Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98/PMK.05/2017
- Nomor
- 98/PMK.05/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penarikan dan Pengembalian Dana pada Badan Layanan Umum;
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENARIKAN DAN PENGEMBALIAN DANA PADA BADAN LAYANAN UMUM.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II PENARIKAN SURPLUS ANGGARAN DAN/ATAU DANA KELOLAAN
BAB II
( 1) Menteri Keuangan dapat melakukan penarikan dana yang dikelola BLU.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Untuk penarikan dana yang dikelola BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Keuangan melakukan penilaian atas pengelolaan Surplus Anggaran dan/ atau Dana Kelolaan.
( 1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian atas pengelolaan Surplus Anggaran pada BLU.
( 1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian atas pengelolaan Dana Kelolaan.
(}P www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan rekomendasi penarikan dan pengembalian Surplus Anggaran dan/ atau Dana Kelolaan BLU kepada Menteri Keuangan.
( 1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), BLU menyetorkan Surplus Anggaran danjatau Dana Kelolaan ke Kas Negara melalui bank/ pos persepsi dengan menggunakan sistem penerimaan negara. /J.t. www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Pemimpin BLU menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada KPPN mitra kerja atas setoran Surplus Anggaran dan/ atau Dana Kelolaan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyetoran.
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III PENGEMBALIAN SURPLUS ANGGARAN DAN/ATAU DANA KELOLAAN
BAB III
Pengembalian Surplus Anggaran dan/ atau Dana Kelolaan dilakukan oleh pejabat perbendaharaan.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)