DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan KUR, penyaluran KUR, Lembaga Keuangan, Penjamin/Asuransi KUR, kewajiban Penyalur KUR super mikro, pembinaan teknis pelaksanaan KUR, laporan Forum Koordinasi Pengawasan KUR dan penetapan Penjamin KUR.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT. Pasal I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:

a.Nomor 1 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105);
b.Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 8, dan angka 19 Pasal 1 diubah, di antara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a, dan setelah angka 19 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 20 dan angka 21, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2.Lembaga Keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
3.Lembaga Linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat menerus-pinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada Penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama.
4.Koperasi adalah koperasi simpan pinjam dan/atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang diawasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
5.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjamin kepada Penyalur KUR atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah. 5a. Pertanggungan adalah kegiatan pemberian pertanggungan oleh perusahaan asuransi kredit atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial Penerima KUR kepada Penyalur KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
6.Penjamin/Asuransi KUR adalah perusahaan Penjaminan, perusahaan asuransi kredit, atau perusahaan lain yang ditetapkan untuk memberikan Penjaminan/Pertanggungan KUR.
7.Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
8.Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditetapkan untuk menyalurkan KUR.
9.Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
10.Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif yang menjadi debitur KUR.
11.Marjin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.
12.Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat), dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
13.Sektor Produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa di luar sektor perdagangan.
14.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
15.Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
16.Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
18.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
19.Subrogasi adalah pengalihan hak tagih dari Penyalur KUR kepada Penjamin/Asuransi KUR setelah Penyalur KUR menerima pembayaran klaim dari Penjamin/Asuransi KUR, paling banyak sebesar nilai ganti rugi klaim yang dibayarkan Penjamin/Asuransi KUR kepada Penyalur KUR.
20.Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
21.Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga pemeringkat yang menghimpun dan mengolah data kredit atau pembiayaan dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan.
2.Ketentuan huruf b Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

a.meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
b.meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
c.mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
1. 3.Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi.
(2)Persyaratan Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.sehat dan berkinerja baik;
2. b.melakukan kerja sama dengan Penjamin/Asuransi KUR dalam penyaluran KUR; dan
3. c.memiliki sistem elektronik yang terintegrasi data KUR yang terintegrasi dengan SIKP.
(3)Sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat proses penutupan (covering) Penjaminan/Pertanggungan, penagihan imbal jasa penjaminan/premi, pengajuan klaim, pembayaran klaim, dan Subrogasi.
(4)Sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Penyalur KUR dan Penjamin/Asuransi KUR.
(5)Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

4.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat

(7), dan ayat (8) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang berminat menjadi Penyalur KUR wajib:
1. a.mengajukan kepada lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
2. b.melakukan kerja sama dengan Penjamin/Asuransi KUR untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur KUR dan Penjamin/Asuransi KUR;
3. c.mengajukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c; dan
4. d.melakukan perjanjian kerja sama pembiayaan dengan kuasa pengguna anggaran KUR setelah memenuhi semua persyaratan sebagai Penyalur KUR.
(2)Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan jika Lembaga Keuangan telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
(3)Lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan berdasarkan pengajuan dari Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan Lembaga Keuangan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
(4)Penetapan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lembaga Keuangan bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(5)Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan pengajuan dari Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menetapkan Lembaga Keuangan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.
(6)Penetapan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Lembaga Keuangan bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(7)Lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan melakukan penilaian secara berkala atas kesehatan dan kinerja Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR.
(8)Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dapat menetapkan Lembaga Keuangan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan disampaikan kepada:
1. a.Lembaga Keuangan yang bersangkutan;
2. b.Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
4. d.kuasa pengguna anggaran KUR.
(9)Lembaga Keuangan yang dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberhentikan sebagai Penyalur KUR.
(10)Lembaga Keuangan yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), huruf c ayat

(6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (11) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)yang berminat menjadi Penyalur KUR harus:
1. a.mengajukan permohonan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
2. b.melakukan kerja sama dengan Penjamin/Asuransi KUR untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur KUR dan Penjamin/Asuransi KUR;
3. c.mengajukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c; dan
4. d.melakukan perjanjian kerja sama pembiayaan dengan kuasa pengguna anggaran KUR setelah memenuhi semua persyaratan sebagai Penyalur KUR.
(2)Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan jika Koperasi telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
(3)Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi berdasarkan pengajuan dari Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan Koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a setelah berkoordinasi dengan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
(4)Penetapan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
1. a.Koperasi yang bersangkutan;
2. b.Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
4. d.kuasa pengguna anggaran KUR.
(5)Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan pengajuan dari Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menetapkan Koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.
(6)Penetapan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada:
1. a.Koperasi yang bersangkutan;
2. b.Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. c.lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan; dan
4. d.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
(7)Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan penilaian secara berkala terhadap kesehatan dan kinerja Koperasi yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR, yang berkoordinasi dengan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
(8)Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dapat menetapkan Koperasi tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah berkoordinasi dengan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
(9)Hasil penetapan Koperasi tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada:
1. a.Koperasi yang bersangkutan;
2. b.Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
4. d.kuasa pengguna anggaran KUR.
(10)Koperasi yang dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberhentikan sebagai Penyalur KUR.
(11)Koperasi yang telah diberhentikan sebagai Penyalur KUR dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dihapus dan ayat

