DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Januari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN POS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan Pos.
2.Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
3.Layanan Pos Universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh Pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.
4.Layanan Pos Komersial adalah layanan pos yang besaran tarif dan standar layanannya tidak ditetapkan oleh Pemerintah.
5.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pos.
7.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang pos.

BAB II

PENYELENGGARAAN POS

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Pos dilaksanakan untuk keperluan:
1. a.Layanan Pos Komersial;
2. b.Layanan Pos Universal;
3. c.Pos Dinas Militer; dan/atau
4. d.Pos Dinas Lainnya.
(2)Layanan Pos Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan kegiatan Penyelenggaraan Pos yang bersifat komersial untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas jasa pos.
(3)Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan kegiatan Penyelenggaraan Pos yang dijamin oleh Pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4)Pos Dinas Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan Penyelenggaraan Pos yang bersifat non-komersial untuk keperluan militer.
(5)Pos Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan Penyelenggaraan Pos oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang perlu dijamin kerahasiaannya demi kepentingan negara.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, yang terdiri atas:

a.Badan Usaha Milik Negara;
b.Badan Usaha Milik Daerah;
c.Badan Usaha Milik Swasta; dan
d.Koperasi.

Pasal 4

(1)Penyelenggara Pos wajib mendapatkan izin Penyelenggaraan Pos dari Direktur Jenderal.
(2)Direktur Jenderal melaporkan secara tertulis kepada Menteri setiap penerbitan izin Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak izin Penyelenggaraan Pos ditetapkan.

Pasal 5

Jenis izin Penyelenggaraan Pos terdiri dari:

a.izin Penyelenggaraan Pos nasional;
b.izin Penyelenggaraan Pos provinsi; dan
c.izin Penyelenggaraan Pos kabupaten/kota.

Pasal 6

(1)Izin Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mencakup layanan:
1. a.komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik;
2. b.paket;
3. c.logistik;
4. d.transaksi keuangan; dan/atau
5. e.keagenan pos.
(2)Layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a produk layanannya berupa surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, dokumen dan bungkusan kecil sampai dengan berat 2 (dua) kilogram dan/atau sekogram sampai dengan 7 (tujuh) kilogram.
(3)Layanan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b produk layanannya berupa barang atau sejumlah barang yang dibungkus menjadi satu dan dikirimkan sebagai satu kesatuan yang peka waktu tidak termasuk produk layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik.
(4)Layanan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c produk layanannya berupa barang di luar paket dimana tidak dibatasi dengan tingkat berat dan ukuran tertentu melalui proses secara berkesinambungan yang dilakukan dengan sistem manajemen pengelolaan.
(5)Layanan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d produk layanannya berupa uang, giro, dan wesel melalui kegiatan penyetoran, penyimpanan, pemindahbukuan, pendistribusian, dan pembayaran dari dan/atau untuk pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Layanan keagenan pos sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e produk layanannya berupa penyediaan sarana dan prasarana layanan pos yang diselenggarakan melalui perjanjian kerjasama yang disepakati oleh Penyelenggara Pos dan pihak lain.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

Permohonan izin Penyelenggaraan Pos nasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
b.memiliki modal paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
d.proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi:
1. 1.profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas;
2. 2.aspek teknis;
3. 3.aspek bisnis; dan
4. 4.aspek keuangan.
e.surat keterangan domisili tempat usaha; dan
f.surat pakta integritas pemohon.

Pasal 8

Permohonan izin Penyelenggaraan Pos provinsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
b.memiliki modal paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
d.proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi:
1. 1.profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas;
2. 2.aspek teknis;
3. 3.aspek bisnis; dan
4. 4.aspek keuangan.
e.surat keterangan domisili tempat usaha; dan
f.surat pakta integritas pemohon.

Pasal 9

Permohonan izin Penyelenggaraan Pos kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
b.memiliki modal paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
d.proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi:
1. 1.profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas;
2. 2.aspek teknis;
3. 3.aspek bisnis; dan
4. 4.aspek keuangan.
e.surat keterangan domisili tempat usaha; dan
f.surat pakta integritas pemohon.

