DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014

Nomor: 32
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos;

1.Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Mengingat Menimbang DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA MENTERI KOMUNIKASIDAN INFORMATIKAREPUBLIK INDONESIA, PERATURANMENTERI KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PERSYARATANDANTATACARAPEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAANPOS KEMENKOMINFO. Izin. Penyelenggaraan Pos. Persyaratan. Tata Cara. No.1352, 2014 BERITA NEGARA MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KOMUNlKASI DAN INFORMATlKA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARAPEMBERIANIZIN PENYELENGGARAANPOS.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan Pos.
2.Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
3.Layanan Pos Universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat Komunikasi dan Informatika; Organisasi dan Tata Kerja Kementeriantentang Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
5.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Tarif Layanan Pos Universal;
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 0IjPERjM.KOMINFOjOlj2012 Tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial;
7.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17jPERjM.KOMINFOj 10j2010 Tahun 2010 2 2014, No.1352 Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Pos dilaksanakan untuk keperluan:
1. a.Layanan Pos Komersial;
2. b.Layanan Pos Universal;
3. c.Pos Dinas Militer; danj atau
4. d.Pos Dinas Lainnya.
(2)Layanan Pos Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan Penyelenggaraan Pos yang bersifat komersial untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atasjasa pos.
(3)Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan Penyelenggaraan Pos yang dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan
(4)Pos Dinas Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan Penyelenggaraan Pos yang bersifat non-komersial untuk keperluan militer.
(5)Pos Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan Penyelenggaraan Pos oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang perlu dijamin kerahasiaannya demi kepentingan negara. BABII PENYELENGGARAANPOS Umum mengirim danjatau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.

4.Layanan Pos Komersial adalah layanan Pos yang besaran tarif dan standar layanannya tidak ditetapkan oleh Pemerintah.
5.Rekomendasi adalah surat yang menyatakan kelayakan suatu badan usaha untuk melakukan Penyelenggaraan Pos yang berlaku untuk seluruh layanan.
6.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupatijwalikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pos.
8.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang pos. 2014, No.1352 3

Pasal 5

Jenis izin penyelenggaraan pos terdiri dari:

a.izin penyelenggaraan pos nasional;
b.izin penyelenggaraan pos provinsi; dan
c.izin penyelenggaraan pos kabupaten/kota.

(1)Izin penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mencakup layanan:
1. a.komunikasi tertulis dan I atau surat elektronik;
2. b.paket;
3. c.logistik;
4. d.transaksi keuangan; dan I atau
5. e.keagenan pos.
(2)Layanan komunikasi tertulis dan I atau surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a produk layanannya berupa surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, dokumen dan bungkusan kecil sampai dengan berat 2 (dua) kilogram dan/ atau sekogram sampai dengan 7 (tujuh) kilogram.
1. a.Badan Usaha Milik Negara;
2. b.Badan Usaha Milik Daerah;
3. c.Badan Usaha Milik Swasta; dan
4. d.Koperasi. 4 2014, No.1352

