DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.010/2020

Nomor: 99/PMK.010/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimakud dengan jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.Jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak merupakan barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian kembali setelah mendapat usulan dari kementerian pembina sektor terkait

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa tidak dikenakannya Pajak Pertambahan Nilai atas barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, merupakan upaya guna mendukung kesejahteraan masyarakat; -
b.bahwa perlu dilakukan penambahan cakupan terhadap jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai jenis barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan menyelaraskan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 32/HUM/2018, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kriteria dan/ atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);
4.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir www.jdih.kemenkeu.go.id dengan Peraturan 229 /PMK.01/2019 Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Nomor atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG KRITERIA DAN/ ATAU RINCIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal 1

Pasal 2

(1)Jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak merupakan barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
(2)Jenis barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.beras dan gabah;
2. b.jagung;
3. c.sagu;
4. d.kedelai;
5. e.garam konsumsi;
6. f.daging;
7. g.telur;
8. h.susu;
  1. 1.buah-buahan;
9. j.sayur-sayuran;
10. k.ubi-ubian; www.jdih.kemenkeu.go.id
  1. 1.bumbu-bumbuan;
11. m.gula konsumsi; dan
12. n.ikan.
(3)Kriteria dan/ atau rincian barang terhadap jenis barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Kriteria dan/ a tau rincian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian kembali setelah mendapat usulan dari kementerian pembina sektor terkait.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1136), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2020 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Agus tus 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 864 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum ·~=::::::---... www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN INDONESIA NOMOR TENTANG MENTER! 99/PMK.010/2020 KEUANGAN REPUBLIK KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILA! NO URAIAN BARANG

