DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Februari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG REGISTRAR NAMA DOMAIN INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA. 3

5.Pengguna Nama Domain yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Instansi yang telah mendapat Nama Domain Instansi berdasarkan mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
6.Pejabat Nama Domain adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Instansi untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain Instansi.
7.Server Nama Domain adalah Sistem Elektronik yang digunakan untuk memberikan layanan domain.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Aplikasi Informatika.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur tentang Pengelolaan Nama Domain yang meliputi:
1. a.pendaftaraan Nama Domain;
2. b.penggunaan Nama Domain;
3. c.penonaktifkan Nama Domain;
4. d.perpanjangan Nama Domain;
5. e.penunjukan Pejabat Nama Domain;
6. f.perubahan Nama Domain, data Pengguna, dan Pejabat Nama Domain; dan
7. g.Server Nama Domain.
(2)Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada Nama Domain yang dibiayai oleh APBN, APBD, hibah, hutang, dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Menteri merupakan Registrar Nama Domain Instansi.
(2)Dalam melaksanakan Registrar Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melimpahkan kewenangan kepada Direktur Jenderal sebagai pengelola nama domain Instansi. 4

BAB III

KLASIFIKASI NAMA DOMAIN

Pasal 4

(1)Instansi wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi Instansi.
(2)Instansi vertikal dari Instansi pusat yang berada di daerah, atau perwakilan di luar negeri, atau perangkat kewilayahan pada Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa, dapat menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi Instansi.
(3)Unit kerja pada Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) harus menjadi subdomain dari Nama Domain Instansi.
(4)Nama Domain Instansi harus dibuat sesuai format yang tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Instansi yang memiliki Pelayanan Publik dapat mengajukan permohonan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi sesuai nomenklatur Pelayanan Publik yang dimiliki sebagai Nama Domain Pelayanan Publik.
(2)Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Nama Domain Pelayanan Publik harus dibuat sesuai format yang tertuang dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Instansi yang menyelenggarakan kegiatan berskala nasional dan/atau internasional dapat mengajukan Nama Domain sebagai Nama Domain Khusus.
(2)Kegiatan berskala nasional dan/atau internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Nama Domain Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dibuat sesuai format yang tertuang dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 5

BAB IV

PENGGUNAAN NAMA DOMAIN DAN PENUNJUKAN PEJABAT NAMA DOMAIN

Pasal 7

(1)Sekretaris Instansi mengajukan pendaftaran Nama Domain kepada Menteri.
(2)Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Instansi, nomenklatur Pelayanan Publik, dan nama kegiatan berskala nasional atau internasional sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Karakter Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Dalam hal mengajukan pendaftaran Nama Domain Instansi, Sekretaris Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
1. a.Surat permohonan Nama Domain Instansi;
2. b.Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Instansi;
3. c.Surat penunjukan Pejabat Nama Domain; dan
4. d.Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Anggota TNI, Kartu Anggota POLRI, atau Kartu Identitas Pegawai Tetap pada Instansi Penyelenggara Negara lainnya.
(5)Dalam hal mengajukan pendaftaran Nama Domain Pelayanan Publik, Sekretaris Instansi harus melampirkan:
1. a.Surat permohonan Nama Domain Layanan Publik;
2. b.Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan Pelayanan Publik;
3. c.Keterangan mengenai Pelayanan Publik;
4. d.Surat penunjukan Pejabat Nama Domain; dan
5. e.Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Anggota TNI, Kartu Anggota POLRI, atau Kartu Identitas Pegawai Tetap pada Instansi Penyelenggara Negara lainnya.
(6)Dalam hal mengajukan pendaftaran Nama Domain Khusus, Sekretaris Instansi harus melampirkan:
1. a.Surat permohonan Nama Domain Khusus;
2. b.Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; 6
3. c.Keterangan mengenai kegiatan berskala nasional atau internasional yang dimaksud.
4. d.Surat penunjukan Pejabat Nama Domain; dan
5. e.Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Anggota TNI, Kartu Anggota POLRI, atau Kartu Identitas Pegawai Tetap pada Instansi Penyelenggara Negara lainnya.