Pasal 7

(1)Permohonan izin penyelenggaraan pos nasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
2. b.memiliki modal paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. d.proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi: 1) profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas; 2) aspek teknis;
(3)Layanan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b produk layanannya berupa barang atau sejumlah barang yang dibungkus menjadi satu dan dikirimkan sebagai satu kesatuan yang peka waktu tidak termasuk produk layanan komunikasi tertulis dan/ atau surat elektronik.
(4)Layanan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c produk layanannya beru pa barang di luar paket dimana tidak dibatasi dengan tingkat berat dan ukuran tertentu melalui proses secara berkesinambungan yang dilakukan dengan sistem manajemen pengelolaan.
(5)Layanan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d produk layanannya berupa uang, giro, dan wesel melalui kegiatan penyetoran, penyimpanan, pemindahbukuan, pendistribusian, dan pembayaran dari dany atau untuk pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Layanan keagenan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e produk layanannya berupa penyediaan sarana dan prasarana layanan pos yang diselenggarakan melalui perjanjian kerjasama yang disepakati oleh penyelenggara pos dan pihak lain. BABIII PERSYARATANDANTATACARAPEMBERIANIZIN 2014, No.1352 5 3) aspek bisnis;dan 4) aspek keuangan.
1. e.surat keterangan domisili tempat usaha;
2. f.rekomendasi paling sedikit dari 3 (tiga) Gubernur scsuai dengan caku pan wilayah operasinya; dan
3. g.surat pakta integritas pemohon.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan setelah dilakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a sampai dengan huruf e oleh Gubernur.
(1)Permohonan izin penyelenggaraan pos provinsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
2. b.memiliki modal paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. d.proposal rencana usaha 5 (lima)tahun yang berisi: 1) profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas; 2) aspek teknis; 3) aspek bisnis; dan 4) aspek keuangan.
5. e.surat keterangan domisili tempat usaha;
6. f.rekomendasi dari Gubernur untuk cakupan wilayah operasmya paling sedikit di 4 (empat) kabupaten/kota; dan
7. g.surat pakta integritas pemohon.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan setelah dilakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a sampai dengan huruf e oleh Gubernur. 6 2014, No.1352
(1)Permohonan izm penyelenggaraan pos kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
2. b.memiliki modal paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. d.proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi: 1) profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas; 2) aspek teknis; 3) aspek bisnis; dan 4) aspek keuangan.
5. e.surat keterangan domisili tempat usaha;
6. f.rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat; dan
7. g.surat pakta integritas pemohon.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan setelah dilakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e oleh Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 10

Dalam hal penam bahan jenis layanan penyelenggaraan pos dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izm dari Menteri dan tidak memerlukan kembali rekomendasi dari Gubernur darr/utau Bupati/Walikota. 2014, No.1352 7

Pasal 13

Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap permohonan izm penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan pemenuhan persyaratan permohonan izm penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11.

Pasal 14

(1)Dalam hal diperlukan, pemohon izin penyelenggaraan pos harus memberikan penjelasan rencana usaha melalui paparan scsuai dengan permohonan ijin yang diajukan.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui evaluasi dan klarifikasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11.
(3)Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap komitmen rencana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf d, Pasal 8 ayat (1)huruf d, dan Pasal 9 ayat (1)huruf d.
(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis melalui surat dan/ atau surat elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan izin diterima.

Pasal 11

Permohonan izin penyelenggaraan pos yang diajukan oleh badan usaha yang sebagian modal dan/ atau sahamnya dimiliki oleh asing, termasuk usaha patungan dengan penyelenggara pos asing, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, juga harus dilengkapi dengan surat keterangan dari instan si yang berwenang dibidang permodalan atau investasi.

Pasal 12

(1)Permohonan izin penyelenggaraan pos diajukan kepada Menteri sesuai dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Permohonan izin penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 8 2014, No.1352
(5)Dalam hal hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
(6)Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan izin penyelenggaraan pos dianggap batal dan permohonan izm penyelenggaraan pos dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 15

(1)Izin Penyelenggaraan Pos ditetapkan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan izin dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.
(2)Izin Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemohon setelah ada bukti pembayaran biaya Izin.
(3)Surat perintah membayar biaya izin diberitahukan kepada Pemohon secara tertulis melalui surat dan/ atau email.
(4)Dalam hal Pemohon mengabaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya Surat Perintah Membayar, maka izin penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dicabut.

Pasal 16

(1)Pemohon wajib membayar biaya izin penyelenggaraan pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyerahkan bukti pembayaran biaya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
(2)Biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke kas negara. 2014, No.1352 9
(1)Penyelenggara Pos wajib:
1. a.melakukan penyelenggaraan pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberikan izin penyelenggaraan pos;
2. b.menempatkan surat izin penyelenggaraan pos, daftar tarif, syarat- syarat kiriman , dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing- masing layanan pada tempat yang mudah dilihat oleh pengguna jasa;
3. c.membayar ganti rugi kepada pengirim atas hilangnya, rusaknya sebagian, dan I atau rusaknya seluruh isi kiriman , yang dikirim sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
4. d.memberikan tanda bukti kiriman kepada pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui dan I atau menduga ada barang kiriman yang berisi benda-benda yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penyelenggara Pos berhak:
6. a.melakukan penyelenggaraan pos dengan memungut biaya;
7. b.menetapkan syarat-syarat dan tata cara yang harus dipenuhi oleh pemakai jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memuat: 1) hak dan kewajiban; dan I atau 2) tatacara tuntutan ganti rugi, resiko dan larangan-Iarangan serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
8. c.menyelenggarakan layanan pos dari dan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