Pasal 10

Penambahan jenis layanan Penyelenggaraan Pos dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN POS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan Pos.
2.Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
3.Layanan Pos Universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh Pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.
4.Layanan Pos Komersial adalah layanan pos yang besaran tarif dan standar layanannya tidak ditetapkan oleh Pemerintah.
5.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pos.
7.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang pos.

BAB II

PENYELENGGARAAN POS

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Pos dilaksanakan untuk keperluan:
1. a.Layanan Pos Komersial;
2. b.Layanan Pos Universal;
3. c.Pos Dinas Militer; dan/atau
4. d.Pos Dinas Lainnya.
(2)Layanan Pos Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan kegiatan Penyelenggaraan Pos yang bersifat komersial untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas jasa pos.
(3)Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan kegiatan Penyelenggaraan Pos yang dijamin oleh Pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4)Pos Dinas Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan Penyelenggaraan Pos yang bersifat non-komersial untuk keperluan militer.
(5)Pos Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan Penyelenggaraan Pos oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang perlu dijamin kerahasiaannya demi kepentingan negara.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, yang terdiri atas:

a.Badan Usaha Milik Negara;
b.Badan Usaha Milik Daerah;
c.Badan Usaha Milik Swasta; dan
d.Koperasi.

Pasal 4

(1)Penyelenggara Pos wajib mendapatkan izin Penyelenggaraan Pos dari Direktur Jenderal.
(2)Direktur Jenderal melaporkan secara tertulis kepada Menteri setiap penerbitan izin Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak izin Penyelenggaraan Pos ditetapkan.

Pasal 5

Jenis izin Penyelenggaraan Pos terdiri dari:

a.izin Penyelenggaraan Pos nasional;
b.izin Penyelenggaraan Pos provinsi; dan
c.izin Penyelenggaraan Pos kabupaten/kota.

Pasal 6

(1)Izin Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mencakup layanan:
1. a.komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik;
2. b.paket;
3. c.logistik;
4. d.transaksi keuangan; dan/atau
5. e.keagenan pos.
(2)Layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a produk layanannya berupa surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, dokumen dan bungkusan kecil sampai dengan berat 2 (dua) kilogram dan/atau sekogram sampai dengan 7 (tujuh) kilogram.
(3)Layanan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b produk layanannya berupa barang atau sejumlah barang yang dibungkus menjadi satu dan dikirimkan sebagai satu kesatuan yang peka waktu tidak termasuk produk layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik.
(4)Layanan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c produk layanannya berupa barang di luar paket dimana tidak dibatasi dengan tingkat berat dan ukuran tertentu melalui proses secara berkesinambungan yang dilakukan dengan sistem manajemen pengelolaan.
(5)Layanan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d produk layanannya berupa uang, giro, dan wesel melalui kegiatan penyetoran, penyimpanan, pemindahbukuan, pendistribusian, dan pembayaran dari dan/atau untuk pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Layanan keagenan pos sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e produk layanannya berupa penyediaan sarana dan prasarana layanan pos yang diselenggarakan melalui perjanjian kerjasama yang disepakati oleh Penyelenggara Pos dan pihak lain.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

Permohonan izin Penyelenggaraan Pos nasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
b.memiliki modal paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
d.proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi:
1. 1.profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas;
2. 2.aspek teknis;
3. 3.aspek bisnis; dan
4. 4.aspek keuangan.
e.surat keterangan domisili tempat usaha; dan
f.surat pakta integritas pemohon.

Pasal 8

Permohonan izin Penyelenggaraan Pos provinsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
b.memiliki modal paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
d.proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi:
1. 1.profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas;
2. 2.aspek teknis;
3. 3.aspek bisnis; dan
4. 4.aspek keuangan.
e.surat keterangan domisili tempat usaha; dan
f.surat pakta integritas pemohon.

Pasal 9

Permohonan izin Penyelenggaraan Pos kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
b.memiliki modal paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
d.proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi:
1. 1.profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas;
2. 2.aspek teknis;
3. 3.aspek bisnis; dan
4. 4.aspek keuangan.
e.surat keterangan domisili tempat usaha; dan
f.surat pakta integritas pemohon.

Pasal 10

Penambahan jenis layanan Penyelenggaraan Pos dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal.