Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.01/2017
- Nomor
- 91/PMK.01/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 32
www.jdih.kemenkeu.go.id
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah; 1 . Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 86) ; 2 . Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 3 . Undang- Undang Nomor 1 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5948) ; 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ; 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 www.jdih.kemenkeu.go.id tentang Investasi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124) ; 7 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/ PMK. 01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH.
BAB I
PIP mempunyai tugas melaksanakan· koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , PIP menyelenggarakan fungsi:
PIP terdiri atas: BAB II SUSUNAN ORGANISASI
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III DIREKTUR KEUANGAN, UMUM, DAN SISTEM INFORMASI Pasal 5 Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, penyelesaian setelmen, pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, harmonisasi fungsi internal organ1sas1, kehumasan dan layanan informasi, serta pengelolaan sistem informasi dan teknologi.
BAB III
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 , Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi terdiri atas:
www.jdih.kemenkeu.go.id Direktur BAB IV DIREKTUR KERJASAMA PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN Pasal 9 Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan mempunya1 tugas melaksanakan kerjasama pendanaaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan Pemerintah Daerah dan/ atau pihak lain, pengelolaan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, kerjasama penyaluran pembiayaan dengan lembaga penyalur dan pengembangan bisnis pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
BAB IV
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:
Direktur .Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan terdiri atas: www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id BABV DIREKTUR PENGELOLAAN ASET PIUTANG
Direktur Pengelolaan Aset Piutang mempunyai tugas melaksanakan perikatan dan monitoring jaminan piutang yang diserahkan oleh lembaga penyalur.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen