DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 April 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ringkasan

Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi pengelolaan kegiatan strategis; dan b. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi pengelolaan dan penanganan isu strategis bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah; 2021, No. 441
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN. 2021, No. 441 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
b.Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi;
c.Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data; dan
d.Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.
1. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

a.Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 3.Pasal 13 dihapus.
2. 4.Pasal 14 dihapus.
3. 5.Pasal 15 dihapus.
4. 6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 2021, No. 441

Pasal 16

7.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pemberian dukungan administrasi pengelolaan kegiatan strategis; dan
b.pelaksanaan pemberian dukungan administrasi pengelolaan dan penanganan isu strategis bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
1. 8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

9.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan dukungan persidangan, penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, komunikasi publik dan pelayanan infomasi, serta perpustakaan di 2021, No. 441 lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

10.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi dan pelaksanaan dukungan penyiapan bahan dan pengelolaan hasil persidangan;
b.koordinasi dan pelaksanaan dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum;
c.penataan dan penguatan organisasi, penataan dan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan, serta pengembangan organisasi dan tata laksana;
d.pengelolaan komunikasi publik dan pelayanan informasi; dan
e.pengelolaan perpustakaan.
1. 11.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi terdiri atas:

a.Bagian Persidangan; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 12.Pasal 25 dihapus.
2. 13.Pasal 26 dihapus.
3. 14.Pasal 27 dihapus. 2021, No. 441
4. 15.Di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima BAB III disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian KeempatA sehingga berbunyi sebagai berikut:
5. 16.Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 27A, Pasal 27B, dan Pasal 27C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 27B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A, Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
b.pengembangan dan penerapan sistem informasi;
c.pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur, sistem jaringan, dan layanan teknis; dan
d.pelayanan dan penyebarluasan data dan informasi.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 27A

Pasal 27B

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 27A

Pasal 27B

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020