DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup publik; tata kelola dan moderasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; pemutuan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang; penyelenggaran ana domain instansi; klasifikasi data sesuai risiko penyelenggara sistem elektronik lingkup publik

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); SALINAN Catatan : - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7.Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Catatan : - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
2.Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik yang selanjutnya disebut PSE Lingkup Publik adalah Penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi Penyelenggara Negara atau Institusi yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara Negara.
3.PSE Lingkup Publik User Generated Content adalah PSE Lingkup Publik yang penyediaan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniknya dilakukan oleh Pengguna Sistem Elektronik.
4.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
5.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan Data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6.Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
7.Data Elektronik adalah data berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi.
8.Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik atau nonelektronik.
9.Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
10.Klasifikasi Data Sesuai Risiko adalah proses untuk menentukan kelompok data dari semua jenis Data Elektronik yang dimiliki oleh PSE Lingkup Publik sesuai risiko yang ditimbulkan. Catatan : - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
11.Data Terklasifikasi adalah kelompok Data Elektronik yang sudah diklasifikasi sesuai dengan tingkat risiko.
12.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
13.Reklasifikasi Data adalah penilaian ulang tingkat risiko atas Data Terklasifikasi yang telah ditetapkan berdasarkan Peninjauan Kembali.
14.Peninjauan Kembali adalah proses peninjauan terhadap kelompok Data Terklasifikasi secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
15.Komputasi Awan adalah model penyediaan akses jaringan yang merata, mudah, berdasarkan permintaan untuk sekumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi bersama antara lain jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan yang dapat disediakan dan dirilis dengan cepat dan dengan daya manajemen atau interaksi penyediaan pelayanan minimal.
16.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
17.Nama Domain Instansi adalah alamat internet dari Instansi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
18.Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain.
19.Pejabat Nama Domain adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat Instansi untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain Instansi.
20.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan Sistem Elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
21.Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
22.Pemutusan Akses adalah tindakan pemblokiran Akses, penutupan akun dan/atau penghapusan konten.
23.Normalisasi adalah proses pemulihan Akses terhadap Sistem Elektronik yang telah ditutup agar dapat diakses kembali. Catatan : - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
24.Kementerian atau Lembaga adalah Instansi Penyelenggara Negara yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya.
25.Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
26.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
27.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28.Institusi yang ditunjuk oleh Instansi yang selanjutnya disebut Institusi adalah institusi yang melaksanakan penyelenggaraan Sistem Elektronik lingkup publik atas nama Instansi yang menunjuk.
29.Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
30.Pejabat Instansi adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Instansi Pusat, pejabat pimpinan tinggi madya di Pemerintah Daerah provinsi, pejabat pimpinan tinggi pratama di Pemerintah Daerah kabupaten/kota, pimpinan satuan organisasi unsur pembantu pemimpin atau unsur pimpinan.
31.Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang satu data indonesia.
32.Produsen Data adalah unit pada Instansi yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33.Walidata adalah unit pada Instansi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
34.Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
35.Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan satu data Indonesia. Catatan : - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
36.Penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) yang selanjutnya disingkat ISP adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa layanan akses internet untuk terhubung dengan jaringan internet publik.
37.Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
38.Kementerian Komunikasi dan Digital yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
39.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
40.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik;
b.tata kelola dan moderasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
c.Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;
d.penyelenggaraan Nama Domain Instansi;
e.Klasifikasi Data Sesuai Risiko Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik; dan
f.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

(1)PSE Lingkup Publik meliputi:
1. a.Instansi; dan
2. b.Institusi.
(2)PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PSE Lingkup Publik yang merupakan otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan.
(3)Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit harus memenuhi kriteria:
1. a.memiliki tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sesuai peraturan perundang-undangan;
2. b.berbentuk badan hukum Indonesia; dan
3. c.memiliki pusat data yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4)Penunjukan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penugasan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Catatan : - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB II

PENDAFTARAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

Pasal 4

(1)Setiap PSE Lingkup Publik wajib melakukan pendaftaran PSE Lingkup Publik terhadap Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.
(2)Kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik.
(3)Selain kewajiban melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSE Lingkup Publik wajib:
1. a.menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
2. b.melakukan pelindungan Data Pribadi; dan
3. c.melakukan uji kelaikan Sistem Elektronik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pendaftaran PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui layanan pendaftaran secara elektronik.

