DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam PP ini diatur mengenai: 1) kaidah perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional; 2) evaluasi kilerja pembangunan dan kinerja anggaran serta kebijakan tahun berjalan; 3) perencanaan dan penganggaran; 4) pembahasan RUU tentang APBN serta nota keuangan; 5) penelaahan RKA-K/L dan penerbitan DIPA; 6) pemuthakiran RKP; 7) pelaksanaan anggaran; 8) pengendalian, pemantauan, dan pelaporan; dan 9) sistem informasi perencanaan dan penganggaran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Pemerintah tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesii Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.Undang-Undang
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. TENTANG SINKRONISASI DAN PENGANGGARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Sinkronisasi Proses Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penJrusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian Sasaran pembangunan.
2.Sasaran adalah kondisi yang ditetapkan untuk mencapai tqiuan pembangunan nasional.
3.Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengin indikator kinerja yang terukur.
4.Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui prioritas Nasional, program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan proyek prioritas.
5.Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan presiden lainnya.
6.Prioritas -: REFUBLIK INDONESIA
6.Program Prioritas adalah program yang bersifat signilikan dan strategis untuk mencapai prioritas Nasional.
7.Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai program prioritas.
8.Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas Pembangunan.
9.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKp adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 3l Desember
10.Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, Iang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L), adalah dokumCn perenc€rnaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L, adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/Iembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/lembaga.
12.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan inggaran yang digu.nakan sebagai acuan penggu.ra "rrggar"r, d"tam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
13.Keluaran (Outputl adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran dan tujuan program dan kebljakan. pasal 2 Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

a.kaidah perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
b.evaluasi b. c. d. e. f. o h. i. PRESIOEN REFIJ ELIK INDONESIA evaluasi kilerja pembangunan dan kinerja anggaran serta kebijakan tahun beq'alan; perencanaan dan penganggaran; pembahasan,Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta nota keuangan; penelaahan RKA-K/L dan penerbitan DIpA; pemutakhiran RKP; pelaksanaan anggaran; pengendalian, pemantauan, dan pelaporan; dan sistem informasi perencanaan dan penganggaran.
a.Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (moneg follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja.
b.Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional dilakukan untuk meningtlatt<an keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka p-encapaian Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKp dingan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.
c.Pendekatan. c. Pendekatan penganggaran berbasis follow program/ melalui penganggaran sebagaimana dimaksud pada huruf melalui:
1. 1.kerangka pendanaan;
2. 2.kerangka regulasi; dan program (moneg berbasis kinerja a dilaksanakan

(1)(21
(3)

3.kerangka pelayanan umum dan investasi.

BAB II

KAIDAH PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL pasal 3 Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanal<an melalui kaidah:

Pasal 4

Kerangka Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka I dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatlan dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional. Kerangka Regulasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c angka 2 dilakukan melalui sinergi proses perenc€rnaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tqjuan pembangunan nasional. Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka S diiakukan melalui pengintegrasian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau swasta {3laT fngka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat.

(1)Dalam rangka persiapan penJrusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya serta keb[iakan tahun berjalan.
(2)Evaluasi
(2)
(3)(4t Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional secara bersama-sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing. H.asil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dibahas bersama untuk bahan pen5rusunan tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan. E, valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berjalan sebelum penyampaian tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas pembangunan kepada Presiden.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 6

Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan berdasarkan tahapan:

a.pen5rusunan tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan;
b.tinjau ulang (reuieul angka dasar kementerian/lembaga;
c.penJrusunan kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal serta ketersediaan anggaran;
d.penyiapan rancangan awal RKp;
e.penJrusunan pagu indikatif;
f.koordinasi penyusunan rancangan awal RKp; C. penetapan rancangan awal RKp dan pagu indikatif kementerian/ lembaga;
h.penyusunan J. h. i. penJrusunan Renja K/L; pembahasan rancangan RKp, dan pokok-pokok kebijalan pendahuluan; penetapan RKP dan pagu lembaga; dan kerangka ekonomi makro, frskal dalam pembicaraan anggaran kementerian/
k.penyusunan dan penelaahan RKA-K/L. . Bagian Kedua Penyusunan Tema, Sasaran, Arah Keb[jakan, dan Prioritas pembangunan

(1)(2t
(3)
(4)

Pasal 7

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menJrusun tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan prioritas Pembangunan untuk tahun yang direncanakan. Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan prioritas P-embangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada presiden paling lambat bulan Januari untuk disetujui. Menteri Perencanaan pembangunan Nasional menyampaikan tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan yang telah disetqjui oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pembangunan. Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan prioritas P.embangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar penyusunan din pengusulan Program,dan Kegiatan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pembangunan. (s) Bagian REPIJ BLIK INDONESIA

Pasal 8

(1)Menteri Keuangan dan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional melakukan tinjau ulang (reuieu) angka dasar dalam rangka pen5rusunan pagu indikatii kementerian/lembaga.
(2)Tinjau ulang (reuieu) angka dasar kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada:
1. a.realisasi pelaksanaan program dan anggaran tahun sebelumnya;
2. b.program dan alokasi anggaran tahun berjalan;
3. c.program dan angka prakiraan maju tahun pertama; dan
4. d.hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan dan kinerja anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan, yang tertuang dalam dokumen Renja-K/L, RKA-K/L, dan DIPA.
(3)Menteri Keuangan dan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama membahas hasil tinjau ulang (reuieu) angka dasar kementerian/lemb"ga.
(4)Hasil tinjau ulang (reuieu) angka dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipergunakan oleh KemEnterian Keuangan dan Kementerian perencanaan pembangunan Nasional sebagai salah satu dasar penyusunan pagu indikatif kementerian/ lembaga.
(5)Tinjau ulang (reuieul angka dasar kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diselesaikan paling lambat bulan Febmari.
(1)(2t
(3)(41

