DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu tentang penerima KUR, mitra usaha berupa offaker, KUR khusus, Calon Penerima KUR khusus, pengecualian relaksasi calon penerima KUR DAN pembinaan teknis pelaksanaan KUR

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 91);
4.Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 345);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT. Pasal I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:

a.Nomor 1 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105);
b.Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);
c.Nomor 7 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 345); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 4 diubah dan ketentuan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penerima KUR berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g harus memenuhi kriteria meliputi:
1. a.setiap anggota memiliki usaha produktif dan layak; dan
2. b.untuk anggota pelaku usaha pemula, harus memiliki surat rekomendasi dari ketua Kelompok Usaha.
(2)Dihapus.
(3)Persyaratan Penerima KUR berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas:
1. a.melakukan kerja sama dengan mitra usaha berupa offtaker dalam bentuk perjanjian kerja sama;
2. b.dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
3. c.memiliki surat keterangan Kelompok Usaha atau validasi yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait atau mitra usaha berupa offtaker;
4. d.kelompok dan anggota terdaftar dalam SIKP;
5. e.pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua Kelompok Usaha;
6. f.perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh paling sedikit: 1) ketua dan satu anggota/pengurus Kelompok Usaha; dan 2) Penyalur KUR;
7. g.apabila hasil penilaian Penyalur KUR atas pengajuan kredit/pembiayaan membutuhkan agunan tambahan maka dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng; dan/atau
8. h.apabila terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua Kelompok Usaha mengoordinasikan pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha.
  1. 2.Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1)Mitra usaha berupa offtaker yang bekerja sama dengan Penerima KUR harus menuangkannya dalam bentuk perjanjian kerja sama.
(2)Mitra usaha berupa offtaker yang dapat memberikan surat keterangan Kelompok Usaha atau validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c harus memenuhi persyaratan meliputi:
1. a.berbadan hukum dan memiliki perizinan berusaha yang sah dan masih berlaku;
2. b.bergerak di bidang usaha yang relevan dengan Penerima KUR berupa individu/perseorangan atau Kelompok Usaha;
3. c.memiliki sistem elektronik yang terintegrasi secara closed loop dengan sistem Penyalur KUR; dan
4. d.memiliki sistem elektronik yang terintegrasi dengan SIKP.
(3)Sistem elektronik yang terintegrasi secara closed loop sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memiliki fitur:
1. a.pemantauan aliran dana secara real-time antara mitra usaha berupa offtaker, Penerima KUR, dan Penyalur KUR;
2. b.validasi otomatis terhadap transaksi pembayaran hasil produksi atau pembelian barang/jasa dari Penerima KUR;
3. c.penerapan tagging atas dana hasil penjualan oleh mitra usaha berupa offtaker yang dapat diidentifikasi oleh sistem Penyalur KUR; dan
4. d.kepastian pelunasan pembiayaan dari pendapatan yang diterima Penerima KUR melalui sistem pembayaran dari mitra usaha berupa offtaker.
  1. 3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)KUR khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e diperuntukkan bagi Kelompok Usaha yang dikelola dalam bentuk klaster dan bekerja sama dengan mitra usaha berupa offtaker untuk komoditas pada sektor pertanian, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri pengolahan, atau sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus.
(2)KUR khusus diberikan kepada Penerima KUR berupa:
1. a.Kelompok Usaha; atau
2. b.individu/perseorangan anggota Kelompok Usaha, dengan jumlah plafon paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3)Suku Bunga/Marjin KUR khusus sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
(4)Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR khusus mengikuti besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin:
1. a.KUR super mikro untuk kredit/pembiayaan dengan jumlah plafon paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. b.KUR mikro untuk kredit/pembiayaan dengan jumlah plafon di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
3. c.KUR kecil untuk kredit/pembiayaan dengan jumlah plafon di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(5)Jangka waktu Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR khusus diberikan sesuai dengan jangka waktu KUR yang diterima.
(6)Jangka waktu KUR khusus:
1. a.paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
2. b.paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
(7)Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi:
1. a.jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun; dan
2. b.jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun; terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
(8)Dalam hal skema pembayaran KUR khusus Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR khusus secara angsuran berkala dan/ atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memperhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR khusus.
(9)Penerima KUR khusus yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR khusus sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.
(10)Penerima KUR khusus menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad.
(11)Penerima KUR khusus dengan plafon di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