BABIV HAK,KEWAJIBAN,DAN TANGGUNGJAWABPENYELENGGARAPOS

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos;

1.Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Mengingat Menimbang DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA MENTERI KOMUNIKASIDAN INFORMATIKAREPUBLIK INDONESIA, PERATURANMENTERI KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PERSYARATANDANTATACARAPEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAANPOS KEMENKOMINFO. Izin. Penyelenggaraan Pos. Persyaratan. Tata Cara. No.1352, 2014 BERITA NEGARA MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KOMUNlKASI DAN INFORMATlKA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARAPEMBERIANIZIN PENYELENGGARAANPOS.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan Pos.
2.Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
3.Layanan Pos Universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat Komunikasi dan Informatika; Organisasi dan Tata Kerja Kementeriantentang Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
5.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Tarif Layanan Pos Universal;
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 0IjPERjM.KOMINFOjOlj2012 Tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial;
7.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17jPERjM.KOMINFOj 10j2010 Tahun 2010 2 2014, No.1352 Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Pos dilaksanakan untuk keperluan:
1. a.Layanan Pos Komersial;
2. b.Layanan Pos Universal;
3. c.Pos Dinas Militer; danj atau
4. d.Pos Dinas Lainnya.
(2)Layanan Pos Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan Penyelenggaraan Pos yang bersifat komersial untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atasjasa pos.
(3)Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan Penyelenggaraan Pos yang dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan
(4)Pos Dinas Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan Penyelenggaraan Pos yang bersifat non-komersial untuk keperluan militer.
(5)Pos Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan Penyelenggaraan Pos oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang perlu dijamin kerahasiaannya demi kepentingan negara. BABII PENYELENGGARAANPOS Umum mengirim danjatau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.

4.Layanan Pos Komersial adalah layanan Pos yang besaran tarif dan standar layanannya tidak ditetapkan oleh Pemerintah.
5.Rekomendasi adalah surat yang menyatakan kelayakan suatu badan usaha untuk melakukan Penyelenggaraan Pos yang berlaku untuk seluruh layanan.
6.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupatijwalikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pos.
8.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang pos. 2014, No.1352 3

Pasal 5

Jenis izin penyelenggaraan pos terdiri dari:

a.izin penyelenggaraan pos nasional;
b.izin penyelenggaraan pos provinsi; dan
c.izin penyelenggaraan pos kabupaten/kota.

(1)Izin penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mencakup layanan:
1. a.komunikasi tertulis dan I atau surat elektronik;
2. b.paket;
3. c.logistik;
4. d.transaksi keuangan; dan I atau
5. e.keagenan pos.
(2)Layanan komunikasi tertulis dan I atau surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a produk layanannya berupa surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, dokumen dan bungkusan kecil sampai dengan berat 2 (dua) kilogram dan/ atau sekogram sampai dengan 7 (tujuh) kilogram.
1. a.Badan Usaha Milik Negara;
2. b.Badan Usaha Milik Daerah;
3. c.Badan Usaha Milik Swasta; dan
4. d.Koperasi. 4 2014, No.1352