Pasal 9

Menteri Keuangan dan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama menentukan besaran indikator ekonomi makro. Indikator ekonomi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penJrusunan kerangka ekonomi makro dalam:

a.dokumen RKP; dan
b.dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan pokok- Pokok Kebijakan Fiskal. Menteri Keuangan dalam men5rusun rancangurn dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal mempertimbangkan usulan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Rancangan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas oleh Menteri Keuangan dengan melibatkan Menteri Koordinator Bidang perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan instansi terkait lainnya. Menteri Keuangan dan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama menyusun ketersediaan anggaran dengan mempertimbangkan Kerangka Ekonomi Makro dan pokok-pokok Kebljakan Fiskal. Kerangka Ekonomi Makro, pokok-pokok Kebljakan Fiskal, dan ketersediaan anggaran disampaikan kepada Presiden paling lambat minggu ketiga bulan Februari untuk mendapat persetujuan. Menteri Keuangan menyampaikan ketersediaan anggaran yang telah disetujui presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat minggu pertama bulan Maret yang meliputi: (s)

(6)(7t
1. a.belanja
(1)PRES IDEN REPUBLIK INOONESIA
1. a.belanja kementerian/lembaga;
2. b.subsidi pangan, subsidi pupuk, dan subsidi benih;
3. c.hibah daerah;
4. d.dana transfer khusus;
5. e.dana desa; dan
6. f.sumber pendanaan lainnya, yang diarahkan untuk mencapai Sasaran pembangunan nasional. Bagtan Kelima Penyiapan Rancangan Awal RKP

Pasal 10

Rancangan awal RKP memuat:

a.tema;
b.Sasaran;
c.Arah Kebijakan;
d.PrioritasPembangunan;
e.kerangka ekonomi makro dan Arah Kebijakan frskal; dan
f.program kementerian/lembaga, lintas kementerian/ lembaga, dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dengan memperhatikan kinerja pembangunan nasional tahun-tahun sebelumnya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menJrusun rancangan awal RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga:
a.men5rusun Prioritas Nasional, Program prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan penetapan lokasi dan Keluaran (At@u[, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan instansi lainnya;
b.mengoordinasikan usulan rencana dan pendanaan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, lokasi, dan Keluaran (Outputl kementerian/lembaga dan instansi lainnya; dan (21
c.mengintegrasikan

(1)(21
(1)(2t
1. c.mengintegrasikan pemanfaatan belanja kementerian/ lembaga, subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, hibah daerah, dana transfei khusus, dana desa, dan sumber pendanaan lainnya yang diarahkan untuk mencapai Sasaran pembangunan nasional. Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama mengalokasikan ketersediaan anggaran ke dalam program dalam rangka penrusunan rancangan pagu indikatif kementerian/ Iembaga.

Pasal 12

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Menteri Keuangan menJrusun rencana pemanfaatan subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, hibah daerah, dana transfer khusus, dana desa, dan sumber pendanaan lainnya yang diarahkan untuk mencapai Sasaran pembangunan nasional. Penyusunan rencana pemanfaatan dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan rencana Prioritas Nasional, program Prioritas, Kegiatan Prioritas, proyek prioritas, lokasi dan Keluaran (Attputl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) beserta indikasi pendanaannya kepada Menteri Keuangan;
b.Menteri _t2_
b.Menteri Keuangan dan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama mengalokasi- kan ketersediaan anggaran ke dalam program dalam rangka pen5rusunan rancangan pagu indikatif subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, hibah daerah, dana transfer khusus, dana desa, dan sumber pendanaan lainnya. Begian Ketujuh Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal RKp

Pasal 13

Dalam rangka pen5rusunan rancangan awal RKp sampai dengan ditetapkannya RKP, dilakukan koordinasi yang meliputi pertemuan antarinstansi pusat, antara pusat dengan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 14

Menteri Keuangan dan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama menyampaikan kepada Presiden Rancangan Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, ketersediaan anggaran, rancangan awal RKP dan rancangan pagu indikatif pada bulan Maret melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Rancangan awal RKP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)yang telah disetujui oleh Presiden disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangu.nan Nasional kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan insiansi terkait lainnya.
(3)Pagu
(3)
(4)(s) _13_ Pagu Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada kementerian/lembaga melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tentang pagu indikatif kementerian / lembaga. Berdasarkan rancangan awal RKP dan pagu indikatif kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3), Menteri Perencanaan pembangunan Nasional melaksanakan rapat koordinasi pembangunan pusat bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka mensinergikan program pembangunan. Rancangan awal RKP dan pagu indikatif kementerian/ lembaga dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penJrusunan rancang€rn Renja-K/ L.
(1)(2t
(3)
(4)

Pasal 15

Pimpinan kementerian/lembaga menyusun rancangan Renja-K/L dengan mengacu pada Rencana Strategis kementerian/lembaga, rancangan awal RKp dan pagu indikatif kementerian/ lembaga. Rancangan Renja-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)paling sedikit memuat keb{jakan, program, kegiatan, Keluaran (Output), dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota. Rancangan Renja-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada Menteri perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan paling lambat minggu kedua bulan April. Ketentuan lebih lanjut mengenai pen5rusunan Renja-K/L diatur dengan Peraturan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 16.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Peraturan turunan (11)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 122 Tahun 2020

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.02/2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.02/2017

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Peraturan turunan (11)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 122 Tahun 2020

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.02/2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.02/2017

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023