DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi termasuk di dalamnya mengatur tentang asas, maksud, dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaran pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan domain, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, kemitraan dan peran serta masyarakat serta dunia usaha, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Gorontalo maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren huruf H pembagian urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintah daerah provinsi antara lain pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah provinsi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 2
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik; 3
12.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO dan GUBERNUR GORONTALO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2.Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
6.Organisasi Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
7.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
8.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik. 4
9.Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
10.e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
11.Pusat Media dan Data Provinsi adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
12.Data Centre adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
13.Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
14.Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponenuntuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
15.Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik berdasarkan pada asas:

a.manfaat;
b.keamanan;
c.adil dan merata;
d.kepastian hukum;
e.sinergi; 5
f.transparansi;
g.kemitraan;
h.etika;
i.akuntabilitas;dan
j.partisipatif.

Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaran pemerintahan secara elektronik adalah untuk mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah:

a.terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
b.terwujudnya penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
c.terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
d.terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tatalaksana perencana, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;dan
e.terwujudnya masyarakat Gorontalo yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; 6

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup :

a.Penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah.
b.Pengelolaan nama domain di lingkup Pemerintah Daerah; dan
c.Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (e-Government)

Pasal 7

(1)Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, Gubernur melalui Dinas menyusun Rencana Induk e-Government yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:
1. a.terpadu, terintegrasi dan mengacu pada rencana induk e- Government sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.sesuai dengan tugas dan fungsi oragnisasi perangkat daerah; dan
3. c.mengedepankan partisipasi masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rencana induk e- government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1)Selain rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana implementasi sebagai pelaksana dari rencana induk.
(2)Rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
1. a.detailed engineering design data centre;
2. b.integrasi aplikasi dan sistem;
3. c.ekspansi dan peningkatan layanan jaringan (fiber optic, voip dan teleconference); dan
4. d.pengembangan sumber daya manusia. 7
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Dalam melaksanakan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas dengan OPD di lingkup Provinsi Gorontalo, dan OPD di lingkup Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…