(4), ayat (5), dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menggunakan pola linkage yaitu secara channeling atau executing.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Pola linkage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Linkage yang meliputi:
1. a.koperasi yang berbadan hukum;
2. b.bank perekonomian rakyat/bank perekonomian rakyat syariah;
3. c.perusahaan pembiayaan;
4. d.perusahaan modal ventura;
5. e.Lembaga Keuangan mikro pola konvensional atau syariah; dan
6. f.Lembaga Keuangan bukan bank lainnya termasuk pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.
(5)Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR dengan menggunakan pola linkage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Penyalur KUR mengunggah data calon Penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga Linkage ke SIKP;
2. b.Penjamin/Asuransi KUR menerbitkan Sertifikat Penjaminan/Pertanggungan atas nama Penerima KUR yang telah diberikan penyaluran kredit/pembiayaan;
3. c.Suku Bunga/Marjin KUR dari Lembaga Linkage kepada Penerima KUR sama dengan suku bunga/marjin yang ditetapkan untuk KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, KUR Penempatan PMI, dan KUR khusus;
4. d.kementerian/lembaga teknis dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan identifikasi data calon Penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing- masing yang diajukan oleh Lembaga Linkage yang diunggah oleh Penyalur KUR dan Penjamin/Asuransi KUR namun tidak memengaruhi proses penyaluran KUR;
5. e.jumlah KUR yang disalurkan oleh Lembaga Linkage sebagai Penyalur KUR pola linkage adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang telah diajukan oleh Lembaga Linkage;
6. f.jumlah KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga Linkage; dan
7. g.plafon, Suku Bunga/Marjin, dan jangka waktu KUR melalui Lembaga Linkage kepada debitur mengikuti ketentuan KUR.
(6)Penyaluran KUR melalui Lembaga Linkage dengan pola linkage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kesepakatan Penyalur KUR dengan Lembaga Linkage.

7.Ketentuan huruf d ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR mengacu kepada basis data yang tercantum dalam SIKP yang disusun oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(2)SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bertahap yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(3)Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam menyusun SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada basis data dari:
1. a.kementerian/lembaga teknis;
2. b.pemerintah daerah;
3. c.Penyalur KUR; dan
4. d.Penjamin/Asuransi KUR.
  1. 8.Judul Bagian Ketiga dalam BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 9.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Penjamin/Asuransi KUR terdiri atas perusahaan Penjamin, perusahaan asuransi kredit, atau perusahaan lain.
(2)Persyaratan Penjamin/Asuransi KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.perusahaan yang sehat dan berkinerja baik;
2. b.melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan dan/atau Koperasi dalam Penjaminan/Pertanggungan KUR; dan
3. c.memiliki sistem elektronik yang terintegrasi data KUR yang terintegrasi dengan SIKP.
(3)Sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat proses penutupan (covering) Penjaminan/Pertanggungan, penagihan imbal jasa penjaminan/premi pengajuan klaim, pembayaran klaim, dan Subrogasi.
(4)Sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Penjamin/Asuransi KUR dan Penyalur KUR.
(5)Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

10.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang berminat menjadi Penjamin/Asuransi KUR harus:
1. a.mengajukan kepada lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a;
2. b.melakukan kerja sama sistem elektronik yang terintegrasi dengan Lembaga Keuangan atau Koperasi yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penjamin/Asuransi KUR dan Penyalur KUR; dan
3. c.mengajukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.
(2)Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan jika perusahaan telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
(3)Lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan berdasarkan pengajuan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.
(4)Penetapan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(5)Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan pengajuan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menetapkan perusahaan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.
(6)Penetapan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(7)Lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan melakukan penilaian secara berkala atas kesehatan dan kinerja Penjamin/Asuransi KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.
(8)Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dapat menetapkan Penjamin/Asuransi KUR tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.
(9)Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada:
1. a.perusahaan yang bersangkutan;
2. b.Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
4. d.kuasa pengguna anggaran KUR.
(10)Perusahaan yang dinyatakan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan diberhentikan sebagai Penjamin/Asuransi KUR.
(11)Perusahaan yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat mengajukan kembali sebagai Penjamin/Asuransi KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

11.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Penjamin/Asuransi KUR menjamin KUR berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Penyalur KUR.
(2)lmbal jasa penjaminan/premi bagi Penjamin/Asuransi KUR berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KUR.
(3)lmbal jasa penjaminan/premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian komponen dalam Subsidi Bunga/Subsidi Marjin.

12.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2025