DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 169

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; susunan organisasiKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan; Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan; Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan; Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa; Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial; Inspektorat; Staf Ali; Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; dan Tata Kerja

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4.Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
2.Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Koordinator dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 3

(1)Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
(2)Tugas Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

a.sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
b.perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
c.pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
d.pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
e.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
f.pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
g.penyelesaian permasalahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
h.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
i.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
j.pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 5

(1)Kementerian Koordinator mengoordinasikan:
1. a.Kementerian Agama;
2. b.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. c.Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
4. d.Kementerian Kebudayaan;
5. e.Kementerian Kesehatan;
6. f.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. g.Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8. h.Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
9. i.instansi lain yang dianggap perlu.
(2)Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Kementerian Koordinator terdiri atas:

a.Sekretariat Kementerian Koordinator;
b.Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan;
c.Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan;
d.Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan;
e.Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa;
f.Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial;
g.Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan;
h.Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan;
i.Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas; dan
j.Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya.

BAB IV

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Pasal 7

(1)Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
(2)Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 8

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
g.pengelolaan data dan informasi;
h.koordinasi pelaksanaan transformasi digital di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 10

Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

a.Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia;
b.Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
c.Biro Komunikasi dan Persidangan;
d.Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi; dan
e.Biro Umum dan Keuangan.

Isi peraturan

Teks169PDFHirarki

Memuat teks peraturan…