Pasal 8

(1)Direktur Jenderal berwenang menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran Nama Domain dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah penerimaan permohonan pendaftaran secara elektronik.
(2)Direktur Jenderal menolak permohonan pendaftaran Nama Domain dalam hal:
1. a.tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
2. b.permohonan yang diajukan bukan berasal dari Instansi dan/atau menjadi kewenangan Instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.Nama Domain yang diajukan telah digunakan oleh Instansi lain; atau
4. d.Nama Domain yang diajukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Nama Domain yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal dapat digunakan oleh Instansi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Nama Domain tersebut disetujui dan diaktifkan

Pasal 9

(1)Instansi berhak menggunakan Nama Domain yang diaktifkan dan bertanggung jawab atas penggunaannya.
(2)Instansi dapat menerbitkan peraturan yang mengatur dan penggunaan Nama Domain turunan di lingkungannya sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan.
(3)Instansi di tingkat daerah Kabupaten/Kota dapat mengatur tata cara pengelolaan Nama Domain Instansi Pemerintah Desa yang berada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Instansi dapat melakukan perpanjangan penggunaan Nama Domain. 7
(2)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun terhitung sejak tanggal diaktifkannya Nama Domain atas permintaan Instansi.

Pasal 11

(1)Direktur Jenderal berwenang melakukan penonaktifan Nama Domain.
(2)Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat:
1. a.sementara; atau
2. b.permanen.
(3)Penonaktifan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Direktur Jenderal jika:
1. a.pengguna tidak memperpanjang penggunaan Nama Domain dalam batas waktu 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak berakhirnya masa berlaku Nama Domain tersebut;
2. b.Nama Domain dalam proses penyelesaian perselisihan; atau
3. c.Nama Domain berstatus dalam pengawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan;
(4)Penonaktifan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan Direktur Jenderal jika:
1. a.proses penyelesaian perselisihan Nama Domain memutuskan penonaktifan;
2. b.merupakan keputusan hukum yang berlaku tetap;
3. c.tidak diperpanjang dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penonaktifan sementara; atau
4. d.atas permintaan resmi Sekretaris Instansi.

BAB V

PERUBAHAN NAMA DOMAIN, DATA PENGGUNA, DAN PEJABAT NAMA DOMAIN

Pasal 12

Instansi dapat mengajukan perubahan Nama Domain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG REGISTRAR NAMA DOMAIN INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA. 3

5.Pengguna Nama Domain yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Instansi yang telah mendapat Nama Domain Instansi berdasarkan mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
6.Pejabat Nama Domain adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Instansi untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain Instansi.
7.Server Nama Domain adalah Sistem Elektronik yang digunakan untuk memberikan layanan domain.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Aplikasi Informatika.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur tentang Pengelolaan Nama Domain yang meliputi:
1. a.pendaftaraan Nama Domain;
2. b.penggunaan Nama Domain;
3. c.penonaktifkan Nama Domain;
4. d.perpanjangan Nama Domain;
5. e.penunjukan Pejabat Nama Domain;
6. f.perubahan Nama Domain, data Pengguna, dan Pejabat Nama Domain; dan
7. g.Server Nama Domain.
(2)Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada Nama Domain yang dibiayai oleh APBN, APBD, hibah, hutang, dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Menteri merupakan Registrar Nama Domain Instansi.
(2)Dalam melaksanakan Registrar Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melimpahkan kewenangan kepada Direktur Jenderal sebagai pengelola nama domain Instansi. 4

BAB III

KLASIFIKASI NAMA DOMAIN

Pasal 4

(1)Instansi wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi Instansi.
(2)Instansi vertikal dari Instansi pusat yang berada di daerah, atau perwakilan di luar negeri, atau perangkat kewilayahan pada Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa, dapat menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi Instansi.
(3)Unit kerja pada Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) harus menjadi subdomain dari Nama Domain Instansi.
(4)Nama Domain Instansi harus dibuat sesuai format yang tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Instansi yang memiliki Pelayanan Publik dapat mengajukan permohonan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi sesuai nomenklatur Pelayanan Publik yang dimiliki sebagai Nama Domain Pelayanan Publik.
(2)Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Nama Domain Pelayanan Publik harus dibuat sesuai format yang tertuang dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Instansi yang menyelenggarakan kegiatan berskala nasional dan/atau internasional dapat mengajukan Nama Domain sebagai Nama Domain Khusus.
(2)Kegiatan berskala nasional dan/atau internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Nama Domain Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dibuat sesuai format yang tertuang dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 5

