Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.01/2011
- Nomor
- 135/PMK.01/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 47
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.508 2
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/1907/M.PAN-RB/08/2011 tanggal 12 Agustus 2011;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH.
BAB I
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.5083
Pusat Investasi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pusat Investasi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:
dan
BAB II SUSUNAN ORGANISASI
BAB II
Pusat Investasi Pemerintah terdiri atas:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.508 4
BAB III DIREKTORAT UMUM
BAB III
Direktorat Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan teknologi informasi, serta perlengkapan Pusat Investasi Pemerintah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktorat Umum menyelenggarakan fungsi:
Direktorat Umum terdiri atas:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.5085 BAB IV DIREKTORAT KEUANGAN
BAB IV
Direktorat Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis investasi, dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, penyusunan dan pelaksanaan Rekening Induk Dana Investasi, pengelolaan anggaran, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan penyelesaian transaksi (setelmen).
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)