DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Januari 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan kredit usaha rakyat melalui penyesuaian plafon pembiayaan tanpa agunan tambahan, penyaluran pembiayaan kepada klaster/kelompok usaha sektor produksi tanpa pembatasan total akumulasi plafon, penyederhanaan penyaluran dan peningkatan plafon pembiayaan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perlu diatur kembali pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat;
c.bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu - 2 – disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT. - 3 –

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2.Lembaga Keuangan adalah Lembaga Keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
3.Lembaga Linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat menerus-pinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada Penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama.
4.Koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan/atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang diawasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perkoperasian.
5.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
6.Penjamin KUR adalah perusahan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
7.Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
8.Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR. - 4 –
9.Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
10.Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri- sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
11.Marjin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.
12.Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
13.Sektor Produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa diluar sektor perdagangan.
14.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
15.Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
16.Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. - 5 –
18.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Pasal 2

Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

a.meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
b.meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
c.mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

BAB II

PELAKSANAAN KUR

Pasal 3

(1)Penerima KUR terdiri atas:
1. a.usaha mikro, kecil, dan menengah;
2. b.usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;
3. c.usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
4. d.usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
5. e.usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
6. f.usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; - 6 –
7. g.Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi: 1) Kelompok Usaha; atau 2) Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);
8. h.usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
9. i.calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
10. j.calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
11. k.usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga.
(2)Penerima KUR sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

Pasal 4

(1)Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas:
1. a.anggota yang memiliki usaha produktif dan layak; dan/atau
2. b.anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha.
(2)Jumlah anggota pelaku usaha pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak lebih dari jumlah anggota yang memiliki usaha produktif dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Persyaratan Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas:
1. a.dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha;
2. b.dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya; - 7 –
3. c.memiliki surat keterangan Kelompok Usaha atau surat keterangan lainnya yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait;
4. d.kelompok dan anggota terdaftar dalam SIKP;
5. e.pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha;
6. f.perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing- masing anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR;
7. g.apabila hasil penilaian Penyalur KUR atas pengajuan kredit/pembiayaan membutuhkan agunan tambahan maka dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng; dan/atau
8. h.apabila terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua Kelompok Usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha.

Pasal 5

(1)Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi.
(2)Persyaratan Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.sehat dan berkinerja baik;
2. b.melakukan kerja sama dengan perusahaan Penjamin KUR dalam Penyaluran KUR; dan
3. c.memiliki online system data KUR yang terintegrasi dengan SIKP. - 8 –

Pasal 6

(1)Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang berminat sebagai Penyalur KUR wajib:
1. a.mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
2. b.melakukan kerja sama dengan Penjamin KUR untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur KUR dan Penjamin KUR;
3. c.mengajukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c; dan
4. d.melakukan perjanjian kerja sama pembiayaan dengan kuasa pengguna anggaran KUR setelah memenuhi semua persyaratan sebagai Penyalur KUR.
(2)Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan apabila Lembaga Keuangan telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pengajuan dari Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan Lembaga Keuangan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
(4)Penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lembaga Keuangan bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kementerian yang - 9 – menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(5)Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan pengajuan dari Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, menetapkan Lembaga Keuangan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.
(6)Penetapan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Lembaga Keuangan bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
(7)OJK melakukan penilaian secara berkala atas kesehatan dan kinerja lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, yang telah ditetapkan sebagai penyalur KUR.
(8)Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Lembaga Keuangan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada:
1. a.Lembaga Keuangan yang bersangkutan;
2. b.Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
4. d.kuasa pengguna anggaran KUR.
(9)Lembaga Keuangan yang dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diberhentikan sebagai Penyalur KUR.
(10)Lembaga Keuangan yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1). - 10 –

Pasal 7

(1)Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang berminat sebagai Penyalur KUR wajib:
1. a.mengajukan permohonan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
2. b.melakukan kerja sama dengan Penjamin KUR untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur KUR dan Penjamin KUR;
3. c.mengajukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c; dan
4. d.melakukan perjanjian kerja sama pembiayaan dengan kuasa pengguna anggaran KUR setelah memenuhi semua persyaratan sebagai Penyalur KUR.
(2)Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan apabila Koperasi telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
(3)Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah berdasarkan pengajuan dari Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan Koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. - 11 –
(4)Penetapan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
1. a.Koperasi yang bersangkutan;
2. b.Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
4. d.kuasa pengguna anggaran KUR.
(5)Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan pengajuan dari Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menetapkan Koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.
(6)Penetapan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada:
1. a.Koperasi yang bersangkutan;
2. b.Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. c.Otoritas Jasa Keuangan; dan
4. d.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
(7)Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah melakukan penilaian secara berkala kepada Koperasi yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR atas kesehatan dan kinerja Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
(8)Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa - 12 – Keuangan dapat menetapkan Koperasi tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
(9)Hasil penetapan Koperasi tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada:
1. a.Koperasi yang bersangkutan;
2. b.Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
4. d.kuasa pengguna anggaran KUR.
(10)Koperasi yang dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberhentikan sebagai Penyalur KUR.
(11)Koperasi yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

Pasal 8

(1)Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menggunakan pola linkage yaitu secara channeling atau executing.
(2)Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pekerja Migran Indonesia.
(3)KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia disalurkan langsung kepada Pekerja Migran Indonesia tanpa menggunakan pola linkage.
(4)Pola linkage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Linkage yang meliputi:

1.Koperasi;
2.bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah;
3.perusahaan pembiayaan;
4.perusahaan modal ventura; - 13 –
5.Lembaga Keuangan mikro pola konvensional atau syariah; dan
6.Lembaga Keuangan bukan bank lainnya termasuk fintech.

(5)Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR dengan menggunakan pola linkage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Penyalur KUR mengunggah data calon Penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga Linkage ke SIKP;
2. b.perusahaan Penjamin KUR menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama UMKM Penerima KUR yang telah diberikan Penyaluran kredit/pembiayaan;
3. c.Suku Bunga/Marjin dari Lembaga Linkage kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditetapkan sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun untuk KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, dan KUR khusus;
4. d.kementerian/lembaga teknis dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan identifikasi data calon Penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing- masing yang diajukan oleh Lembaga Linkage yang diunggah oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR namun tidak mempengaruhi proses Penyaluran KUR;
5. e.Jumlah KUR yang disalurkan oleh Lembaga Linkage sebagai Penyalur KUR pola lingkage adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang telah diajukan oleh Lembaga Linkage;
6. f.jumlah KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga Linkage; dan
7. g.plafon, Suku Bunga/Marjin dan jangka waktu KUR melalui Lembaga Linkage kepada debitur mengikuti ketentuan KUR.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyaluran KUR melalui Lembaga Linkage dengan pola linkage sebagaimana - 14 – dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kesepakatan Penyalur KUR dengan Lembaga Linkage.
(7)Pola linkage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(4)tidak berlaku bagi Penerima KUR Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3).

Pasal 9

Pendanaan untuk Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR bersumber dari dana Lembaga Keuangan Penyalur KUR.

Pasal 10

(1)Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR mengacu kepada basis data yang tercantum dalam SIKP yang disusun oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(2)SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bertahap, yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(3)Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam menyusun SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada basis data dari:
1. a.kementerian/lembaga teknis;
2. b.pemerintah daerah;
3. c.Penyalur KUR; dan
4. d.Penjamin KUR.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2025

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 1 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2025

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 1 Tahun 2023