DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87/PMK.01/2019

Nomor: 87/PMK.01/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Juni 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organ1sas1 Kernen terian Keuangan se bagaimana telah ditetapkan · dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada beberapa Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
b.bahwa berkenaan dengan penataan organisasi dan tata ) kerja Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor: B-390/M/KT.01/2019 tanggal 26 April 2019; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 217 / PMK.01/2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 422 huruf j dan huruf 1 diubah, sehingga Pasal 422 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 422

Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas:

a.Sekretariat Direktorat Jenderal;
b.Direktorat Peraturan Perpajakan I;
c.Direktorat Peraturan Perpajakan II;
d.Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
e.Direktorat Penegakan Hukum;
f.Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian;
g.Direktorat Keberatan dan Banding;
h.Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan; L Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat; J. Direktorat Data dan Informasi Perpajakan;
k.Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;
1. 1.Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
m.Direktorat Transformasi Proses Bisnis; www.jdih.kemenkeu.go.id
n.Direktorat Perpajakan Internasional; dan
o.Direktorat Intelijen Perpajakan. 2 . Ketentuan Pasal 450 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 450

Direktorat Peraturan Perpajakan I mempunya1 tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dengan surat paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan. 3 . Ketentuan Pasal 451 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Direktorat Peraturan Perpajakan I menyelenggarakan fungsi:

a.peny1apan perumusan kebijakan di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dengan surat paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan;
b.penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dengan surat paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan;
c.penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak www.jdih.kemenkeu.go.id dengan surat paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan;
d.penyiapan pemberian bimbingan dan evaluasi di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dengan surat paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Peraturan Perpajakan I.
1. 4.Ketentuan Pasal 452 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 452

Direktorat Peraturan Perpajakan I terdiri atas:

a.Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
b.Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri;
c.Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya; d . Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan; e . Subbagian Tata Usaha; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional. .
1. 5.Ketentuan Pasal 465 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 465

Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, www.jdih.kemenkeu.go.id penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Pajak Bumi dan Bangunan, serta penugasan lain dari Direktur Peraturan Perpajakan I.

6.Ketentuan Pasal 466 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 466

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465, Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

a.peny1apan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak. Bumi dan Bangunan; b . penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
c.peny1apan bahan dan penyusunan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Bumi dan Bangunan; dan
d.penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Pajak Bumi dan Bangunan.
1. 7.Ketentuan Pasal 467 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 467

Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri atas : a . Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan I;

b.Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan II; dan
c.Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan III. www.jdih.kemenkeu.go.id 8 . Ketentuan Pasal 468 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 468

(1)Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan I mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, dan penegasan, serta penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang pendataan, penilaian, pengolahan data, dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan.
(2)Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, dan penegasan, serta penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai penerimaan, keberatan dan pengurangan, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
(3)Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, dan penegasan, serta penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang pendataan, penilaian, pengolahan data, dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, sektor perhutanan, dan sektor lainnya.

9.Ketentuan Pasal 469 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 469

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan www.jdih.kemenkeu.go.id rumah tangga Direktorat Peraturan Perpajakan I.
(2)Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan.

10.Ketentuan Pasal 470 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 470

Direktorat Peraturan Perpajakan II mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan terkait pajak penghasilan, advokasi, pemberian bimbingan dan pelaksanaan advokasi, dan harmonisasi peraturan perpaj akan. 11 . Ketentuan Pasal 4 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organ1sas1 Kernen terian Keuangan se bagaimana telah ditetapkan · dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada beberapa Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
b.bahwa berkenaan dengan penataan organisasi dan tata ) kerja Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor: B-390/M/KT.01/2019 tanggal 26 April 2019; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 422 huruf j dan huruf 1 diubah, sehingga Pasal 422 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 422

Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas:

a.Sekretariat Direktorat Jenderal;
b.Direktorat Peraturan Perpajakan I;
c.Direktorat Peraturan Perpajakan II;
d.Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
e.Direktorat Penegakan Hukum;
f.Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian;
g.Direktorat Keberatan dan Banding;
h.Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan; L Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat; J. Direktorat Data dan Informasi Perpajakan;
k.Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;
1. 1.Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
m.Direktorat Transformasi Proses Bisnis; www.jdih.kemenkeu.go.id
n.Direktorat Perpajakan Internasional; dan
o.Direktorat Intelijen Perpajakan. 2 . Ketentuan Pasal 450 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 450

Pasal 451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Direktorat Peraturan Perpajakan I menyelenggarakan fungsi:

a.peny1apan perumusan kebijakan di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dengan surat paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan;
b.penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dengan surat paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan;
c.penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak www.jdih.kemenkeu.go.id dengan surat paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan;
d.penyiapan pemberian bimbingan dan evaluasi di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dengan surat paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Peraturan Perpajakan I.
1. 4.Ketentuan Pasal 452 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 452

Direktorat Peraturan Perpajakan I terdiri atas:

a.Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
b.Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri;
c.Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya; d . Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan; e . Subbagian Tata Usaha; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional. .
1. 5.Ketentuan Pasal 465 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 465

6.Ketentuan Pasal 466 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 466

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465, Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

a.peny1apan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak. Bumi dan Bangunan; b . penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
c.peny1apan bahan dan penyusunan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Bumi dan Bangunan; dan
d.penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Pajak Bumi dan Bangunan.
1. 7.Ketentuan Pasal 467 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 467

Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri atas : a . Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan I;

b.Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan II; dan
c.Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan III. www.jdih.kemenkeu.go.id 8 . Ketentuan Pasal 468 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 468

(1)Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan I mempunyai tugas melakukan peny1apan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, dan penegasan, serta penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang pendataan, penilaian, pengolahan data, dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan.
(2)Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, dan penegasan, serta penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai penerimaan, keberatan dan pengurangan, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
(3)Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, dan penegasan, serta penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang pendataan, penilaian, pengolahan data, dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, sektor perhutanan, dan sektor lainnya.

9.Ketentuan Pasal 469 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 469

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan www.jdih.kemenkeu.go.id rumah tangga Direktorat Peraturan Perpajakan I.
(2)Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan.

10.Ketentuan Pasal 470 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87/PMK.01/2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 422

Pasal 450

Pasal 451

Pasal 452

Pasal 465

Pasal 466

Pasal 467

Pasal 468

Pasal 469

Pasal 470

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.01/2018

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 422

Pasal 450

Pasal 451

Pasal 452

Pasal 465

Pasal 466

Pasal 467

Pasal 468

Pasal 469

Pasal 470

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.01/2018

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2019