Pasal 5

(1)PSE Lingkup Publik harus menunjuk pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik.
(2)Pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pendaftar yang berasal dari:
1. a.Instansi; atau
2. b.Institusi.

Pasal 6

(1)Pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik yang berasal dari Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan aparatur sipil negara yang menduduki paling rendah:
1. a.jabatan administrator pada satuan kerja atau perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika; atau
2. b.jabatan fungsional ahli madya yang memiliki kompetensi bidang teknologi informasi dan komunikasi di satuan kerja atau perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Catatan : - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
(2)Pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik yang berasal dari Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan dengan surat tugas yang ditandatangani Pejabat Instansi.

Pasal 7

(1)Pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik yang berasal dari Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan pegawai dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang memimpin unit teknologi informasi dan komunikasi di Institusi.
(2)Pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik yang berasal dari Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan dengan surat tugas yang ditandatangani pimpinan Institusi.

Pasal 8

(1)Pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan pendaftaran PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1).
(2)Dalam melaksanakan pendaftaran Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik harus:
1. a.memastikan kebenaran dan keakuratan seluruh data pendaftaran PSE Lingkup Publik;
2. b.melakukan pembaruan data pendaftaran PSE Lingkup Publik sesuai dengan kondisi terkini dari Sistem Elektronik;
3. c.menjaga kerahasiaan Akses yang terdiri atas identitas pengguna dan kata sandi, serta data pendaftaran PSE Lingkup Publik;
4. d.mengisi informasi pelaksanaan prosedur dan sistem, serta ketersediaan sarana pengamanan dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik; dan
5. e.melaporkan hasil kegiatan pendaftaran PSE Lingkup Publik kepada Pejabat Instansi atau pimpinan Institusi.

Pasal 9

(1)Pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik harus membuktikan penugasan untuk melaksanakan pendaftaran PSE Lingkup Publik dengan mengunggah surat tugas melalui layanan pendaftaran secara elektronik.
(2)Selain mengunggah surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik harus memberikan informasi pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik mengenai:
1. a.jenis Instansi atau Institusi;
2. b.nama Instansi atau Institusi;
3. c.nama unit kerja;
4. d.nomor telepon unit kerja; Catatan : - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
5. e.status pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik:
6. f.nama lengkap pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik;
7. g.nomor induk pegawai pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik untuk Instansi, atau nomor pegawai pejabat pendaftar untuk Institusi.
8. h.nama jabatan pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik;
9. i.nomor telepon seluler pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik; dan
10. j.alamat surat elektronik (email) resmi Instansi sebagai PSE Lingkup Publik.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memanfaatkan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian.
(4)Dalam hal pengisian informasi mengenai pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik yang berasal dari Institusi harus melampirkan dasar penunjukan Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
(5)Kementerian melakukan verifikasi terhadap informasi mengenai pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 10

(1)Dalam hal terjadi pergantian pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)PSE Lingkup Publik harus menugaskan pejabat yang menggantikan pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik.
(2)Pejabat yang menggantikan pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
1. a.mengunggah surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
2. b.mengisi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4).
(3)Kementerian melakukan verifikasi terhadap informasi mengenai pejabat yang menggantikan pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

(1)Pendaftaran Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik harus dilakukan oleh pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik.
(2)PSE Lingkup Publik melalui pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik memberikan informasi yang benar dalam pengisian formulir pendaftaran Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik mengenai:
1. a.gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik; Catatan : - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
2. b.pemenuhan kewajiban untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pemenuhan kewajiban untuk menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.pemenuhan kewajiban melakukan pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pemenuhan kewajiban melakukan uji kelaikan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.pemenuhan ketentuan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional dan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan sistem elektronik.
(3)Kementerian melakukan pengecekan kelengkapan terhadap isian formulir pendaftaran Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik.
(4)Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan dengan lengkap berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian dapat menyetujui pendaftaran atas Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik.
(5)Persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan persetujuan atas kelengkapan dokumen dan informasi yang diajukan oleh Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…