Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87/PMK.01/2019
- Nomor
- 87/PMK.01/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 69
c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 217 / PMK.01/2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) diubah sebagai berikut:
Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas:
L Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat; J. Direktorat Data dan Informasi Perpajakan;
www.jdih.kemenkeu.go.id
2 . Ketentuan Pasal 450 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Direktorat Peraturan Perpajakan I mempunya1 tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dengan surat paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan. 3 . Ketentuan Pasal 451 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Direktorat Peraturan Perpajakan I menyelenggarakan fungsi:
Direktorat Peraturan Perpajakan I terdiri atas:
d . Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan; e . Subbagian Tata Usaha; dan
Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, www.jdih.kemenkeu.go.id penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Pajak Bumi dan Bangunan, serta penugasan lain dari Direktur Peraturan Perpajakan I.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465, Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:
b . penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri atas : a . Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan I;
www.jdih.kemenkeu.go.id 8 . Ketentuan Pasal 468 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Direktorat Peraturan Perpajakan II mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan terkait pajak penghasilan, advokasi, pemberian bimbingan dan pelaksanaan advokasi, dan harmonisasi peraturan perpaj akan. 11 . Ketentuan Pasal 4 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)