4.Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (3a) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Calon Penerima KUR khusus adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf g.
(2)Calon Penerima KUR khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
(3)Calon Penerima KUR khusus berupa:
1. a.Kelompok Usaha harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
2. b.individu/perseorangan yang tergabung dalam Kelompok Usaha harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e.
(3a)Calon Penerima KUR khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan calon Penerima KUR yang belum pernah menerima kredit/pembiayaan komersial kecuali:
1. a.kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga;
2. b.kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya dengan plafon maksimal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. c.pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital; dan/atau
4. d.kredit/pembiayaan konsumsi dengan plafon sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan dinyatakan sebagai kredit produktif, dibuktikan dengan perjanjian kredit/pembiayaan;
(3b)Calon Penerima KUR khusus dapat pernah menerima kredit/pembiayaan modal kerja/investasi yang berasal dari program pemerintah di luar KUR sepanjang telah lunas.
(4)Calon Penerima KUR khusus dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu:
1. a.KUR pada Penyalur KUR yang sama;
2. b.kredit kepemilikan rumah;
3. c.kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif;
4. d.kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun;
5. e.kartu kredit;
6. f.kredit resi gudang; dan/atau
7. g.kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari bank maupun Lembaga Keuangan non-bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang- undangan.
(5)Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR.
(6)Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan pada kemampuan membayar calon Penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR.
(7)Calon Penerima KUR khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Calon Penerima KUR khusus wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau surat keterangan pembuatan KTP-el.
(9)Calon Penerima KUR khusus dengan plafon di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki nomor pokok wajib pajak.

5.Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

(1)Terhadap calon Penerima KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, atau KUR khusus dapat diberikan relaksasi berupa pengecualian terhadap:
1. a.Pemberlakuan ketentuan agunan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5);
2. b.Persyaratan belum pernah menerima kredit/pembiayaan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c untuk KUR super mikro, Pasal 23 ayat (4a) untuk KUR mikro, Pasal 27 ayat (3a) untuk KUR kecil, dan Pasal 36 ayat (3a) untuk KUR khusus.
3. c.Pengenaan Suku Bunga/Marjin berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) untuk KUR mikro dan Pasal 26 ayat (2) untuk KUR kecil;
4. d.Pembatasan akses berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (4a) untuk KUR mikro serta Pasal 26 ayat (2) untuk KUR kecil; dan
5. e.Persyaratan jangka waktu minimal mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) untuk KUR mikro, Pasal 27 ayat (2) untuk KUR kecil, dan Pasal 36 ayat (2) untuk KUR khusus.
(2)Relaksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:
1. a.calon Penerima KUR khusus dengan plafon di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) yang melakukan usaha di sektor pertanian; atau
2. b.calon Penerima KUR kecil atau KUR khusus dengan plafon di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berupa petani tebu rakyat yang bekerja sama dengan mitra usaha berupa offtaker, sepanjang mitra usaha berupa offtaker bertindak sebagai avalis.
(3)Relaksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:
1. a.calon Penerima KUR khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) yang melakukan usaha di sektor pertanian; atau
2. b.calon Penerima KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, atau KUR khusus berupa petani tebu rakyat yang bekerja sama dengan mitra usaha berupa offtaker.
(4)Relaksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan kepada calon KUR mikro atau KUR kecil berupa petani tebu rakyat yang bekerja sama dengan mitra usaha berupa offtaker.
(5)Relaksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada:
1. a.calon Penerima KUR khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) yang melakukan usaha di sektor pertanian; atau
2. b.calon Penerima KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, atau KUR khusus berupa petani tebu rakyat yang bekerja sama dengan mitra usaha berupa offtaker, sepanjang mitra usaha berupa offtaker menyediakan pendampingan.
  1. 6.Setelah huruf c ayat (3) Pasal 40 ditambahkan satu huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR.
(2)Pembinaan oleh kementerian/lembaga teknis meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penyaluran KUR;
2. b.melakukan unggah data calon Penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP;
3. c.mengidentifikasi data calon Penerima KUR yang diunggah oleh Penyalur KUR dan perusahaan Penjamin/Asuransi KUR, sesuai dengan sektor masing-masing ke dalam SIKP;
4. d.melakukan pembinaan dan pendampingan usaha baik yang sedang menerima KUR maupun yang belum menerima KUR di sektornya masing-masing; dan
5. e.memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.
(3)Pembinaan oleh pemerintah daerah meliputi:
1. a.melakukan unggah data calon Penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dengan penanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
2. b.mengidentifikasi data calon Penerima KUR yang di unggah oleh Penyalur KUR dan perusahaan Penjamin/Asuransi KUR, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP; dan
3. c.mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha Penerima KUR di masing- masing wilayah; dan
4. d.dapat memberikan validasi terhadap pembentukan Kelompok Usaha untuk keperluan persyaratan mengakses KUR.
(4)Untuk KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia, pembinaan teknis dilakukan oleh:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dengan:
  1. 1.menerbitkan ketentuan struktur biaya KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk peserta magang; dan
  2. 2.mengawasi kinerja perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sama dengan Penyalur KUR; dan
2. b.kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan:
  1. 1.menerbitkan ketentuan struktur biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk Pekerja Migran Indonesia;
  2. 2.memfasilitasi pelatihan keuangan kepada Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui kerja sama antar kementerian/lembaga dan industri keuangan;
  3. 3.melakukan sosialisasi penyaluran KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada para pihak terkait;
  4. 4.memfasilitasi kerja sama Penyalur KUR dan perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan mitra kerja di negara penempatan debitur KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
  5. 5.melakukan pengawasan kinerja perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sama dengan Penyalur KUR dalam pelaksanaan penyaluran KUR. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 38A

Pasal 40

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 38A

Pasal 40

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025