLU Secara Penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bila terdapat alasan efektivitas dan/ atau efisiensi.
(2)Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/ jasa yang sumber dananya berasal dari :
1. a.jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
2. b.hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan/atau
3. c.hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya.
(3)Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU dengan mengikuti prinsipprinsip transparansi, adil/ tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang sehat.
(4)Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 dilakukan oleh Panitia Pengadaan.
(2)Panitia Pengadaan adalah Tim/ Unit pada organisasi BLU atau Tim/Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLU yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLU.
(3)Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 6

(1)Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Panitia Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :
1. a.Pemimpin BLU untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
2. b.Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin BLU untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2)Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola BLU dan harus memperhatikan prinsip-prinsip:
1. a.objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/ jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa;
2. b.independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain, langsung maupun tidak langsung; dan
3. c.saling uji (cross check), yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.02/2006

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2016