BAB IV

PENGGUNAAN NAMA DOMAIN DAN PENUNJUKAN PEJABAT NAMA DOMAIN

Pasal 7

(1)Sekretaris Instansi mengajukan pendaftaran Nama Domain kepada Menteri.
(2)Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Instansi, nomenklatur Pelayanan Publik, dan nama kegiatan berskala nasional atau internasional sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Karakter Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Dalam hal mengajukan pendaftaran Nama Domain Instansi, Sekretaris Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
1. a.Surat permohonan Nama Domain Instansi;
2. b.Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Instansi;
3. c.Surat penunjukan Pejabat Nama Domain; dan
4. d.Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Anggota TNI, Kartu Anggota POLRI, atau Kartu Identitas Pegawai Tetap pada Instansi Penyelenggara Negara lainnya.
(5)Dalam hal mengajukan pendaftaran Nama Domain Pelayanan Publik, Sekretaris Instansi harus melampirkan:
1. a.Surat permohonan Nama Domain Layanan Publik;
2. b.Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan Pelayanan Publik;
3. c.Keterangan mengenai Pelayanan Publik;
4. d.Surat penunjukan Pejabat Nama Domain; dan
5. e.Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Anggota TNI, Kartu Anggota POLRI, atau Kartu Identitas Pegawai Tetap pada Instansi Penyelenggara Negara lainnya.
(6)Dalam hal mengajukan pendaftaran Nama Domain Khusus, Sekretaris Instansi harus melampirkan:
1. a.Surat permohonan Nama Domain Khusus;
2. b.Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; 6
3. c.Keterangan mengenai kegiatan berskala nasional atau internasional yang dimaksud.
4. d.Surat penunjukan Pejabat Nama Domain; dan
5. e.Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Anggota TNI, Kartu Anggota POLRI, atau Kartu Identitas Pegawai Tetap pada Instansi Penyelenggara Negara lainnya.

Pasal 8

(1)Direktur Jenderal berwenang menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran Nama Domain dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah penerimaan permohonan pendaftaran secara elektronik.
(2)Direktur Jenderal menolak permohonan pendaftaran Nama Domain dalam hal:
1. a.tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
2. b.permohonan yang diajukan bukan berasal dari Instansi dan/atau menjadi kewenangan Instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.Nama Domain yang diajukan telah digunakan oleh Instansi lain; atau
4. d.Nama Domain yang diajukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Nama Domain yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal dapat digunakan oleh Instansi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Nama Domain tersebut disetujui dan diaktifkan

Pasal 9

(1)Instansi berhak menggunakan Nama Domain yang diaktifkan dan bertanggung jawab atas penggunaannya.
(2)Instansi dapat menerbitkan peraturan yang mengatur dan penggunaan Nama Domain turunan di lingkungannya sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan.
(3)Instansi di tingkat daerah Kabupaten/Kota dapat mengatur tata cara pengelolaan Nama Domain Instansi Pemerintah Desa yang berada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Instansi dapat melakukan perpanjangan penggunaan Nama Domain. 7
(2)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun terhitung sejak tanggal diaktifkannya Nama Domain atas permintaan Instansi.

Pasal 11

(1)Direktur Jenderal berwenang melakukan penonaktifan Nama Domain.
(2)Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat:
1. a.sementara; atau
2. b.permanen.
(3)Penonaktifan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Direktur Jenderal jika:
1. a.pengguna tidak memperpanjang penggunaan Nama Domain dalam batas waktu 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak berakhirnya masa berlaku Nama Domain tersebut;
2. b.Nama Domain dalam proses penyelesaian perselisihan; atau
3. c.Nama Domain berstatus dalam pengawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan;
(4)Penonaktifan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan Direktur Jenderal jika:
1. a.proses penyelesaian perselisihan Nama Domain memutuskan penonaktifan;
2. b.merupakan keputusan hukum yang berlaku tetap;
3. c.tidak diperpanjang dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penonaktifan sementara; atau
4. d.atas permintaan resmi Sekretaris Instansi.

BAB V

PERUBAHAN NAMA DOMAIN, DATA PENGGUNA, DAN PEJABAT NAMA DOMAIN

Pasal 12

Instansi dapat mengajukan perubahan Nama Domain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 3 Tahun 2016