a.Beras Gabah
b.Jagung
c.Sagu
d.Kedelai
e.Garam konsumsi
f.Daging KRITERIA dan berkulit, · dikuliti, setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak, pecah, menir, selain yang cocok untuk disemai. telah dikupas maupun belum, termasuk pipilan, pecah, memr, tidak termasuk bibit. empulur sagu (sari sagu), tepung, tepung kasar dan bubuk. berkulit, utuh dan pecah, selain benih. beryodium maupun tidak (termasuk garam meJa dan garam didenaturasi) untuk konsumsi/ kebutuhan pokok masyarakat. daging segar dari hewan ternak dan unggas dengan a tau tan pa tulang yang tanpa diolah, baik yang didinginkan, dibekukan, digarami, .dikapur, diasamkan, a tau diawetkan dengan cara lain. POS TARIF 1006.10.90 1006.20.10 1006.20.90 1006.30.30 1006.30.40 1006.30.91 1006.30.99 1006.40.90 KETERANGAN Ex 1103.19.20 Hanya menir 1005.90.10 1005.90.90 Ex 1103.13.00 Hanya Menir 0714.90.11 0714.90.19 1106.20.20 1201.90.00 2501.00.10 2501.00.91 0201.10.00 0201.20.00 0201.30.00 0202.10.00 0202.20.00 0202.30.00 0203.11.00 0203.12.00 0203.19.00 0203.21.00 0203.22.00 0203.29.00 www.jdih.kemenkeu.go.id NO URAIAN KRITERIA POS TARIF KETERANGAN BARANG 0204.10.00 0204.21.00 0204.22.00 0204.23.00 0204.30.00 0204.41.00 0204.42.00 0204.43.00 0204.50.00 0207.11.00 0207.12.00 Ex 0207.13.00 Hanya potongan 0207.14.10 0207.14.20 0207.14.91 Ex 0207.14.99 Potongan daging selain sisa 0207.24.00 0207.25.00 Ex 0207.26.00 Potongan daging selain sisa 0207.27.91 Ex 0207.27.99 Potongan daging selain sisa 0207.41.00 0207.42.00 Ex 0207.44.00 Potongan daging selain sisa Ex 0207.45.00 Potongan daging selain sisa 0207.51.00 0207.52.00 Ex 0207.54.00 Potongan daging selain sisa Ex 0207.55.00 Potongan daging selain sisa Ex 0207.60.00 selain sisa Ex 0208.10.00 selain sisa 0210.11.00 0210.12.00 0210.19.30 0210.19.90 0210.20.00 0210.99.10
g.Telur tidak diolah, termasuk 0407.21.00 telur yang dibersihkan, 0407.29.10 diasinkan atau 0407.29.90 diawetkan dengan cara Ex 0407.90.10 Hanyayang lain, tidak termasuk diawetkan bibit. www.jdih.kemenkeu.go.id NO URAIAN KRITERIA POS TARIF KETERANGAN BARANG Ex 0407.90.20 Hanyayang diawetkan Ex 0407.90.90 Hanyayang diawetkan
h.Susu susu perah baik yang Ex 0401.10.10 Selain kepala telah melalui proses Ex 0401.10.90 susu dan susu didinginkan maupun Ex 0401.20.10 yang dipanaskan Ex 0401.20.90 mengandung (pasteurisasi), tidak mengandung tambahan Ex 0401.40.10 tambahan gula gula atau bahan Ex 0401.40.20 atau bahan lainnya. Ex 0401.40.90 lainnya Ex 0401.50.10 Ex 0401.50.90
1. 1.Buah-buahan buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di- grading, selain yang dikeringkan. J. Sayur-sayuran sayuran segar, yang 0701.90.10 dipetik, dicuci, 0702.00.00 ditiriskan, dan/atau 0704.10.10 disimpan pada suhu rendah atau dibekukan, 0704.10.20 termasuk sayuran segar 0704.20.00 yang dicacah. 0704.90.10 0704.90.20 0704.90.90 0705.11.00 0705.19.00 0705.21.00 0705.29.00 0706.10.10 0706.10.20 0706.90.00 0707.00.00 0708.10.00 0708.20.10 0708.20.20 0708.20.90 0708.90.00 0709.20.00 0709.30.00 0709.40.00 0709.51.00 0709.59.10 www.jdih.kemenkeu.go.id NO URAIAN BARANG KRITERIA POS TARIF KETERANGAN 0709.59.90 0709.60.90 0709.70.00 0709.91.00 0709.92.00 0709.93.00 0709.99.10 0709.99.20 0709.99.90 Ex 0710.10.00 Selain yang dimasak Ex 0710.21.00 Selain yang dimasak Ex 0710.22.00 Selain yang dimasak Ex 0710.29.00 Selain yang dimasak Ex 0710.30.00 Selain yang dimasak Ex 0710.40.00 Selain yang dimasak Ex 0710.80.00 Selain yang dimasak Ex 0710.90.00 Selain yang dimasak
k.Ubi-ubian ubi segar, baik yang Ex 0714.10.19 Selain dalam telah melalui proses ben tuk pellet dicuci, disortasi, dan selain yang dikupas, dipotong, diiris, dikeringkan di-grading. 0714.10.91 Ex 0714.10.99 Selain yang dikeringkan 0714.20.10 Ex 0714.20.90 Selain yang dikeringkan 0714.30.10 Ex 0714.30.90 Selain yang dikeringkan 0714.40.10 Ex 0714.40.90 Selain yang dikeringkan 0714.50.10 Ex 0714.50.90 Selain yang dikeringkan t I www.jdih.kemenkeu.go.id t* \ \~ NO URAIAN BARANG
1. 1.Bumbu- bumbuan
m.Gula konsumsi
n.lkan KRITERIA POS TARIF KETERANGAN segar, dikeringkan tetapi 0703.10.19 tidak dihancurkan atau 0703.10.29 ditumbuk. 0703.20.90 0703.90.90 0709.60.10 0904.21.10 gula kristal putih asal Ex 1701.99.90 Hanya gula dari tebu untuk konsumsi tebu tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna ikan segar / dingin, 0302.31.00 dengan atau tanpa 0302.32.00 kepala. 0302.33.00 0302.34.00 0302.35.00 0302.36.00 Ex 0302.39.00 Hanya tongkol abu-abu (Thunnus tonggol) Ex 0302.49.00 Hanya kembung (Rastrelliger kanagurta dan Rastrelliger brachysoma) dan Kawakawa/ tongkol komo (Euthynnus affinis) Ex 0302.89.19 Hanya Bandeng (Chanos chanos) Ex 0302.89.29 Hanya Bandeng (Chanos chano.s) MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI · Salinan sesuai dengan aslinya iro Umum ministrasi Kementerian www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.010/2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017