Pasal 7

(1)Permohonan izin penyelenggaraan pos nasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
2. b.memiliki modal paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. d.proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi: 1) profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas; 2) aspek teknis;
(3)Layanan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b produk layanannya berupa barang atau sejumlah barang yang dibungkus menjadi satu dan dikirimkan sebagai satu kesatuan yang peka waktu tidak termasuk produk layanan komunikasi tertulis dan/ atau surat elektronik.
(4)Layanan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c produk layanannya beru pa barang di luar paket dimana tidak dibatasi dengan tingkat berat dan ukuran tertentu melalui proses secara berkesinambungan yang dilakukan dengan sistem manajemen pengelolaan.
(5)Layanan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d produk layanannya berupa uang, giro, dan wesel melalui kegiatan penyetoran, penyimpanan, pemindahbukuan, pendistribusian, dan pembayaran dari dany atau untuk pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Layanan keagenan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e produk layanannya berupa penyediaan sarana dan prasarana layanan pos yang diselenggarakan melalui perjanjian kerjasama yang disepakati oleh penyelenggara pos dan pihak lain. BABIII PERSYARATANDANTATACARAPEMBERIANIZIN 2014, No.1352 5 3) aspek bisnis;dan 4) aspek keuangan.
1. e.surat keterangan domisili tempat usaha;
2. f.rekomendasi paling sedikit dari 3 (tiga) Gubernur scsuai dengan caku pan wilayah operasinya; dan
3. g.surat pakta integritas pemohon.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan setelah dilakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a sampai dengan huruf e oleh Gubernur.
(1)Permohonan izin penyelenggaraan pos provinsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
2. b.memiliki modal paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. d.proposal rencana usaha 5 (lima)tahun yang berisi: 1) profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas; 2) aspek teknis; 3) aspek bisnis; dan 4) aspek keuangan.
5. e.surat keterangan domisili tempat usaha;
6. f.rekomendasi dari Gubernur untuk cakupan wilayah operasmya paling sedikit di 4 (empat) kabupaten/kota; dan
7. g.surat pakta integritas pemohon.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan setelah dilakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a sampai dengan huruf e oleh Gubernur. 6 2014, No.1352
(1)Permohonan izm penyelenggaraan pos kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
2. b.memiliki modal paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. d.proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi: 1) profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas; 2) aspek teknis; 3) aspek bisnis; dan 4) aspek keuangan.
5. e.surat keterangan domisili tempat usaha;
6. f.rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat; dan
7. g.surat pakta integritas pemohon.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan setelah dilakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e oleh Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 14

(1)Dalam hal diperlukan, pemohon izin penyelenggaraan pos harus memberikan penjelasan rencana usaha melalui paparan scsuai dengan permohonan ijin yang diajukan.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui evaluasi dan klarifikasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11.
(3)Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap komitmen rencana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf d, Pasal 8 ayat (1)huruf d, dan Pasal 9 ayat (1)huruf d.
(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis melalui surat dan/ atau surat elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan izin diterima.

Pasal 11

Pasal 12

(1)Permohonan izin penyelenggaraan pos diajukan kepada Menteri sesuai dengan jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Permohonan izin penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 8 2014, No.1352
(5)Dalam hal hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
(6)Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan izin penyelenggaraan pos dianggap batal dan permohonan izm penyelenggaraan pos dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 15

(1)Izin Penyelenggaraan Pos ditetapkan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan izin dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.
(2)Izin Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemohon setelah ada bukti pembayaran biaya Izin.
(3)Surat perintah membayar biaya izin diberitahukan kepada Pemohon secara tertulis melalui surat dan/ atau email.
(4)Dalam hal Pemohon mengabaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya Surat Perintah Membayar, maka izin penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dicabut.

Pasal 16

(1)Pemohon wajib membayar biaya izin penyelenggaraan pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyerahkan bukti pembayaran biaya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
(2)Biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke kas negara. 2014, No.1352 9
(1)Penyelenggara Pos wajib:
1. a.melakukan penyelenggaraan pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberikan izin penyelenggaraan pos;
2. b.menempatkan surat izin penyelenggaraan pos, daftar tarif, syarat- syarat kiriman , dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing- masing layanan pada tempat yang mudah dilihat oleh pengguna jasa;
3. c.membayar ganti rugi kepada pengirim atas hilangnya, rusaknya sebagian, dan I atau rusaknya seluruh isi kiriman , yang dikirim sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
4. d.memberikan tanda bukti kiriman kepada pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui dan I atau menduga ada barang kiriman yang berisi benda-benda yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penyelenggara Pos berhak:
6. a.melakukan penyelenggaraan pos dengan memungut biaya;
7. b.menetapkan syarat-syarat dan tata cara yang harus dipenuhi oleh pemakai jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memuat: 1) hak dan kewajiban; dan I atau 2) tatacara tuntutan ganti rugi, resiko dan larangan-Iarangan serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
8. c.menyelenggarakan layanan pos dari dan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

BABIV HAK,KEWAJIBAN,DAN TANGGUNGJAWABPENYELENGGARAPOS