Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014
- Nomor
- 32
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 27
menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos;
Persyaratan. Tata Cara. No.1352, 2014 BERITA NEGARA MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KOMUNlKASI DAN INFORMATlKA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARAPEMBERIANIZIN PENYELENGGARAANPOS.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Organisasi dan Tata Kerja Kementeriantentang Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
BABII PENYELENGGARAANPOS Umum mengirim danjatau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.
2014, No.1352 3 Bagian Ketiga Izin Penyelenggaraan Pos Pasal 4 Penyelenggaraan pos dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izm penyelenggaraan pos dari Menteri.
Jenis izin penyelenggaraan pos terdiri dari:
Bagian Keempat Layanan Penyelenggaraan Pos Pasal 6
Bagian Kedua Penyelenggara Pos Pasal 3 Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, yang terdiri atas:
4 2014, No.1352 Bagian Kesatu Persyaratan Paragraf 1 Penyelenggaraan Pos Nasional
1) profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas; 2) aspek teknis;
BABIII PERSYARATANDANTATACARAPEMBERIANIZIN 2014, No.1352 5 3) aspek bisnis;dan 4) aspek keuangan.
Paragraf 2 Penyelenggaraan Pos Provinsi Pasal 8
1) profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas; 2) aspek teknis; 3) aspek bisnis; dan 4) aspek keuangan.
6 2014, No.1352 Paragraf 3 Penyelenggaraan Pos Kabupaten./Kota Pasal 9
1) profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas; 2) aspek teknis; 3) aspek bisnis; dan 4) aspek keuangan.
Paragraf 4 Penambahan Jenis Layanan Penyelenggaraan Pos
Dalam hal penam bahan jenis layanan penyelenggaraan pos dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izm dari Menteri dan tidak memerlukan kembali rekomendasi dari Gubernur darr/utau Bupati/Walikota. 2014, No.1352 7
Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap permohonan izm penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan pemenuhan persyaratan permohonan izm penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11.
(1)huruf d, Pasal 8 ayat (1)huruf d, dan Pasal 9 ayat (1)huruf d.
Paragraf 5 Kepemilikan Modal dan I atau Saham Asing
Permohonan izin penyelenggaraan pos yang diajukan oleh badan usaha yang sebagian modal dan/ atau sahamnya dimiliki oleh asing, termasuk usaha patungan dengan penyelenggara pos asing, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, juga harus dilengkapi dengan surat keterangan dari instan si yang berwenang dibidang permodalan atau investasi. Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Izin
8 2014, No.1352
Bagian Ketiga Biaya Izin
Bagian Keempat Masa Berlaku Izin Pasal 17 Izin Penyelenggaraan Pos berlaku selama Penyelenggara Pos masih menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajibannya. 2014, No.1352 9
Penyelenggara Pos berhak:
1) hak dan kewajiban; dan I atau 2) tatacara tuntutan ganti rugi, resiko dan larangan-Iarangan serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
Bagian Kedua Kewajiban Penyelenggara Pos
BABIV HAK,KEWAJIBAN,DAN TANGGUNGJAWABPENYELENGGARAPOS Bagian Kesatu Hak Penyelenggara Pos
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen