Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2017
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 42
menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN POS.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II PENYELENGGARAAN POS
BAB II
Bagian Kedua Penyelenggaraan Pos
Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, yang terdiri atas:
Bagian Ketiga Izin Penyelenggaraan Pos
Jenis izin Penyelenggaraan Pos terdiri dari:
Bagian Keempat Layanan Penyelenggaraan Pos
BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN Bagian Kesatu Persyaratan Paragraf 1 Penyelenggaraan Pos Nasional
BAB III
Permohonan izin Penyelenggaraan Pos nasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Paragraf 2 Penyelenggaraan Pos Provinsi
Permohonan izin Penyelenggaraan Pos provinsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Paragraf 3 Penyelenggaraan Pos Kabupaten/Kota
Permohonan izin Penyelenggaraan Pos kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Paragraf 4 Penambahan Jenis Layanan Penyelenggaraan Pos
Penambahan jenis layanan Penyelenggaraan Pos dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal. Paragraf 5 Kepemilikan Modal dan/atau Saham Asing
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)