DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.01/2021

Nomor: 118/PMK.01/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 1155

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan perlu disesuaikan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Keuangan dipimpin oleh Menteri Keuangan.

Pasal 2

(1)Dalam melaksanakan tugas, Menteri Keuangan dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2)Wakil Menteri Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
(3)Wakil Menteri Keuangan mempunyai tugas membantu Menteri Keuangan dalam memimpin penyelenggaraan urusan Kementerian Keuangan.
(4)Ketentuan mengenai tugas Wakil Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 3

Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Kementerian Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 4

Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;
b.perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi ke bij akan fiskal dan sektor keuangan;
c.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan; dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
d.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
f.pelaksanaan bimbingan teknis dan superv1s1 atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;
g.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
h.pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan; dan
1. 1.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Kementerian Keuangan terdiri atas:

a.Sekretariat J enderal;
b.Direktorat Jenderal Anggaran;
c.Direktorat Jenderal Pajak; ·d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
e.Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
f.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
g.Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
h.Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
1. 1.Inspektorat Jenderal; J. Badan Kebijakan Fiskal;
k.Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
1. 1.Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;
m.Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;
n.Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;
o.Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
p.Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
q.Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional;
r.Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal;
s.Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi;
t.Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan;
u.Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;
v.Pusat Pembinaan Profesi Keuangan; dan
w., Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 7

( 1) Sekretariat J enderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian kegiatan Kementerian Keuangan;
b.pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Keuangan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, ars1p, dan dokumentasi Kementerian Keuangan;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 10

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Keuangan;
b.Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
c.Biro Hukum;
d.Biro Advokasi;
e.Biro Sumber Daya Manusia;
f.Biro Komunikasi dan Layanan Informasi;
g.Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan;
h.Biro Umum; dan
1. 1.Kelompok J abatan Fungsional.

Isi peraturan

Teks1155PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan perlu disesuaikan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Keuangan dipimpin oleh Menteri Keuangan.

Pasal 2

(1)Dalam melaksanakan tugas, Menteri Keuangan dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2)Wakil Menteri Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
(3)Wakil Menteri Keuangan mempunyai tugas membantu Menteri Keuangan dalam memimpin penyelenggaraan urusan Kementerian Keuangan.
(4)Ketentuan mengenai tugas Wakil Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 3

Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Kementerian Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 4

Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;
b.perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi ke bij akan fiskal dan sektor keuangan;
c.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan; dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
d.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
f.pelaksanaan bimbingan teknis dan superv1s1 atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;
g.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
h.pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan; dan
1. 1.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Kementerian Keuangan terdiri atas:

a.Sekretariat J enderal;
b.Direktorat Jenderal Anggaran;
c.Direktorat Jenderal Pajak; ·d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
e.Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
f.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
g.Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
h.Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
1. 1.Inspektorat Jenderal; J. Badan Kebijakan Fiskal;
k.Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
1. 1.Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;
m.Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;
n.Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;
o.Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
p.Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
q.Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional;
r.Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal;
s.Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi;
t.Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan;
u.Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;
v.Pusat Pembinaan Profesi Keuangan; dan
w., Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 7

( 1) Sekretariat J enderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian kegiatan Kementerian Keuangan;
b.pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Keuangan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, ars1p, dan dokumentasi Kementerian Keuangan;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 10

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Keuangan;
b.Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
c.Biro Hukum;
d.Biro Advokasi;
e.Biro Sumber Daya Manusia;
f.Biro Komunikasi dan Layanan Informasi;
g.Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan;
h.Biro Umum; dan
1. 1.Kelompok J abatan Fungsional.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (5)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.07/2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2024

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.05/2023

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (5)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.07/2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2024

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.05/2023

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24