DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.01/2011

Nomor: 135/PMK.01/2011
Tahun: 2011
Ditetapkan: 18 Agustus 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Pusat Investasi Pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah dengan penetapan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.508 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
6.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/1907/M.PAN-RB/08/2011 tanggal 12 Agustus 2011;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Pusat Investasi Pemerintah merupakan unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan investasi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.5083
(2)Pusat Investasi Pemerintah merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Pusat Investasi Pemerintah dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 2

Pusat Investasi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pusat Investasi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana strategis bisnis, rencana kerja investasi, dan rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja;
b.penilaian kelayakan, manajemen risiko, penyelesaian masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah;
c.pengelolaan Rekening Induk Dana Investasi;
d.penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, penyelesaian transaksi (setelmen), dan pelaporan;
e.penyusunan strategi dan pelaksanaan sistem kepatuhan internal;
f.pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanaan tugas Pusat Investasi Pemerintah; dan
g.pelaksanaan urusan umum, sumber daya manusia, dan kerumahtanggaan Pusat Investasi Pemerintah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pusat Investasi Pemerintah terdiri atas:

a.Direktorat Umum;
b.Direktorat Keuangan;
c.Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.508 4
d.Direktorat Portofolio Investasi Pinjaman;
e.Direktorat Portofolio Investasi Non Pinjaman;
f.Sekretariat Pusat Investasi Pemerintah;
g.Satuan Pemeriksaan Intern; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

DIREKTORAT UMUM

Pasal 5

Direktorat Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan teknologi informasi, serta perlengkapan Pusat Investasi Pemerintah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktorat Umum menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia;
b.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
c.pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi; dan
d.pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 7

Direktorat Umum terdiri atas:

a.Divisi Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
b.Divisi Rumah Tangga dan Teknologi Informasi; dan
c.Divisi Perlengkapan.

Pasal 8

(1)Divisi Pengelolaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan pengadaan, penempatan dan pengembangan sumber daya manusia.
(2)Divisi Rumah Tangga dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi.
(3)Divisi Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan atas perlengkapan/barang milik negara dan pengadaan atas kebutuhan barang/jasa. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.5085

BAB IV

DIREKTORAT KEUANGAN

Pasal 9

Direktorat Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis investasi, dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, penyusunan dan pelaksanaan Rekening Induk Dana Investasi, pengelolaan anggaran, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan penyelesaian transaksi (setelmen).

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Pusat Investasi Pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah dengan penetapan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.508 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
6.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/1907/M.PAN-RB/08/2011 tanggal 12 Agustus 2011;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Pusat Investasi Pemerintah merupakan unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan investasi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.5083
(2)Pusat Investasi Pemerintah merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Pusat Investasi Pemerintah dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pusat Investasi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana strategis bisnis, rencana kerja investasi, dan rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja;
b.penilaian kelayakan, manajemen risiko, penyelesaian masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah;
c.pengelolaan Rekening Induk Dana Investasi;
d.penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, penyelesaian transaksi (setelmen), dan pelaporan;
e.penyusunan strategi dan pelaksanaan sistem kepatuhan internal;
f.pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanaan tugas Pusat Investasi Pemerintah; dan
g.pelaksanaan urusan umum, sumber daya manusia, dan kerumahtanggaan Pusat Investasi Pemerintah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pusat Investasi Pemerintah terdiri atas:

a.Direktorat Umum;
b.Direktorat Keuangan;
c.Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.508 4
d.Direktorat Portofolio Investasi Pinjaman;
e.Direktorat Portofolio Investasi Non Pinjaman;
f.Sekretariat Pusat Investasi Pemerintah;
g.Satuan Pemeriksaan Intern; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

DIREKTORAT UMUM

Pasal 5

Direktorat Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan teknologi informasi, serta perlengkapan Pusat Investasi Pemerintah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktorat Umum menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia;
b.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
c.pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi; dan
d.pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 7

Direktorat Umum terdiri atas:

a.Divisi Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
b.Divisi Rumah Tangga dan Teknologi Informasi; dan
c.Divisi Perlengkapan.

Pasal 8

(1)Divisi Pengelolaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan pengadaan, penempatan dan pengembangan sumber daya manusia.
(2)Divisi Rumah Tangga dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi.
(3)Divisi Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan atas perlengkapan/barang milik negara dan pengadaan atas kebutuhan barang/jasa. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.5085

BAB IV

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.01/2007

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.04/2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.01/2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.01/2007

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.04/2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.01/2013